Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan dapat
mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.
Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen,
maka manajemen akan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan
dan cenderung mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen yang sekaligus sebagai
pemegang saham akan melakukan tindakan untuk meningkatkan nilai
perusahaan, karena apabila nilai perusahaan meningkat, kesejahteraan
manajemen sebagai pemegang saham juga turut meningkat. Hal
tersebut turut mengurangi konflik agensi yang terjadi dalam perusahaan
dan menyelaraskan hubungan antara pihak manajemen dan pemegang
saham.
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muryati dan
Suardhika (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini
juga didukung oleh Sholekah (2014) dengan menyatakan hasil yang
sama

Meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan utama dari
perusahaan. Nilai perusahaan bisa terjamin tumbuh secara
berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi,
sosial, dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan
keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan,
dan masyarakat. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan
dalam laporan berkelanjutan (sustainibility reporting). Corporate
social responsibility dapat berkelanjutan apabila program yang dibuat
oleh perusahaan berasal dari komitmen semua pihak dalam perusahaan.
Pelaksanaan CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai
perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan dan profitabilitas
melalui loyalitas konsumen yang terbangun dengan cara kegiatan sosial
di lingkungannya (H. C. M. Putri & Raharja, 2013). Artinya bahwa
ketika perusahaan melakukan CSR akan membuat masyarakat memiliki
penilaian yang positif dan mereka akan loyal terhadap produk yang
dihasilkan.
Pelaksanaan CSR diharapkan akan mampu menaikkan nilai
perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (earning)
sebagai akibat dari ketertarikan investor untuk menanamkan saham di
perusahaan, karena kegiatan CSR merupakan keberpihakan perusahaan
terhadap masyarakat. Putri & Raharja (2013) menyatakan bahwa
semakin luas atau semakin besar pengungkapan CSR maka semakin
besar nilai perusahaan karena investor tertarik untuk berinvestasi pada
perusahaan yang tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya
tinggi. Putri & Budiyanto (2018) melakukan penelitian untuk menguji
pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan
manajerial sebagai variabel moderating. Penelitian tersebut
menunjukan bahwa CSR berpengaruh signifikan dan positif terhadap
nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Murnita & Putra
(2018) juga menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR
mempunyai hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan. Semakin
banyak pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula nilai perusahaan

Tobin’s Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan
membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di
pasar keuangan dengan nilai penggantian aset (asset
replacement value) perusahaan. Bila Tobin’s Q ini lebih rendah
dari 1, maka perusahaan akan menjadi sasaran akuisisi yang
menarik baik untuk digabungkan dengan perusahaan lain
ataupun untuk likuidasi. Maka nilai Tobin’s Q tinggi merupakan
indikasi bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang
tinggi sehingga nilai perusahaan lebih dari sekedar nilai asetnya.

Market to book ratio merupakan rasio perbandingan harga
saham di pasar dengan nilai buku saham yang digambarkan di
neraca (Harahap dalam Riauwaty, 2014)

Book value per share adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan total jumlah modal sendiri terhadap jumlah lembar
saham yang beredar. Semakin tinggi rasio nilai buku per lembar
saham semakin baik hasil yang diperoleh perusahaan karena
kepercayaan investor akan semakin baik sehingga permintaan
akan saham semakin tinggi. Permintaan saham yang tinggi dapat
menaikkan harga saham

Earning per share merupakan alat ukut yang sering digunakan
calon investor dalam menilai guna membuat keputusan
investasinya. Menurut Syamsudin (2008) dalam Setiawan
(2015), EPS adalah rasio yang menggambarkan jumlah rupiah
yang diperoleh pada setiap lembar saham biasa. EPS akan
ditentukan oleh laba perusahaan. Semakin besar laba yang
dihasilkan akan menarik minat investor, yang kemudian dapat
mengakibatkan kenaikan harga saham. EPS dirumuskan dengan
membandingkan laba siap bagi dengan total lembar saham
beredar sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan per
Desember,

Menurut Noerirawan (2012), nilai perusahaan merupakan kondisi
yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari
kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu
proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut
didirikan sampai saat ini. Menurut Samuel (2000) dalam Nurlela &
Islahuddin (2008), menjelaskan bahwa enterprise value atau lebih
dikenal dengan nilai perusahaan (firm value) merupakan konsep penting
bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar untuk menilai
perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan dapat terlihat dari
kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai dari segi
analisis laporan keuangan berupa rasio keuangan dan dari segi
perubahan harga saham.
Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan
nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan dapat
memberikan keuntungan dan kemakmuran bagi pemegang saham secara
maksimum apabila harga saham perusahaan terus meningkat.
Berdasarkan uraian tersebut, nilai perusahaan tercermin dari harga pasar
sahamnya, dimana harga pasar saham ditunjukan dari nilai kapitalisasi
pasar yaitu dengan mengalikan jumlah saham beredar dengan harga
saham penutupan (closing price). Nilai perusahaan dibentuk melalui
indikator nilai pasar saham karena sangat dipengaruhi oleh peluangpeluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal
positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang
sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan

Teori legitimasi merupakan sistem pengolahan perusahaan yang
berorientasi pada keberpihakan masyarakat, pemerintah, individu, dan
kelompok masyarakat. Untuk itu sebagai suatu sistem yang
mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan
harus sesuai dengan harapan masyarakat (Sholekah & Venusita, 2014).
Teori legitimasi berfokus pada hubungan dua arah antara perusahaan
dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah
bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma
sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat
membuat perusahaan semakin legitimate. Dalam teori legitimasi
perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturanperaturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di
lingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa
suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa
bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013).
Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai sosial selalu berkembang di
dalam lingkungan masyarakat, untuk itu perusahaan diharapkan selalu
menyesuaikan nilai-nilai yang mereka miliki dengan nilai-nilai yang ada
di masyarakat sehingga tidak terjadi legitimasi gap di antara keduanya.
“Ada tiga alasan yang membuat terjadinya legitimasi gap, pertama: ada
perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat
terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, kedua: kinerja perusahaan
berubah namun harapan masyarakat tidak berubah, ketiga: kinerja
perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan
berubah kearah yang berbeda” (Wartici dan Mahon dalam Ghozali &
Chariri, 2007)
11
Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan
masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari
perusahaan dari masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi,
pengungkapan CSR merupakan salah satu alat komunikasi perusahaan
kepada stakeholder akan aktivitas perusahaan yang memikirkan aspek
sosial dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan yang secara
langsung akan melegitimasi tindakan perusahaan bahwa aktivitas yang
dilakukan selama ini sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa
perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di
masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan
perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik
di masyarakat maupun di lingkungan tempat beroperasi. Pengungkapan
lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan
mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh & Sukartha,
2013). Oleh sebab itu program corporate social responsibility perlu
dikembangkan perusahaan, karena diharapkan akan membawa
kontribusi yang positif terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang
berada di sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan
perusahaan dengan baik dan tidak mempermasalahkan perusahaan
tersebut.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja
manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional
maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi
tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat
mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga
mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.
Menurut Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik
institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan
mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa
manajer untuk meminimalkan tindakan tax avoidance. Kepemilikan institusional
berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan
tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat
pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan
beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
Menurut Pohan (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya
kepemilikan institusi cendrung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan
fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk
taat terhadap perpajakan

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin
besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam
jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan
lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar
kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati
dan Triatmoko, 2007).
Richardson dan Lanis (2007) menyatakan hubungan negatif antara ukuran
perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak. semakin besar perusahaan maka
akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan
besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat
suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory).
Hasil penelitian dari Rinaldi dan Charoline (2015) serta penelitian dari Laila
(2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif
terhadap tax avoidance. Sejalan dengan hasil penelitian Rachmawati dan
Triatmoko (2007) yang menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan lebih
stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya
dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil

Untuk mengetahui ada atau tidaknya koneksi politik pada perusahaan,
digunakan prosi ada atau tidaknya kepemilikan pemerintah pada perusahaan itu.
Perusahaan berkoneksi politik akan memiliki hubungan yang dekat dengan
pemerintah. Pemerintah dianggap sebagai penyelenggara negara bertugas untuk
memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, mensejahterakan warga
negaranya, dan sebagainya memalui pajak. Perusahaan yang berkoneksi politik
dianggap tidak mungkin melakukan penghindaran pajak, hal ini yang membuat
kemungkinan perusahaan diperiksa menjadi kecil. Karena kemungkinan diperiksa
kecil membuat perusahaan cendrung melakukan penghindaran pajak.
Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi
secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang
yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah
satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua dan sekretaris)
adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan erat dengan politikus
atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya
kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Fatharani, 2012)

Komite audit bertugas melakukan control dalam proses penyusunan laporan
keuangan perusahaan untuk menhindari kecurangan pihak manajemen.
Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada
perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate
governance (Andriyani, 2008).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pohan, 2008) menemukan bahwa jika
jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI
yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan
meminimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Menurut Annisa dan Kurniasih
(2012), Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya bahwa keberadaan komite audit
memiliki pengaruh terhadap tax avoidance dengan menunjukkan bahwa semakin
banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalkan
praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh corporate governance yang diproksikan ke dewan komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen
untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris
Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan
perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran
komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan
kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka
pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat
oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar
meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan
manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi
biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk
meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar proporsi
komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah
penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari,
2005) .
Hasil penelitian dari Darmawan dan Sukartha (2014) bahwa corporate
governance berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Desai dan Dhammpala
(2006) telah membuktikan bahwa kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada
perusahaan dipengaruhi oleh penerapan corporate governance. Kualitas corporate
governance yang baik dapat mendorong agent untuk tidak bertindak agresif dalam
pengelolaan beban pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan
memaksimalkan pengembalian kepada principal. Sejalan dengan Desai dan
Dharmapala (2006), Sari (2010) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif
atas penerapan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya serta
sesuai dengan konsep Agency Theoryi

Dalam jenis pungutan yang semakna dengan pajak ada beberapa nama dan
bentuk demikian pula hukumnya dalam kacamata Islam. Inilah nama-nama
tersebut :
1) Al Maks atau Adh Dharibah
Adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya (Lisanul
Arob 9/217-218).
2) Al ‘Usyr
Adalaha pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah
kekuasaan kaum muslim dari wilayah lain.
3) Al Kharaj
Adalah pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak
yang harus ditunaikan (Ahkamul Sulthoniyyah hal.261).
4) Jizyah
Adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir yang
hidup dibawah kekuasaan islam) sebagai imbalan atas kekufurannya
dan kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk islam
(Ahkamul Sulthoniyyah hal.252-253).
Inilah empat jenis pungutan yang ada dalan terminilogi islam. Khusus untuk
pajak yang diterapkan dinegri ini maka lebih dekat dengan defenisi dari al maks
atau adh dharibah. Adapun al kharaj maka tidak bisa disamakan dengan PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa
perbedaan diantaranya bahwa al kharaj hanya diberlakukan kepada tanah milik
orang kafir saja. Begitu pula dengan al ‘usyr (bea cukai) yang memiliki beberapa
perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan di negeri ini, diantaranya adalah
penerapan al’usyr hanya bagi komoditi dari pihak kafir yang negara mereka
menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara muslim

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan.
Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik
dan kreditur corporate governance dalam proses insentif yang membentuk
motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat berbagai strategi untuk
mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka langkah selanjutnya
akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki
perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesemua tahapan tersebut tidak
terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting
dalam menentukan keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini struktur
kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional.
Kepemilikian institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan
besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga
biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk
mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara
profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian
terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Gusti,
2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khurana, 2009) adalah besar kecilnya
konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan
meminimalkan pajak perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan
besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara tertentu. Menurut (Rinaldi ,
2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan
untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki total aset besar
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu
menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total
aset sedikit atau rendah. Menurut Darmadi (2013), ada dua cara penghitungan
nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan melihat total aset atau total nilai
perusahaan. Total aset adalah total nilai buku dari aset menurut catatan akuntansi
dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur
keuangan.
Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah
suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar
dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai
pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan
umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm,dan small firm.
Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin
besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam
jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan
lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan
dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Selain itu
Achmad (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung
melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan
dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang
dilaporkan

Koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat
dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai
hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, resiko
pemeriksaan perpajakan yang rendah, dsb. Yang menyebabkan perusahaan
cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi
politik dengan praktik penghindaran pajak. Namun hasil penelitian masih
berbeda-beda. Hasil penelitian (Nugroho, 2011) yang menunjukkan bahwa koneksi
politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara (Mulyani dkk,
2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak.

Komisaris independen didefenisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi
dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan
afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur
pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut paraturan
yang di keluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan
jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai
pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya
tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu
komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan
merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham
(Pohan, 2008).
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi
dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali,
serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi
kepentingan perusahaan

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya
keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat
adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan
pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai
hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah
semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus)
dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara
untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal.
Penghindaran pajak secara legal disebut dengan tax avoidance.
Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada didalam
bingkai perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance adalah upaya efisiensi
beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang
bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian tax avoidance atau
penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak
dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2002) dalam
(Budiman dan Setiyono, 2012).
Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk
meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan
(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Lim (2011) mendefinisikan tax
avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan
ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban
pajak. Zain (2007) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan pengaturan untuk
meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan
akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax avoidance bukan pelanggaran
undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi,
menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara
yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.
Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak
yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara
(Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, Tax Avoidance
Sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat
pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan cash flow
perusahaan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha
dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi
masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya
perencanaan pajak (2008). Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi
wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus
   dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar,
   semakin besar pula cenderungan wajib pajak untuk melakukan
   pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus,
   semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu
   pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak
   untuk melakukan pelanggaran, dan besar sanksi, semakin ringan sanksi
   yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar
   kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya
digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya
tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa defenisi pajak
menurut Undang-Undang dan dari berbagai ahli dibidang perpajakan yang pada
dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian pajak yang dimaksud antara lain:
1) Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2) Menurut Soemitro, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakna untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment.”
3) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, “Pajak adalah sebuah prestasi
pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan
tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya
ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.
4) Menurut Andriani, “Pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada
negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib
membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh
suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk
pembiayaan yang diperlukan pemerintah.
Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan
   pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan
   perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat
   dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah.
   Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
   bagi kepentingan umum

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas terutama untuk yang
telah terdafatar dipasar modal, seringkali terjadi pemisahan antara pengelola
perusahaan (pihak manajemen) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Di
samping itu untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tanggung
jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya apabila
perusahaan mengalami kebangrutan, maka modal sendiri yang telah disetorkan
oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi
pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan
demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (agency
problem).
Masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik
perusahaan dengan pihak manajemen, dan antara pemegang saham dengan
pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang
menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimumkan kemakmuran
pemilik perusahaan, hal tersebut benar apabila pengambilan keputusan keuangan
pihak manajemen memang mengambil keputusan dengan maksud untuk
kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012). Problem
keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajer potensial terjadi bila
manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu
menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran
pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk
memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri terjadilah conflict of interest. Untuk
meyakinkan bahwa manajer bekerja mengeluarkan biaya yang disebut agency cost
yang meliputi antara lain: Pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi
yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta
oportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera
mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, 2008).
Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi. Teori agensi
mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang
ada. Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan
dengan pengendali perusahaan atau masalah keagenan. Corporate governance
diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan
manajer. Dengan kata lain yakni corporate governance diharapkan akan dapat
berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keuangan.
Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas
kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal hanya tertarik
kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan.
Dengan adanya kompensasi yang diberikan atas kerugian fiskal selama lima tahun
berturut-turut maka akan membuat perusahaan tersebut terhindar dari tingginya
pembayaran beban pajak. Sehingga, terhadap perusahaan mengenai adanya
pemberian kompensasi rugi fiskal dapat menguntungkan pihak principal atau
pemegang saham dan manajemen.
Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam monitor
perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan
dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang
nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem atau masalah
keagenan dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur
kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara
manajemen dan pemegang saham, karena kepemilikan institusional memiliki
kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring
serta efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan
manajemen laba

Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki
perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, berarti aset yang
dimiliki perusahaan pun semakin besar dan dana yang dibutuhkan
perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya pun
semakin banyak. Ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi nilai
perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa
perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan
yang baik sehingga akan meningkatkan nilai suatu perusahaan
(Pratama dan Wiksuana, 2016).
Seorang investor tentunya ingin menanamkan modal di perusahaan
yang besar sehingga apabila ukuran perusahaan besar nantinya banyak
investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut sehingga harga
saham dari perusahaan akan naik yang pada akhirnya akan membuat nilai
perusahaan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Nirmala dkk
(2016) yang menemukan adanya hubungan positif antara ukuran
perusahaan dan nilai perusahaan.

Suatu perusahaan publik yang mendapatkan pengakuan keberadan
dari masyarakat dapat dikatakan perusahaan yang memiliki reputasi baik.
Perusahaan publik yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan nantinya
akan mendapatkan pengakuan keberadaan dari masyarakat, karena
perusahaan telah mampu memenuhi kontrak sosial terhadap masyarakat
sehingga keberadaannya akan direspon positif oleh masyarakat atau
investor.
Berdasarkan teori legitimasi perusahaan publik harus dapat
membagi antara tujuan ekonomi dan tujuan untuk memelihara kelestarian
lingkungan agar dapat mendapat pengakuan dari masyarakat. Ketika
perusahaan mendapat reputasi baik dari masyarakat tidak menutup
kemungkinan akan muncul konsumen yang memiliki loyalitas tinggi
terhadap produk perusahaan sehingga penjualan akan meningkat (Retno
dalam Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Ketika perusahaan memiliki
tingkat penjualan yang tinggi maka akan menghasilkan laba yang tinggi,
dari laba yang tinggi tersebut harga saham perusahaan akan meningkat
yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan menjadi tinggi
pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Hariati dan Rihatningtyas (2015)
yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan

Kepemilkan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki
oleh manajer pengelola. Kepemilikan Manajerial dalam hal ini akan
membuat manajer dapat memposisikan dirinya sebagai pemilik karena
mempunyai saham di perusahaan yang mana manajer tersebut akan
termotivasi agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan
dengan penelitian Susanti dan Mildawati (2014) yang menyatakan adanya
pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan.
Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Astriani (2012)
yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan
Berdasarkan teori agensi, semakin besar kepemilikan saham
manajemen dalam pengelolaan perusahaan akan cenderung mencoba
untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham
dan untuk kepentingan mereka sendiri sehingga manajemen nantinya
akan termotivasi untuk dapat menghasilkan laba yang tinggi supaya harga
saham perusahaan akan meningkat yang pada akhirnya akan membuat
nilai perusahaan meningkat. Peneliti sejalan dengan penelitian Nirmala
dkk (2016) serta Anita dan Yulianto (2016) yang menemukan adanya
pengaruh hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan nilai
perusahaan

Perusahaan yang memiliki anggota komite audit banyak akan
membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam perusahaan akan
lebih ketat. Komite audit ini merupakan sejumlah orang yang dipilih dari
dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu
auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite
audit juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena dalam penelitian
Onasis dan Robin (2016) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara
komite audit dengan nilai perusahaan.hal ini dikarenakan bahwa kehadiran
komite audit dapat membantu mengurangi agency problem dan
meningkatkan nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo dan Veronica (2013)
yang menyatakan tidak ada pengaruh komite audit terhadap nilai
perusahaan, hal ini dapat dijelaskan ada kemungkinan bahwa keberadaan
komite audit di perusahaan bukan merupakan jaminan bahwa kinerja
perusahaan nantinya akan semakin baik, sehingga pasar menganggap
keberadaan bahwa komite audit bukanlah faktor yang mereka
pertimbangkan dalam mengapresiasi nilai perusahaan.
Berdasarkan teori agensi, komite audit ini akan dapat mengawasi
auditor internal sehingga nantinya auditor internal tidak dapat
memanipulasi data perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat berjalan
secara efektif dan efisien sehingga laba yang di hasilkan akan tinggi yang
nantinya akan membuat harga saham perusahaan meningkat sehingga nilai
perusahaan dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian
Wahyuningsih dan Riduwan (2014) serta Isti’adah (2015) yang
menemukan adanya pengaruh positif antara komite audit dan nilai
perusahaan.

Perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen
lebih banyak akan membuat pengawasan terhadap kegiatan perusahaan
akan lebih ketat, dimana nantinya akan membuat manajemen dalam
menentukan kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak akan
mementingkan kepentingan pribadi. Penelitian yang dilakukan Hariati dan
Rihatiningtyas (2015) telah menyatakan ada pengaruh positif antara
proporsi dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Hal ini ini
dikarenakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dewan
komisaris independen mampu menjaga sikap keindependensiannya yang
tidak terbatas pada pemegang saham mayoritas tetapi juga mewakili
seluruh pemegang saham baik minoritas maupun asing. Penelitian berbeda
telah dilakukan oleh Wardoyo dan Veronica (2013) yang menyatakan
dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan.
Selain memiliki peran sebagai pengawas manajemen, dewan
komisaris independen juga memiliki peran sebagai pemberi nasihat kepada
direksi secara efektif dan dengan memastikan bahwa perusahaan
mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional dan juga
memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance
dipatuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga nantinya perusahaan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Ulya (2014), apabila perusahaan
bertindak secara efisien karena kecil nya biaya keagenan yang mana
nantinya perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi, dengan laba
yang tinggi akan membuat harga saham perusahaan menjadi tinggi pula
sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Peneliti sejalan dengan
penelitian Muryati dan Suardikha (2014) yang menemukan adanya
pengaruh positif antara dewan komisaris independen dengan nilai
perusahaan

Kepemilikan institusional sendiri berarti kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki perusahaan atau instansi lain. Kepemilikan
institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen
karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga pada akhirnya
akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Damayanti dan Suartana (2014) yang menyatakan adanya
pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan,
hal ini di karenakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional akan
membawa dampak pada semakin kuatnya tingkat pengendalian yang
dilakukan pihak pemegang saham atas perilaku manajer yang ditujukan
untuk mengurangi agency cost dan pada akhirnya mampu meningkatkan
nilai perusahaan. Penelitian berbeda telah dilakukan oleh Welim dan
Rusiti (2014) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara kepemilikan
institusional dengan nilai perusahaan, hal ini di jelaskan karena sebagian
besar kepemilikan saham pada perusahaan adalah struktur kepemilikan
terkosentrasi, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan famili antara
investor institusi dengan manajemen (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015).
Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional memiliki arti
penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya
kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan
pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian apabila perusahaan
mendapatkan pengawasan yang optimal diharapkan perusahaan dapat
bertindak secara efisien sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang
tinggi, dengan laba yang tinggi akan membuat harga saham perusahaan
menjadi tinggi pula sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Hal ini
sejalan dengan penelitian Pasaribu dkk (2016), Muryati dan Suardikha
(2014) yang menemukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan
institusional dan nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran bahwa seberapa aset
yang di miliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar bisa berarti aset
yang dimiliki perusahaan banyak. Perusahaan yang mempunyai aset yang
banyak nantinya akan melakukan aktivitas yang lebih banyak
dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset yang kecil, hal ini akan
menimbulkan banyak dampak bagi pemegang saham maupun masyarakat
luas. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki aset yang
banyak harus memikirkan perusahaannya agar nantinya aktivitas
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Pratama dan
Wiksuana (2016), ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi nilai
perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa
perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan
yang baik sehingga akan meningkatkan nilai suatu perusahaan. Nilai
perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aset
perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan
dengan jumlah hutang perusahaan.

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam
menciptakan lingkungan yang baik dan peduli terhadap lingkungan
disekitar perusahaan. Dalam hal ini kinerja lingkungan dapat di ukur
dengan Penilaian peringkat PROPER. Dalam Penilaian PROPER ini bisa
di tentukan perusahaan mana saja yang peduli dengan pengelolaaan
lingkungan, dimana dalam penilaian PROPER ini di beri peringkat warna
untuk mewakili perusahaan mana yang baik atau tidak dalam pengelolaan
lingkungan (Hariati dan Rihatiningtyas 2015).
Berdasarkan teori legitimasi, penilaian PROPER juga akan
membuat masyarakat mengakui keberadaan perusahaan karena dapat
melakukan kontrak sosial dan lingkungan yang mana dalam hal ini terkait
dengan pengelolaan lingkungan. Masyarakat akan dapat mudah
menentukan perusahaan yang sangat peduli dengan pengelolaaan
lingkungan sehingga jika ada perusahaan yang memiliki peringkat sangat
baik nantinya akan direspon positif oleh masyarakat atau investor dan
sebaliknya.

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki pihak manajemen. Adanya kepemilikan
manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang
menarik bahwa nilai perusahaan dapat meningkat sebagai akibat
kepemilikan manajemen yang meningkat. Semakin besar kepemilikan
saham oleh manajemen, maka akan membuat monitoring aktivitas
perusahaan menjadi lebih efektif dan juga membuat kecenderungan
perilaku yang tidak baik manajer menjadi rendah.
Berdasarkan teori agensi, kepemilikan saham berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham yang signifikan oleh
manajer menandakan bahwa manajer mempunyai status ganda, yaitu
sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Selain mengelola perusahaan,
manajer juga mempunyai kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu yang
berkaitan dengan perusahaan (Welim dan Rusiti, 2014). Kepemilikan
saham manajerial merupakan salah satu cara agar manajer tidak
berperilaku opportunistic karena dalam hal ini manajer dapat
memposisikan dirinya sebagai pemilik karena mempunyai saham di
perusahaan, yang mana manajer tersebut akan termotivasi agar dapat
meningkatkan nilai perusahaan

Komite audit adalah sejumlah orang yang dipilih dari dewan
komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan agar dalam proses
pemeriksaan laporan keuangan auditor memiliki obyektifitas dan
integritas. auditor internal dari manajemen.
Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki anggota
komite audit akan membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam
perusahaan akan lebih ketat sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak
baik dari auditor internal. Menurut Febhiant dan Setyaningrum (2013)
sebagai pihak yang independen, komite audit ini di harapkan dapat
menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan yang
merupakan bentuk dari good corporate governance untuk dapat
mengurangi agency problem. Dengan berkurangnya agency problem ini
nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan

Dewan komisaris independen merupakan proporsi dewan
komisaris independen dari jumlah dewan komisaris yang ada di suatu
perusahaan. Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk
mengawasi manajemen agar dapat membuat manajemen bertindak atas
kepentingan perusahaan yang mengakibatkan munculnya efektifitas dan
efisiensi dari perusahaan serta dapat menciptakan perusahaan yang
memiliki daya saing.
Didalam permasalahan agensi, Perusahaan yang memiliki proporsi
dewan komisaris independen lebih banyak akan membuat pengawasan
terhadap kegiatan perusahaan akan lebih ketat (Hariati dan Rihatiningtyas,
2015). Pengawasan yang lebih ketat nantinya akan membuat manajemen
dalam menentukan suatu kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak akan
mementingkan kepentingan pribadi yang mana nantinya akan mampu
meningkatkan nilai perusahaan. Selain memiliki peran sebagai pengawas
manajemen, dewan komisaris independen juga memiliki peran sebagai
pemberi nasihat kepada direksi secara efektif dan dengan memastikan
bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional
dan juga memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate
Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga nantinya
perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di suatu
perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan lain. Adanya
saham yang dimiliki perusahaan atau institusi lain akan membuat
perusahaan tersebut menjadi baik karena investor institusi sendiri akan
memantau secara profesional perkembangan investasi perusahaan berupa
saham yang dimiliki . Dengan adanya pemantauan yang dilakukan secara
profesional oleh investor institusi nantinya akan membuat manajemen
dalam membuat suatu keputusan ataupun dalam bertindak akan lebih
berhati-hati.
Menurut Yunianto (2008), Investor institusi sebagai investor yang
membeli saham perusahaan dalam jumlah besar, Investor institusi dituntut
untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam mempelajari semua
informasi keuangan dari perusahaan. Oleh karena itu investor institusi
harus memiliki kepentingan untuk mempelajari informasi yang disajikan
oleh perusahaan dengan lebih baik dari pihak yang lain.
Berdasarkan teori agensi, Keberadaan kepemilikan institusional
di suatu perusahaan dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan
terhadap setiap tindakan yang diambil oleh pihak manajemen. Hal ini
dikarenakan para investor institusional ini tersebut ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya
terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan. Dengan kepemilikan
institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan
yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat
menghalangi potensi kecurangan keuangan yang dilakukan manajer dan
nantinya akan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Susanti dan
Mildawati, 2014)

Nilai perusahaan merupakan nilai yang dapat mengukur tingkat
kepentingan dari sebuah perusahaan dilihat dari berbagai aspek. Nilai
perusahaaan seringkali diukur melalui nilai buku dan nilai pasar ekuitas.
Namun pengukuran nilai perusahaan yang di dasarkan nilai buku dan nilai
pasar ekuitas ini di anggap kurang representatif, sehingga investor harus
dapat mempertimbangkan pengukuran nilai perusahaan lainnya yang
representatif. Dimana pengukuran nilai perusahaan yang dapat digunakan
yaitu melalui rasio tobins’Q yang mana rasio ini merupakan
penggabungan antara nilai buku dengan nilai pasar ekuitas (Hariati dan
Rihatiningtyas 2015). Nilai perusahaan ini seringkali di sebut sebagai
pemicu konflik antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham,
dimana dalam proses meningkatkan nilai perusahaan tersebut manajemen
tidak selamanya bertindak atas kepentingan perusahaan, melainkan
seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan bahwa teori
agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak
manajemen dengan pihak pemegang saham. Teori ini berhubungan erat
dengan implementasi tata kelola perusahaan karena menyoroti hubungan
langsung antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Dalam
perusahaan tidak selamanya manajemen bertindak atas kepentingan
pemegang saham atau sesuai dengan tujuan perusahaan, namun seringkali
manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada
kepentingan perusahaan. Fenomena tersebut biasanya dikenal dengan
istilah konflik keagenan atau konflik perbedaan kepentingan antara pihak
manajemen dengan pihak pemegang saham.
Berkaitan dengan adanya konflik keagenan sangat diperlukan suatu
pengawasan dan kontrol terhadap manajemen perusahaaan agar bertindak
sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal ini pembentukan dewan
komisaris independen dan komite audit merupakan satu langkah yang baik
oleh pemilik perusahaan untuk dapat memastikan bahwa pihak manajemen
tersebut dapat mengelola perusahaan sesuai dengan mekanisme tata kelola
yang baik dan tepat, agar nantinya dapat menciptakan kinerja perusahaan
yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Velnampy dalam Onasis
dan Robin, 2016).
Disisi lain kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
dapat juga meminimalisir konflik keagenan. Kepemilikan institusional
sendiri berarti kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki perrusahaan
atau instansi lain yang mana para investor institusional ini ikut terlibat
dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah
percaya terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan. Kepemilikan
institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen
karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan mampu akan mampu
meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial
merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki manajer, dalam
hal ini manajer juga dapat memposisikan dirinya sebagai pemegang saham
yang mana nantinya manajer akan lebih berhati-hati dalam membuat
keputusan karena manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai
perusahaan.

Upaya untuk peningkatan kinerja perusahaan juga harus
memperhatikan adanya kepemilikan saham oleh pihak tertentu yaitu
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan
manajerial, dimana manajer sebagai pemilik saham dan juga pengelola
perusahaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam kinerjanya
yang berujung pada peningkatan kinerja perusahan. Kepemilikan
institusional juga dapat menjadi fungsi pengawasan untuk manajer sebagai
pengelola perusahaan, karena pihak institusi terlibat dalam pengambilan
keputusan yang strategis dalam perusahaan. Ini akan membuat manajer lebih
berhati-hati dalam setiap pengelolaan perusahaannya. Kepemilikan
manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer
dengan pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemilik saham
juga akan mengurangi biaya agensi dan berusaha meningkatkan kekayaan
perusahaan sehinggan kinerja perusahaan juga akan meningkat Akan tetapi,
hal ini berbanding terbalik dengan hasil regresi yang menyatakan bahwa
Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan dilihat dari ROA (Return on Asset).
Kepemilikan manajerial (X1) dan kepemilikan institusional (X2)
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) karena kepemilikan institusional
merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Investor
institusional memiliki peran yang besar dalam pengawasan yang efektif
dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusional
terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan.
Sehingga dengan adanya pengawasan dari institusi, manajer akan lebih hatihati dalam malakukan pengelolaan dan memiliki kemungkinan sangat kecil
untuk melakukan manipulasi keuangan. Kepemilikan institusional
diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari
kinerja perusahaan.
Penelitian oleh Gunawan & Wijaya (2020:1718-1727) menunjukkan
hasil bahwa kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keungan. Berdasarkan
penelitian terdahulu, diduga kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara bersama.

Brigham dan Houston, (2006) dalam Ayuningtyas (2013)
Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang
dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan
asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi – institusi lainnya.
Kepemilikan institusional (X2) berpengaruh terhadap kinerja
keuangan (Y) karena kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan
kinerja keuangan meskipun secara signifikan pengaruh tersebut ditemukan
hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan
perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja keuangan sehingga akan mengurangi perilaku
opportunistic atau mementingkan diri sendiri.
Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Wijaya (2020:1718-1727)
menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendukung pernyataan bahwa
kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan
kemampuannya dalam mengawasi kebijakan manajemen yang tidak efektif
sejalan dengan perusahaan agar berjalan sesuai pihak manajemen dengan
kepentingan perusahaan.
Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Cornett et al (2017)
dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki
hubungan yang positif dengan kinerja perusahaan meskipun secara
signifikan hubungan tersebut ditemukan hanya pada investor yang tidak
memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Tindakan pengawasan
perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk
lebih memfokuskan perhatiannya

Jensen dan Meckling (1976) “menjelaskan bahwa kepemilikan
saham yang dimiliki manajer dapat menyeimbangkan antara kepentingan
pemegang saham dengan manajer sehingga manajer akan merasakan setiap
keputusan yang diambil”.
Kepemilikan manajerial (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan
(Y) karena kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Semakin
besar kepemilikan manajemen maka cenderung akan lebih memfokuskan
diri pada pemegang saham, karena meningkatnya kepemilikan manajerial
maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan
berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan sehingga dalam
hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi
kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya
sendiri. Begitu pula sebaliknya, semakin rendahnya jumlah saham yang
dimiliki manajer perusahaan maka akan meningkatkan kinerja keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Wijaya (2020:1718-
1727) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini mendukung pernyataan
bahwa dengan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk
bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan dapat
meningkatkan kinerja keuangan

Menurut Tandelilin (2010:372), Return On Assets
menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki
perusahaan bisa menghasilkan laba.
Menurut Hermiyetti (2016:30) ROA adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio
ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dapat
diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin
tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA. Hal ini
berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aset
untuk menghasilkan keuntungan. ROA dihitung berdasarkan
perbandingan laba setelah pajak dan total aktiva. ROA ini mengukur
kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi
perusahaan.
Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan
mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari
kinerja keuangan di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar
untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa
depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti
pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas dan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh
tempo (Ikatan Akutansi Indonesia, 2002:4).
Tingkat kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat dilihat
dengan seberapa efisien perusahaan dapat mengelola asetnya dengan
baik karena dengan begitu perusahaan akan mendapatkan
keuntungan. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return On
Asset. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas
manajemen dalam mengelola investasinya. Nilai dari return on asset
menunjukkan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan
menghasilkan laba bersih sekian persen. Semakin besar nilai
rasionya, maka semakin besar dana yang dapat dikembalikan dari
total asset perusahaan menjadi laba. Artinya, semakin besar laba
bersih yang diperoleh perusahaan semakin baik kinerja perusahaan
tersebut. Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan ROA
digunakan oleh (Naufal, 2020:4).
Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total
aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih
yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva.
Dirumuskan sebagai berikut, (Tandelilin, 2010:372):
Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan
yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi
semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan
dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan
(Wild, Subramanyam, & Halsey, 2005:65).

Menurut Kartika, (2020:11-12), Munawir (2016:26), tujuan dari
penilaian suatu perusahaan adalah:
a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih.
b. Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan, yaitu
kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila
perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka
pendek.
c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode
tertentu.
d. Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan, yaitu kemampuan
untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan
pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga
atas hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar
deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami
hambatan

Menurut Kartika, (2020:11), Prayitno, (2016:9), penilaian kinerja
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.
Manfaat dari penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk :
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui
pemotifan karyawan secara maksimal.
b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan
karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi
program pelatihan karyawan.
d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan
menilai kinerja karyawan.
e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan

Menurut Hutabarat (2020: 1-2) Kinerja Keuangan adalah
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan
telah melaksanakan dengan meggunakan aturan-aturan pelaksanaan
keuangan secara baik dan benar.
Untuk menilai perusahaan punya kualitas yang baik maka
dapat dilihat dari kinerja keuangan (financial performance) kinerja
non keuangan (non financial performance). Kinerja keuangan itu
tercermin pada laporan keuangan yang menjadi penilaiaan financial
performance perusahaan tersebut. (Fahmi, 2015: 238).
Kinerja keuangan merupakan pengukuran untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan
sumber daya yang dimiliki (IAI, 2020). Informasi kinerja keuangan
digunakan oleh pihak eksternal dan pihak internal untuk
pengambilan keputusan maupun melakukan prediksi mengenai masa
depan perusahaan. Kinerja keuangan yang meningkat menunjukkan
keberhasilan manajemen dalam membuat berbagai keputusan yang
sesuai dengan stratgei dan tujuan perusahaan. (Anthony & Lukman,
2021:65).
Kinerja perusahaan merupakan suatu alat ukur untuk
menentukan nilai keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuan
perusahaan (Martsila & Meiranto, 2013). Kinerja keuangan
merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai perusahaan dan
dituangkan dalam laporan keuangan perusahaan pada satu periode
tertentu. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki
tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi
kepentingan para anggota perusahaan. Keberhasilan dalam mencapai
tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Salah satu ukuran
kinerja perusahaan adalah dengan analisis rasio keuangan. (Fadillah,
2017: 39).
Agatha et.al. (2020:1811) Kinerja keuangan bagi stakeholder
suatu perusahaan adalah melihat kinerja yang dihasilkan dalam
keuangan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perusahaan
berkewajiban melakukan pengungkapan kinerja keuangan secara
transparan atau tidak disembunyikan berupa Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan dalam bentuk informasi serta menggambarkan
kondisi kinerja dari perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai
bentuk dari prestasi. Kinerja keuangan merupakan hasil dari berbagai
keputusan secara perorangan yang dibuat terus menerus oleh
manajemen perusahaan. (Dewi et.al. 2018)

Menurut Naufal, (2020:14), Yuniati (2016:35) kepemilikan
institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam
perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh
institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.
Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor
manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional
akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan
menjamin kemakmuran pemegang saham.
Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas
ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar
modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan
menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak
investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku
oportunistik manajer.
Menurut Naufal, (2020:14), Pujiati (2015:42), kepemilikan
institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur
dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam
suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus
sebagai berikut (Naufal, 2020: 14):
Gunawan & Wijaya (2020:1718) Kepemilikan institusional
dalam struktur kepemilikan perusahaan bertindak sebagai pihak yang
memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan
institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka akan
mengurangi perilaku opportunisme (mengambil keutungan sendiri)
manajer dalam melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan
agency conflict. Semakin besar kepemilikan institusional dalam
struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan
dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi
manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar
untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.
Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Cornett et al
(2017) dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan
institusional memiliki hubungan yang positif dengan kinerja
perusahaan meskipun secara signifikan hubungan tersebut ditemukan
hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan
perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya

Menurut Kartika (2020:9), Naufal (2020:11), Putu (2016:3),
kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki
perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase.
Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka
manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang
saham yang notabene adalah mereka sendiri.
Menurut Naufal (2020:11), Pujiati (2015:40) Kartika
(2020:9), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan
menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan
direktur terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial
dihitung dengan rumus: Naufal (2020:11),
Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Rachman
(2016), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam
perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan
antara manajemen dengan shareholders. Semakin meningkatnya
proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja
perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan
kinerjanya untuk perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) “menjelaskan bahwa
kepemilikan saham, yang dimiliki manajer dapat menyeimbangkan
antara kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga
manajer akan merasakan setiap keputusan yang diambil”.
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer
memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut
sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan
keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase
kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini
merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka
informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang
menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan
manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham
perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus
sebagai pemegang saham perusahaan, Kartika (2020:8) & (Tarigan,
2016:2)
Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat
kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan
komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan
bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana
pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu
jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang
saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang
dilaksanakan, (Kartika, 2020:8) & (Wahidahwati, 2015:607).
Agatha et.al. (2020:1814) Kepemilikan Manajerial merupakan
pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut
serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang
bersangkutan. Dalam stakeholder theory, hubungan pemegang
saham dan manajer sama-sama kuat, karena disini manajer selain
bertanggung jawab sebagai manajemen perusahaan, ia juga berperan
sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen akan
mensejajarkan kedudukan manajer dengan stakeholder. Kepemilikan
manajerial menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan
manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga
manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk
perusahaan.
Menurut Brigham et.al. (2009), dalam teori keagenan
dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan
pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan
dengan timbul konflik yang biasanya disebut agency conflict. Untuk
menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi
pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung
biaya keagenan, berupa :
1) Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen
2) Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga
kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak
dikehendaki semakin kecil, dan
3) Biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba
sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga
tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang
seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik
perusahaan atau disebut managerial ownership.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang
berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan
keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian
kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan
betindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer
akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah
kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan
adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang
saham

Teori stakeholder adalah teori yang mendasari bahwa terdapat
hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholder perusahaan yang
mencakup pekerja, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan.
Stakeholder adalah setiap personal ataupun kelompok yang bisa
dipengaruhi atau memengaruhi oleh capaian tujuan tertentu. Sedangkan
teori stakeholder mengarahkan bahwa suatu perusahaan tidak saja
beroperasi untuk dirinya sendiri akan tetapi juga mesti dapat memberikan
manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemasok, kreditor, masyarakat,
analis, pemerintah, pemegang saham, konsumen, dan karyawan sebagai
bagian dari lingkungan sosial (Ghozali & Chariri 2007). Hal ini berarti
kelangsungan hidup entitas sangat bergantung pada kekuatan dukungan
stakeholder.
Menurut Kartika (2020:7) & Gray (2016) menyatakan bahwa
konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa
laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang saham
(shareholder), sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang
diciptakan oleh stakeholders dan kemudian didistribusikan kepada
stakeholders yang sama. Keduanya (value added dan return) dapat
menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan
pengukuran kinerja organisasi.
Kinerja perusahaan yang dinilai dalam bentuk return dan value added,
tidak hanya dilihat dari kinerja ekonomi dan keuangan saja namun juga
dilihat dari intellectual capital yang perusahaan miliki. Intellectual capital
mencakup human capital, sturctural capital, dan capital employed.
Manajemen perusahaan dituntut harus bisa mengelola ketiga elemen
intellectual tersebut dengan baik. Semakin baik dan semakin tinggi nilai
intellectual capital maka semakin tinggi value added yang dihasilkan
perusahaan untuk mensejahterakan stakeholders. Hal ini menunjukan bahwa
perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) Teori keagenan menjelaskan tentang
hubungan yang terjadi antara principle dengan agent. Pihak principle atau
pemilik akan memberikan wewenang kepada pihak agent atau pengelola
dalam menjalankan usahanya dengan harapan bahwa agent akan
menjalankannya dengan baik sehingga dapat memaksimalkan nilai
perusahaan yang sesuai dengan tujuan principle. Berdasarkan hal tersebut,
principle memberikan wewenang kepada agent untuk dapat mengelola dan
mengambil suatu keputusan atas nama principle. Adanya pemisahan antara
kepemilikan dengan pengelola menyebabkan timbulnya suatu permasalahan
yang disebut sebagai masalah agent. Namun, dapat diterapkan suatu
mekanisme untuk mengurangi adanya suatu kesempatan bagi manajer
melakukan tindakan yang merugikan principle.
Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit
maupun implisit, dimana satu atau lebih orang yang disebut (principals)
meminta orang lain yang disebut (agen) untuk mengambil tindakan atas
nama principals (Sugiarto, 2015:28). Principals adalah pihak yang
memberikan perintah kepada agen untuk bertindak atasnama principal.
Tujuan dari pemisahannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu
agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal
mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya
perusahaan oleh tenaga professional, (Naufal, 2020:3) & (Sutedi, 2016:32).
Pihak principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan
perusahaan kepada manajer perusahaan. Manajer perusahaan yang diberi
wewenang atas kegiatan perusahaan dan menyediakan laporan keuangan
seharusnya menjalankan mandat yang diberikan kepadanya dengan baik
dengan mengutamakan kepentingan pemilik tetapi dalam kasus ini manajer
perusahaan cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan
kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.
Manajemen dapat memanipulasi informasi yang diberikan kepada
pemegang saham demi kepentingannya. Perbedaan informasi yang diberikan
manajer kepada pemegang saham ini biasa disebut asymmetric information.
Asymmetric information adalah suatu keadaan dimana seorang manajer
mengetahui prospek perusahaan lebih baik dari analis atau investor
(Sunyoto, 2015:15). Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik
perusahaan sering disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat
diminimumkan dengan mekanisme pengawasan sehingga menimbulkan
biaya keagenan (agency cost).
Menurut Kartika (2020:7) & Kadarman (2016:159) menyatakan
pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk memastikan bahwa segala
sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang telah
diberikan dan prinsip yang telah ditentukan. Ada beberapa alternatif untuk
mengurangi agency cost, diantara adanya kepemilikan saham oleh
manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Kartika, 2020:7).
Teori agensi menunjukkan bahwa terdapat dua masalah keagenan
yang potensial. Pertama, masalah agensi antara manajemen dan pemegang
saham. Masalah agensi tersebut terjadi apabila kepemilikan saham tersebar,
sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan
manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan
manajemen itu sendiri. Kedua, masalah agensi antara pemegang saham
mayoritas dan minoritas. Masalah agensi tersebut terjadi apabila terdapat
pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas yang
dapat mengendalikan manajemen atau bahkan menjadi bagian dari
manajemen itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan pemegang saham
mayoritas memiliki kendali mutlak dibandingkan pemegang saham
minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan
yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang
saham minoritas (Shleifer, 2014:28).
Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan sering
disebut dengan konflik keagenan. Menurut para pengambil keputusan risiko
tersebut seharusnya ditanggung oleh para pemilik saham. Konflik keagenan
dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan sehingga
menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Pengawasan yang dilaksanakan
adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan, instruksi yang telah diberikan dan prinsip yang telah
ditentukan, Kartika (2020:7) & (Kadarman, 2016:159)

Teori Residual dari dividen menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki
kesempatan investasi bagus di masa sekarang atau masa depan akan menahan
sebagian besar labanya untuk usahanya, meminjam di pasar modal untuk menjaga
’struktur modal yang optimal’, dan pembagian dividen relatif kecil dibandingkan
dengan pendapatannya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kesempatan
investasi yang bagus, maka perusahaan tersebut akan membagikan dividen relatif
besar.
Nilai perusahaan, apabila diukur dengan Tobin’s Q-ratio memiliki nilai
lebih besar dari 1 maka perusahaan memiliki insentif untuk berkembang,
sementara jika Q-ratio di bawah 1 maka perusahaan tersebut tidak memiliki
insentif untuk mengembangkan asetnya berdasarkan lini bisnisnya sekarang
(Langsen, 1988). Berdasarkan hal-hal tersebut, teori residual dividen ini konsisten
dengan dasar-dasar Tobin’s Q-ratio. Perusahaan yang memiliki Q-ratio tinggi
(sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan asetnya), akan memiliki
rasio dividend payout yang lebih kecil. Sementara perusahaan yang memiliki Q
ratio kecil (dan tidak memiliki insentif untuk melipatgandakan asetnya) akan
memiliki rasio dividend payout yang tinggi.
Sementara teori agensi memprediksikan bahwa dividen diasosiasikan
dengan harga premium (Tobin’s Q Ratio > 1) karena tingkat dividen yang lebih
tinggi mengurangi kecenderungan manajer untuk membuang-buang kas bebasnya
(Dewenter dan Warther, 1998).
Penelitian empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Langsen (1988)
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara Q-ratio dengan
dividend payout ratio. Sementara Zhang (2008) menyatakan bahwa kebijakan
pembagian dividen dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh pada nilai
perusahaan (yang diukur dengan Tobin’s Q ratio). Dalam penelitiannya pada
perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di bursa Hongkong dan di bursa
Mainland, menunjukkan bahwa untuk perusahaan publik China yang terdaftar di
bursa Hongkong, pasar di Hong Kong membayar harga premium kepada
perusahaan yang membayar dividen lebih tinggi, tetapi bagi perusahaan China
yang terdaftar di bursa Mainland hasilnya adalah pembagian dividen tidak
berhubungan dengan penilaian yang tinggi.
Sementara penelitian Purbawangsa (2007) pada industri manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa kebijakan dividen
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi
dividen yang dibayarkan, semakin rendah nilai perusahaan. Terdapat dua alasan
yang menjelaskan temuan tersebut yaitu pertama, investor lebih menyukai laba
ditahan daripada dividen, karena pertimbangan pajak yang dikenakan kepada
capital gains lebih rendah. Pandangan ini menyarankan agar perusahaan
membayarkan dividen yang rendah jika ingin memaksimumkan nilai
perusahaannya. Kedua, investor menganggap bahwa pembayaran dividen
merupakan bad news.

Kebijakan pembagian deviden merupakan keputusan yang sangat penting
dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini melibatkan dua pihak yang mempunyai
kepentingan yang berbeda, yaitu manajemen dan pemegang saham, sehingga tidak
terlepas dari masalah agency cost. Salah satu manfaat dari corporate governance
perusahaan adalah untuk meminimalkan agency cost tersebut, sehingga dapat
dikatakan terdapat hubungan antara corporate governance dan dividend payout.
Deviden merupakan pembayaran kepada para pemegang saham oleh pihak
perusahaan atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan pembayaran dividen
menurut Titman (2002) merupakan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan
distribusi kas kepada pemegang sahamnya. Manajemen perusahaan memiliki
alternatif untuk memperlakukan laba bersihnya, apakah diinvestasikan kembali ke
perusahaan sebagai laba ditahan, dibagikan kepada pemegang saham dalam
bentuk dividen, atau kombinasi keduanya. Pilihan untuk membagi atau tidak
dividen merupakan sumber konflik agensi antara manajer dengan pemegang
sahamnya (Easterbrook, 1984). Pemegang saham menginginkan laba tersebut
dibagikan dalam bentuk dividen, sementara manajer menginginkan laba tersebut
diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menguntungkan.
Pembagian dividen dapat digunakan untuk mengurangi agency cost seperti
hasil penelitian Chen dan Steiner (1999). Menurut mereka, dividen merupakan
bagian dari pengawasan perusahaan dan terdapat efek substitusi-pengawasan
antara kepemilikan manajerial dan kebijakan utang serta antara kepemilikan
manajerial dan kebijakan dividen yang ditemukan dalam penelitian ini. Pemegang
saham takut jika manajer akan mengendalikan sumber daya yang ada untuk
kepentingan pribadinya atau mengambil proyek investasi yang tidak
menguntungkan untuk keuntungan pribadi manajer sampai laba di tahan
dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga secara
teoritis kebijakan pembagian dividen didesain untuk meminimalkan jumlah
capital cost, agency cost dan related cost.
Sementara La Porta et al. (2000) menemukan bahwa dengan membayar
dividen dapat menjadi sebuah mekanisme dalam melindungi pemegang saham
minoritas. Hal ini didukung oleh Faccio et al. (2000) yang menemukan hasil yang
sama pada penelitiannya yaitu pembayaran dividen dapat mengurangi
pengambilalihan hak pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham
minoritas. Schooley dan Barney (1994) juga menemukan bahwa kebijakan
dividen dan kepemilikan saham CEO merupakan mekanisme yang saling
berhubungan yang dapat digunakan untuk mengurangi agency costs.
Kebijakan ini sangat penting dengan berbagai alasan bahwa perusahaan
menggunakan dividen sebagai suatu mekanisme untuk memberi sinyal keuangan
kepada pihak luar berkaitan dengan stabilitas dan prospek pertumbuhan
perusahaan (Signaling Theory) dan dividen ini dapat digunakan oleh investor
untuk melakukan penilaian saham perusahaan (misal dengan menggunakan
Dividend Discount Model dan Gordon Growth Model). Pembayaran dividen kas
kepada pemegang saham yang selalu meningkat berarti perusahaan berbuat lebih
kepada pemegang sahamnya. Woolridge dan Ghosh (1988 dan 1991) mengatakan
bahwa perusahaan biasanya tidak suka mengurangi atau menghilangkan
pembayaran dividen (dividend cut) karena akan memberikan pertanda buruk
terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu perusahaan melakukan pengumuman
dividen atau meningkatkan dividen untuk mengindikasikan bahwa kinerjanya
baik. Dividend cut bisa disebabkan oleh kinerja finansial perusahaan yang buruk
atau karena perusahaan mengalihkan dana internal yang ada pada kesempatan
investasi yang menarik. Keputusan yang diambil perusahaan untuk membagikan
dividen atau tidak harus mempertimbangkan antara dividen saat ini dengan
pertumbuhan perusahaan di masa mendatang sehingga bermuara pada
maksimalisasi laba.
Menurut Atmaja (2001), dalam prakteknya ada beberapa faktor yang
mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen diantaranya
adalah perjanjian utang, pembatasan saham preferen, fluktuasi laba, pengendalian,
ketidakcukupan laba, ketersediaan kas, kebutuhan dana untuk berinvestasi.
Jensen et al. (1992) dalam risetnya menyatakan bahwa kepemilikan insider
adalah faktor penentu penting dalam proses kebijakan pembagian dividen, karena
semakin besar insider holding akan menghasilkan agency cost yang semakin
rendah. Menurut mereka terdapat hubungan negatif antara insider holding dengan
tingkat pembagian dividen. Selain itu terdapat dampak positif dari profitabilitas
terhadap kebijakan pembagian dividen serta adanya dampak negatif dari rasio
utang, risiko bisnis dan pertumbuhan terhadap kebijakan pembagian dividen.
Sementara Harada dan Nguyen (2006) yang meneliti konsentrasi
kepemilikan, konflik agensi, dan kebijakan dividen di Jepang, menemukan bahwa
kebijakan pembagian dividen berhubungan negatif dengan konsentrasi
kepemilikan. Hasil ini berlawanan dengan argumen bahwa dividen merupakan
substitusi untuk pengawasan pemegang saham, tetapi mendukung asumsi bahwa
pemegang saham pengendali mendapatkan manfaat dari expense pemegang saham
minoritas. Konsisten dengan payout yang lebih rendah, perusahaan dengan
pemegang saham dominan akan mengurangi untuk meningkatkan dividen ketika
profitabilitas meningkat, dan menghilangkan dividen ketika terdapat kesempatan
yang bagus untuk melakukan investasi. Di sisi lain mereka akan meningkatkan
dividen ketika utangnya tinggi dan sedikit menghilangkan dividen ketika utang
meningkat, yang serupa dengan transfer kekayaan dari kreditur. Secara
keseluruhan konsentrasi kepemilikan memegang peranan yang penting dalam
keputusan perusahaan terutama berkaitan dengan konflik kepentingan antara
pemegang saham minoritas dengan mayoritas.
Fama dan French (2001) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi kebijakan pembagian dividen, yaitu profitabilitas, kesempatan
investasi dan ukuran perusahaan. Semakin besar dan semakin untung perusahaan
maka akan membayar dividen yang lebih besar dan semakin besar kesempatan
investasi yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil perusahaan membayar
dividen

Teori ini dikemukakan oleh Litzenberg dan Ramaswamy, yang menyatakan
bahwa dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenakan pajak yang
lebih tinggi daripada pajak atas capital gain, sehingga hal ini dapat menyebabkan
investor lebih menyukai laba yang diperoleh perusahaan ditahan untuk investasi
yang akan menghasilkan capital gain di masa depan daripada dibayarkan dalam
bentuk dividen karena alasan pajak. Teori ini menyatakan bahwa dividend payout
yang rendah akan memaksimalkan nilai perusahaan, dan hal ini lebih disukai oleh
pemegang saham

Teori ini dikemukakan oleh Myron J. Gordon dan John Lintner yang
menyatakan bahwa investor tidak bersikap indeferen terhadap dividen dan capital
gain, karena investor mengharapkan return yang meningkat seiring dengan
menurunnya dividen yang diterima. Investor memandang dividen beresiko lebih
rendah daripada pertumbuhan return yang diharapkan, sehingga dividen dinilai
lebih tinggi daripada capital gain. Investor lebih menyukai dividen, sehingga
apabila perusahaan membagikan dividen yang tinggi maka harga saham
perusahaan akan naik. Teori ini disebut bird-in-the-hand theory karena
pembayaran dividen saat ini (a bird in the hand) akan mengurangi ketidakpastian
yang dihadapi oleh investor, dan akan berpengaruh pada peningkatan nilai saham
di bursa

Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (1961)
yang biasa dikenal dengan Teori “M dan M”, yang menyatakan bahwa pada dunia
yang sempurna, besar kecilnya dividen tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan, tetapi yang berpengaruh adalah kemampuan menghasilkan
pendapatan dari aset perusahaan dan resiko yang berkaitan dengan aset tersebut.
Nilai perusahaan ditentukan oleh kebijakan investasi aset dan bukannya pada
kebijakan dividen perusahaan.
Asumsi-asumsi yang dipakai dalam teori ini adalah tidak ada pajak baik
untuk pemegang saham maupun untuk perusahaan; kebijakan investasi aset
perusahaan independen dari kebijakan dividennya; tidak terdapat flotation cost
dan transaction cost; investor indiferen terhadap dividen maupun capital gain;
serta investor dan manajer mempunyai informasi yang sama (symmetric
information) mengenai kesempatan investasi di masa yang akan datang.
Teori ini menyatakan bahwa di pasar terdapat clientele effect, yaitu adanya
pendapat bahwa perusahaan dinilai menarik oleh pemegang saham yang dalam
menentukan preferensinya berdasarkan pembayaran dan stabilitas dividen
menurut pola pembayaran dan stabilitas dari perusahaan tersebut. Pemegang
saham yang menginginkan dividen yang stabil sebagai pendapatannya akan
menginginkan pembayaran dividen yang sama tiap periode pembayaran.
Sedangkan pemegang saham yang menyukai capital gain akan lebih menyukai
perusahaan yang berkembang, yang pendapatannya banyak diinvestasikan
kembali dalam bisnis sehingga pembayaran dividennya menjadi tidak stabil. Jika
pemegang saham (clientele) mendapatkan apa yang mereka inginkan, M dan M
berpendapat bahwa nilai saham dari perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan
dividen. Menurut Gitman (2000) teori M dan M ini konsisten dengan The
Residual Theory of Dividends yang berfokus bahwa para investor lebih senang
apabila perusahaan menahan keuntungannya untuk diinvestasikan kembali
daripada jika keuntungan tersebut dibayarkan berupa dividen.

Kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang
oleh institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki
kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham.
Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%)
mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Mangel dan
Singh (1993) juga menyatakan bahwa tingkat pengawasan yang baik terhadap
manajemen di dalam perusahaan berhubungan positif dengan tingginya persentase
kepemilikan institusional. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional
bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah agensi karena kinerja
manajer akan lebih baik seiring dengan peningkatan kepemilikan saham dalam
perusahaan tersebut. Manajer akan berusaha lebih giat untuk memperbaiki kinerja
perusahaan, yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan
meningkatkan kekayaannya sendiri. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan
bahwa seiring meningkatnya kepemilikan manajerial akan menyelaraskan
kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Sehingga terdapat
insentif bagi manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan ketika kepemilikan
manajerialnya meningkat. Hal ini akan efektif untuk mengontrol insentif manajer
yang meningkat.
Zhang (2008) meneliti hubungan corporate governance dan kebijakan
dividen pada perusahaan China yang terdaftar di Mainland dan Hong Kong
menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keanggotaan manajerial yang
lebih tinggi dalam dewan (board) cenderung membayar dividen kas lebih rendah.
Penelitian Nurfaiziah, Harjito dan Ringayati (2007) menemukan bahwa
antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen menunjukkan hubungan
positif tetapi tidak signifikan. Kepemilikan manajerial dan dividen tidak berlaku
hubungan yang saling mengganti dalam peranan pengawasan agensi, tetapi yang
ada hanya hubungan saling melengkapi. Kepemilikan manajerial yang tinggi
membuat manajer semakin mampu dalam mengatur dividen.

Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh
kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003).
Perusahaan seperti ini lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik
karena biaya pengawasannya (monitoring cost) lebih kecil (Fama dan Jensen,
1983). Arifin (2003), seperti yang dikutip Siregar dan Utama (2008), menemukan
bahwa perusahaan publik di Indonesia, perusahaan yang dikendalikan keluarga,
perusahaan negara, atau perusahaan yang dikendalikan institusional, memiliki
masalah agensi yang lebih kecil daripada perusahaan yang dikendalikan publik
atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali. Perusahaan yang
dikendalikan keluarga memiliki masalah agensi yang lebih sedikit karena terdapat
konflik yang lebih sedikit antara prinsipal dan agen, tetapi terdapat masalah agensi
lain yaitu antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.
Chen et al. (2005) dalam penelitian pada perusahaan-perusahaan di Hong
Kong menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara
kepemilikan keluarga dengan return on assets, return on equity atau market-tobook ratio. Hanya untuk perusahaan kecil terdapat hubungan yang negatif antara
pembayaran dividen dengan kepemilikan keluarga sampai dengan 10% dari saham
yang beredar dan hubungan yang positif untuk kepemilikan keluarga antara 10%
sampai 35%. Hubungan positif antara pembagian dividen dan kepemilikan
keluarga yang memegang kendali untuk perusahaan kecil yang diobservasi ini
konsisten dengan perkiraan bahwa investor menginginkan pembagian dividen
yang lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki risiko.

Pada tipe perusahaan yang seperti ini, terdapat dua kelompok pemegang
saham, yaitu pemegang saham mayoritas yang bertindak sebagai pengendali dan
pemegang saham minoritas. Menurut Bae et al. (2003) kepemilikan yang
terkonsentrasi ini merupakan salah satu ciri dari control based model, selain
menekankan pada insider board, pengungkapan yang terbatas, dan
ketergantungan pada keuangan atau sistem perbankan keluarga. Karakteristik
perusahaan ini banyak dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang
(seperti Indonesia, Korea) dan Continental European. Masalah keagenan yang
timbul terutama adalah antara pengendali dan pemegang saham minoritas.
Masalah keagenan menjadi semakin makin serius karena seringkali perusahaan
yang terdaftar di bursa merupakan salah satu unit usaha dari grup sehingga
masalah self-dealing yang dapat merugikan pemegang saham minoritas sering
terjadi. Karena itu bukan hanya diperlukan adanya peraturan yang mencegah hal
ini tetapi juga harus ada mekanisme untuk menegakkan peraturan tersebut.
Roche (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang kepemilikannya
terkonsentrasi, mempunyai beberapa keuntungan seperti pemegang saham
mayoritas (insider) memiliki kekuatan dan insentif untuk mengawasi manajemen
dengan lebih dekat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya mismanajemen dan
kecurangan. Selain itu, karena kepemilikan mereka yang signifikan dan adanya
hak pengendalian, insider cenderung untuk menjaga investasinya dalam
perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Sebagai hasilnya insider cenderung
untuk mendukung keputusan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan jangka
panjang sebagai lawan dari keputusan yang didesain untuk memaksimalkan
keputusan jangka pendek.
Masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham mayoritas tidak
begitu serius karena pihak manajemen praktis diangkat dan diberhentikan oleh
pemegang saham pengendali. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa
kepemilikan yang terkonsentrasi dapat meminimalkan masalah agensi yang
muncul dari pemisahan fungsi antara kepemilikan dan pengendalian.
Kelemahan dari sistem ini antara lain, pemegang saham mayoritas dapat
berkolusi dengan manajemen untuk mengambil alih asset perusahaan dengan
biaya dari pemegang saham minoritas. Ini merupakan risiko yang signifikan bagi
pemegang saham minoritas yang tidak dilindungi dengan hukum. Hal yang sama,
ketika manajer mengendalikan sejumlah besar saham atau hak suara yang
digunakan untuk mempengaruhi keputusan dewan yang menguntungkan mereka
dengan biaya perusahaan. Jadi terdapat masalah keagenan antara pemegang saham
minoritas dengan pengendali (pemegang saham mayoritas). Selain itu
kemungkinan terjadi masalah keagenan antara pemilik dan kreditur lebih besar
daripada tipe perusahaan yang kepemilikannya menyebar.
Samad (2004) dalam penelitiannya pada perusahaan-perusahaan di Malaysia
menemukan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi dapat membuat kinerja
perusahaan menjadi lebih baik, dan komposisi kepemilikan tersebut merupakan
elemen penting untuk memacu kinerja perusahaan yang lebih baik.
Aspek dari struktur kepemilikan perusahaan adalah komposisinya, siapa
pemegang sahamnya, dan lebih penting siapa yang mengendalikan atau pemegang
saham signifikannya. Pemegang saham bisa individu, keluarga atau grup keluarga,
perusahaan induk, bank, investor institusional atau perusahaan non keuangan.
Keluarga atau grup keluarga sebagai pemegang saham yang signifikan, lebih
tertarik sebagai pengendali daripada profit, sementara investor institusional
sebagai pemegang saham yang signifikan lebih tertarik pada profit saja.

Pada model ini perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dengan
jumlah saham yang sedikit. Pemegang saham minoritas ini kurang mengawasi
aktivitas perusahaan dan cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
atau kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham tersebut disebut
outsider, dan kepemilikan yang tersebar tersebut disebut sebagai outsider system
dan menurut Roche (2005), kepemilikan yang tersebar ini merupakan model dari
negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Outsider system
atau Anglo-American ini merupakan market-based model yang dikarakteristikkan
oleh perusahaan yang individualis dan kepemilikan privat, pasar modal yang
mapan dan likuid, dengan jumlah pemegang saham yang banyak dan konsentrasi
investor yang kecil. Pengendalian perusahaan diwujudkan melalui pasar dan
investor luar.
Dalam outsider system ini terdapat anggota dewan yang independen untuk
mengawasi perilaku manajerial agar tetap terkontrol, sehingga menurut Roche
(2005), sistem ini lebih dapat dipertanggungjawabkan, tidak korupsi serta
membantu perkembangan pasar modal yang likuid. Meskipun demikian, sistem
ini memiliki kelemahan, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi ini hanya tertarik
pada maksimalisasi profit jangka pendek, dan mereka cenderung untuk
menyetujui kebijakan dan strategi yang menguntungkan keuntungan jangka
pendek, tetapi tidak mempertimbangkan kinerja perusahaan jangka panjang.
Kadang-kadang, hal ini dapat membuat konflik antara manajer dan pemilik, dan
seringnya pergantian kepemilikan karena pemegang saham melepaskan sahamnya
untuk mendapatkan profit pada saham lain yang lebih menguntungkan, sehingga
hal tersebut dapat melemahkan stabilitas perusahaan. Investor minoritas ini
kurang mengawasi keputusan dewan dan tidak dapat mempertahankan direktur
yang dapat dipercaya, sehingga apabila terdapat direktur yang mendukung
keputusan yang tidak sejalan dengan perusahaan mungkin masih tetap di dewan.
Dalam tipe perusahaan seperti ini masalah keagenan yang sering timbul
masalah antara agent (pihak manajemen) dengan owners (pemegang saham).
Penelitian Goldberg dan Idson (1995) menunjukkan bahwa perusahaan yang
kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada
pihak manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih
terkonsentrasi. Salah satu pemecahan atas masalah keagenan ini adalah dengan
membuat agar pihak manajemen juga ikut memiliki saham (insider ownership).
Penelitian Kim et al. (1988) menemukan bahwa perusahaan dengan insider
ownership yang lebih besar mempunyai kinerja investasi yang lebih baik daripada
perusahaan dengan insider ownership yang kecil. Meskipun demikian tidaklah
berarti bahwa nilai perusahaan dapat dimaksimalkan dengan memaksimumkan
insider ownership. Hal ini disebabkan karena penurunan biaya keagenan tidaklah
monotonic dengan peningkatan insider ownership (Murali and Welch 1989).

Struktur kepemilikan suatu perusahaan menunjuk kepada konfigurasi saham
yang dimiliki oleh investor, baik individual maupun institusional, baik yang
berada dalam maupun di luar organisasi perusahaan. struktur kepemilikan sangat
tergantung bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya.
Pendanaan internal dengan penjualan saham atau melalui laba di tahan, sedangkan
pendanaan eksternal dilakukan melalui jasa intermediasi seperti bank. Struktur
kepemilikan merupakan elemen dasar dalam corporate governance suatu
perusahaan.
Wicaksono (2000), seperti yang dikutip oleh Cynthia (2003), menjelaskan
bahwa keberhasilan penerapan corporate governance tidak terlepas dari struktur
kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilkan tercermin baik melalui instrumen
saham maupun instrumen hutang sehingga melalui struktur tersebut dapat ditelaah
kemungkinan bentuk masalah keagenan yang akan terjadi. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, antara lain:

1. Kepemilikan sebagian kecil saham perusahaan oleh manajemen
   mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham
   dibanding sekedar mencapai tujuan perusahaan semata.
2. Kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham
   mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan.
3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan
   maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik pemerintah
   cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan perusahaan.
   Struktur kepemilikan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilkan
   yang tersebar (dispersed ownership) dan kepemilikan yang terkonsentrasi
   (concentrated ownership)

Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain
tunduk pada undang-undang perseroan, juga tunduk pada Undang-undang Nomor
8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan terkait yang
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) serta otoritas terkait seperti BEI. Bapepam telah mengeluarkan
berbagai peraturan yang terkait dengan corporate governance seperti peraturan
yang mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki direktur dan komisaris
yang indipenden, peraturan tentang tanggung jawab dewan direksi dan komisaris
independen, peraturan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang
material melalui laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham
dan kepada Bapepam secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif.
Selain itu perusahaan harus mengambil inisiatif untuk tidak hanya
mengungkapkan materi-materi yang diwajibkan oleh peraturan, tetapi juga materimateri yang penting yang berguna bagi investor, pemegang saham, kreditur dan
stakeholder lainnya untuk mengambil keputusan.
Anggota dari dewan komisaris dan direksi yang juga memegang saham
perusahaan dan semua orang dalam lainnya seperti yang dimaksud dalam pasal 95
undang-undang pasar modal tidak boleh mengambil keuntungan dari informasi
dari dalam yang dimilikinya berkaitan dengan saham-saham tersebut.
Direksi Bursa Efek Indonesia (sebelumnya bernama Bursa Efek Jakarta)
telah mengeluarkan surat keputusan nomor Kep-315/BEJ.06-2000 yang telah
diperbaharui dengan Kep-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa perusahaan
publik yang tercatat di bursa harus memenuhi persyaratan yang diperlukan paling
paling lambat 31 Desember 2001. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan
harus memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional
sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham
pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris, dengan
persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali
   perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris
   lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang
   terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Struktur dewan di Indonesia menurut FCGI mengacu pada sistem two tier
system (Model Continental European) seperti yang diterapkan di negara Jerman,
Jepang, Belanda, karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum
Belanda. Pada two tier system ini, perusahaan mempunyai dua dewan yang
terpisah, yaitu Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris (Board of
Commissioners) dan Dewan Manajemen atau Dewan Direksi (Board of
Directors). Perbedaannya dengan sistem one-tier adalah pada sistem one-tier
hanya memiliki satu dewan (board of director-BOD) yang terdiri dari dua organ,
yaitu Chief Executive Officer (CEO) yang bertanggung jawab untuk mengelola
perusahaan dan chairman yang merupakan direksi non-eksekutif yang
bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Undang-undang perusahaan di Indonesia (perseroan terbatas) yang diatur
dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995
sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 40 tahun 2007, merupakan
kerangka hukum corporate governance yang paling penting di Indonesia (FCGI).
Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan merupakan entitas hukum yang
terpisah dengan direksi dan komisaris yang merepresentasikan perusahaan.
Direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Dengan demikian, dewan direksi maupun dewan komisaris
bertanggung jawab langsung pada RUPS.
Organ perusahaan di Indonesia terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi, yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Good
Corporate governance secara efektif. RUPS merupakan organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU baru ini dan/atau anggaran
dasar, sementara menurut UU lama RUPS adalah organ perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. RUPS merupakan wadah para
pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan
modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Dewan direksi secara langsung dipilih oleh pemegang saham pada RUPS.
Dewan direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan ini menentukan
kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka
pendek maupun jangka panjang. Direksi tidak boleh memiliki conflict of interest
dalam memutuskan sesuatu serta mengambil kebijakan untuk kepentingan
perusahaan dan tidak selalu untuk kepentingan para pemegang saham. Fama dan
Jensen (1983) menyarankan bahwa direktur perusahaan yang efektif sebaiknya
sebagian besar terdiri dari direktur independen yang berasal dari luar.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi, dan sesuai dengan Pedoman Umum good
corporate governance (GCG) Indonesia, dewan komisaris ini merupakan faktor
sentral dalam GCG karena mempunyai tugas untuk memastikan bahwa
perusahaan melaksanakan GCG, yaitu secara legal bertanggung jawab untuk
menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih
personil tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan, serta menelaah
kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik.
Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi
monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Mekanisme pengawasan utama
tersedia untuk pemilik perusahaan (pemegang saham) adalah keberadaan dewan
komisaris dimana ditugaskan untuk memastikan bahwa direktur dan manajemen
perusahaan bekerja dengan baik guna kepentingan pemegang saham (Fama,
1980)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi fokus utama
dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pengembangan corporate governance terus
dilakukan, mengingat posisi Indonesia dalam bidang ini masih sangat
memprihatinkan. Survey tahun 1999 yang dilakukan PricewaterhouseCoopers
dengan responden investor institusional di Singapura menunjukkan bahwa praktek
corporate governance di Indonesia masih sangat rendah. Sementara hasil survey
Corporate Governance Watch 2007 yang dikeluarkan oleh CLSA Asia-Pasific
Markets suatu investment group independen di Hong Kong, menempatkan
Indonesia pada posisi terendah bersama Philipina dari 11 pasar Asia yang
disurvey, dengan kelemahannya pada peraturan, praktik, penegakkan, akuntansi,
budaya governance dan lingkungan politik.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang dan mewujudkan GCG.
Pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate
governance (KNKCG) yang kemudian pada November 2004 berganti nama
menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang lingkup
tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan governance di sektor
korporasi tetapi juga di sektor publik. Komite ini memiliki fungsi untuk
memprakarsai pengembangan tata kelola yang baik sekaligus memantau
perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2001 KNKCG telah
berhasil menerbitkan pedoman praktik GCG (Code of Good Corporate
Governance). Swasta juga berperan dalam mengembangkan corporate
governance ini, dengan membentuk organisasi non-pemerintah seperti Forum for
Corporate Governance for Indonesia (FCGI) pada tahun 2000, The Indonesian
Institute for Corporate governance (IICG), Corporate Leadership Development in
Indonesia (CLDI), dan Indonesian Institute of Independent Commissioners (IIIC).
Bae et al. (2003) menyatakan bahwa untuk memperbaiki corporate
governance, Pemerintah harus memperkuat ketentuan hukum yang melindungi
kepentingan pemegang saham dan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan
tersebut. Demikian juga perusahaan harus memperbaiki corporate governancenya. Becht et al. (2005) menyatakan bahwa paling tidak terdapat sedikitnya dua
alasan perlunya intervensi dari regulator. Pertama, regulasi yang dikeluarkan
regulator (pemerintah) akan mendukung peraturan-peraturan pokok yang ada di
perusahaan, karena peraturan yang dibuat oleh pendiri perusahaan atau pemegang
saham bersifat subyektif dan tidak efisien dan tidak mungkin dapat melibatkan
seluruh pihak yang terlibat sehingga dengan regulasi yang ada dapat mencapai
persetujuan yang komprehensif. Kedua, walaupun perusahaan pada awalnya
memiliki hak untuk mendesain peraturan yang efisien, mereka mungkin ingin
membatalkan atau mengubahnya di kemudian hari, masalah akan timbul ketika
perusahaan tidak memiliki komitmen untuk tidak mengubah atau membatalkan
peraturan yang telah dibuatnya. Ketika pemegang saham tersebar dan tidak
terlibat aktif dalam perusahaan hal itu mungkin terjadi bahwa manajemen
mengubah aturan untuk kepentingannya sendiri.
Berkaitan dengan corporate governance perusahaan publik di Indonesia
paling tidak terdapat dua peraturan yang terkait, yaitu undang-undang perseroan
dan undang-undang di pasar modal

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan corporate governance yaitu
mekanisme intern dan mekanisme ekstern. Mekanisme tersebut berguna untuk
menyelesaikan konflik agensi yang terjadi di perusahaan. Mekanisme intern
berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan seperti struktur kepemilikan,
kompensasi eksekutif, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan
pengungkapan keuangan (financial disclosure). Mekanisme ekstern merupakan
mekanisme kontrol yang memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar
perusahaan, baik itu ekonomi, hukum dan sosial untuk mengontrol jalannya
perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan stakeholders
lainnya (Sidharta dan Cynthia, 2003). Perangkat tersebut meliputi pasar uang dan
pasar modal yang bersaing, perangkat hukum dan perundang-undangan yang
lengkap, penegakan hukum yang adil, pasar barang dan jasa yang aktif dan
terbuka serta konsumen yang aktif dan sadar akan hak dan kewajibannya.
Mekanisme ini lebih berperan untuk mendisiplinkan manajer dibandingkan
mekanisme intern, karena lebih mempunyai kekuatan dan pengaruh.

Manfaat dari pelaksanaan good corporate governance menurut FCGI
(2001):
 Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
 Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga
dapat lebih meningkatkan corporate value.
 Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
 Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
Sedangkan menurut IICG (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh
perusahaan apabila menerapkan konsep good corporate governance adalah:
 Meminimalkan agency cost.
Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul
akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini
bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya
perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan
yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
 Meminimalkan cost of capital
Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif
bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya
modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman,
selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk
perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
 Meningkatkan nilai saham perusahaan
Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang
dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa
kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh
investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk mernbeli saham
perusahaan tersebut.
 Mengangkat citra perusahaan
Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya
dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan
khususnya para investor. Citra (image) suatu perusahaan kadangkala akan
menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan
perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.