Menurut Guthrie dalam Marisanti, (2012), legitimacy theory berhubungan
erat dengan pelaporan intellectual capital. Perusahaan lebih mungkin untuk
melaporkan intangibles mereka jika mereka memiliki kebutuhan yang
spesifik untuk melakukannya. Teori legitimasi ini apabila dikaitkan dengan
tingkat intellectual capital, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan yang
legitimasinya masih dipertanyakan bisa menggunakan informasi yang
diungkapkan dalam disclosure public untuk memperbaiki legitimasinya di
mata publik.
Ulum dalam Alpin (2016) menjelaskan bahwa teori legitimasi juga erat
hubungannya dengan penggunaan metode content analysis sebagai ukuran
dari pelaporan intellectual capital. Perusahaan lebih cenderung melaporkan
intellectual capital jika kemungkinan perusahaan menemukan bahwa
mereka tidak mampu melegitimasi statusnya berdasarkan tangible asset
yang umumnya dikenal sebagai simbol kesuksesan perusahaan. Alat terbaik
untuk pengukuran, pengembangan dan pelaporan intellectual capital pada
saat ini adalah content analysis.
Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)
Teori stakeholders menyatakan bahwa semua stakeholders mempunyai hak
untuk diberikan informasi mengenai aktifitas perusahaan yang
mempengaruhi mereka (seperti misalnya polusi, gerakan kemasyarakatan,
usaha perusahaan untuk keselamatan kerja). Bahkan ketika mereka memilih
untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka
tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruksif dalam
kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2014).Tujuan utama dari teori
stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan
stakeholder mereka dan melakukan pengolahaan dengan lebih efektif
diantara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka.
Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela
(voluntary) mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial
dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk
memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholders
(Boedi, 2018). Karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal
atas seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan nilai
perusahaan (value added) untuk kemudian mendorong kinerja keuangan
perusahaan yang merupakan orientasi para stakeholders dalam
mengintervensi manajemen.
Citra Perusahaan (skripsi dan tesis)
Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan hasil yang
hendak dicapai bagi dunia Humas atau public relation. pengertian citra
sendii itu abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis,
tetapi wujudnya bias dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti
penerimaan dan tanggapan positif maupun negative yang khususnya
dating dari public (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umunya.
Menurut Frank Jefkins, dalam bukunga hubungan masyarakat
(intermasa, 1992) ada beberapa jenis citra yang dikenal dalam dunia
aktivitas hubungan masyarakat (public relation) antara lain :
a. Citra cermin (mirror image)
b. Citra kini (current image)
c. Citra keinginan (wish image)
d. Citra perusahaan (corporate image)
e. Citra serbaneka (multiple image)
f. Citra penampilan (performance image)
Dalam hal ini yang dimaksud dengan citra perusahaan (ada pula
yang menyebutnya citra lembaga) adalah citra dari suatu organisasi secara
keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan pelanannya. Citra
perusahaan ini terbentuk dari banyak hal, seperti sejarah atau riwayat
hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dan stabilitas dibidang
keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang
baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul
tanggung jawab social, dan komitmen mengadakan riset.
Public relations atau humas juga memiliki kemampuan dalam
membangun citra atau image organisasi yang akan berkontribusi pada
terwujudnya reputasi organisasi atau institusi. Singkat kata, baik buruknya
sebuah organisasi bisnis atau institusi juga dipengaruhi seberapa maksimal
peran humas. George Belch dalam bukunya menyatakan bahwa humas
menggunakan publisitas dalam kegiatan masyarakat, dan aktivitas publik
lainnya, dapat dicoba untuk memperkuat image organisasi yang
bersangkutan. Citra perusahaan merupakan intangible asset (aset yang
tidak tampak) yang sangat bernilai. Selain tidak mudah ditiru, reputasi
dipercaya dapat memikat konsumen dengan lebih efektif pada saat
konsumen menghadapi penawaran menarik. Reputasi meningkatkan
kepercayaan, kredibilitas, profitabilitas, tameng ketika kempetitor masuk,
sekaligus katalisator untuk keluar dari krisis
Stakeholder eksternal (skripsi dan tesis)
Stakeholder eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap
perusahaan, dan berada diluar perusahaan. Misalnya :
a. Konsumen : raja yang mempunyai hak untuk memilih barangnya
sendiri konsumen sangat diperebutkan oleh banyak produsen
b. Pemerintah : penentu kebijakan, sedikit sekali produsen yang bias
membujuk pemerintah untuk mengeluarkan peraturn yang
menguntungkan baginya.
c. Penyalur : ia menyalurkan barang-barang yang dikehendaki konsumen.
d. Pers : media yang mana sangat berpengaruh pada masyarakat.
e. Komunitas : masyarakat yang tinggal, hidup, dan berusaha di sekitar
lokasi suatu perusahaan
Stakeholder internal (skripsi dan tesis)
Stakeholder internal adalah public yang berada didalam ruang
lingkup perusahaan/organisasi.
Stakeholder internal relative mudah untuk
dikendalikan dan pekerjaan untuk komunikasi intern bias diserahkan
kepada bagian lain seperti bagian kepegawaian, atau dirangkap langsung
oleh eksekutif puncak. Unsur-unsur stakeholder internal terdiri dari :
a. Pemegang saham : atau bias dibilang pemilik perusahaan yang
mempunyai kekuasaan sangat besar.
b. Manajer dan Top Executive : mnajer berada dibawah kendali pemilik,
hanya dengannkapasitas yang memadailah seorang manajer dapat
tampil secara otonom dalam mengelolah perusahaan.
c. Karyawan : orang-orang yang di dlam perusahaan yang tidak
memegang jabatan structural.
d. Keluarga karyawan
Stakeholder (skripsi dan tesis)
Keberlangsungan dan kesuksesan dalam suatu organisasi sangat
tergantung dengan para pihak-pihak yang terkait yaitu stakeholder. Pada
saat krisis menyerang perusahaan/organisasi, pengelolah hubungan dengan
para stakeholder memegang peranan sangat penting. Kesalahan dalam
mengelolah hubungan dengan stakeholder pada saat krisis akan berakibat
buruk pada suatu perusahaan/organisasi.
Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen Public
Relation, stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam
maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan
keberhasilan suatu peruahaan. Stakeholder bias berarti pula setiap orang
yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan.
Stakeholder sendiri merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari
dua buah kata, yaitu “stake” dan “holder”. Secara umum, kata
“stake”dapat diterjemahkan sebagai “kepentingan”, sedangkan kata
“holder” dapat diartikan sebagai “pemegang”. Jadi seperti yang telah
diungkapkan diatas, stakeholder artinya adalah pemegang kepentingan.
Secara garis besar konsep stakeholder dapat didefinisikan sebagai berikut
“individu atau organisasi atau kelompok baik profit maupun non profit
yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang
transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang
semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan
informasi mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). WBCSD (The
World Business Council for Sustainable Development) mendefinisikan
CSR sebagai :
“…CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and
contribute to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of the local community and
society at large.” CSR merupakan komitmen untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan
karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas kehidupan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial di
Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (Global
Reporting Initiatives).
Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar
pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan
tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting.
GRI adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori
perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan
dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). GRI
merupakan salah satu dari lembaga yang serius menangani permasalahan
yang berhubungan dengan sustainability. Indikator kinerja GRI yaitu :
a) Indikator kinerja ekonomi
b) Indikator kinerja lingkungan
c) Indikator kinerja sosial. Indikator ini meliputi : indikator praktek tenaga
kerja dan pekerjaan yang layak, indikator hak asasi manusia, indikator
kemasyarakatan dan indikator tanggung jawab produk.
Sementara GRI (2013) membagi pengungkapan CSR dalam enam
dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi
manusia, kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk. Informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yangmerupakan
pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan)
dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), merupakan
pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan
bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat
mendukung dalam mengambil keputusan.
Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)
menurut Rizk et al. (2008:306) dalam Hussainey, (2011) :
“The process of communicating the social and environmental effects of
organizations’ economic actions to particular interest groups within society
and to society at large. As such, it involves extending the accountability of
organizations (particularly) companies; beyond the traditional role of
providing a financial account to the owners of capital, in particular
shareholders. Such an extension is predicated upon the assumption that
companies do have wider responsibilities than simply to make money for
their shareholders.”
Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Astuti (2015) menyatakan
bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai
berikut:
1. Basic Responsibility (BR)
Level pertama, menghubungkan tanggung jawab dari suatu
perusahan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut
seperti: perusahaan harus membayar pajak, mematuhi hukum,
memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.
Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan
menimbulkan dampak yang sangat serius.
2. Organization Responsibility (OR)
Level kedua menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang
saham, dan masyarakat di sekitarnya. Contohnya: bertanggung
jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit dan
mensejahterakan karyawan; dan
3. Sociental Responses (SR)
Level terakhir ini, menunjukkan tahapan ketika interaksi
antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian
kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara
berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam
lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya: melakukan
recruitment tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility
adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya (namun bukan
hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen,
karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek
operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan
berkelanjutan dimana perusahaan dalam pelaksanaan aktivitasnya tidak
hanya berdasarkan kinerja perusahaan tetapi juga berdasarkan konsekuensi
sosial dan lingkungan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal
ini sesuai dengan asumsi Stakeholder Theory
Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) (skripsi dan tesis)
Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam
suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi
pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari
masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara
perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefits
untuk keberlanjutan suatu koorperasi (Lako, 2011:6). Adanya interelasi
dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan
kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai
tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan
yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di
mana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi
keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun
baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi,
2011:96).
Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk
menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di
sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk
memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan
masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan
dapat dipandang legitimate (Deegan dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak
kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk
berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan
anggotanya (Rawl dalam Nor Hadi 2011).
Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa legitimasi
dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan
yang tidak menganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem
nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan
Tobin dalam Nor Hadi 2011:97). Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi
(2011:98) menjelaskan konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk
menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada :
1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada
masyarakat luas.
2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada
kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak
adanya power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan
membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya
tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang
dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (legal
responsibility). Disamping itu, perusahaan juga tidak dapat
mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat yang dicerminkan
lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan
lingkungan yang timbul (Nor Hadi 2011:98).
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)
Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) bisa diterima oleh pihak luar perusahaan. O’Donovan (2002) dalam Arifin (2013) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang ingin dicari atau diharapkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (going concern). Haniffa dan Cooke (2005) dalam Rustiarini (2012) menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidak selarasan sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Jadi pengungkapan informasi CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Gray et al. (1995) dan Hooghiemstra (2000) dalam Karina (2013) memperlihatkan bahwa sebagian besar pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR berasal dari penggunaan kerangka teori yang menyebutkan bahwa pengungkapan lingkungan dan sosial merupakan jalan untuk melegitimasi kelangsungan hidup dan operasi perusahaan pada masyarakat
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) (skripsi dan tesis)
Ghozali dan Chariri (2007:409) menyatakan bahwa dalam Stakeholder Theory Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, maka keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Teori Stakeholder mampu menjelaskan antara hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumbersumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, dan laba. Perspektif teori ini menjelaskan masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011:5)
Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
Pengaruh Customer Influence terhadap Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
Nasabah merupakan stakeholder powerfull dalam perbankan syariah, tetapi IAH atau nasabah tidak mempunyai hak seperti ikut andil dalam keputusan manajemen walaupun merekalah yang menginvestasikan uangnya lebih banyak dari pada para pemegang saham (Archer, et all, 1998). Berdasarkan dengan teori Stakeholder manajerial bahwa secara khusus mempertimbangkan kelompok Stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi. Besar kecilnya kekuatan nasabah dalam perbankan syariah dapat dilihat dari dana pihak ketiga atau Dana Syirkhah Temporer dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah. Bank yang memiliki dana pihak ketiga atau dana Syirkhah Temporer tinggi maka banyaknya pengguna jasa layanan, adanya loyalitas nasabah terhadap bank syariah tersebut, artinya semakin banyak Stakeholder kunci yang terlibat didalamnya. Berdasarkan teori stakeholder manajerial, Bank syariah yang memiliki dana pihak ketiga atau dana syirkhah temporer yang lebih tinggi maka memiliki dampak sosial yang lebih tinggi sehingga meningkatkan tanggung jawabnya untuk mengungkapkan informasi lebih luas kepada stakeholder kunci. Dalam penelitian Farrok (2011) memberikan bukti empiris bahwa IAH atau nasabah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada bank Islam.
Pengaruh Awards terhadap Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
Penghargaan dalam kaitannya kegiatan CSR yaitu CSR Awards. Menurut Radyati (2016) penganugerahan CSR Awards diharapkan dapat mengedukasi, menginspirasi, dan mendorong perusahaan menjalankan bisnis secara bertanggung 25 jawab dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui CSR holistis. Sesuai dengan teori stakeholder manajerial, dimana Perusahaan yang menerima CSR Awards memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola hubungan dengan stakeholder kunci, perusahaan akan lebih transparan dalam pengungkapan informasi, terutama pengungkapan informasi anti korupsi. Mendapatkannya awards dapat merefleksikan perusahaan tersebut melakukan praktik CSR yang baik melalui pengungkapan informasi (Anas, 2015) hasil penelitiannya menunjukan bahwa awards berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR
Pengaruh Umur Bank terhadap Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Perusahaan yang lebih lama cenderung memberikan lebih banyak informasi sosial karena keterlibatanya dalam kegiatan CSR (Roberts, 1992). Bank yang lebih lama berdiri berpotensi mengungkapkan informasi lebih banyak karena memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konsituennya atas informasi tentang perusahaan. Sesuai dengan teori stakholder manajerial, bank yang berdiri lebih lama memiliki stakeholder kunci yang lebih banyak, sehingga bank berperpotensi mengungkapakan informasi yang lebih banyak sebagai cara bank dalam mengelola hubungannya dengan stakeholder kunci. Penelitian Chakroun (2017) menunjukan bahwa usia perusahaan berpengaruh positif dalam pengungkapan CSR.
Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
Pengaruh Ukuran Bank terhadap Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
Perusahaan yang besar memiliki lebih banyak stakeholder yang beraneka ragam (Cowen et al, 1987). Perusahaan besar cenderung berinteraksi dengan stakeholder yang lebih banyak dan hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan teori manajerial, perusahaan besar memiliki lebih banyak stakeholder kunci. Sehingga berpotensi mengungkapkan informasi lebih banyak sebagai cara perusahaan dalam mengelola hubungan dengan stakeholder kunci. Penelitian Hanifa dan Cahaya (2016) menujukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
Pengungkapan Anti Korupsi (skripsi dan tesis)
ACFE’S mendefinisikan fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengaan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri aset/sumberdaya dalam sebuha organisasi (Singleton, 2010 dalam Miharjo, 2018). Penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dll. Fraud dapat terjadi di setiap lini organisasi, mulai dari jajaran manajemen sampai jajaran pelaksana bahkan sampai pesuruh Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau personal, dan umumnya dipahami sebagai suatu tindakan yang sangat tidak diinginkan untuk masyarakat (Doh, et al. 2008). Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan pihak lain, maka perlu adanya tindakan untuk melawan korupsi. Untuk menekan angka korupsi dibutuhkan peraturan dan regulasi yang tepat dan diterapkan dengan konsisten. Tiga institusi teratas di Indonesia yang menjadi pelopor dalam menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia (Gunawan dan Joseph, 2017). Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan melalui Undang – Undang mengenai anti korupsi, seperti : 1. UU No. 8 tahun 2010 fokus pada pencegahan dan pemberantasan aktifitas kejahatan pencucian uang. 2. UU No. 46 tahun 2009 yang fokus pada pengadilan aktifitas korupsi. 3. UU No. 30 tahun 2002 yang berisi Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. UU No, 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara. 5. UU No. 7 tahun 2006 yang berisi pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. 6. UU No. 20 tahun 2001 yang berisi amandemen dari UU No. 31 tahun 1999 (Pemberantasan Kejahtan Aktifitas Korupsi). Salah satu aspek dalam CSR adalah aspek sosial yang adanya keterkaiatan dengan program anti korupsi yang dilakukan oleh perushaan. Isu korupsi menjadi topik penting dalam aspek sosial pada area lingkungan sosial perusahaan, karena permasalahan korupsi dapat mengakibatkan permasalahan dalam perusahaan serta dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Korupsi menjadi masalah sosial di Indonesia, tidak terkecuali bagi organisasi bisnis di Indonesia. Dengan adanya beberapa kasus korupsi pada perbankan di Indonesia khususnya Bank syariah, kini bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti korupsi yang efektif dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya untuk mengendaikan fraud untuk mencegah kerugian pihak bank atau pihak nasabah terkait dengan tindakan korupsi (Miharjo, 2018). Dengan demikian, Bank Indonesia (2011) selaku Bank Sentral Republik Indonesia untuk menciptakan strategi khusus untuk menerapkan gerakan anti korupsi pada sektor perbankan yang disebutkan melalui surat edaran peraturan BI Nomor 13/28/DPPNP. Perusahaan didorong untuk menerapkan strategi untuk memerangi kegiatan korupsi (Hills et al., 2009). Strategi pencegahan korupsi adalah bagian dari praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu semua inisiatif CSR yang membahas upaya korupsi harus dikomunikasikan kepada stakeholder internal dan eksternal. Dorongan untuk pengintegrasian tanggung jawab perusahaan dan inisiatif antikorupsi juga telah dilakukan oleh UN Global Compact dan komunitas investasi internasional. Pengungkapan anti korupsi dapat membantu memberikan akuntanbilitas terhadap stakeholder, dan membuat kompetitor untuk mengadopsi prinsip – prinsip anti korupsi. Melaporkan program anti-korupsi memberikan tanda bahwa perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawan mereka dan bahwa mereka mengakui konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi, integritas dan legitimasi mereka jika mereka terlibat dalam korupsi (ACCA, 2008).
Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD) (skripsi dan tesis)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD) atau yang biasa disebut Social disclosure merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu. Pengungkapan CSR dapat diungkapkan perusahaan dalam media laporan tahunan (annual report) perusahaan yang berisi laporan tanggung jawab sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan. Dalam laporan tahunan pengungkapan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis, terbukti dari hasil penelitian di berbagai negara yang membuktikan bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. (Guthrie dan Parker, 1990)
Teori Stakeholder Manajerial (skripsi dan tesis)
Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Waryanti, 2009). Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua yaitu Stakeholder Primer dan Stakeholder Sekunder. Stakeholder Primer adalah 14 kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok, dimana apabila kelompok tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern. Sedangkan, yang termasuk kedalam Stakeholder Sekunder yaitu pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan (Clarkson,1995). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Deegan dan Unerman (2011) terdapat dua cabang teori Stakeholder, yaitu Teori yaitu stakeholder cabang etis dan cabang manajerial. Dalam perspektif cabang teori stakeholder etis, diargumentasikan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, tanpa melihat perbedaan besarnya pengaruh antara stakeholder yang satu dengan yang lain (Deegan dan Unerman, 2011). Sedangkan perspektif teori stakeholder Cabang manajerial, beranggapan bahwa semakin penting stakeholder bagi perusahaan semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Pengungkapan informasi adalah elemen yang penting yang 15 dipakai oleh perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) stakeholder agar terus mendapatkan dukungan. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama dan tetapi hanya kepada yang powerfull saja. Kekuatan stakeholder (misalnya kreditur atau pemegang saham) dipandang sebagai fungsi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan. Semakin tinggi kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan dan maka semakin tertinggi perhatian perusahaan terhadap stakeholder ini. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat memuaskan permintaan berbagai stakeholder (Deegan dan Unerman, 2011). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori stakeholder manajerial sebagai rerangka teoritis yang mendasari prediksi hubungan beberapa faktor dengan tingkat pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia. Suatu perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para stakeholder serta melakukan pengungkapan informasi kepada stakeholder terutama pada stakeholder yang mempunyai power, yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (skripsi dan tesis)
Corporate Governance memiliki beberapa elemen salah satunya
kepemilikan manajerial. Pengertian kepemilikan manajerial sendiri dapat
didefinisikan sebagai proporsi pemegang saham dari pihak manajemen secara
aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan layaknya direktur dan
komisaris. Kepemilikan manajerial sendiri dipandang dapat menyelaraskan
potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham
lainnya sehingga permasalahan keagenan dapat diatasi (Jansen dan Meckling,
1976).
Kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba adalah salah
satu indikator untuk menilai nilai perusahaan. Laba perusahaan selain
merupakan indikator suatu perusahaan memenuhi kewajiban bagi para
penyandang dananya, juga merupakan elemen dalam menciptakan nilai
perusahaan (Rahayu, 2010). Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap
saham perusahaan, ketika profitabilitas tinggi akan mempengaruhi besarnya
kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.
Hal ini dikarenakan semakin tinggi laba maka nilai perusahaan akan
meningkat, sehingga manajer yang memiliki kepemilikan saham akan
berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebaik–baiknya untuk meningkatkan
nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan pada akhirnya juga akan
meningkatkan kesejahteraannya pemegang saham. Dalam penelitian ini
profitabilitas sebagai variabel moderating diduga dapat memperkuat pengaruh
kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan
oleh Suharti (2015) menemukan hasil bahwa profitabilitas mampu
memperkuat hubungan positif antara kepemilikan manajerial terhadap nilai
perusahaan.
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (skripsi dan tesis)
Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk
menciptakan laba dalam suatu perioda tertentu. Kemampuan suatu perusahaan
dalam menghasilkan laba akan dapat menarik minat investor untuk
berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila
tingkat profitibalitas perusahaan tersebut rendah akan menyebabkan investor
enggan berinvestasi lebih pada perusahaan tersebut. Profitabilitas juga penting
dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang,
karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki
prospek yang baik di masa depan atau tidak.
Pengungkapan sosial perusahaan bisa diwujudkan dengan kinerja
ekonomi, sosial dan lingkungan. Semakin baik kinerja yang dilakukan
perusahaan dalam memperbaiki lingkungannya (ekonomi, sosial dan
lingkungan), maka nilai perusahaan akan meningkat dan dampaknya para
investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dkk (2013) menemukan hasil bahwa
profitabilitas mampu memperkuat hubungan positif antara pengungkapan
CSR terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan informasi sosial yang
diungkapkan oleh perusahaan.
Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa pengungkapan CSR akan
meningkatkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat.
Dalam penelitian ini profitabilitas sebagai variabel moderating diduga dapat
memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Menurut teori agensi, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan dapat menyebabkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi akibat
dari perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen untuk memaksimalkan
kepentingannya masing-masing. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong
manajer untuk berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan
pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menjadi solusi
dari permasalahan tersebut sehingga dapat mensejajarkan kepentingan antara
manajemen dengan pemegang saham.
Manajer yang sekaligus pemegang saham akan melakukan tindakan
yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena jika nilai perusahaan
meningkat maka kesejahteraannya sebagai pemegang saham juga akan
meningkat. Menurut Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) menyatakan
bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin kuat
kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya
sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2013), Abdolmanafi (2013),
Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), Yadnyana dan Wati (2011) serta
Wahyudi dan Pawestri (2006) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Kepemilikan
manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja
perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Kinerja perusahaan
yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan.
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan
melalui kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan
sering dihubungkan dengan harga saham. Apabila harga saham perusahaan
tinggi, maka dapat dinyatakan nilai perusahaannya juga baik. Oleh sebab itu
perusahaan perlu melakukan pengungkapan corporate social responsibility
agar investor tertarik dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.
Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi apabila informasi tersebut
dapat menigkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori signal (signalling
theory), manajer yang mempunyai informasi baik tentang perusahaan
berusaha memberikan informasi tersebut kepada investor lain agar saham
perusahaan dapat meningkat (Sugiarto, 2009).
Pengungkapan CSR diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Karena kegiatan pengungkapan CSR merupakan keberpihakan perusahaan
terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akan dapat memilih produk yang
baik yang di nilai tidak hanya barangnya, melainkan juga melalui tata kelola
perusahaannya. Kegiatan pengungkapan CSR ini merupakan bagian dari tata
kelola perusahaan yang baik. Pada saat masyarakat yang menjadi pelanggan
mempunyai penilaian yang baik terhadap perusahaan, maka mereka akan setia
terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga hal ini akan dapat menaikkan citra
perusahaan yang digambarkan melalui harga saham yang akan meningkat.
Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadilaga (2010) dan Rosiana dkk
(2013) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh secara
signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan
informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan.
Perusahaan dengan environmental performance atau kinerja lingkungan yang
baik akan direspon positif oleh investor melalui harga saham yang meningkat.
Begitu pun sebaliknya, perusahaan dengan environmental performance atau
kinerja lingkungan yang buruk, menimbulkan keraguan bagi investor
sehingga direspon negatif melalui harga saham yang menurun.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut Brigham, dkk (2001), profitabilitas adalah hasil akhir dari
serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan
keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam
menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca
dan unsur dalam neraca. Kusumadilaga (2010) menyatakan bahwa
profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan kepada
manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada
pemegang saham. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang
dilakukan oleh perusahaan.
Kamil dan Herusetya (2012) berpendapat bahwa tingkat profitabilitas
yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang
semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas
tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam
laporan tahunan dengan lebih luas. Profitabilitas juga berfungsi sebagai alat
perkiraan keberlangsungan usaha suatu perusahaan di masa mendatang. Oleh
sebab itu setiap perusahaan akan selalu berupaya untuk meningkatkan
profitabilitasnya, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi
akan terjamin kelangsungan hidup usahanya.
Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)
Kepemilikan Manajerial adalah besarnya kepemilikan saham oleh
pihak manajemen atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang
saham, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan
(Imanta dan Satwiko, 2011). Adanya penerapan pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menarik
minat pemegang saham untuk berinvestasi. Para investor lebih tertarik untuk
menanamkan sahamnya pada perusahaan yang menerapkan program tanggung
jawab sosial perusahaan sebagai kegiatan usahanya.
Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat
menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan yang disebabkan
antara kedua pihak tersebut sehingga kesempatan terjadinya perilaku
oportunistik manajer akan berkurang. Adanya kepemilikan dalam sebuah
perusahaan akan mendatangkan dugaan bahwa nilai perusahaan meningkat
sebagai dampak kepemilikan manajemen yang meningkat.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Pengungkapan (disclosure) sebagai penyajian sejumlah informasi yang
diperlukan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien. Informasi
ini diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (company annual report).
Pengungkapan terbagi menjadi dua, yaitu mandatory disclosure
(pengungkapan bersifat wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan
bersifat sukarela).
Mandatory disclosure atau pengungkapan wajib merupakan suatu
ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi
tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut
standar yang berlaku. Informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan
tahunan adalah ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan
umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan
manajemen. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary
disclosure tidak disyaratkan dalam standar yang berlaku, tetapi dianjurkan dan
akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya. Tujuan
CSR adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan baik kepada shareholders
ataupun kepada stakeholders. Tingkat pengungkapan CSR pada perusahaanperusahaan dinilai melalui luas pengungkapan yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut. Untuk mengukur pengungkapan CSR digunakan indeks
pengungkapan sosial atau CSR index yang merupakan luas pengungkapan
relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan
yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah
pelaporan mengenai sosial, lingkungan dan kebijakan ekonomi, pengaruh dan
kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan
berkelanjutan (sustainable development). Sustainability Reporting mencakup
pelaporan terkait pengaruh sosial, lingkungan dan ekonomi terhadap kinerja
organisasi (Anggraini, 2006).
Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai
perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham sebanyakbanyaknya apabila harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai
perusahaan biasanya para pemodal membebankan pengelolaannya kepada
para profesional. Para profesional ditempatkan sebagai manajer atau komisaris
(Nurlela dan Islahudin, 2008). Suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai
nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik.
Nilai perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga saham
perusahaan, jika nilai sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan juga
baik. Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang
dijual memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh
investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai
perusahaan juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka
panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai
perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya (Gunawan
dan Utami, 2008)
Teori Keagenan (skripsi dan tesis)
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal.
Agent yaitu manajeman perusahaan sedangkan principal yaitu pemilik
(pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik
perusahaan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan (Jensen and
Meckling, 1976). Hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya
permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir
serta perbedaan kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang tepat untuk
mengurangi masalah keagenan yaitu dengan adannya kepemilikan manajerial
(Jensen and Meckling, 1976).
Salah satu dugaan utama dari agency theory bahwa tujuan principal
dan tujuan agen yang berbeda-beda dapat menimbulkan konflik karena
manajer perusahaan condong untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri,
misalnya berusaha untuk memperoleh tambahan atau bonus dengan setinggi
mungkin (Warsono et al., 2009). Menurut teori ini, manajer yang hanya
mengejar kepentingannya sendiri akan memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang dapat menimbulkan laba yang besar dalam jangka
pendek daripada meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan
berinvestasi pada proyek–proyek yang akan menguntungkan dalam jangka
panjang.
Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)
Teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial
antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, untuk diterima oleh
masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan
sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009).
Teori legitimasi juga berpendapat bahwa perusahaan harus melaksanakan dan
mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar aktivitas
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan ini digunakan
untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, karena
pengungkapan CSR akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan
(Branco dan Rodrigues, 2008).
Teori Sinyal (skripsi dan tesis)
Teori sinyal merupakan suatu pengumuman yang dipublikasikan agar
memberikan sinyal bagi penanam modal untuk mengambil keputusan
berinvestasi (Jogiyanto, 2013). Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh
perusahaan akan menjadi berita baik dan buruk di pasar modal, dimana
keuntungan akan memberikan sinyal positif yang akan menarik investor
begitu pula sebaliknya. Teori Signal menyatakan bahwa perusahaan yang
memiliki kualitas baik akan dengan sengaja memberikan sinyal ke pasar, agar
pasar dapat membedakan kualitas perusahaan tersebut dengan perusahaan
lainnya (Hartono, 2005).
Sinyal ini dapat berupa promosi atau informasi lainnya, salah satunya
adalah informasi tentang pengungkapan CSR, dengan harapan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Teori sinyal membahas mengenai dorongan
perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena
terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh
sebab itu, semua informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun
non keuangan harus diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu informasi
tersebut adalah tentang aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan
CSR dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Rustiarini, 2010).
Teori Stakeholders (skripsi dan tesis)
Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya suatu
entitas yang beroperasi untuk kebutuhan sendiri tapi juga harus membagikan
manfaat bagi stakeholders. Dengan seperti itu, kehadiran suatu perusahaan
sangat dipengaruhi oleh dukungan yang dilakukan oleh stakeholders kepada
perusahaan. Stakeholders merupakan semua pihak, internal maupun eksternal,
yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan secara
langsung ataupun tidak langsung (Hadi, 2011).
Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas
yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan
manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan
sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders kepada
perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Pada umumnya teori stakeholders mendasarkan diri pada asumsi: (1)
perusahaan mempunyai hubungan dengan banyak kelompok-kelompok
stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi pada keputusan
perusahaan, (2) Teori ini menekan pada sifat alami hubungan dalam proses
dan keluaran untuk perusahaan dan stakeholders, (3) Kebutuhan semua
legistimasi stakeholders memiliki nilai secara pokok, dan tidak menjadikan
kepentingan yang didominasi satu sama lain, (4) Teori ini berfokus pada
pengambilan keputusan manajerial. Berdasarkan asumsi teori stakeholders,
maka perusahaan tidak dapat terbebas diri dari lingkungan sosial. Perusahaan
perlu memelihara legitimasi stakeholders serta mendudukannya dalam
konteks kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu
tercapainya tujuan perusahaan, yaitu kemantapan usaha dan jaminan going
concern (Ardianto dan Machfudz, 2011).
Teori stakeholders umumnya berkaitan dengan cara-cara yang
digunakan perusahaan untuk mengatur para stakeholders (Ghozali dan Chariri,
2007). Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk mengatur para
stakeholders tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman,
1985). Organisasi dapat mengadopsi strategi aktif atau pasif. Strategi aktif
adalah apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya
dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/penting. Sedangkan
perusahaan yang mengadopsi strategi pasif cenderung tidak terus menerus
memonitor aktivitas stakeholders dan secara sengaja tidak mencari strategi
optimal untuk menarik perhatian stakeholders. Akibat dari kurangnya
perhatian terhadap stakeholders adalah rendahnya tingkat pengungkapan
informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.
Pengaruh pengungkapan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan. (skripsi dan tesis)
Nilai Perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu
perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan
yang dilakukan perusahaan. Menurut Utami (2011) nilai perusahaan
merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi
pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat dikatakan
bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang dibayar oleh calon pembeli
jika perusahaan tersebut dijual. Sejati (2014) menambahkan jika nilai
perusahaan yang baik diukur dengan kinerja perusahaan dan prospek yang
bagus, maka investor pasti bersedia untuk membeli saham perusahaan
tersebut. Dalam konsep diatas, nilai perusahaan dapat di artikan sebagai nilai
pasar, karena rasio nilai pasar memberi manajemen kepada suatu indikasi
tentang apa yang dipikirkan oleh investor tentang kinerja masa lalu dan
prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Indahwati, 2003). Hal tersebut
di pertegas lagi oleh Rahayu (2010) bahwa penilaian prestasi terhadap
perusahaan dapat terlihat dari kemampuan perusahaan itu sendiri untuk
menghasilkan laba selain itu suatu perusahaan pasti akan berusaha untuk
memaksimalkan nilai lebih bagi perusahaannya. Suatu nilai perusahaan dapat
tercermin dari harga per lembar saham pada perusahaan tersebut. Jika
manajemen perusahaan memperhatikan prospek perusahaan dimasa yang
akan datang dengan melaporkan sustainability report maka hal tersebut akan
direspon baik oleh para investor, yang nantinya mereka akan investasi
dananya kepada perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena
mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi
investor terhadap perusahaan (Kusumajaya, 2011)
Pengaruh pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja pasar. (skripsi dan tesis)
Kinerja pasar merupakan faktor yang umumnya digunakan untuk
mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan. Dalam kaitanya dengan
strategi perusahaan, suatu perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan
kineja pasar, antara lain perkembangan volume penjualan, dan keuntungan
perusahaan. Untuk mengukur kinerja pasar tersebut para peneliti biasanya
menggunakan alat ukur Tobin’s Q. Menurut Fiakas (2005) secara sederhana,
Tobin’s Q adalah pengukur kinerja yang membandingkan dua penilaian dari
asset yang sama. Tobin’s Q merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan
yang diukur oleh nilai pasar jumlah saham yang beredar dan hutang
(enterprise value) terhadap replacement cost dari aset perusahaan. Penelitian
yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) menemukan bahwa adanya
pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh positif pada meningkatnya
kinerja pasar suatu perusahaan ke depan. Guidry dan Patten (2010)
menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kualitas pengungkapan
sustainability report yang tinggi memiliki reaksi pasar yang lebih positif
dibandingkan kualitas pengungkapan yang rendah. Menurut pemikiran Safitri
(2015) Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar
sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, dan
laba kemungkinan akan didapatkan. Sedangkan menurut Wibowo dan
Faradiza (2014) sustainability report merupakan usaha yang dilakukan
perusahaan untuk bisa menjaga hubungan yang baik dengan para investor dan
tetap menjaga kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
perusahaan tersebut, disamping itu bisa menarik minat dari konsumen dan
supplier juga untuk membeli produk dari perusahaan tersebut yang secara
tidak langsung bisa membuat kelangsungan hidup perusahaan terutama hal
operasi bisa tetap berjalan dengan baik, bahkan bisa meningkat.
Pengaruh pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan. (skripsi dan tesis)
Kinerja keuangan merupakan gambaran atau informasi mengenai
kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat
analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan
dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu (Wibowo dan
Faradiza, 2014). Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan para
pengguna laporan atau para pemangku kepentingan akan bisa menilai kinerja
pada suatu perusahaan. Informasi tentang kondisi kinerja perusahaan ini
banyak dibutuhkan oleh berbagai pihak baik yang berasal dari internal
maupun eksternal. Dari pihak eksternal, misalnya investor yang tertarik
dengan pengungkapan informasi pendapatan yang ada saat ini dan taksiran
pendapatan yang akan datang untuk melihat seberapa stabil kondisi keuangan
suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Secara internal manajemen juga
membutuhkan analisis keuangan untuk pengendalian internal seperti analisis
perencanaan dan pengendalian yang efektif (Horne dan Wachowicz, 2005).
Menurut Ross et.al, (2013), kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui
analisis rasio-rasio keuangan.
Terdapat lima dimensi rasio keuangan yang sering digunakan untuk
mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu meliputi dimensi manajemen
aset, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan dimensi pasar. Dengan
peningkatan profitabilitas perusahaan tersebut maka perusahaan memiliki
dana yang lebih untuk melakukan akrivitas-aktivitas sosial. Hal ini berimbas
pada semakin banyaknya informasi yang dapat diungkapkan dalam
sustainability report. Dengan demikian, semakin besar tingkat profitabilitas
perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial
(Munif, 2010). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi
cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin
menunjukkan kepada masyarakat atau pihak lain bahwa perusahaan memiliki
tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan
industri yang sama. Selain itu, perusahaan juga ingin menunjukan kepada
investor bahwa operasi berjalan efisien. Melalui pengungkapan sustainability
report, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitasaktivitas yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi
sosial, masyarakat dan lingkungan. Dengan sustainability report perusahaan
dapat mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai keuntugnan
jangka panjang perusahaan kepada stakeholders, contohnya yaitu perbaikan
kinerja keuangan, maksimalisasi profit dan kesuksesan perusahaan jangka
panjang (Wibowo dan Faradiza, 2014).
Selanjutnya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka
pendek yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas. Perusahaan yang
mendapatkan tingkat likuiditas tinggi dianggap mampu untuk mengelola
bisnisnya, sehingga menghasilkan tingkat risiko yang rendah. Perusahaan
yang memiliki tingkat likuiditas tinggi merupakan gambaran keberhasilan
suatu perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya
dengan tepat waktu. Hal ini tentunya menunjukkan kemampuan perusahaan
yang kredibel sehingga menciptakan image positif dan kuat melekat pada
perusahaan. Image positif tersebut semakin memungkinkan pihak
stakeholders untuk selalu ada pada pihak perusahaan atau mendukung
perusahaan tersebut (Suryono dan Prastiwi, 2011). Salah satu cara yang
dilakukan untuk menambah kepercayaan dan image positif yang telah ada
yaitu dengan mengungkapkan informasi tambahan yang menggambarkan
kegiatan perusahaan yang peduli terhadap tanggungjawab sosial dan
lingkungan. Pengungkapan sustainability report menjadi salah satu strategi
perusahaan untuk semakin menunjukkan kegiatan perusahaan dalam
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan
oleh Cahyandito (2010) mengungkapkan bahwa pelaporan kinerja ekonomi
dalam sustainability report akan meningkatkan transparansi perusahaan yang
berdampak pada peningkatan kepercayaan investor dan kinerja keuangan. Hal
tersebut dipertegas lagi dari hasil penelitian Burhan dan Rahmanti (2012)
yang menyatakan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan
Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) (skripsi dan tesis)
Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan
upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan terhadap para stakeholder internal dan eksternal
(GRI, 2006). (GRI) Global Reporting Initiative adalah salah satu organisasi
internasional yang kegiatan utamanya difokuskan pada pencapaian tranparansi
dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan stándar dan pedoman
pengungkapan sustainability. Sustainability ini akan menjadi salah satu media
untuk mendeskripsikan pelaporan ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial
(seperti halnya konsep Triple Bottom Line dan pelaporan Corporate Social
Responsibility). Pengungkapan sustainability report dalam aturan yang telah
ditetapkan berupa laporan yang berdiri sendiri, meskipun masih banyak
pengimplementasian sustainability report yang diungkapkan bersamaan
dengan laporan tahunan suatu perusahaan (Gunawan, 2010). Laporan
keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait aspek material, yaitu
aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
organisasi atau yang secara nyata memengaruhi asesmen dan pengambilan
keputusan para pemangku kepentingan. Sustainability reporting menurut GRI
G4 Guidelines terdiri dari 3 dimensi berikut:
1. Ekonomi
Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi
terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap
sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.
2. Lingkungan
Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak
organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah,
udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang
terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi,
efluen, dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi,
dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan
biaya lingkungan.
3. Sosial
Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki
organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Adapun
beberapa kategori-kategori bidang sosial di antaranya yaitu meliputi:
a. Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja
Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja meliputi
lapangan pekerjaan, kondisi pekerja (jumlah, komposisi gender,
pekerja purna waktu dan paruh waktu), relasi buruh dengan
manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, pendidikan,
pengembangan karyawan, serta keberagaman dan peluang.
b. Hak asasi manusia
Indikator kinerja hak asasi manusia menentukan bahwa setiap
organisasi harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepantingan lainnya salah satunya yaitu dengan
memperhatikan asas kesetaraan yang meliputi praktik investasi dan
pengadaan, praktik manajemen, penerapan prinsip nondiskriminasi,
kebebasan mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak, pemaksaan
untuk bekerja, praktik pendisiplinan, praktik pengamanan, dan hakhak masyarakat adat.
c. Masyarakat
Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi
terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, dan reaksi dari
institusi sosial kaitannya dengan kepedulian dan pengelolaan isu-isu
seperti komunitas, korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti
kompetitif seperti anti-trust dan monopoli.
d. Tanggung jawab atas produk
Indikator kinerja tanggung jawab atas produk mencakup aspek
seperti kesehatan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan
pada umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta
Customer Privacy
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)
Dalam membahas mengenai sustainability report ini sering kali para
peneliti menggunakan teori legitimasi. Menurut Wibowo dan Faradiza (2014)
teori legitimasi tersebut dapat memberikan mekanisme yang kuat untuk
memahami pengungkapan sukarela terhadap lingkungan dan sosial yang
dilakukan oleh perusahaan, dan pemahaman ini yang nantinya akan mengarah
ke debat publik yang kritis,lebih jauh lagi teori legitimasi menunjukan kepada
peneliti dan masyarakat luas untuk lebih peka terhadap isi pengungkapan
perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan teori legitimasi sangat
bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, disamping itu legitimasi
juga merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nlai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan
tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan
memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk
meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan tersebut dapat diterima
oleh masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, mereka
menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab
lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya
penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan (Wibowo dan
Faradiza, 2014). Menurut Guthrie dan Parker (2006), jika terdapat perusahaan
merasa legitimasinya dipertanyakan maka mereka dapat mengambil beberapa
strategi perlawanan, yaitu diantaranya:
1. Menginformasikan kepada stakeholders-nya mengenai perubahan
yang terjadi dalam perusahaan.
2. Merubah pemikiran para stakeholders tanpa mengganti perilaku
perusahaan.
3. Memanipulasi para stakeholders dengan cara memalingkan perhatian
stakeholders dari isu yang menjadi perhatian pada isu lain yang
berkaitan dan menarik.
4. Mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja perusahaan.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut
dengan sebagai Social Disclosure, Corporate Sosial Reporting, Social Accounting,
atau Corporate Social Responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak
sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus
yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005)
dalam (Rahmawati 2012: 183). Pratiwi dan Djamhuri (2004) dalam Rahmawati (2012:
183) mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian
informasi kepada stakeholder mengenai segala aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara
membuktikan, bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat
untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan.
BAPEPAM belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi
sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
lingkungan, akibatnya yang terjadi didalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela
mengungkapkannya. CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika
perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Wacana CSR tidak
pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan
akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka
memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan
diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya
yang dikeluarkan untuk pengungkapannya, maka perusahaan akan dengan sukarela
mengungkapkan informasi tersebut (Rahmawati, 2012: 183).
Sejak tanggal 23 September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007,
khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam.
Dalam pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sukarela, namun
pengungkapan yang wajib hukumnya. Bahkan dibeberapa negara, CSR digunakan
sebagai salah satu indikator penilaian sebuah perusahaan dengan dicantumkannya
informasi di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.
Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggungjawab
sosial yang telah dilakukan perubahan baik berkaitan dengan perhatian masalah
dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak
terpisahkan dengan laporan tahunan (annual report) yang dipertanggungjawabkan
direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi
laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan
selama tahun buku terakhir (Hadi, 2011: 206).
Kartini (2009: 56) menyatakan bahwa implementasi CSR membutuhkan
pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan plus
bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders. Untuk itu pelaporan CSR begitu
strategis dalam menginisiasi opini stakeholder agar meningkatkan reputasi
perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan sadar
akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan
sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program CSR plus bujet yang berguna
mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisirkan dampak buruk, yang seterusnya
hasil inisiatif plus aktivitas tersebut harus dibuat suatu pelaporan yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan (Kartini, 2009: 56).
Menurut Susanto, (2012: 62) Pelaporan adalah komunikasi dengan
stakeholder mengenai manajemen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial
perusahaan. Jika dilakukan dengan baik, pelaporan harus memberikan perhatian
mengenai bagaimana kecenderungan dalam masyarakat mempengaruhi perusahaan
dan pada gilirannya, bagaimana kehadiran dan operasi perusahaan mempengaruhi
masyarakat. Pelaporan dapat menunjukkan motivasi dan kesediaan perusahaan untuk
memposisikan dirinya dalam konteks yang lebih luas.
Media penyimpanan laporan tersebut bisa berupa pemberitahuan di portal
perusahaan, bisa disatukan dengan laporan kinerja tahunan perusahaan, bisa juga
disampaikan di forum-forum formal seperti seminar, diskusi dan koferensi. Dengan
kata lain pelaporan CSR berperan besar bagi perusahaan untuk mempublikasikan
praktikal-praktikal CSR mereka kepada stakeholder secara taktis, komprehensif, dan
berkelanjutan (Kartini, 2009: 56).
Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan
perhatiannya kepada tiga hal, yaitu laba, lingkungan, dan masyarakat. Dengan
diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham,
mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan
pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah.
Menurut Susanto (2012: 14) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari
aktivitas CSR jika dilihat dari sisi perusahaan, yaitu:
1) Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima
perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara
konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah
meraskan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan
mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan
meningkatkan reputasi perusahaan.
2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan
meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula
ketika perusahaan diterpa kabar miring atau bahkan ketika perusahaan
melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan
memaafkannya.
3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga
bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, secara konsisten
melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada
akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih
termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan
berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan
mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya.
Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap
lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini
mengakibatkan para stakeholder senang dan merasa nyaman dalam menjalin
hubungan dengan perusahaan.
5) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus
lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat
lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.
Jenis-Jenis Program Corporate Sosial Responsibillity (CSR) (skripsi dan tesis)
Kotler dan Lee (2005) dalam Kartini (2009: 63) menyebutkan enam kategori
aktivitas CSR, yaitu:
1) Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya
lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari
masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.
2) Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related Marketing)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk
menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial
berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta
untuk aktivitas derma tertentu.
3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate Societal Marketing)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan
kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan
kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung
dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut
biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau
pelayanan secara cuma-cuma.
5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community Volunteering)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para
karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang franchise agar menyisihkan
waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal
maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.
6) Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially Responsible
Business Practice)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis
melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi
yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
komunitas dan memelihara lingkungan hidup.
Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur CSR (skripsi dan tesis)
1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR
dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT.
UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam.
Pasal 74 dari UU PT pada dasarnya mengatur tentang hal-hal berikut ini:
a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(a) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (a) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Berdasarkan ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility terdapat
tujuh prinsip yang berkaitan dengan CSR (www.csrindonesia.com) yaitu:
1) Akuntabilitas: Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi yang
bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang
diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak
organisasi atas masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tak
disengaja atau tak diperkirakan.
2) Transparansi: Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan
seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat
dan lingkungan. Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear,
accurate and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan, dan aktivitas.
3) Perilaku Etis: Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu,
dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas.
4) Penghormatan Pada Kepentingan Stakeholder: Sebuah organisasi harus
menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholder-nya.
5) Kepatuhan Terhadap Hukum: Sebuah organisasi harus menerima bahwa
kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban.
6) Penghormatan Terhadap Norma Perilaku: Di negara-negara dimana hukum
nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi
kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk
mengacu kepada norma perilaku internasional.
7) Penghormatan Terhadap HAM: Setiap organisasi harus menghormati HAM
dan mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal.
Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (skripsi dan tesis)
Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi
antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul
dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban
masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran
dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Hal itu
karena, peningkatan pengetahuan masyarakat meningkat keterbukaan harapan masa
depan dan pembangunan yang berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR)
saat ini telah menjadi konsep yang sedang hangat diperbincangkan, meskipun
definisinya masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi.
CSR mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu,
CSR juga mengandung konsep yang bervariasi membuat beberapa pengintrepretasian
akan definisi CSR yang berbeda-beda, terutama jika dikaitkan dengan para pemangku
kepentingan (stakeholder). Untuk itu, dalam rangka mempermudah pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang
terkandung dalam CSR. Dibawah ini ada beberapa kutipan pendapat dari berbagai
organisasi dan para ahli mengenai definisi CSR.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang
merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan 120
perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, dalam situs resminya
(www.wbcd.org) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu
bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan
untuk meningkatkan ekonomi, yang diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup
bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup
masyarakat sekitar dan masyarajat secara lebih luas.
Draf ISO 26000 tahun 2010, Guidance on Social Responsibility, mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak–
dampak dari aktivitas perusahaan di masyarakat dan lingkungan melalui transparasi
dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan
kesejahteraan dari masyarakat dengan pertimbangkan harapan stakeholder sesuai
dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang
konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi. (Pian, 2010 dalam
Fahmi, 2015). Mengacu pada CSR-Asia (www.csr-asia.com), pengertian Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan
cara yang terus-menerus secara ekonomi, sosial dan lingkungan dengan seimbang
menurut berbagai kepentingan dari stakeholder. Menurut Sumaryono dan Fadjrih (2017) Corporate Social Responsibility
(CSR) juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut berkontribusi
dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan, dimana yang memfokuskannya pada tiga aspek, yaitu aspek
sosial, keuangan, dan lingkungan. Diharapkan dari tiga aspek tersebut perusahaan
mendapatkan pengakuan dan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.
Selain menurut berbagai organisasi dan para ahli yang telah disebutkan di
atas, pengertian tanggung jawab sosial juga terdapat dalam Undang-Undang PT
Nomor 40 tahun 2007 pasal satu butir tiga yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab
sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya”.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Sosial
Responsibility (CSR) merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan perusahaan
atau organisasi dengan stakeholder-nya terhadap dampak yang ditimbulkan dari
kegiatan dan keputusan yang telah diambil perusahaan, dengan memfokuskan pada
tiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan keuangan, dimana diharapkan dari tiga aspek
tersebut perusahaan atau organisasi mendapatkan pengakuan dan keberadaannya
ditengah-tengah masyarakat, dan sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan
terhadap sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan reputasi dan
citra perusahaan.
Pada saat ini konsepsi tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa
perusahaan secara sukarela menyatukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam
kegiatan operasi mereka dan interaksi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholder). CSR merupakan salah satu masalah etika dan moral yang
mempengaruhi pengambilan sebuah perilaku dan keputusan, sehingga jika suatu
perusahaan harus melakukan kegiatan tertentu atau menahan diri dari melakukannya
karena apakah hal tersebut bermanfaat dan berbahaya bagi masyarakat adalah suatu
pertanyaan yang utama.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep dalam organisasi
atau perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap berbagai pemangku
kepentingan seperti, karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat, dan
lingkungan sekitar (Respati dan Hadiprajitno, 2015). Maka dari itu CSR sangat erat
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dimana perusahaan dituntut untuk
tidak hanya berkonsentrasi pada tingkat keuntungan saja, tetapi juga harus
mempertimbangkan risiko produksi yang mungkin akan menimpa lingkungan dan
masyarakat sekitar dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pada lingkungan bisnis era sekarang CSR masih bersifat normatif, karena
belum ada hukum yang jelas memberlakukan CSR sebagai sebuah kewajiban kepada
semua perusahaan. Selain itu, konsep yang bervariasi membuat beberapa
pengintrepetasian akan defenisi CSR yang berbeda-beda. Corporate Social
Responsibilty (CSR) yang juga dikenal sebagai corporate responsibility, corporate
citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB), ataupun
corporate social perfomance merupakan bentuk dari regulasi perusahaan yang
diintegrasikan dalam suatu model bisnis (Fahmi, 2015). Pada dasarnya, CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan publik dengan memperhatikan
tiga garis dasar (triple bottom line) yaitu People, Planet, Profit. Selama ini belum ada
satu teori tunggal yang diterima untuk menjelaskan akuntansi sosial dan lingkungan,
sehingga masih banyak terdapat variasi dalam hal perspektif teoritis yang dapat
diadopsi.
Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki
komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (stakeholder), tapi juga
memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR
merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
Untuk itulah maka pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) perlu diungkapkan
dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat
(Utami, 2017).
Media Exposure (skripsi dan tesis)
Pengungkapan media (media exposure) merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan stakeholder dalam menyampaikan informasi dan prospek perusahaan. Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif. Fungsi komunikasi menjadi sangat pokok dalam CSR. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi bagian pada proses membangun dan membentuk norma yang diterima dan legitimasi praktik CSR. Menurut Munif et al., (2010)
Leverage (skripsi dan tesis)
Menurut Utari et al, (2014: 199) leverage artinya dongkrat. Dalam bahasa
keuangan leverage ialah penggunaan utang untuk meningkatkan total harta, atau
leverage ialah penggunaan biaya tetap atas aset atau beban tetap atas dana untuk
meningkatkan hasil (return) pemilik perusahaan. Berdasarkan pemahaman yang
demikian, maka lahir dua macam leverage yaitu:
1. Leverage operasi (operating leverage), yaitu penggunaan aset teknologi
tinggi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output tinggi,
konsekuensinya melahirkan biaya tetap tinggi, seperti penyusutan,
pemeliharaan aset, asuransi, dsb.
2. Leverage keuangan (financial leverage), yaitu penggunaan utang tinggi untuk
menambah aset agar mampu menghasilkan output dan laba operasi tinggi,
konsekuensinya melahirkan beban bunga tinggi.
Semakin tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi risikonya. Biaya tetap
tinggi berakibat leverage operasi tinggi, perusahaan berbahaya jika margin kontribusi
tidak mampu menutup biaya tetap tersebut. Beban bunga tinggi berakibat leverage
keuangan semakin tinggi, perusahaan berbahaya jika laba operasi tidak mampu
menutup beban bunga tersebut.
Leverage merupakan rasio yang menghitung sejauh mana dana yang telah
disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang
terhadap ekuitas suatu perusahaan. Dengan tingginya ekuitas suatu perusahaan
dikhawatirkan didapat dari hutang yang akan meningkatkan risiko investasi apabila
perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu dan perusahaan dengan
tingkat leverage yang tinggi memiliki kewajiban yang lebih untuk melakukan
pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.
Menurut Utari et al. (2014: 61) leverage artinya harta perusahaan didongkrat
dengan utang atau leverage adalah kemampuan perusahaan mengunakan utang untuk
membiayai investasi. Rasio total utang terhadap harta idealnya 40%. Namun dalam
kondisi ekonomi yang baik, tingkat leverage bisa tinggi karena diharapkan akan
menghasilkan laba operasi yang tinggi. Dalam kondisi ekonomi buruk tingkat
leverage harus rendah agar beban bunga rendah. Analisis utang terdiri dari:
1. Debt ratio, yaitu total utang dibagi total aset
2. Debt equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas
3. Long term debt equity ratio, yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas
4. Time interest earned ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga
5. Fixed payment coverage ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak ditambah
pembayaran sewa, dibagi bunga ditambah pembayaran sewa, dibagi bunga
ditambah dividen saham istimewa kali [1/1-pajak].
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Tujuan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan bisnisnya adalah menghasilkan laba secara optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisiensi untuk kelangsungan hidup perusahaan, serta memakmurkan para stakeholder-nya. Menurut Kamil dan Herusetya (2012) dalam Sumaryono dan Asyik (2017) tingkat profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Profitabilitas merupakan faktor yang mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Menurut Hanafi dan Halim (2016: 81) Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu Profit Margin, Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE). Sedangkan menurut Sirait (2017: 139) profitabilitas atau kemampulabaan disebut juga rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Menurut Kasmir, (2016: 197) rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: (1) untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu; (2) untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (3) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; (4) untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; (5) untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.; (6) untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri; (7) dan tujuan lainnya. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk: (1) mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode; (2) mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (3) mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; (4) mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; (5) mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri; (6) manfaat lainnya.
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)
Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Hadi, 2011: 87). Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial dan pengungkapan informasi lingkungan. Selain pengungkapan berbasis sosial kegiatan perusahaan juga dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang diperlukan. Informasi tersebut dapat diungkapkan dalam sustainability reportsebagai akuntabilitas terhadap publik yang bertujuan untuk mendapat legitimasi masyarakat dan menjelaskan bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). Siregar (2013: 10) dalam Rofiqkoh dan Priyadi, (2016) mengatakan dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Maka, legitimasi organisasi dapat diilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. (Ghozali dan Chariri, 2009: 413). Gray, Kouhy dan Lavers (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2009: 411) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.
Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)
Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghazali dan Chariri (2007: 409). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams (1994, p.53) dalam Ghazali dan Chariri (2007: 409) mengatakan bahwa “kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya” Teori stakeholders menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Oleh karena itu, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud komunikasi antara manajemen dengan stakeholders (Indrawati, 2009 dalam Alfarizi 2016). Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Sumaryono dan Asyik (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Stakeholder perusahaan pada dasarnya memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan atau mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Melihat pentingnya peran stakeholder tersebut, maka perusahaan sudah seharusnya 9 memberikan perhatian yang besar terhadap setiap stakeholder-nya, bukan hanya kepada pemilik saja. Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak- pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki stakeholder ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dikatakan sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholder yang dapat dilakukan dengan cara memberi informasi mengenai kinerja perusahaan baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang sedang dibutuhkan oleh para stakeholder.
Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan
bisnis untuk berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para
karyawan beserta keluarganya, dan juga meningkatan kualitas hidup komunitas
setempat dan masyarakat luas. Sedangkan World Bank Group dalam Tazkiyah
(2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama
dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas
setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup.
Sedangkan Bowen (1953) dengan bukunya yang berjudul “Social
Responsibility of the Businessman” dalam Tambunan (2009), mendefinisikan
CSR sebagai kewajiban dari seorang pebisnis untuk meneruskan
kebijakankebijakan mereka, untuk membuat keputusan atau untuk mengikuti
tema tindakan yang diinginkan dari tujuan dan nilai masyarakat. Pengukuran
ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar
dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik
perusahaan atau yang lain demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
lingkungan secara keseluruhan.
Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)
Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998)
Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)
Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi pencapain tujuan perusahaan. Pada teori
stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para
stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah
masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya
yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua
kategori yaitu:
a. Stakeholders Internal
Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan.
b. Stakeholders Eksternal
Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan
dari perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan
terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal
adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas
lokal dan masyarakat umum (Solihin, 2009:51).
Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Corporate Social Responsibility Dosclosure (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil
shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan hukum perseroan
terbatas yang memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh direksi dan mencegah
pengendalian terlalu banyak di tangan manajemen. Melalui peran
monitoring yang dilakukan dewan komisaris secara efektif, maka
tingkat CSR disclosure perusahaan semakin baik, dikarenakan
peluang bagi manajer untuk menyembunyikan informasi dapat
dikurangi.
Pengaruh Tipe Industri Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)
Adawiyah (2013) mengatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan berkaitan dengan bidang
usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki, dan lingkungan
perusahaan, dibedakan menjadi industri high-profile dan industri
low-profile. Perusahaan hig-profile biasanya memiliki aktivitas
operasinya berpotensi berhubungan dengan masyarakat, sehingga
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan
guna sebagai media perusahaan untuk mempertanggungjawabkan
pelaporan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan untuk kepentingan
masyarakat (Indrawati, 2009 dalam Sari, 2012)
Pengaruh Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)
Belkaoui Karpik (1989) dalam Krisna & Suhardianto (2016)
mengatakan leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar
perusahaan tergantung kepada kreditur dalam pembiayaan asset
perusahaan. Perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki
kemampuan yang rendah dalam melakukan kegiatan sosialnya dan
berakibat rendahnya pengungkapan dikarenakan perusahaan berusaha
untuk tidak melanggar kontrak hutang dengan mengurangi aktivitas
pengurang laba. Semakin tinggi tingkat leverage kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga mereka dapat
melaporkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya
termasuk biaya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Permatasari,2014).
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)
Permatasari (2014) mengatakan profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya
dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Profitabilitas
menjadi faktor tersendiri untuk menarik para investor untuk
menanamkan modal mereka ke sebuah perusahaan guna untuk
ekspansi bisnis. Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas
hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat
lokal dan masyarakat luas yang berada di sekitar lingkungan
perusahaan (Rahman, 2011).
Donovan dan Gibson (2000) dalam Simbiring (2005)
menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi terdapat argument
sebuhungan dengan profitabilitas dengan pengungkapan informasi
sosial adalah ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi,
maka perusahaan (manajemen) tidak perlu melaporkan kegiatan lain
yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan
perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah,
mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “goodnews”
kinerja perusahaan, misal dalam lingkup sosial dengan tujuan agar
investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan ialah skala penentu besar kecilnya suatu
perusahaan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan,
perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah aktiva yang besar,
penjualan yang besar, jumlah tenaga kerja yang banyak, sistem
informasi yang canggih (Suripto, 1999 dalam Rakhmawati dan
Syafruddin, 2011). Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas yang berada di
sekitar lingkungan perusahaan (Rahman, 2011). Cara yang dilakukan
dengan melakukan pengungkapan aktivitas sosial mereka lewat
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif
terhadap CSR disclosure, dengan tingkat ukuran perusahaan yang
semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan informasi sosial mereka semakin luas guna untuk
memenuhi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder,
selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sosial (Hasibuan,2001 dalam Purnasiwi, 2011).
Pengetian Ukuran Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah
wakil shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan
hukum perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
manajemen dan mencegah pengendalian terlalu banyak di
tangan manajemen. Dewan komisaris adalah organisasi
perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggara dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UUPT
No.40, 2007). Menurut Simbiring (2005) ukuran dewan
komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan.
Pengukuran Tipe Industri (skripsi dan tesis)
Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
menjelaskan kriteria yang termasuk dalam industri high profile
adalah perusahaan berhubungan dengan kualitas produk yang
terdiri dari kandungan produk dan teknologi produk antara lain
perusahaan minyak, pertambangan, kimia, hutan, otomotif,
kertas, makanan dan minuman, farmasi, plastik, dan rokok.
Sedangkan perusahan yang digolongkan sebagai industri low
profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan
perbankan, pemasok peralatan medis, dan lainnya.
Pembagian Tipe Industri (skripsi dan tesis)
Adawiyah (2013) menyatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
bidang usaha, risiko, karyawan, dan lingkungan perusahaan.
Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis yaitu high-profile
industri dan low-profile industri. Perusahaan yang masuk
dalam kategori high profile akan memberikan informasi sosial
lebih banyak dibanding perusahaan low profile.
Industri high profile ialah industri yang memiliki
visibility consume yang tinggi, risiko politik yang tinggi atau
tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan yang memiliki tipe
industri seperti ini akan mendapat banyak sorotan dari
masyarakat luas (Simbiring, 2005). Perusahaan yang
digolongkan sebagai industri high profile antara lain
Pengertian Industri (skripsi dan tesis)
UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
menjelaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
Menurut Amelia (2016) industri adalah suatu usaha
atau aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah
untuk memperoleh keuntungan. Saripudin (2011) mengatakan
pengertian dari industri secara garis besar ialah sekumpulan
dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang
tertentu dan menempati area tertentu dengan hasil produksi
berupa barang dan jasa
Pengertian Leverage (skripsi dan tesis)
Harahap (2002) menyatakan rasio ini menggambarkan
hubungan hutang perusahaan terhadap modal maupun asset.
Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh
hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal (equity), perusahaan yang baik
mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari
hutang. Raharjaputra (2009) rasio leverage digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan
membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan
dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir
(2009) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek
apabila perusahaan dilikuidasi.
Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah leverage
meruapakan suatu rasio yang berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari
kreditur, baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun
jangka pendek.
Pengertian Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Harahap (2002) mengatakan bahwa rasio profitabilitas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang. Menurut Raharjaputra
(2009) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba, maupun nilai
ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan dan modal
sendiri. Menurut Susan (2006) rasio profitabilias adalah rasio
yang digunakan untuk mrngukur efisiensi penggunaan aktiva
perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur
tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan yang dari jumlah
laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Tujuan dan
manfaat dari rasio ini ialah untuk pemilik usaha, dan juga
banyak pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang
memilki kepentingan dengan perusahaan.
Perusahaan dengan profit yang tinggi memiliki kinerja
keuangan yang baik, hal ini indentik dengan upaya mereka
untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas yang
digunakan untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati
serta mendapatkan kepercayaan dari para stakeholdernya.
(Widianto, 2011 dalam Amalia, 2012)
Pengertian Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan merupakan skala yang
menentukan besar kecilnya perusahaan yang total aseets
(Simbiring,2005). Ukuran perusahaan adalah sekala besar
kecilnya perusahaan yang diukur dari total aktiva, penjualan,
dan rata-rata tingkat penjualan (Amalia,2013). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil
(Pradipta dan Purwaningsih, 2012). Kesimpulan dari
penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan nilai yang
nenunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari
total asset milik perusahaan.
Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi
lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena mereka akan
menghadapi risiko politis lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan
memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang
merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Untari,
2012 dalam Pradipta dan Pruwaningsih, 2012).
Pengungkapan CSR (skripsi dan tesis)
Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau
tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah
pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam
Adawiyah,2013).
Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada
peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela
(voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi
persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal
yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor
yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari
dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari
luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang
berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan
manajemen, strategi dan tujuan perusahaan.
Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab
sosial di atur dalam UU dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74
Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun
2007, yakni:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah menaruh perhatiannya kepada praktik
pengungkapan CSR perusahaan. Harapan dari pemerintah
bahwa setiap unit usaha atau pelaku ekonomi yang bergerak
pada bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain
meraka berupaya untuk kepentingan para investor dan hanya
fokus pada pencapaian laba, mereka juga mempunyai
kewajiban dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) yang diungkapakan dalam laporan tahunan
perusahaan.
Indikator yang digunakan dalam menilai
pengungkapan CSR disclosure pada laporan tahunan
perusahaan adalah indikator yang mengacu pada GRI (Global
Reporting Initiatives) sebagai dasar sustainability reporting
dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan yang
dilakukan perusahaan dengan total pengungkapan. Global
Reporting Initiatives (GRI) merupakan sebuah jaringan
berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan
dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus
melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia
(www.globalreporting.org diakses pada 8 Maret 2018).
Daftar pengungkapan sosial menurut standart GRI
dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator utama yaitu
kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang
mencangkup praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan
bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab
atas produk. Untuk penilaian atas pengungkapan CSR itemitem yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator
kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI (Purnasiwi,
2011). Dalam penelitian ini menggunakan 6 indikator dengan
sub total item pengungkapan mencapai 79 item, terdiri dari 9
item untuk indikator kinerja ekonomi, 30 item untuk indikator
kinerja lingkungan, 14 item untuk indikator praktik tenaga
kerja, 9 item untuk indikator hak asasi manusia, 8 indikator
kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk
Prinsip-prinsip CSR (skripsi dan tesis)
Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility)
mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk
itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli yang mencoba menggariskan
prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial
(social responsibility) (Hadi, 2014).
David (2008) menguraikan prinsip-prinsip
tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan
juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian,
sustainability berpusat pada keberpihakan dan upaya
bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap
memperhatikan generasi masa datang.
2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
Konsep ini menjelaskna pengaruh kuantitatif aktivitas
perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para
pemangku kepentingan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak
ekternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampat terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang sangat
penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi
asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi
dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan
Manfaat CSR (skripsi dan tesis)
Corporate social responsibility dapat dijadikan
sebagai aset yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan
ditengah dunia bisnis yang makin sarat akan kompertisi
sekarang ini. Berbagai manfaat yang akan dicapai perusahaan
jika konsisten untuk melaksanakan program CSR. Wibisono
(2007) menjelaskan manfaat CSR sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, ada empat manfaat yang diperoleh bagi
perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama yaitu
eksistensi perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat
luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Bagi masyarakat, praktik corporate social responsibility
yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya
perusahaan disuatu daerah, karena akan menyerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.
pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan
akan hak-haknya sebagi pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik corporate social responsibility
akan mencagah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi
lingkungannya.
4. Bagi Negara, praktik corporate social responsibility yang
baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan
pada aparat Negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati
pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh
perusahaan.
Kesimpulannya adalah pengungkapan csr dapat
memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu untuk
perusahaan, masyarakat, lingkungan sekitar, dan negara
Pengertian CSR (skripsi dan tesis)
World Bisnis Council for Sustainable Development
(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama untuk
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas(Solihin,
2009 dalam Amelia, 2016)
Menurut Darwin (2004) dalam Anggaraini (2006)
corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme untuk
suatu organisasi yang secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya
dan interaksinya dengan para stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negative dan memaksimalkan dampak positif yang
mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(Wibisono, 2007).
Dari berbagai macam definisi diatas, dapat
disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan
pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan
memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik
dari segi lingkungan , sosial dan pembangunan.
Sampai saat ini belum adanya kesatuan arti terhadap
CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh
perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan
atas kesukarelaan (voluntary). CSR dilakukan dengan motivasi
dan tujuan yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan
bagaimana memaknai CSR itu sendiri (Hadi, 2014).
Sha (2014) menyatakan ada tiga alasan mengapa
kalangan dunia usaha harus menerapkan CSR agar sejalan
dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan ialah:
1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan,
maka sangat wajar jika mereka menuntut perhatian akan
kepentingan mereka.
2. Masyarakat dan perusahaan akan lebih baik jika memiliki
hubungan yang besifat simbiosis mutualisme agar
perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Melaksanakan program CSR merupakan salah satu cara
untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.
Potensi konflik tersebut dapat muncul dari operasional
perusahaan atau bahkan kesenjangan struktiral dan
ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen
perusahaan.
Laporan Tahunan (skripsi dan tesis)
Laporan tahunan merupakan laporan resmi mengenai
keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode, laporan ini
berisikan laporan keuangan dasar, analisis manajemen atas
operasi tahun lalu, serta pendapat mengenai prospek
perusahaan dimasa datang, laporan ini juga memberikan
gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan
perusahaan (Anggarwal, 2013). Brigham & Houston (2001)
laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setiap tahun
oleh perusahaan kepada para pemegang saham, laporan ini
berisi laporan keuangan dasar dan opini manajemen atas
operasi perusahaan selama tahun lalu dan prospek perusahaan
di masa depan. Laporan tahunan adalah catatan (informasi)
tahunan yang berisi gambaran kondisi perusahaan, laporan
tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan semala
satu periode yang nantinya akan digunakan oleh stakeholder
sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Kasmir,
2009).
Kesimpulan penjelasan diatas adalah laporan tahunan
merupakan laporan yang disajikan oleh perusahaan yang
merupakan bentuk aktivitas perusahaan pada setiap periode,
yang didalamnya berisi laporan keuangan, pertanggungjawaban
manajemen, serta laporan auditor independen, yang berguna
untuk para stakeholder dalam pengambilan keputusan.
Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan menurut Martani (2002) adalah dua
daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.
Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan unruk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau
daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Laporan keuangan
menurut Harahap (2002) adalah laporan yang menggambarkan
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah
pertanggungjawaban Akuntan pada akhir periode dalam bentuk
data keuangan sebagai alat komunikasi antara perusahaan
dengan pihak diluar perusahaan yang berkepentingan dengan
aktivitas perusahaan tersebut. kegunaan lain dari laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan
kinerja keuangan yang dibutuhkan untuk menilai perubahan
potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di
masa yang akan datang. Informasi tersebut juga digunakan
sebagai pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam
pengambilan keputusan
Pengertian Akuntansi Keuangan (skripsi dan tesis)
Akuntansi keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara
keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
baik di dalam ataupun di luar perusahaan (Kieso & Weygant,
2011). Menurut Sugiarto (2002) Akuntansi keuangan adalah
bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan
keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala.
Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggungkawaban
pihak manajemen kepada pihak eksternal (pemegang saham).
Menurut Martani (2012) Akuntansi keuangan berorientasi pada
pelaporan pihak eksternal, beragamnya pihak eksternal dengan
tujuan masing-masing, membuat pihak penyusunan laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
menyusun laporan keuangan. untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan.
Kesimpulannya bahwa akuntansi keuangan merupakan
suatu sistem yang memberikan keterangan mengenai informasi
keuangan, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
laporan keuangan.
Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)
Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagi wahana untuk
mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya mereka untuk memposisikan diri ditengah lingkungan
masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2014). Dalam teori
legitimasi mengatakan bahwa perusahaan berusaha secara terus
menerus untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditempat
perusahaan tersebut beroperasi (Purnasiwi, 2011).
Dowling dan Pfeffer (1995) dalam Purwanto (2011)
menjelaskan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi
organisasi, karena mengandung batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Fokus
utama dari teori ini adalah hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.
Salah satu mekanisme yang dapat digunakan
perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan
stakeholder mereka ialah dengan melakukan pengungkapan
CSR melalui laporan tahunan perusahaan . Corporate social
responsibility disclosure bisa menjadi jalan masuk untuk
memperoleh keuntungan dan mendapatkan legitimasi
masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin.
Perusahaan akan memberi keyakinan bahwa mereka mampu
memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya
(Suaryana, 2011).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
legitimasi perusahaan merupakan faktor yang signifikan untuk
mendukung citra perusahaan dengan melakukan pengungkapan
informasi sosial mereka yang diinginkan oleh para stakeholder,
serta legitimasi merupakan penghubung antara perusahaan
dengan masyarakat dan lingkungan.
Teori Stakeholder (skripsi dan tesis)
Stakeholder adalah semua pihak internal maupun
eksternal, seperti : pemegang saham, pemerintah, masyarakat
sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan,
dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun
dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh
perusahaan (Hadi, 2014). Teori stakeholder yang dinyatakan
oleh Ghozali dan Chariri (2007) dalam Purwanto (2011)
mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingan (shareholder) saja namun telah
bergeser menjadi lebih luas yaitu perusahaan juga harus
memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
Robert (1992) dalam Nur dan Priantinah (2012)
mengatakan pengungkapan sosial perusahaan merupakan
kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan
hubungannya dengan stakeholder mereka, dengan adanya teori
stakeholder ini, memberikan dasar bahwa suatu manfaat bagi
para stakeholdernya. manfaat tersebut dapat berupa penerapan
program CSR. Penerapan program CSR pada perusahaan
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan,
pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat
terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan
lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam
perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan para stakeholder dan melaporkannya
juga kepada stakeholder (Purwanto, 2011).
Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan
jika para stakeholder sebenarnya memilki hak penuh atas
semua informasi wajib maupun sukarela mengenai informasi
keuangan dan non-keuangan yang didalamnya menjelaskan
pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan kepada para
stakeholder.
Asas Kebebasan Berkontrak (skripsi dan tesis)
Hukum benda menganut system tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian
menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas kebendaan adalah
terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat
memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hokum perjanjian merupakan
hokum pelengkap (optional law), yang berate bahwa pasal-pasal itu boleh
disingkirkan mana kala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu
perjanjian. Mereka diperbolehkan memuat ketentuan-ketentuan mereka sendiri,
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian
yang mereka adakan itu. asas ini dalam hokum perjanjian dikenal dengan asas
kebebasan berkontrak (contractvrijheid).
Asas kebebasan berkontarak ini mempunyai hubungan yang erat dengan
asas konsesualisme dan asa kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338
“semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang nanya dikenal
maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak
berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentuakan “apa” dan
dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Dengan demikian, asas kebebasan
berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hokum perjanjian.
2. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulakan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH
Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
adalah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya persesuaian antara kehendak
dan pernyataan yang di buat oleh kedua belah pihak.25 Dalam pasal 1320 ayat (1)
KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sahh apabila
dibuat tanpa adanya consensus atau kesepakan dari para pihak yang membuatnya.
Dengan demikian dalam perjanjian antara inti plasma harus didasari kesepakan
untuk mengadakan suatu kerjasama usaha.
Tinjauan Umum Pola Kemitraan (skripsi dan tesis)
Kemitraan merupakan hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra yang
saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau
besar yang disertai dengan pembinanan atau pengembangan oleh pengusaha
menengah atau besar sehingga saling memerlukan, menguntungan dan
memperkuat. Oleh karena itu, pencapain keberhasilan dalam suatu usaha
kemitraan sangat diharapkan oleh pelaku mitra, dimana perusahaan mampu
mencapai tujuan yang ditetapkan serta menunjukkan keadaan yang lebih baik dari
masa yang sebelumnya agar dapat mempertahankan dan mengembangkan
usahanya.
Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih
aktif berperan secara bersama-sama dengan pengusaha besar karena
bagaimanapun juga usaha kecil juga merupakan bagian dari usaha nasional dan
memiliki eksistensi, potensi serta peran yang penting membangun perekonomian
nasional. Peranan pemerintah dalam mengatur dan menjembatani kemitraan antara
pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1
angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah menyebutkan tentang:
“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupuan tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah dengan usaha besar”. Sejalan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:
“kemitraan adalah kerjasama usaha antra usaha kecil dengan usaha
menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan
pengambangan oleh usaha menengah atau besar dengan memeperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan”
Dari definisi kemitraan seperti yang disebutkan diatas, mengandung unsur
unsur sebagai berikut
1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah san atau
usaha besar;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau
usaha besar; dan
3. Adanya prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan
Bentuk Perjanjian dan Peraturan Lelang (skripsi dan tesis)
Pemerintah desa dibantu oleh pemuka adat dan perwakilan masyarakat
(nelayan) yang di koordinir oleh kepala desa melakukan musyawarah untuk
membuat perjanjian lelang yang berisi tentang perikatan antara pemerintah desa dan
pemenang lelang, diantara peraturan tersebut berisi tetang hak dan kewajiban para
pihak yaitu seperti di sebutkan dalam perjanjian pihak pertama selaku pemerintah
desa dan pihak kedua selaku pemenang lelang menyatakan kesepakatannya dalam
Pasal 1 yang berisi tentang penyerahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua
yaitu “pihak pertama sebagai pemerintah desa dengan ini menyerahkan kepada
pihak kedua sebagai pemenang lelang sungai Desa Bunga Karang Kecamatan
Tanjung Lago yang di sebelah dari sungai bandarani sampai sungai genuk kecil
batas desa bunga karang, yang di selenggarakan pada tanggal 12 desember 2019
dengan nominal harga yang telah di tentukan dan disepakati”.
Kemudian pasal beikutnya menyatakan tentang proses pembayaran yang di
muat dalam Pasal 2 perjanjian lelang yaitu “pihak kedua menyerahkan uang seharga
objek lelang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 di atas kepada pihak pertama
secara kontan / tunai. Setelah membayar pihak kedua mendapatkan hak nya atas
lelang sungai tersebut namun pihak kedua memiliki kewajiban yang di atur dalam
Pasal 3 perjanjian lelang tersebut yaitu:
1. Pihak kedua wajib melaporkan kegiatan / usahanya kepada perikanan
dan kelautan kabupaten banyuasin
2. Pihak kedua bersedia dan sanggup mencega perbuatan yang
mengakibatkan penemaran dan kerusakan sumber daya ikan atau
lingkungannya sungai yang di menangkan
3. Pihak kedua bersedia melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis
dari pemerintah desa dibantu dinas terkait
4. Pihak kedua bersedia dan sanggup menjamin kelancaran lalu lintas di
perairan atau sungai yang dimenangkan
5. Pihak kedua harus mengembalikan lelang sungai yang telah di terima
sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada pihak pertama dalam
keadaan seperti semula pada akir periode lelang
6. Pihak kedua sedapat mungkin menggunakan tenga kerja dari desa
yang bersangkutan
Tinjauan Umum Hukum Perikanan dan Kelautan (skripsi dan tesis)
Hukum perikanan adalah semua peraturan perundangan perikanan
yang berada pada level di bawah undang-undang seperti peraturan
pemerintah, keputusan mentri, surat keputusan bersama menteri, peraturan
daerah (perda) provinsi maupun kabupaten/kota, peraturan
keamatankelurahan sampai r/rt. Disamping itu, masih terdapat peraturan
yang tidak tertulis maupun tertulis lainnya yang lahir dari masyarakat
tertentu yang biasa di sebut hukum adat/kebiasaan.
38Definisi perikanan
menurut undang-undang perikanan nomor 31 tahun 2004 pasal 1 adalah
semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan
sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan.
Menurut PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PERMEN-KP/2016
TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan
bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang
diperbolehkan dan/atau yang dilarang.
b. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah
sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang
dipergunakan untuk menangkap ikan.
c. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI,
adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam
kegiatan penangkapan ikan.
d. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk
menggantungkan badan jaring.
e. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan
perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan
pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan
zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Pengertian Pemerintah Desa (skripsi dan tesis)
Menurut UU RI NO. 6 Tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 dalam
undang-undang ini yang dimaksud dengan Desa :
1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama
lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam
sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
Nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Desa.
Menurut pengertian umum, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh Kepala Desa.
Secara historis, desa telah hidup sejak dahulu, desa-desa yang beragam di
seluruh wilayah Indonesia sudah menjadi pusat penghidupan masyarakat
setempat, yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata
kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi
Dasar Hukum Lelang (skripsi dan tesis)
Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:
a. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam
Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu
Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan
peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
b. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun
1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan
staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan
ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.
c. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010
Tentang Balai Lelang
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010
Tentang Pejabat Lelang Kelas I
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas
perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010
Tentang Pejabat Lelang Kelas II.
Pengertian Lelang (skripsi dan tesis)
Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang
yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang
ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang
dibawa oleh belanda menyebutkan:
“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan
kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan
pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang
diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan
itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar
harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam
sampul tertutup”.
Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman
menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan
perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual
dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya
mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para
peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan
si penjual.
Asas-Asas Dalam Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran
dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah
mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan,
dan ketentuan- ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai
penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu
merupakanfenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral
dalam hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung
bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan
mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang
ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum
dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam
masyarakat.
Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi.
Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturanaturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan
untuk mencari pemecahan atas masalah-masalahbaru yang muncul dan
membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga
menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi
dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut di atas diturunkan
fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat
dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukumyang
ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalanpersoalan baru yang berkembang
Syarat-syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
c. Adanya suatu hal tertentu
d. Adanya sebab yang halal Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua
syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat
terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari
perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari sahnya
suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan
adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih
dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena
kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan seharihari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum,
dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak
kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar
penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini,
telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.
Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang
bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah.
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah
“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,
masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam
persetujuan itu.
Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing
sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut
Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih
Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa
definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap
dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak
saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang
mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga
yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur
dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan
melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak
ada unsur persetujuan
. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak
ada kewajiban.
Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang
didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan
hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek
hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan
begitu juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.
Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah
kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua
istilah tersebut, Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan
hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak
Pembatalan (skripsi dan tesis)
Menurut Hasanuddin Rahman: “Pembatalan sebagai salah satu
sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam
perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas
perjanjian yang telah dibuatnya, pembatalan mana diakibatkan karena
kekurangan syarat subjektif dari perjanjian dimaksud.”
Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud dengan
pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang
membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah
ada. Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan
sendiri menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus
eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya
perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan
perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai
kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang
mengakibatkan adanya “cacat” bagi perujudan kehendak tersebut.
Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan syarat sah dalam
melakukan kontrak, dalam arti apabila apabila kontrak tersebut:
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa
Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut
menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:
Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau
consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320
ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau
lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui
orang lain.
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R.
Soeroso :
Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk
kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya,
dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat
perjanjian kecuali orang -orang yang menurut undang-undang
dinyatakan tidak cakap b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian
tertentu.
c. Suatu hal tertentu:
Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu
(eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi
yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk
memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi
kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan,
dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.
Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek
perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa
yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor
(Yahya Harahap, 1986;10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini
terdiri dari perbuatan positif dan negative.
Presetasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu,
dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).
Teori Perjanjian (skripsi dan tesis)
Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi
kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal
dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam
Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya
suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga
dikatan hokum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat
seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.
Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu
perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu
pihak.
Perkataan “Perikatan” (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari
perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal
hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu
persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari
perbuatan yang melanggar hokum (onrechmatige daad) dan perihal
perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang
tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian besar
dari buku III ditujukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari
persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian.
Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan
kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat
“Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda,
yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.
Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang
berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan
atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi
tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada
bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan
bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.
Asas Itikad Baik Pasal (skripsi dan tesis)
1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik). Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek. Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu : a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1963 KUHPerdata, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis; b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikat baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal
Asas Kebebasan Berkontrak (skripsi dan tesis)
Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi
yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan
hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat
didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak
merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya
didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.
Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW)
memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan
hukumnya. Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1)
BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Menurut Subekti19, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah
dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan
“perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita
diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan
mengikat para pihak seperti undang-undang. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk
melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan
perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan
syarat-syarat perjanjian. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup
asas kebebasan berkontrak sebagai berikut : 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat
perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang
yang bersifat opsional.
Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) (skripsi dan tesis)
Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian.
Asas pacta sunt servanda termuat dalan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata
yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undangundang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak
sejajar dengan pembuatan undang-undang.
Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW)
mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh
legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang
perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim,
jurusita). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap
kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas
menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang
akan dipakai untuk perjanjian itu.
Sebagai konsekwensi dari asas pacta sunt servanda ini adalah bahwa
Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah
dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.10 Konsekwensi lain,
tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan
isi dari perjanjian yang dibuatnya.
Menurut David Allan,11 sejak 450 tahun sebelum masehi sampai sekarang
terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya
kontrak, yaitu :
a. Tahap pertama, disebut dengan contracts re;
b. Tahap kedua, disebut dengan contracts verbis;
c. Tahap ketiga, disebut dengan contracts litteris;
d. Tahap keempat, disebut dengan contracts consensus.
Asas-Asas Hukum Perjanjian Secara Umum (skripsi dan tesis)
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal:
dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk
pemenuhan suatu prestasi sebagai obyek dari perjanjiannya itu.
Perjanjian atau
kontrak dibuat karena adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang
berusaha untuk disatukan dengan cara negosiasi untuk mencapai sebuah
kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam
praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan
kewajiban) berlangsung secara proporional bagi para pihak, sehingga dengan
demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.
Mariam Darus mengemukakan bawah sistem hukum merupakan kumpulan
asas-asas hukum yang terpadu.
Pandangan ini menunjukkan bahwa secara
subtansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (waarheid, truth) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari
suatu sistem hukum perjanjian. Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti
dalam membuat suatu perjanjian :
1. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat
kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak.
Berdasarkan asas konsesnualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban
kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau konsensus
para pihak yang membuat kontrak.
Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal
yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya
cacat kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam
BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :
a. Kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata),
b. Penipuan atau bedrog (Pasal 1323 KUHPerdata),
c. Paksaan atau dwang (Pasal 1328 KUHPerdata).
Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan
bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang
tersimpul dari pepatah Belanda “een man een man, een word een word”, yang
maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu
ditingkatkan martabatnya sebagai manusia
Pengertian dan Unsur Perjanjian Kemitraan (skripsi dan tesis)
Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh
banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki
arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah
perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil
pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kcil dengan
usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah
atau usaha besar dengan mempelihatkan prinsip saling memerlukan,saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Selain dari KBBI dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
ada beberapa sarjana yang telah mengemukakan pendapatnya terkait
pengertian kemitraan. Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu
untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan
saling membesarkan. Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan
pengertian kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok
dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis
bersama.
Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan diatas
menunjukkan bahwa satu sama lain memiliki titik penekanan yang sama
baik dari para sarjana maupun yang telah tertera dalam peraturan
perundang-undangan, yang pada intinya kemitraan adalah suatu suatu
kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis
dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dilandasi prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka kemitraan
mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut :
(a) Kemitraan adalah Kerjasama Usaha
Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan
kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan
usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama. Ini berarti bahwa dalam hubungan kerjasama
melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan
kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada
pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling
percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya
(b) Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha
Kecil
Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah
dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi
tercapainya kesejahteraan bersama.
(c) Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Dimana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat
terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjanjian
kemitraan tersebut dapat dikatakan berhasil.
Syarat Sah dan Unsur Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat:Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal
tertentu , Suatu sebab yang halal.
Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:
a. Kesepakatan
Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti
bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang
mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang
disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan
dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran
dinamakan akseptasi (acceptatie). Tidak selamanya para pihak
berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.
b. Kecakapan
Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah
kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur
21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal
dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit
ingatan, atau pemboros.
c.Mengenai suatu hal tertentu
Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau
tenaga, dan tidak berbuat sesuatu
d.Suatu sebab yang halal
Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab
yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, Bahasa Latin causa)
ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwauntuk
membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undangundang
Pengertian dan Asas Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak
begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam
perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.
Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua
pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.
Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.18
Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan
dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut: a. Asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
(1)Membuat atau tidak membuat perjanjian,
(2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
(3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
(4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
b.Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat
1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas
konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak.
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian
hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt
servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan
intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang.”
d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa
para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi
kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau
kemauan baik dari para pihak.
Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi
dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak,
penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang
objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut
norma-norma yang objektif.
e. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315
KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340
KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada
pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317
KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk
kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri
sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu
syarat semacam itu”.
Sistem Hukum di Indonesia (skripsi dan tesis)
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem
eropa kontinental (civil law system). Prinsip utama yang menjadi dasar
sistem hukum eropa kontinental itu ialah hukum memperoleh kekuatan
mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk
undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau
kompilasi tertentu.
Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang
merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. dengan tujuan hukum itu
dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa
untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum
(Mokhammad Najih dan Soimin, 2013:71).
Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montequieu
dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa
hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim
hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang sehingga tidak
dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah
atau tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut
Montequieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.
Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan
warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di
bawah undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 1996:40).
Putusan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Di Indonesia, perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya
menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilan
pun sudah berkali-kali menerima gugatan semacam ini bahkan ada beberapa
gugatan yang dikabulkan. Namun demikian, ditengarai masih terdapat
pencari keadilan yang kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang
memahami kompleksitas perkembangan hukum bisnis. Dengan meminjam
ungkapan kuno dalam ilmu hukum yang berbunyi, “het recht hinkt achter de
feiten aan” atau “hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa
yang diaturnya sendiri”, tampaknya cocok untuk menggambarkan betapa
perkembangan hukum perjanjian dan hukum bisnis kurang diikuti dengan
pemahaman pengetahuan hukum oleh sebagian hakim di Indonesia.
Demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi
kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum
mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan
bijaksana menegakkan hukum dengan selalu memperhatikan tiga tungku
hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ada dua kutub
yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub
keadilan dan kepastian hukum (Nindyo Pramono, 225-226)
Kekuatan Putusan (skripsi dan tesis)
a. Kekuatan Mengikat
Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak
secara paksa diperlukan suatu pengadilan atau akta otentik yang
menetapkan hak itu. Putusan pengadilan dimaksudkan untuk
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan
hak atau hukumnya. Pihak yang menyerahkan dan
mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim
untuk diperiksa atau diadili, maka pihak-pihak yang
bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang
dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati
oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak
bertentangan dengan putusan. Putusan hakim mempunyai
kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak (Sudikno
Mertokusumo, 2002:205-206).
b. Kekuatan Pembuktian
Tujuan putusan dituangkan dalam bentuk tertulis agar
dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang
mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau
pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat
bagi pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian
terhadap pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2002:210).
c. Kekuatan Eksekutorial
Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu
persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumya. Hal
ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau
hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya
secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan
pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu
tidak dapat direlisir atau dilaksanakan, sehingga putusan itu
menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian
direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara
(Sudikno Mertokusumo, 2002:211).
Pengertian Putusan (skripsi dan tesis)
Putusan hakim merupakan sikap hakim atas kasus yang
dihadapkan kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para
pihak (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73). Putusan hakim
adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di
pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa
yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan pada
umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang
dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi tersebut
baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dapat
dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu. Sanksi
dalam hukum acara perdata berupa pemenuhan prestasi dan atau
pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang
dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,
sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara
dan atau denda (Sarwono, 2011:211).
Putusan hakim di dalamnya lazim mengandung hal-hal
sebagai berikut (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73):
a. Kepala putusan yang menentukan jenis putusan apakah
interlocutoir atau eind vonnis. Jika eind vonnis, maka akan
disebutkan judul PUTUSAN;
b. Nomor perkara untuk keperluan identifikasi perkara sebagai
berikut : No/Pdt.G/tahun/PN ….;
c. Title eksekutorial : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;
d. Identitas para pihak dan kedudukan para pihak dalam sengketa
(Penggugat / Tergugat);
e. Uraian tentang duduknya perkara (dimuat dalil-dalil gugatan dan
jawaban tergugat);
f. Uraian tentang pertimbangan hukumnya;
g. Diktum putusan.
Bentuk Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan
secara tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat
untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis
lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif sudah modern,
berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks.
Menurut Subekti Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim
disebut dengan kontrak. Namun demikian, tidaklah semua perjanjian
tertulis harus diberikan judul kontrak, tetapi tergantung pada
kesepakatan para pihak, sifat, materi perjanjian dan kelaziman dalam
penggunaan istilah untuk perjanjian itu. (I Ketut Artadi dan I Dewa
Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada enam (6)
jenis perikatan yang pada hakekatnya sama dengan perjanjian, yaitu:
a. perjanjian bersyarat;
b. perjanjian dengan ketetaapan waktu;
c. perjanjian alternatif;
d. perjanjian tanggung renteng;
e. perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
f. perjanjian dengan ancaman hukuman. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:43).
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata)
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif
karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syaratsyarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 2002:17).
Asas-Asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)
Hukum perjanjian memiliki beberapa asas sebagai berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia
(Mariam Darus Badrulzaman, 1983:108). Hukum perjanjian
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam
perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka
tidak mengatur sendiri suatu soal, itu berarti mereka mengenai
soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang (Subekti,
2002:13).
b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1.
Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab
yang halal”.
Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya
perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan kata lain,
perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal
yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas (Subekti,
2002:15). c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikat dari
sebuah perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menyatakan
18
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menentukan
bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
Keterikatan para pihak adalah keterikatan pada isi perjanjian
karena para pihaklah yang menentukan isi perjanjian tersebut (J.
Satrio, 1991:2).
Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka
sepakati, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata (Sudikno Mertokusumo, 2005:97).
d. Asas Kepribadian
Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang
terikat perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan
“umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pada Pasal 1340
KUHPerdata. Inti ketentuan pada umumnya tidak seorangpun
dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya.
Pasal 1340 menyatakan persetujuan hanya berlaku
antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan
itu hanya mengikat pihak yang membuatnya, selain dalam hal
yang diatur dalam Pasal 1317 (Mariam Darus Badrulzaman,
1983:119).
e. Asas Itikad baik
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu
perjanjian yang telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki
agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini
terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”.
