Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dengan Kinerja Karyawan

 

Menurut Morrison (1994, dalam Sitty Yuwalliantin 2006) komitmen dianggap penting bagi organisasi karena : (1) Pengaruhnya pada turnover. (2) Hubungannya dengan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaaan.

Dalam penelitian yang dilakukan Benkhoff (1997), komitmen organisasi memegang peranan penting bagi peningkatan kinerja yang baik dan pengabaian terhadap komitmen pada organisasi akan menimbulkan suatu kerugian.

 

Mowday, Steers dan, Potter (1979, dalam Bourantas dan Papalexandris, 1993) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif dalam pengidentifikasian keterlibatan dirinya dengan organisasi. Mereka menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai tiga komponen utama, yaitu:

  1. Keyakinan yang kuat, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.
  2. Keinginan untuk berusaha keras yang  dapat dipertanggungjawabkan atas nama organisasi.
  3. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi.

Dalam menghitung variabel kuesioner Mowday, Steers dan Potter (1979, dalam Perryer dan Jordan, 2005) terdiri dari lima belas item, jawaban diberikan dengan skala 7 poin (1 = sangat tidak setu ju dan 7 = sangat setuju) dan merupakan instrument yang paling sering digunakan  untuk pengukuran komitmen organisasi.

Sedangkan studi Allen dan Meyer (1990) membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu affektive, normative dan continuance.

  1. Komponen affektive keterikatan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan karyawan di  dalam suatu organisasi.
  2. Komponen normative merupakan perasaan-perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi.
  3. Komponen continuance/kelanjutan  berarti komponen berdasarkan persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapi jika ia meninggalkan organisasi.

Secara umum, komitmen organisasi dianggap sebagai ukuran yang penting dari keefektifan organisasi Steers (1975, dalam Suhana, 2006). McNeese-Smith (1996) dan Sulaiman (2002) dalam peneli tiannya menyatakan komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja karyawan.

Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi

 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi budaya organisasi memegang peranan sebagai suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan serta falsafah berdirinya suatu organisasi atau perusahaan, yang termanifestasikan dalam dalam aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

Budaya organisasi baik dan yang kuat merupakan budaya dimana nilai inti organisasi itu dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas (Robbin, 2006). Selain itu Robbin (2006) berpendapat  budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Sedangkan menurut Furnham dan Gunter (1993, dalam Sunarto, 2005) budaya organisasi sebagai keyakinan, sikap dan nilai yang umumnya dimiliki, yang timbul dalam suatu organisasi dikemukakan dengan lebih sederhana, budaya adalah ”cara kami melakukan sesuatu disekitar sini”. Dari berbagai studi tentang budaya organisasi berpengaruh dalam aspek organisasional seperti:  peningkatan komitmen organi sasi. McKinnon et.al (2001).

Terdapat tujuh karakteristik primer yang  merupakan hakikat dari budaya organisasi menurut Robbin (2006), yaitu:

  1. Inovasi dan mengambil resiko, artinya sejauh mana para karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan mengambil resiko.
  2. Perhatian terhadap detail, artinya sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail.
  3. Orientasi hasil, artinya sejauh mana para manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada tehnik dan proses-proses yang digunakan untuk mencapi hasil-hasil itu.
  4. Orientasi orang, artinya sejauh mana keputusan-keputusan manajemen memperhitungkan pengaruh hasil-hasil terhadap manusia didalam organisasi.
  5. Orientasi tim, artinya sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukan berdasarkan individu. Keagresifan, artinya sejauh mana orang bers ikap agresif dan bersaing dan bukannya santai-santai.
  6. Kemantapan, artinya sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya statusquo bukannya pertumbuhan.

Moon (2000) dalam penelitiannya menunjukkan  bahwa budaya organisasi yang diukur melalui kejelasan tujuan organisasi dan otonomi pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kom itmen organisasi baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah.

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Komitmen Organisasi  

 

Tidak mudah seorang karyawan atau seseorang yang terlibat dalam organisasi memiliki komitmen terhadap organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Akan tetapi membangun komitmen organisasi membutuhkan sebuah kerja keras dan proses di semua lini organisasi juga termasuk pemimpin dalam organisasi.

Dalam memelihara komitmen organisasi, peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan, dan kepemimpinan yang efektif  menjadi syarat utama. Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki.

Brown (2003, dalam Suhana, 2007) menguji pengaruh perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dan tugas terhadap komitmen organisasi. Temuannya menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan yang meliputi membangun kepercayaan, memberikan inspirasi, visi, mendorong kreativitas dan menekankan pengembangan berpengaruh secara positif pada komitmen afektif karyawan. Seme ntara perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas juga berpengaruh  terhadap komitmen afektif karyawan, meski tingkat pengaruhnya lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan Chen (2004) menunjukkan bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Selain itu Perryer dan Jordan (2005) meneliti dasar hubungan antara komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan dilihat dari gaya mendukung (support) dan gaya memadamkan (extinct) pada organisasi Pemerintah Federal Australia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa baik gaya mendukung dan gaya memadamkan yang dimiliki seorang pemimpin mempengaruhi komitmen berorganisasi,  dimana terjadi sebuah peningkatan dalam gaya mendukung yang dimiliki seorang pemimpin bersamaan dengan penurunan dalam gaya pemimpin yang cenderung memadamkan akan meningkatkan komitmen.

Sedangkan Bourantas dan Papalexandris (1993) dalam penelitiannya pada organisasi publik dan swasta di Yunani menemukan perbedaan yang signifikan pada pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan dan komitmen karyawan dimana pada organisasi publik kurang signifikan dibandingkan dengan organisasi swasta. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa karena peraturan upah mereka, penarikan, pemilihan, pelatihan, dan kriteria serta prosedur kenaikan pangkat, organisasi publik di Yunani kurang efektif dari pada organisasi swasta dalam menjaga kopetensi pemimpin. Selain itu, organisasi swasta lebih bersaing dalam pasar buruh untuk menarik pemimpin yang tersedia lebih dapat bersaing.

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Budaya Organisasi

 

Dalam kepemimpinan tidak sekedar sebuah tindakan yang menggunakan kekuasaan dan tindakan menjalankan wewnang, bahkan lebih dari kedua tindakan tersebut. Pada tingkat individu, misalnya, kepemimpinan melibat kan pemberian nasehat, bimbingan, inspirasi, dan motivasi. Para pemimpin membangun tim, menciptakan kesatuan, dan menyelesaikan perselisihan di tingkat kelompok, dan pada akhirnya pemimpin membangun budaya dan menciptakan perubahan dalam organisasi. B.A Melers et.al (1998, dalam Kreitner dan Kinicki, 2005). Menurut Schein (2004) Budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin diciptakan oleh budaya.

Budaya secara hakiki adalah seperti sebuah fondasi bagi suatu organisasi atau perusahaan. Sebuah organisasi, institusi atau perusahaan tidak akan mampu survive atau tidak akan kokoh manakala tidak memiliki kekokohan fondasi dalam bangunan lembaganya, esensi sebuah organsisai tidak hanya dilihat dari kemegahan atau bagusnya organisasi atau perusahaan tersebut, akan tetapi refleksi dari organisasi adalah manakala ia memiliki kekokohan fondasi yaitu budaya organisasi tersebut. Jangan sampai kita membangun sebuah organisasi seperti kita membangun isatana pasir, yang dengan mudahnya bangunan itu akan hancur manakala tersapu ombak, akan tetapi membangun organisasi hendaknya secara substansial dibangun melalui fondasi yang kokoh, yaitu melalui buda organisasi.

Ada beberapa pendapat yang menekan betapa pentingnya pembentukan budaya dalam organisasi atau perusahaan. Dari beberapa pendapat tersebut para ahli atau peneliti memberikan blue print pada kepemimpinan sebagai salah satu agen yang memberikan pengaruh terhadap budaya organisasi. Schein (1992, dalam Yurk, 2005) berpendapat bahwa para pemimpin organisasi memiliki potensi paling besar untuk menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya organisasional dengan lima mekanisme utama, yaitu:

  1. Pemimpin berperan dalam hal mengkomunikasikan prioritas-prioritas, nilai-nilai, dan perhatian-perhatian mereka melalui pilihan-pilihan untuk menanyakan, mengukur, mengomentari, memuji, dan mengkritik.
  2. Reaksi terhadap krisis. Keputusan-keputusan yang diambil para pimpinan sebagai reaksi mereka atas krisis yang dialami organisasi berkaitan erat dengan emosionalitas mereka, oleh para anggota organisasi dapat digunakan untuk meningkatkan potensi mereka dalam rangka mempelajari nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang ada disekitar mereka.
  3. Pemodelan peran. Pemimpin organisasi dapat mengkomunikasikan nilai-nilai dan harapan-harapan melalui tindakan-tindakan mereka sendiri, khususnya tindakan-tindakan yang memperlihatkan kesetiaan istimewa, pengorbanan diri, dan perilaku-perilaku diluar tugas mereka sehari-hari, seperti organization citizenship behavior, whistleblowing, taking change, role innovation, task revision, dan lain-lain.
  4. Alokasi imbalan. Kriteri-kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan imbalan formal seperti upah, promosi, atau penghargaan informal dapat mengkomunikasikan sesuatu yang dianggap bernilai oleh pimpinan maupun oleh organisasi.
  5. Kriteria seleksi dan pemecatan. Pimpinan organisasi dapat juga mempengaruhi budaya organisasi dengan merekrut orang-oarang yang memiliki nilai-nilai, keterampilan, atau kompetensi tertentu, dan mempromosikan mereka ke posisi-posisi strategis. Kriteria-kriteria pemutusan hubungan kerja (pemecatan) juga merefleksikan nilai-nilai serta perhatian organisasi.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mencatat bahwa perilaku pemimpin transformasional berpengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi. Menurut Bass dan Avolio (1993), budaya organisasi seringkali merupakan hasil kreasi para pendirinya. Secara khusus, kepemimpinan yang diterapkan para pendiri organisasi dan para penerus mereka membantu pembentukan budaya yang berkenaan dengan nilai-nilai dan asumsi-asumsi bersama yang dipandu oleh kepercayaan pribadi para pendiri dan pemimpin organisasi.

Suhana (2007) dalam penelitiannya menguji hubungan antara gaya kepemimpinan, praktek-praktek MSDM, budaya, komitmen dan kinerja. Hubungan yang signifikan ditemukan antara gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan komitmen, dan antara  budaya organisasi  dan kinerja.

Kinerja Karyawan

 

Membicarakan kinerja karyawan memang tidak se-simpel ataupun sesederhana yang diabayangakan oleh orang awam, peneliti atau manajer yang memeliki pandangan sempit akan kinerja dalam organisasi. Kinerja tidak hanya sebatan tingkat produktifitas yang diukur dengan deret angka angka-angka statistik yang kaku dan mati, akan tetapi mengukur sebuah kinerja karyawan tidaklah sederhana. Perlu penilaian dan pengujian secara komprehensif terkait kinerja, baik itu penialaian yang bersifat hasil kerja secara fisik, non-fisik, atau material dan non material dari proses kerja yang telah dilaksanakanoleh tiap-tiap karyawan ataupun anggota dalam organisasi.

Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik/material maupun  non fisik/non material (H.Hadari Nawawi, 2005). Menurut Cokroaminoto (2007) pengertian kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Ada beberapa indikator yang terkait dengan tugas-tugas, tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator keberhasilan yang telah di tetapkan oleh organisasi atau perusahaan.

Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seseorang karyawan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Tingkatannya dapat bermacam istilah. Kinerja karyawan dapat dikelompokkan kedalam: tingkatan kinerja tinggi, menengah atau rendah. Dapat juga dikelompokkan melampaui target, sesuai target atau dibawah target. Berangkat dari hal-hal tersebut, kinerja dimaknai sebagai keseluruhan “unjuk kerja” dari seorang karyawan.

Menurut Mahmudi (2005) kinerja merupakan suatu kostruk multi dimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor  yang mempengaruhi tersebut adalah:

  1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
  2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
  3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
  4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
  5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2005)  kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang  sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Menurut Byars (1984, dalam Suharto dan Cahyono, 2005), kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Fuad Mas’ud (2004) kinerja adalah hasil  pencapaian dari usaha yang telah dilakukan yang dapat diukur dengan indikator-indikator tertentu.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi  pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain.

Hal tersebut sejalan dengan Bain  (1982, dalam Mc Nesse-Smith 1996) yang menyatakan kinerja sebagai kontribusi terhadap hasil akhir organisasi dalam kaitannya dengan sumber yang dihabiskan, dan diukur dengan indikator kualitatif dan kuantitatif (Belcher 1987, dalam Mc Nesse-Smith 1996). Penilaian instrumen dilakukan untuk menilai persepsi pekerja akan kinerja diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan item-item seperti output, pencapaian tujuan, pemenuhan deadline, penggunaan supplai, jam kerja dan ijin sakit.

Komitmen Organisasi

 

Keberhasilan pengelolaan organisasi atau perusahaan sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Ketika kita menengok dari keberhasilah suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, pastinya tidak akan lepas dari faktor komitmen yang dimiliki oleh karyawan dalam organisasi atau perusahaan tersebut.Seberapa jauh komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan organisasi itu dalam mencapai tujuannya.

Value yang dimiliki oleh organisasi pasti sangat tergantung dari seberapa besar komitmen karyawan atau bawan tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya di lini organisasi masing-masing. Ketika setiap orang atau karyawan memiliki komitmen dalam organisasi, maka secara tidak langsung tiap karyawan akan memiliki sense of belonging dengan organisasi atau perusahaan, sehingga komitmen dalam menyelesaikan tanggung jawab organisasi menjadi muaranya.

Dalam dunia kerja komitmen karyawan terhadap organisasi sangatlah penting, karena jika para tenaga kerja berkomitmen pada organisasi, mereka mungkin akan lebih produktif, sehingga sampai-sampai beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan da lam iklan lowongan pekerjaan.

Menurut Morrow, Mc Elroy dan Blum (1988) komitmen organisasi terbangun bila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi. Tiga sikap tersebut adalah:

  1. Pemahaman atau penghayatn dari tujuan perusahaan (identification).
  2. Perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan (involvement), pekerjaan adalah menyenangkan.
  3. Perasaan loyal (loyality), perusahaan adalah tempat kerja dan tempat tinggal.

Mathis dan Jackson (2001) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayaan dan peneri maan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut.

Sedangkan Steers dalam (Yuwalliatin, 2006) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang karyawan terhadap organisasinya.

Dari beberapa pandangan beberapa pemikir ilmu manajemen, secara garis besar bahwa komitmen dalam organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat urgen dan perlu di kembangkan dalam iklim organisasi. Setidaknya setiapkaryawan harus bidsa mengidentifikasi apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kemudian seberapa besar tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaan atau lebih tepatnya keterlibatan mereka dalam organisasi. Kemudian setiap karyawan diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan loyal terhadap organisasi tempatnya bekerja.

Dengan demikian komitmen kerja merupakan salah salah satu aspek yang tidak boleh di abaikan oleh semua aktor yang terlibat dalam wilyah organisasi, baik itu dari pimpinan (manajer) hingga lini karyawan bawah sekalipun harus memahami esensi dari komitmen tersebut. Jadi sukses, bertahan atau tidaknya sebuah organisasi di jamin oleh seberapa besar komitmen yang dimiliki oleh para karyawan tersebut, komitmen mereka juga terhadap custemer menjadi faktor yang paling fundamental agar perusahaan mampu survive ditengah medan bisnis yang hyper competitive.

Budaya Organisasi

 

Definisi tunggal terkait budaya organisasi telah terbukti sangat sulit dipahami. Meskipun definisi yang berbeda dari budaya organisasi telah diusulkan dalam literatur, tampaknya ada kesepakatan luas bahwa “Budaya perusahaan” atau “Budaya organisasi” dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang mengikat bersama-sama anggota sebuah organisasi berdasarkan pada pola berbagi nilai-nilai dasar, kepercayaan, dan asumsi dalam suatu organisasi (Smircich, 1983; Duncan, 1989; Schein, 1992; Anthony, 1999, Irlandia dan Hitt, 1999; Detert, 2000; Parry, 2000). Jadi penulis dapat menafsirkan bahwa budaya organisasi setiap organisasi tentu memiliki nilai-nilai dasar atau keyakinan yang dapat mempengaruhi atmosfer organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti dalam hal ini (Hofstede, et.al, 1993) kemauan karyawan untuk mencurahkan kemampuan, mengorganisasikan pekerjaan sendiri, ramah, inisiatif, adanya rasa aman dalam pekerjaan, rasa bangga dan dihargai dll.

Misalnya, Duncan (1989) mendefinisikan budaya sebagai seperangkat nilai-nilai, norma, keyakinan membimbing dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Sementara Anthony (1999) mendefinisikan budaya organisasi, yang terdiri dari nilai-nilai yang tertanam, keyakinan, filosofi, sikap, dan penerapan norma-norma, yang pada dasarnya bermuara, dalam pandangan Schein “bagaimana hal tersebut dilakukan disini.” (Schein, 1992) asumsi dasar merupakan inti dan aspek yang paling penting dari budaya organisasi.

Karena itu ia mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar bersama bahwa kelompok belajar seperti memecahkan permasalahannya adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan, oleh karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Budaya memungkinkan organisasi untuk bertindak atas peluang dan tantangan dengan cara yang koheren, konsisten dan terpadu.

Dengan demikian, pemahaman budaya sangat penting, penting dan penting karena merupakan perekat dalam lini organisasi, yang memegang organisasi bersama-sama sebagai sumber identitas dan kompetensi yang berbeda (Bass, 1998).

Budaya organisasi merupakan faktor  yang paling kritis dalam organisasi. Efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang kuat, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang berbudaya kuat akan memiliki ciri khas tertentu sehingga dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung.

Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, sehingga setiap karyawan perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan.

Budaya organisasi (corporate culture) sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu  keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain. Stoner et.al (1996) menyatakan budaya (culture) merupakan gabungan kompleks dari asumsi, tingkah laku,  cerita, mitos, metafora dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Sedangkan budaya organisasi (organizationa culture) merupakan sejumlah pemahaman penting, seperti norma, sikap, dan keyakinan, yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi (Stoner et al, 1996).

Menurut Schein (2004) budaya ada dalam tiga tingkat, yaitu:

  1. Artifact (Artifacts): hal-hal yang ada bersama untuk menentukan budaya dan mengungkapkan apa sebenarnya budaya itu kepada mereka yang memperhtikan budaya. Artifact termasuk produk, jasa, dan bahkan pola tingkah laku dari anggota sebuah organisasi.
  2. Nilai-nilai yang didukung (Espoused Values): Alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi untuk mendukung  caranya melakukan sesuatu.
  3. Asumsi Dasar (Basic Assumption): Keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi.

Sedangkan Luthans (2006), menyatakan budaya organisasi mempunyai sejumlah karakteristik penting. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Aturan perilaku yang diamati. Ketika anggota organisasi  berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa, istilah, dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara berperilaku.
  2. Norma. Adalah standar perilaku, mencakup pedoman mengenai seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, yang dalam banyak perusahaan menjadi ”jangan melakukan terlalu banyak; jangan terlalu sedikit.”
  3. Nilai dominan. Organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama. Contohnya adalah kualitas produk tinggi, sedikit absen, dan efisiensi tinggi.
  4. Filosofi. Terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai bagaimana karyawan dan atau pelanggan diperlakukan.
  5. Aturan. Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan pencapaian perusahaan. Pendatang baru harus mempelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai anggota kelompok yang berkembang.
  6. Iklim Organisasi. Merupakan keseluruhan ”perasaan” yang disampaikan dengan pengaturan baru yang bersifat fisik, cara peserta berinteraksi, dan cara anggota organisasi berhubungan dengan pelanggan dan individu dari luar.

Hasil penelitian Kotter dan Heskett (1992, dalam Stoner et.al, 1996) menunjukkan  bahwa budaya mempunyai dampak yang kuat, dan semakin besar pada prestasi kerja organisasi. Penelitian ters ebut mempunyai empat kesimpulan, yaitu:

  1. Budaya perusahaan dapat mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.
  2. Budaya perusahaan bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan dalam dekade mendatang.
  3. Budaya perusahaan yang menghambat  prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang adalah tidak jarang;  budaya itu berkembang dengan mudah, bahkan dalam perusahaan yang penuh dengan orang yang bijaksana dan pandai.
  4. Walaupun sulit untuk diubah, budaya perusahaan dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi.

 

Sejarah Terkait Teori Kepemimpinan

Selama 80 tahun terakhir, telah terjadi empat “generasi” teori kepemimpinan: yaitu terkait teori sifat tersebut, teori perilaku, teori contingency, dan, teori transformational (Doyle & Smith, 2001). Kepemimpinan bukanlah model teori terbaru tapi konsep lama namun kurang diteliti dan dicatat selama lebih dari tiga ribu tahun (Owen, 2000). “Tulisan-tulisan zaman dahulu terkait teori kepemimpinan adalah sebagai hal sangat kaya akan pemahaman terkait teori kepemimpinan dan layak sebagai pedoman atau pegangan orang-orang di zaman modern” ( Owen, 2000: 43).

Meskipun ada pandangan atau pemikiran yang berbeda tentang kepemimpinan, masing-masing memberikan pemahaman yang baik dan berkontribusi banyak terhadap teori kepemimpinan saat ini. Sejarah kepemimpinan pada dasarnya mempersiapkan pemimpin untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami esensi kepemimpinan itu sendiri.

Selengkapnya Valdes J. Snipes Bennett (2006) menjelaskan bahwa :

Teori-teori kepemimpinan sering dijelaskan dalam konteks sudut pandang klasik dalam teori organisasi, yang dibagi menjadi dua mazhab, yaitu mazhab ilmiah dan mazhab birokrasi. Kedua mazhab tersebut merupakan sudut pandang formal yang tertua dari ilmu manajemen. Gagasan dasar dari mazhab- mazhab tersebut dikembangkan dalam revolusi industri tahun 1700-an. Selama 1890-1940, teori Manajemen Ilmiah populer dalam organisasi industri sebagian besar.

 

“Frank Gilbreth mempelajari waktu dan gerak untuk membangun cara yang paling efisien untuk melakukan tugas. Lillian Gilbreth dilihat baik kondisi kerja sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selama 1841-1925, Henri Fayol mengembangkan teori komprehensif pertama manajemen” (Valdes J. Snipes Bennett, 2006). Dalam konteks historis setidaknya prinsip-prinsip manajerial ditujukan variabel seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu untuk kepentingan umum, remunerasi personil, dan sentralisasi.

Ketika kita mempelajari sejarah tentang pergerakan di eropa setidaknya perlu melihat peta pemikiran Weber yang banyak mengkritik tentang kebijakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selama periode 1922, Max Weber mengembangkan teori manajemen birokrasi. Fokusnya adalah pada organisasi membagi dalam hirarki, membangun garis yang kuat dari otoritas dan kontrol pemerintah (Valdes J. Snipes Bennett, 2006). Organisasi harus mengembangkan prosedur operasi yang komprehensif dan rinci standar untuk semua tugas-tugas rutin. Dari tahun 1930 sampai sekarang, hubungan masyarakat dan pergerakan muncul. Serikat pekerja dan peraturan pemerintah bereaksi terhadap efek lebih manusiawi dari teori-teori ini. Kemampuan unik dari individu dalam sebuah organisasi menjadi menonjol.

 

Sebuah keyakinan yang perlu kita pahami dan tekankan adalah bahwa organisasi akan makmur jika pekerjanya makmur juga. Ilmu perilaku memainkan peran yang kuat dalam memahami kebutuhan pekerja, kebutuhan organisasi, dan bagaimana para pekerja bisa lebih sesuai, selaras, sehingga memperbaiki organisasi. Teori dari mazhab- mazhab tersebut selalu bersinggungan dengan isu-isu perilaku yang ditujukan melalui pandangan bagaimana para pemimpin harus memberikan perintah, hirarki kebutuhan individu, asumsi manajerial tentang karyawan dan self-fulfilling yang mereka buat, kelompok-berpikir (kelompok diskusi), dan memahami persoalan terkait konflik antar kelompok. Tokoh-tokoh dari madzhab ini adalah Abraham Maslow dengan teori hirarki kebutuhan, dan “Human Side of Enterprise,” dan McGregor dengan teori X dan teori Y.

Teori kepemimpinan detik ini, masih sama dengan era klasik, karena teori kepemimpinan masih konsen dengan masalah-masalah yang sama. Namun teori mereka telah dipengaruhi oleh dan mendapatkan banyak manfaat dari kemajuan dalam teori organisasi sejak Perang Dunia II. Pada mulanya teori kepemimpinan dianalisis dari berbagai fenomena dan perspektif terkait pemimpin yang terkenal dalam sejarah Amerika dan di seluruh dunia, berharap untuk menemukan ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti kecerdasan dan dominasi, para pemimpin memiliki kesamaan.

 

Pendekatan perilaku berfokus pada perilaku diamati adalah yang membuat seorang pemimpin yang efektif. “Managerial Grid” dikembangkan untuk meneliti berbagai jenis perilaku kepemimpinan. Ini perilaku kepemimpinan akan terlihat lagi, sering dengan nama yang berbeda, dalam banyak teori-teori kepemimpinan lainnya. “Fred Fiedler percaya efektivitas kepemimpinan tergantung pada kepribadian pemimpin dan situasi” (Valdes J. Snipes Bennett, 2006). Pemimpin tertentu efektif dalam satu situasi, tetapi tidak pada orang lain. Teori Jalur Tujuan memiliki perspektif kontingensi tetapi berbeda dari teori kontingen Fiedler dalam fokusnya. Tujuan Jalur Teori titik fokus adalah pada perilaku situasi dan pemimpin daripada ciri kepribadian pemimpin.

Teori perilaku lainnya mengandaikan bahwa orang dapat dilatih untuk menjadi pemimpin. Namun peneliti lain bergeser fokus dari pemimpin untuk kepemimpinan, yang menjadi cara yang dominan dari pendekatan kepemimpinan dalam organisasi (Doyle & Smith, 2001). Selama dua dekade terakhir, telah ada beberapa kesepakatan pemahaman antara kalangan cendekiawan atau pemikir mengenai sebuah genre baru dari teori kepemimpinan yaitu, teori kepemimpinan alternatif yang disebut juga sebagai transformasional, karismatik, dan kepemimpinan visioner (Dvir et.al, 2002).

Penelitian tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional dikembangkan oleh Burns (1978) dan selanjutnya disempurnakan oleh Bass (1985) (Dvir et al., 2002). Fokus penelitian kepemimpinan bergeser dari model tradisional atau transaksional kepemimpinan semua memiliki karisma sebagai konsep sentral (Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999).

Seorang pemimpin kharismatik pameran kepercayaan diri, dominasi, rasa tujuan, dan kemampuan untuk mengartikulasikan tujuan (Weber, 1924/1947). Seorang pemimpin kharismatik juga dianggap sebagai orang yang luar biasa dan sangat terhormat (Bass, 1990). Raelin (2003) mengatakan, “oleh definiti on, karismatik bergoyang orang dan membentuk masa depan dengan kehadiran semata-mata mereka dan kepribadian.” Dia juga menyatakan “karisma adalah proses sosial” Raelin (2003: 46).

Pillai (1995) menyatakan, “Stres yang dihasilkan dari krisis kepemimpinan menyebabkan orang untuk afiliasi dengan orang lain dan mencari pemimpin yang kuat [. . . ] krisis pemimpin memberikan kesempatan untuk berani mengambil tujuan atau tindakan, yang ditafsirkan oleh para bawahan atau pengikut yang terkait dengan penialaian karismatik seorang pemimpin dan harapannya dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk mengikuti “(Pillai (1995: 332). Pemimpin karismatik juga cenderung muncul dari budaya kolektif atau fleksibel (organik) dan bukan dalam organisasi yang bersifat hierarkis dan kaku (Popper & Zakkai, 1994).

Ada lagi kerugian untuk kepemimpinan karismatik sesuai dengan pandangan Rakesh Khurana yang mengatakan bahwa kepemimpinan kharismatik. “Ia memainkan pada kelemahan orang. Menawarkan orang cara melarikan diri tanggung jawab mereka dan beban harus membuat keputusan “(seperti dikutip di Gary, 2002). Dan yang kedua Pluzhenskaya menyatakan bahwa “para pemimpin karismatik memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu (atau kombinasinya), dan menampilkan pola-pola perilaku yang unik” (seperti mengutip di Northouse, 2001). Pemimpin karismatik adalah model peran yang kuat dan “mengkomunikasikan harapan tinggi untuk pengikut dan menunjukkan kepercayaan pada kemampuan pengikut ‘untuk memenuhi harapan” (Northouse, 2001).

Ada perbedaan dalam kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Mumford dan Van Doom (2001) menjelaskan bagaimana gaya integratif pemimpin transformasional bertentangan dengan gaya kepemimpinan karakteristik visi khas dari pemimpin karismatik (hal. 2).

Peran seoarang manajer atau pimpinan memang sangat besar, ketika suatu organisasi atau perusahaan berhasil mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya pasti tidak lepas dari peran seorang manajer atau pimpinan dan perusahaan atau oraganisasi sangatlah bergantung pada seorang pemimpin atau manajer dalam organisasinya. Apabila manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat mencapai sasarannya. Sebab itu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mumford dan Van Doom (2001), kepemimpinan yang luar biasa tidak selalu melibatkan karisma tetapi harus didasarkan pada fungsi nasional, pendekatan terpusat pada masalah, yang disebut sebagai strategi kepemimpinan pragmatis. Menggunakan Benjamin Franklin sebagai contoh, Mumford dan Van Doom (2001) juga berpendapat bahwa pemimpin pragmatis latihan pengaruh dengan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan solusi untuk masalah sosial yang signifikan, bagaimana kebijakan bekerja melalui elit dalam memberikan solusi, menciptakan struktur untuk mendukung implementasi solusi’, dan menunjukkan kelayakan dari solusi yang diberikan oleh seorang pemimpin (hal. 1).

Jim Collins, seorang peneliti yang mempelajari manajemen perusahaan yang memiliki kinerja yang unggul lasti ng setidaknya 15 tahun, menyatakan, “Yang paling baik dalam pemimpin besar adalah pragmatis fokus untuk mereka pada apa yang terbaik untuk perusahaan mereka dalam jangka panjang … mereka mengerti bahwa Anda membangun kebesaran dengan meletakkan fondasi, bangunan itu bata demi bata “(Gary, 2002).

Mumford dan Van Doom (2001) mengidentifikasi beberapa implikasi dari pemimpin pragmatis. Banding pemimpin pragmatis ‘adalah untuk utilitas sosial, daripada visi sosial utama yang terkandung dalam pemimpin, dan karena ini, pengikut akan memiliki investasi yang kurang dalam pemimpin sebagai pribadi atau sebagai sumber ekspresi identitas (hal. 3). Dibandingkan dengan pemimpin karismatik, para pemimpin pragmatis cenderung menyebabkan reaksi yang efektif yang kuat, yang dijelaskan oleh investasi emosional yang terbatas terkait dengan kedua hasil berharga dan merugikan (hal. 2).

Mumford dan Van Doom (2001) mengidentifikasi beberapa implikasi dari pemimpin pragmatis. Pemimpin pragmatis ‘adalah bagaimana seorang pemimpin untuk tertarik terhadap utilitas sosial, daripada visi sosial utama yang terkandung dalam diri pemimpin itu sendiri, dan karena iti, pengikut atau bawahan akan memiliki penilaian yang kurang dalam diri pemimpin sebagai pribadi atau sebagai sumber ekspresi identitas (hal. 3). Dibandingkan dengan pemimpin karismatik, para pemimpin pragmatis cenderung menyebabkan reaksi yang efektif yang kuat, yang dijelaskan oleh investasi emosional yang terbatas terkait dengan kedua hasil berharga dan merugikan (hal. 2).

Gaya Kepemimpinan

 

 

Gaya Kepemimpinan memang merupakan tugas sangat berat bagi setiap organisasi untuk menentukan kualitas kepemimpinan untuk setiap pemimpin ataupun manajer dalam sebuah organisasi terutama untuk pemimpin masa depan. Hari ini masyarakat sangat membutuhkan kualitas kepemimpinan yang diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk waktu berikutnya dalam mencapai eksistensi nilai-nilai serta tatanan masyarakat.

Apakah pemimpin itu lahir secara alami? dan apakah pemimpin itu diciptakan? Pertanyaan tersebut telah menjadi perdebatan selama beberapa tahun. Hilarie Owen (2000), penulis buku In Search of Leaders mengungkapkan bahwa kepemimpinan sangat potensial atau dapat dimiliki oleh semua orang.  Gardner (1995) menulis “penampung bakat manusia yang tidak terpakai dan energi sangat luas dan di antara kemampuan yang belum dimanfaatkan adalah karunia karakteristik kepemimpinan”.

Individu dapat lahir dengan hadiah kepemimpinan, atau kepemimpinan dapat dipelajari melalui pengalaman. Apapun yang mungkin terjadi, karunia-karunia ini harus muncul ke permukaan dan harus dibentuk. Seorang pemimpin bisa saja di konstruksi melalui proses pengalaman atau pembelajaran, ataupun pembentukan karakter seorang pemimpin, baik itu melalui sekolah, ataupun berbagai macam ruang-ruang yang dapat membentuk bakat dan karakterstik seorang pemimpin. Tetapi di sisi lain seorang pemimpin juga bisa juga merupakan sebuah karunia yang telah diberikan oleh tuhan sejak manusia lahir.

Banyak para teoris atau pemikir setuju terkait dengan perbedaan diantara manajemen dan kepemimpinan. Karakteristik-karakteristik, perilaku-perilaku, dan kompetensi-kompetensi dapat dibuat oelh seorang pemimpin berbeda dengan manajemen yang merupakan proses mekanis yang berasal dari pola dan konsep yang dikonstruksi atau dibentuk melalui kerja manajemen.

Namun perbedaan keduanya baik itu antara kepemimpinan dan manajemen ini sangat penting dimengerti atau dipahami bagi keberhasilan suatu organisasi. Dalam mengenali perbedaan dari keduanya, orang mungkin dipersiapkan untuk melakukan keduanya, memungkinkan untuk klarifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin dan atau untuk mengelola. Individu dapat dilatih untuk menjadi seorang manajer dan seorang pemimpin. Menurut Kotter (2001), kepemimpinan dan manajemen adalah dua sistem yang unik dan saling melengkapi aktivitas atau tindakan suatu organisasi, masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan karakteristik-karakteristik yang berbeda.

Kepemimpinan, selama bertahun-tahun, telah didefinisikan dalam banyak cara pandang. Teori kepemimpinan telah diperdebatkan melalui berbagai model dan filosofi kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya memecahkan masalah yang kompleks, tetapi tentang menciptakan suatu lingkungan di mana individu dapat menemukan solusinya sendiri terkait problem yang mereka hadapi dalam wilayah sosial atau organisasi.

Munroe (1993 :30) mendefinisikan kepemimpinan sebagai “kapasitas untuk mempengaruhi, menginspirasi, mendemonstrasikan, mengatur, mendorong, memotivasi, membujuk, bergerak, memobilisasi, dan mengembangkan orang lain untuk mengupayakan tujuan bersama atau tujuan dengan tetap mempertahankan komitmen, momentum, kepercayaan diri dan keberanian”. Definisi ini menguatkan atau memantapkan banyak orang untuk mengambil kepemilikan atau yang ia miliki dan tanggung jawab bagaimana hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan fungsi dan pengembangan dalam organisasi. Faktor yang paling penting adalah menciptakan suatu lingkungan dimana karyawan merasa termotivasi dan didorong untuk mencari solusi problem-problem mereka sendiri. Kepemimpinan menimbulkan perilaku yang sangat berenergi yang penting untuk mengatasi hambatan yang tak terelakkan untuk melakukan perubahan (Kotter, 2001).

Valdes J. Snipes Bennett (2006) mengungkapkan bahwa:

Pemimpin yang baik adalah personal yang selalu memotivasi orang-orang ataupun bawahannya dengan melibatkan mereka dalam visi organisasi dan menekankan nilai terhadap audiens yang dilayani. Pemimpin juga mendukung upaya karyawan untuk mewujudkan visi tersebut dengan menyediakan model pelatihan, umpan balik, dan peran, memungkinkan orang untuk usaha secara profesional dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pemimpin memperhatikan dan menghargai keberhasilan, yang memberikan rasa kebanggaan dan prestasi.

 

Motivasi yang diberikan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya merupakan sebuah agenda yang harus menjadi prioritas utama seorang pemimpin atau atasan. Secara tidak langsung bawahan akan termotivasi melalui apa yang telah dilakukan, diarahkan atau diperintahkan oleh seorang atasan atau pemimpin, dan harapannya adalah seluruh jajaran yang terlibat di wilayah manajemen organisasi memahami bagaimana visi organisasi menjadi tonggak untuk mencapai keunggulan kompetitive. Visi perusahaan atau organisasi yang menekankan nilai-nilai terhadap audience atau customer merupakan sebuah tugas ataupun tanggung jawab dari semua lini organisasi.

Dengan memberikan umpan balik dalam bentuk tindakan yang selalu memberikan ruang-ruang karyawan atau bawahan untuk menyamapikan ide, gagasan ataupun keluhan merupakan sebuah kerja atau tindakan progresif seorang pemimpin. Selain itu juga seorang pemimpin hendakanya selalu memberikan model pelatihan baik berupa workshop ataupun pola pelatihan lainnya pasti akan bermuara pada maksimalisasi kualitas dan kinerja seorang karyawan terhadap organisasi tempat dimana ia bernaung.

Kepemimpinan adalah tentang berhubungan dengan perubahan dalam masyarakat kompetitif. Untuk bertahan hidup dan bersaing secara efektif dalam iklim usaha, perubahan besar harus dilakukan (Kotter, 2001). Ketika perubahan terjadi dalam organisasi, kepemimpinan yang lebih diperlukan hanya untuk bertahan hidup. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah untuk menghasilkan perubahan, dan bagian mendasar dari kepemimpinan menentukan arah perubahan itu.

Valdes J. Snipes Bennett (2006) menambahkan bahwa:

Kepemimpinan dapat disalahpahami dan dapat memunculkan berbagai gagasan dan falsafah. Beberapa pandangan mengatakan bahwa pemimpin tidak harus memimpin. Namun falsafah lainnya menunjukkan bahwa siapa saja yang memimpin harus bersedia untuk membuka jalan, harus bersedia untuk menjelajah ke wilayah yang sebelumnya tidak pernah dieksplorasi, dan harus bersedia untuk memikul tanggung jawab untuk menetapkan arah dalam cara yang dapat diandalkan dan dipercaya.

 

Seorang pemimpin dapat menjadi seorang manajer, tetapi manajer belum tentu seorang pemimpin. Menurut Kotter (1990), manajer harus tahu bagaimana memimpin serta mengelola. Organisasi mungkin menghadapi ancaman kepunahan jika kepemimpinan dan manajemen tidak diberi prioritas utama. Definisi manajemen adalah proses menetapkan dan mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan (leading), dan melakukan proses pengendalian. Meskipun memimpin sebuah organisasi adalah bagian utama dari Pekerjaan manajer, manajer juga harus merencanakan, mengatur, dan melakukan proses kontroling.

Kepemimpinan berkaitan dengan aspek-aspek interpersonal yang ada dalam organisasi dan merupakan pekerjaan manajer. Aspek interpersonal meliputi perubahan, inspirasi, motivasi, dan pengaruh. Sebaliknya, manajemen berkaitan dengan aspek administrasi melaksanakan tujuan organisasi dan menjaga keseimbangan dalam organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (Allen, 1998).

Memahami perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan memang sangat penting. Sebuah transformasi yang sukses adalah manakala kesuksesan yang diperoleh dari kepemimpinan 70 sampai 90% dan hanya 10 sampai 30% dari manajemen (Kotter, 1996). Manajemen didefinisikan sebagai “serangkaian proses yang dapat menjaga sistem yang rumit dari manusia dan teknologi berjalan lancar” (hal. 25).

Proses ini meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, staffing, pengendalian, dan pemecahan masalah. Di sisi lain kepemimpinan adalah, merupakan “serangkaian proses yang menciptakan organisasi di tempat pertama atau menyesuaikan mereka untuk situasi berubah secara signifikan” (Robbin 2006: 25). Jadi karena itu kepemimpinan mencirikan apa masa depan harus terlihat seperti dan meluruskan dan menginspirasi orang untuk mengikuti melalui dengan tujuan untuk terlepas dari apa yang akan menghalanginya.

Meskipun organisasi berfokus terutama pada manajemen, kepemimpinan menghasilkan perubahan ke tingkat yang dramatis dan memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan sangat bermanfaat (Kotter, 1996). Perubahan ke arah yang lebih baik merupakan sebuah harga mati dari dari seorang pemimpin, langkah untuk perubahan tidak hanya sebatas slogan, simbol atau jargon-jargon saja, tetapi harus termanifestasi melalui tindakan yang kongkrit dan strategis pada tataran organisasi.

Mengelola perubahan adalah hal penting tetapi tanpa manajemen yang berpengalaman, proses transformasi bisa keluar atau lepas dari kendali. Tapi bagi sebagian besar organisasi, tantangan yang jauh lebih besar adalah tantangan berasal dari personal yang memimpin perubahan. Kepemimpinan hanya dapat dilihat melalui berbagai macam atau banyak penyebab aktivitas perusahaan. Kepemimpinan hanya dapat memotivasi tindakan yang diperlukan untuk mengubah perilaku dengan cara apapun yang cukup. Kepemimpinan mungkin hanya mendapatkan atau mencapai perubahan untuk tetap dengan penahan dalam budaya yang sangat baik dan dinamis dari sebuah organisasi (Kotter, 1999: 30). Kepemimpinan adalah kekuatan pendorong di balik transformasi organisasi apapun.

Pandangan Kotter tentang pemimpin dan kepemimpinan adalah:

  1. Pemimpin yang baik akan selalu menggunakan visi inklusif, diartikulasikan dengan semangat bukan analitis, visi yang baik dan menarik pada nilai-nilai inti dalam kelompok, yang lebih menekankan pada cinta daripada kebencian.
  2. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana membangun arah, mengembangkan visi masa depan, seringkali masa depan yang jauh kedepan dan jangka panjang, serta menetapkan strategi untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi itu sendiri.
  3. Kepemimpinan adalah tentang menyelaraskan orang-orang yang terlibat didalam organisasi atau perusahaan, untuk berkomunikasi dua arah dengan kata-kata dan perbuatan kepada semua, yang mungkin memerlukan kerjasama, mempengaruhi pembentukan tim dan koalisi yang memahami visi dan menerima peran mereka dalam pelaksanaan Strategi.
  4. Kepemimpinan adalah tentang memotivasi, memberi inspirasi, dan energi pada masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mengatasi hambatan politik, birokrasi dan sumber daya utama untuk mengubah dengan memenuhi dasar tetapi terpenuhi kebutuhan.
  5. Kepemimpinan menghasilkan perubahan, seringkali perubahan dramatis, dan dapat menghasilkan sangat berguna perubahan seperti produk baru yang pelanggan inginkan, pendekatan baru untuk tenaga kerja hubungan yang membantu membuat perusahaan lebih kompetitif (Kotter, 1996, 1997, 1999).

Kepemimpinan dari atas adalah penting, tetapi tidak memadai untuk jenis perubahan yang diperlukan untuk hari ini. Sebuah tim berkomitmen pemimpin dan manajer memandu usaha, namun sejumlah besar orang pada suatu waktu perlu memainkan peran kepemimpinan di departemen mereka. Artinya perubahan atau perbaikan tidak hanya merupakan tanggung jawab seorang pemimpin, akan tetapi perubahan harus dilakukan oleh setiap individu atau personal yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan tersebut.

 

Menurut Gunn (1999), kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan dipahami secara langsung, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membuat orang merasa tenang dan percaya diri, bertindak dengan akal sehat, diananugerahi kemampuan, dan memiliki kecerdasan yang mendalam. Orang-orang akan tahu kepemimpinan ketika mereka melihatnya karena ada semangat pribadi untuk mengendalikan organisasi yang dipemimpin, untuk mewujudkan visi dan kekuatan yang dimiliki untuk serta upaya untuk konsisten memberlakukan semua itu (Gandz, 2000).

Robbin (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pen capaian sasaran. Kepemimpinan menurut Siagian (2002) adalah kemampuan seseoran g untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pr ibadi hal itu mungkin tidak disenangi.

Sedangkan Yukl (2001) mengatakan ke pemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memaha mi dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam memelihara komitmen organisasi, peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan dan kepemimpinan yang efektif  menjadi syarat utama.

Kepemimpinan yang efektif dapat membantu organisasi unt uk bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa datang (Katz dan Khan, 1978;. Koh et.al, 1995; Mowday et.al, 1982, dalam Sovyia Desianty, 2005).

Selain itu Gibson et.al (2006) mengatakan bahwa kepemimpinan  (leadership) merupakan suatu usaha menggunakan pengaruh untuk memotivasi individu dalam mencapai beberapa tujuan. Dalam menjalankan tugas pemimpin memiliki tiga pola dasar gaya kepemimpinan yaitu yang  mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama, dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai  (Veithzal Rivai, 2004).

Menurut Veithzal Rivai (2004) gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik ya ng tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, ketrampilan, sifat, dan sikap  yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepeimpinan menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap  kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Flippo (1994) berpendapat gaya kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu pola perilaku yang dirancang untuk memadukan kepentingan-kepentingan organisasi dan personalia guna mengejar beberapa sasaran. Sedangkan Miftah Thoha (1983) menyatakan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh  seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang  lain seperti yang ia lihat. Sehingga menyelaraskan persepsi diantara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi  menjadi amat penting kedudukannya.

Dalam teori jalur tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh Robert House (1971, dalam Kreitner dan Kinicki, 2005) menyatakan bahwa pemimpin mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi bawahannya agar percaya bahwa hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha yang serius. Kepemimpinan yang berlaku secara universal menghasilkan tingkat kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi.

Dalam situasi yang berbeda mensyaratkan gaya kepemimpinan  yaitu karakteristik  personal dan kekuatan lingkungan. Teori ini juga menggambarkan bagaimana persepsi harapan dipengaruhi oleh hubungan kontijensi diantara  empat gaya kepemimpinan dan berbagai sikap dan perilaku karyawan.

Perilaku pemimpin memberikan motivasi sampai tingkat (1) mengurangi halangan jalan yang mengganggu pencapaian tujuan, (2) memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan oleh para karyawan, dan (3) mengaitkan penghargaan yang berarti terhadap pencapai an tujuan.

Selain itu House dalam (Robbin 2006) percaya bahwa pemimpin dapat menunjukkan lebih dari satu gaya kepemimpinan, dan mengidentifikasikan empat gaya kepemimpinan, yaitu antara lain:

  1. Kepemimpinan yang mengarahkan/pengasuh (direktif). Memberikan panduan kepada para karyawan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, menjadwalkan pekerjaan, dan mempertahankan standar kerja.
  2. Kepemimpinan yang mendukung (supportive). Menunjukkan  kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para karyawan, sikap ramah dan dapat didekati, serta meperlakukan para karyawan sebagai orang yang setara dengan dirinya.
  3. Kepemimpinan partisipatif.  Berkonsultasi dengan karyawan dan secara serius mempertimbangkan gagasan mereka pada saat mengambil keputusan.
  4. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian (prestasi). Mendorong para karyawan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka dengan menetapkan tujuan yang menantang, menekankan pada kesempurnaan, dan memperlihatkan kepercayaan diri atas kemampuan karyawan.

Dengan mempergunakan salah satu dari empat gaya di atas, pemimpin berusaha mempengaruhi persepsi bawa hannya dan memotivasinya, dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja, dan pelaksanaan kerja yang efektif.

Gambar 2.1

Proses Kepemimpinan Jalur Tujuan

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan penelitian Iowa University yang dilakukan oleh Ronald Lippit, Talph K, White, dibawah bimbingan Kurt Lewin pada tahun 1930-an (dalam Luthans, 2006) menghasilkan tiga gaya kepemimpinan, yaitu:

  1. Otokratis (Autocratic). Pemimpin memegang kekuasaan secara penuh, kekuasaanya bersifat sentralistik, menekankan kekuasaan jabatan, dilaksanakan dengan paksaan serta me megang sistem pemberian hadiah dan hukuman.
  2. Bebas kendali (Laissez faire). Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk melakukan apa  saja. Peran aktif dilakukan oleh anggota organisasi yang bebas memilih cara bekerja.

 

  1. Demokratis (Democratic). Pemimpin yang mendelegasikan wewenang pada bawahan, mendorong partisipasi bawahan, menekankan kemampuan bawahan dalam menyelesaikan tugasnya, dan  memperoleh penghargaan melalui kekuasaan pengaruh, bukan jabatan.

W.J Reddin (1967) seorang profesor dan konsultan dari kanada memperkenalkan tiga dimensi kepemimpinan. Dimana selain efektivitas Reddin juga melihat gaya kepemimpinan selalu dipulangkan pada dua hal mendasar, yakni hubungan pemimpin dengan  tugas dan hubugan kerja. Model yang dibangunnya adalah gaya kepemimpinan yang cocok  dan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya.

Gambar 2.2

Tiga Dimensi Kepemimpinan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut, kotak di tengah merupakan gaya dasar kepemimpinan seoarang manajer, seterusnya bisa ditarik ke atas dan ke bawah, menjadi gaya yang efektif dan tidak efektif.

Empat gaya yang efektif adalah:

  1. Eksekutif (Executive). Banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubugan kerja. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini disebut sebagai motivator yang baik, mau menetapkan standar kerja yang tinggi, mengenal perbedaan diantara  individu, dan kerja sama tim.
  2. Pengembang (Developer).  Memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja, dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini mempunyai kepercayaan yang implisit terhadap anggota organisasi, dan sangat perhatian terhadap pengembangan mereka sebagai seorang individu.
  3. Otokratis yang baik hati (Benevolent outocrat). Memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas, dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini mengetahui secara tepat apa yang ia inginkan dan  bagaimana memperoleh yang diinginan tersebut tanpa menyebabkan ketidakseganan dipihak lain.

 

 

  1. Birokrat (Bureaucrat). Memberikan perhatian yang minimum terhadap tugas maupun hubungan kerja. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini sangat tertarik pada peraturan-pera turan dan menginginkan memeliharanya, serta melakukan kontrol  situasi secara teliti.

Empat gaya yang tidak efektif adalah:

  1. Kompromi (Compromiser). Memberikan perhatian yang besar pada tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan pada kompromi. Pemimpin yang menggunakan gaya ini merupakan pembuat keputusan yang jelek, banyak tekanan  yang mempengaruhinya.
  2. Missionari (Missionary). Memberikan perhatian yang maksimum pada orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian yang minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak se suai. Pemimpin yang menggunakan gaya ini hanya menilai keharmonisan seba gai suatu tujuan dalam dirinya.
  3. Otokrat (Autocrat). Memberikan perhatian yang maksimum pada tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Pemimpin yang menggunakan gaya ini tidak mempunyai kepercayaan pada orang lain, tidak menyenangkan, dan hanya  tertarik pada jenis pekerjaan yang segera selesai.
  4. Lari dari tugas (Deserter). Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian pada tugas maupun hubungan kerja. Dalam  situasi tertentu  gaya ini tidak begitu terpuji, karena pemimpin seperti ini pasif, tidak mau ikut campur tangan secara aktif dan positif.

Definisi Operasional Status Pendidikan

Definisi Operasional Dimensi Indikator Pengukuran
Status pendidikan adalah pengetahuan umum seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya   Jenjang pendidikan formal yang terakhir ditempuh dan pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya Pengukuran dilakukan menggunakan skala nominal

Definisi Operasional Kompensasi

Definisi Operasional Dimensi Indikator Pengukuran
Kompensasi adalah imbalan yang wajib diberikan organisasi kepada karyawan atas kontribusi mereka kepada perusahaan, dan dalam pembayaran mesti sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut serta sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (1) Kompensasi langsung

 

 

(2) Kompensasi Tidak Langsung

·    Gaji,

·    Tunjangan

·    Insentif

 

·    benefit

·    services

Pengukuran dilakukan menggunakan 5 skala pengukuran likert

Definisi Operasional Senioritas

Definisi Operasional Dimensi Indikator Pengukuran
Senioritas adalah lama masa kerja yang diakui oleh perusahaan baik pada jabatan yang bersangkutan maupun dalam organisasi secara keseluruhan.   Lama masa kerja Pengukuran dilakukan menggunakan skala nominal

Definisi Operasional Produktivitas Karyawan

Definisi Operasional Dimensi Indikator Pengukuran
Produktivitas Karyawan adalah produktivitas tenaga kerja merupakan pengukuran perbandingan antara satuan masukan yang diberikan oleh tenaga kerja dan satuan keluaran yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut (1)  Tujuan pengukuran kemanjuran (efficacy)

 

(2)  Tujuan pengukuran efektifitas

 

(3)  Tujuan pengukuran efisiensi

·    Keseuaian Pendidikan

·    Keseuaian keterampila

·    Keseuaian pengalaman

 

 

·    pelaksanaan prosedur

·    Prioritas kegiatan

·    Standar pelayanan

 

·    tanggapan cepat

·    cepat dan teliti

·    peenghematan

Pengukuran dilakukan menggunakan 5 skala pengukuran likert

Pengaruh pendidikan terhadap produktivitas

Menurut Ranu Pandojo dan Husnan (2006) pendidikan adalah suatu  kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan atau penelitian untuk masa datang. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi pula untuk mendukung produktivitas kerjanya.

Penelitian mengenai pengaruh pendidikan terhadap produktivitas pegawai pernah dilakukan oleh Roza (2009) dan Semmaila (2008) yang menyatakan bahwa perbedaan produktivitas dipengaruhi pendidikan. Pendidikan dipergunakan untuk mempersiapkan karyawan dalam memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam suatu organisasi.

Pengaruh senioritas terhadap produktivitas

Senioritas menurut Wahyudi (2007) diartikan sebagai lamanya masa kerja seseorang yang diakui organisasi, baik pada jabatan yang bersangkutan maupun dalam organisasi secara keseluruhan. Dalam senioritas tercermin pula pengertian usia serta pengalaman kerja seseorang. Seorang pegawai yang berpengalaman cenderung untuk memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurang berpengalaman.

Penelitian mengenai pengaruh senioritas terhadap produktivitas pegawai pernah dilakukan oleh Semmaila (2008) yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja  karyawan adalah pengalaman. Sementara itu penelitian Naoki (2011), menunjukkan bahwa semakin tua rata-rata usia karyawan dalam perusahaan, maka semakin tinggi produktivitasnya serta semakin lama rata-rata masa kerja karyawan dalam perusahaan, maka semakin tinggi produktivitasnya.

Pengaruh kompensasi terhadap produktivitas

Menurut Wibowo (2012) kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada manajer atau pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Dengan adanya kompensasi manajer akan cenderung merasa dihargai. Penghargaan tersebut akan mendorong seseorang semakin produktif dalam bekerja.

Penelitian mengenai pengaruh kompensasi terhadap produktivitas pegawai pernah dilakukan oleh Wibisono (2012) menunjukkan bahwa Pengaruh dominan kompensasi untuk Produktivitas Kerja  adalah pada faktor kompensasi. Penelitian lain oleh Kembuan (2012) menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi akan meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

Pengertian dan Indikator Status Pendidikan

Menurut Ranu Pandojo dan Husnan (2006) pendidikan adalah suatu  kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan atau penelitian untuk masa datang. Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Soemanto dan Soetopo (2011) menyebutkan bahwa pendidikan adalah daya upaya yang memajukan timbulnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan tumbuhnya anak untuk menjamin anak didik selaras dengan dunianya.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 14 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Adapun tiga (3) tingkat pendidikan itu adalah sebagai berikut:

  1. Pendidikan dasar.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

  1. Pendidikan menengah.

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

 

  1. Pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi alam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi alam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

Berdasarkan uraian pengertian di atas maka pendidikan adalah pengetahuan umum seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya. Dalam penelitian ini maka pengukuran pendidikan dilakukan dengan skala terbuka yaitu mengisi jenjang pendidikan yang terakhir ditempuh serta pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya.

Pengertian dan Pengukuran Senioritas

Senioritas menurut Wahyudi (2007) diartikan sebagai lamanya masa kerja seseorang yang diakui organisasi, baik pada jabatan yang bersangkutan maupun dalam organisasi secara keseluruhan. Dalam senioritas tercermin pula pengertian usia serta pengalaman kerja seseorang. Sedangkan Nitisemito (2009) mengartikan senioritas sebagai lamanya masa kerja seseorang yang diakui prestasi baik pada jabatan yang bersangkutan maupun dalam instansi keseluruhan.

Senioritas juga diartikan sebagai lama masa kerja yang diakui perusahaan, baik pada jabatan yang bersangkutan dalam perusahaan secara keseluruhan. System ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan atas kesetiaan dan dedikasinya pada perusahaan (Rianto, 2000).

Jenis Kompensasi

Menurut Panggabean dalam tulisan Edy Sutrisno (2009), kompensasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. Kompensasi langsung (Financial) adalah kompensasi yang langsung dirasakan oleh penerimanya, yakni berupa gaji, tunjangan, dan insentif merupakan hak karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayarnya.
  1. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.
  2. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya, karena karyawannya tersebut dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan.
  3. Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu, karena keberhasilan prestasinya di atas standar atau mencapai target.
    1. Kompensasi Tidak Langsung (Non financial) adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan, yakni benefit dan services (tunjangan pelayanan). Benefit dan services adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti uang pensiun, olah raga dan darma wisata (family gathering).

Menurut Eka dan Subowo (2005), indikator – indikator untuk mengukur kompensasi finansial adalah :

  1. Gaji
  2. Insentif
  3. Tunjangan transportasi
  4. Tunjangan kesehatan
  5. Tunjangan keluarga

Dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran yang didasarkan pada jenis-jenis kompensasi yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno yaitu (1) Kompensasi langsung terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Insentif  (2) Kompensasi Tidak Langsung terdiri dari benefit dan services

 

Pengertian Kompensasi

Menurut Singodimedjo dalam tulisan Edy Sutrisno (2009), kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Kompensasi menurut Tohardi dalam tulisan Edy Sutrisno (2009), bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan, penghitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan (worth) dan keadilan (equity).

Menurut Budiar (2004) Kompensasi dapat diartikan sebagai seperangkat bentuk imbalan (berupa materi atau non-materi) yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, sebagai balas jasa atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam kompensasi tampak adanya pertukaran, dimana seseorang memberikan kemampuannya pada organisasi dan organisasi memberinya imbalan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan dengan bantuan karyawan.

Menurut Wibowo (2012) kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada manajer atau pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Dengan adanya kompensasi manajer akan cenderung merasa dihargai kinerjanya. Menurut Hasibuan (2007) kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan

Pengukuran Produktivitas Karyawan

Pengukuran produktivitas menurut Sinungan (2003), dalam arti perbandingan dapat dibedakan dalam tiga jenis antara lain :

  1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.
  2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi,proses) dengan lainnya. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian relatif.
  3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan ini merupakan hal yang terbaik sebagai pemusatan sasaran/tujuan

 

Hanson dalam Swansburg dan Swansburg (2002), menyatakan bahwa produktivitas dapat diukur dengan menghitung jumlah jam kerja perawat atau karyawan pada pasien per hari. Model lain menurut Curtin Swansburg  dan Swansburg (2002), bahwa produktivitas dalam keperawatan  dihubungkan dengan penerapan ilmu pengetahuan. Produktivitas  professional dapat diukur dari kemanjuran (efficacy), efektifitas dan  efisiensi dalam menerapkan pengetahuannya. Curtin menunjukkan  bahwa proses ini dapat diukur secara obyektif, sebagai berikut:

  1. Tujuan pengukuran kemanjuran (efficacy); masa pendidikan formal, penghargaan akademis, keterangan melanjutkan pendidikan ketrampilan serta pengalaman.
  2. Tujuan pengukuran efektifitas; menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan prosedur, ketepatan memprioritaskan kegiatan, penampilan kerja secara profesional dan sesuai dengan standar, memberikan informasi yang jelas dan tepat pada orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain.
  3. Tujuan pengukuran efisiensi; sikap yang cepat tanggap, kehadiran, tahan uji, ketelitian, dapat beradaptasi dan secara ekonomis dapat melakukan penghematan

Pengukuran produktivitas karyawan rumah sakit didasarkan pada pernyataan Curtin yang membagi dimensi pengukuran tersebut menjadi (1) Tujuan pengukuran kemanjuran (efficacy) (2) Tujuan pengukuran efektifitas dan (3) Tujuan pengukuran efisiensi

Pengertian Produktivitas Karyawan  

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang atau jasa) dengan masukan sebenarnya. Misalnya saja produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif diartikan sebagai suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan atau output input . Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam kerja orang (Muchdarsyah, 2002)

Ravianto (dalam Rini dan Widiana, 2011), bahwa produktivitas mengandung sebuah pengertian  perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja  persatuan waktu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa ada kaitan antara  hasil kerja dengan waktu yang dibutukan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut Suprihanto (2007), produktivitas diartikan sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu atau diartikan juga sebagai perbandingan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Menurut Simanjuntak (2010) Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, dan teknis operasional. Secara filosofis, produktivitas mengandung pengertian pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan mutu kehidupan lebih baik dari hari ini.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeselo Kabupaten Tegal

  •  
  • Letak Geografis

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang berlokasi di Jl. dr. Soetomo No. 63  Slawi, Kabupaten Tegal.

  • Sejarah

Sejarah berdirinya RSUD Dr.Soeselo Kabupaten Tegal berawal dari Balai Pengobatan Karyawan perusahaan gabungan pabrik gula se ex Karesidenan Pekalongan tahun 1917. Pada awal kemerdekaan (1945-1947) Balai Pengobatan tersebut dialihkan fungsinya sebagai  RSt Tentara yang dipinpin oleh Kolonel dr. HRM Soeselo Wiriosapoetro. Seiring dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah, Sejarah singkat RSUD Dr. Soeselo  sebagai berikut :

  1. Tahun 1952 pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tegal sampai dengan sekarang, dan mulai dikenal dalam nomenklatur  sebagai RSUD dr. Soeselo Slawi, namun demikian masyarakat sekitar Slawi masih banyak yang menyebut RSU Dukuhwringin
  2. Tahun 1983 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit Tipe C dengan SK Menkes RI No. 233/ Menkes/SK/VI/1983.
  3. Tahun 2000 oleh DEPKES RI telah diakreditasi penuh tingkat dasar dengan sertifikat akreditisasi YM.00.03.3.5.623 yang berlaku sampai dengan 25 Pebruari 2003.
  4. Tahun 2003 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit dengan Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut melalui Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. YM.00.03.2.2.47 tanggal 12 Januari 2003 berlaku hingga 12 Januari 2006.
  5. Tahun 2006 mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit dari Menkes dengan Nomor HK.00.06.3.5.1876 dengan status penuh tingkat lengkap tanggal 22 Mei 2006.
  6. Bulan Mei Tahun 2008 Keputusan Bupati Tegal Nomor : 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD D Soeselo Kabupaten Tegal.
  • Visi dan Misi
  1. VISI

Visi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Slawi adalah sebagai berikut : ” Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat ”

  1. MISI

Adapun misi  RSUD Dr. Soeselo adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan rumah sakit;
  2. Meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit;
  3. Meningkatkan kinerja manfaat berorientasi pada kepuasan pelanggan;
  4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya manusia.

 

  • Maksud dan Tujuan Rumah Sakit
    1. Maksud RSUD Dokter Soeselo menjadi Badan Layanan Umum Daerah adalah agar didalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih fleksibel dan leluasa dalam mengelola sumber  daya, pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perumah sakitan.
    2. Tujuan Rumah Sakit adalah :
      1. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
      2. Menghilangkan image masyarakat bahwa rumah sakit pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan selalu lambat, berbelit-belit dan kotor.
      3. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, agar pelayanan kesehatan & administrasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.
      4. Terwujudnya pegawai yang sejahtera secara proporsional dengan didukung pegawai yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
      5. Terwujudnya Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan standar rumah sakit kelas type B Pendidikan.
      6. Terpenuhinya peralatan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal yang bertehnologi tinggi dengan standar rumah sakit type B Pendidikan.

 

  • Kegiatan Rumah Sakit

Kegiatan RSUD Dr. Soeselo adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan  memberikan pelayanan kesehatan baik meliputi pelayanan rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya baik perorangan maupun

  1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, agar pelayanan kesehatan & administrasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.
  2. Terwujudnya pegawai yang sejahtera secara proporsional dengan didukung pegawai yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
  3. Terwujudnya Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan standar rumah sakit kelas type B Pendidikan.
  4. Terpenuhinya peralatan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal yang bertehnologi tinggi dengan standar rumah sakit type B Pendidikan.

 

 

  • Susunan Dewan  Pengawas,  Pemangku,  Direksi, Dan Jajaran Struktural.
  1. Susunan Dewan Pengawas/Pembina Teknis
    1. Ketua :  Sekretaris Daerah  Kabupaten Tegal
    2. Anggota : Inspektur Kab. Tegal       3. Kepala Bappeda
    3. Kepala DPPKAD 4. Kepala Dinas Kesehatan
    4. Sekretaris :  R. Adri Subandiro, Sp.M
  2. Susunan Dewan Pemangku
    1. Ketua :  Bupati Tegal
    2. Anggota : Ketua DPRD Kab. Tegal
    3.     Wakil Bupati Tegal
  3. Susunan Direksi
    1. Direktur :  Widodo Joko Mulyono,MKes,MM
    2. Wadir Umum dan Keuangan :   Nany  Lestari
    3. Wadir Pelayanan :  d Endang Kusdaryati M.

 

  • Susunan Dewan  Pengawas,  Pemangku,  Direksi, dan Jajaran Struktural.
  1. Susunan Dewan Pengawas/Pembina Teknis
    1. Ketua :  Sekretaris Daerah  Kabupaten Tegal
    2. Anggota : Inspektur Kab. Tegal       3. Kepala Bappeda
    3. Kepala DPPKAD 4. Kepala Dinas Kesehatan
    4. Sekretaris :  R. Adri Subandiro, Sp.M
  2. Susunan Dewan Pemangku
    1. Ketua :  Bupati Tegal
    2. Anggota : Ketua DPRD Kab. Tegal
    3.     Wakil Bupati Tegal
  3. Susunan Direksi
    1. Direktur :  Widodo Joko Mulyono,MKes,MM
    2. Wadir Umum dan Keuangan :   Nany  Lestari
    3. Wadir Pelayanan :  d Endang Kusdaryati M.
    4. Kabid Keperawatan :  Kastining, S.Kep, Ns
  • Kasi Pelayanan Keperawatan :  Nurhuda S.Kep, M.Kes
  • Kasi Asuhan Keperawatan :  Lutful Hakim, S.Kep
    1. Kabid Penunjang :  Ruszaini, MMR

1).  Kasi  Penunjang Non Medis       :  Sutarno, ST

2).  Kasi  Penunjang Medis               :  Didi Vidianto , BE

 

  • Jajaran Fungsional

 

1.        dr. Tetrani Wasitaningtias, Sp.PD

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

2.        dr. R. Ardri Subandiro, Sp.M

Dokter Spesialis Mata

3.        dr. Fahry Uzer, Sp.S

Dokter Spesialis Saraf

4.        dr. Bambang Supriyo, DTM&H, Sp.B

Dokter Spesialis Bedah

5.        dr. Jaenudin, Sp.OG

Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi

6.        dr. Wahyu Rosharjanto, Sp.BO

Dokter Spesialis Bedah Orthopedi

 

  16.    dr. Yanuar Wahyu Hidayat, Sp.A

Dokter Spesialis Anak

17.    drg. Himmatun Aliyah, M.Kes

Dokter Gigi

18.    dr. Abdul Khanis, M.Si.Med, Sp.A

Dokter Spesialis Anak

19.    drg. Sangkan Azad Satria, MM

Dokter Gigi

20.    drg. Diani Nurcahyawati

Dokter Gigi

 

 

7.        dr. Mohamad Irpan, Sp.P

Dokter Spesialis Paru

8.        dr. Tri Kunjana, Sp.THT

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan

9.        dr. Fajar Danu Aji, Sp.A

Dokter Spesialis Anak

10.    dr. Willy Yulianto, Sp.B

Dokter Spesialis Bedah

11.    dr. Maretina Wahyu Wiyati, Sp.PD

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

12.    dr. Arif Aminudin Aziz, Sp.An

Dokter Spesialis Anastesi

13.    dr. Guntur Muh. Taqwin, Sp.An, M.Sc Dokter Spesialis Anastesi

14.    dr. Iman Darjito, Sp.PD

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

15.    dr. Ratna Trisiyani, Sp.OG

Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi

  21.    dr. Maria Yunita Edhiyarti

Dokter Umum

22.    dr. Krisanti Ekosari Suffandi

Dokter Umum

23.    dr. Lusi Dwiyanti

Dokter Umum

24.    dr. Haris Dwi Setiawan

Dokter Umum

25.    dr. Anita Setiyanti

Dokter Umum

26.    dr. Akhmad Rosidi

Dokter Umum

27.    dr. Rizqi Amalia Rahmawati

Dokter Umum

28.    dr. Sulistyawan Joko Saputro

Dokter Umum

29.    dr. Subekhan, SH

Dokter Umum

 

 

 

  • Data Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (sampai dengan Nopember 2013)

Jenis Tenaga Status Kepegawaian Jumlah
PNS CPNS MITRA PTT BLUD
Dokter Spesialis 17 – 4 – 1 22
Dokter Umum 8 – – – 4 12
Apoteker 6 – – – 1 7
Struktural 22 – – – – 22
Dokter Gigi 3 – – – – 3
Perawat 143 – – 3 67 213
Bidan 24 – – – 5 29
Paramedis Non Keperawatan 61 – – – 23 84
Non Medis 174 – – 5 49 228
Jumlah 458 – 4 8 150 620

 

  • Kinerja Pelayanan
  1. Indikator Rumah Sakit
No. Kinerja/Tahun 2011 2012

 

2013 2011 2012

 

1 BOR (Bed OccupancyRate) (%)

Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu.

58,33 73,73 82,71 58,33 73,73
2 Av LOS (Average Length of Stay)

Rata-rata lama rawatan seorang pasien.

4,16 3,94 5,25 4,16 3,94
3 TOI (Turn Over Interval) (Hari)

Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya.

2,97 1,40 0,89 2,97 1,40
4 BTO (Bed Turn Over) (Kali) Frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu (biasanya 1 tahun) tempat tidur rumah sakit dipakai. 51,20 68,48 65,00 51,20 68,48
5 GDR (Gross Death Rate)

Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

4,96 4,55 4,17 4,96 4,55
6 NDR (Net Death Rate) Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. 3,16 3,08 2,90 3,16 3,08

 

Analisis Satistik Non Parametrik

Selanjutnya untuk menganalisis factor-faktor yang berpengaruh t digunakan analisis non parametric tabulasi silang (Cross Tab). Tabulasi silang adalah suatu teknik untuk membandingkan dua variabel (Sugiyono, 2010). Uji tabulasi silang kemudian dilanjutkan dengan Chi Square. Chi square adalah metode yang digunakan untuk mengamati ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diamati. Rumus yang digunakan dalam metode Chi square adalah :

Chi-square(X2) =di mana :   X2 = Chi Kuadrat                    = frekuensi yang diamati          = frekuensi yang diharapkan

 

 

 

Analisis Deskriptif

. Pada masing- masing pertanyaan dilakukan skoring, sehingga diperoleh skor total.

Nilai dari masing-masing variabel akan dibagi dalam 3 tingkatan yaitu tingkat tinggi, sedang dan rendah. Rumus yang digunakan untuk penentuan tingkatan adalah (Azwar, 2009):

  • Untuk klasifikasi tinggi

x < M + 1 SD

  • Untuk klasifikasi sedang

M – 1 SD < x ≤ M + 1 SD

  • Untuk klasifukasi rendah

x < M – 1 SD

Dimana:

M adalah Mean = (nilai terendah x jumlah soal)+(nilai tertinggi x jumlah soal)

2

 

SD adalah Standar Deviasi = (nilai tertinggi x jumlah soal)+ (nilai terendahx jumlah soal)

6

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), dan faktor dari luar masyarakat (eksternal). Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 2009). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 2009).

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin dan kepercayaan terhadap budaya tertentu. Menurut Sastropoetro (1988), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri, penginterpretasian yang dangkal terhadap agama, kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya Lebih berorientasi kebijaksanan Lebih berorientasi teknis Tingkatan Lebih lambat, rumit, makin kompleks dengan makin besarnya input masyarakat Lebih cepat, sederhana dan makin bertambah dengan makin kecilnya input masyarakat  terjadi di beberapa negara dan tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Ross dan Lappin (1991), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi atau peran serta seseorang dalam mengikuti kegiatan dilingkungannya antara lain : (1) umur, (2) pekerjaan, (3) penghasilan, (4) pendidikan dan (5) lamanya tinggal. Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah : pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.

Bentuk dan Jenis Partisipasi

Partisipasi dapat dibagai atas berbagai macam bentuk. Partisipasi menurut Effendi (2002) terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi (2002), tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:16) dikemukakan bahwa Bentuk-bentuk  dari partisipasi masyarakat adalah berupa; a) pikiran, b) tenaga, d) keahlian, e) barang dan  f) uang. Bentuk partisipasi masyarakat ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu; a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, b) sumbangan spontanitas berupa uang dan barang, c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, e) sumbangan dalam bentuk kerja, f) aksi massa, g) mengadakan pembangunan di dalam keluarga dan h) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2009) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

  1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage).
  2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage).
  3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage).

Dussedorp (dalam Slamet, 2009) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi didasarkan pada sembilan hal yaitu; derajat kesukarelaan, cara keterlibatan, keterlibatan dalam proses pembangunan terencana, tingkatan organisasi, intensitas frekuensi kegiatan, lingkup liputan kegiatan, efektifitas, pihak yang terlibat dan gaya partisipasi.

Untuk mengukur skala partisipasi masyarakat dapat diketahui dari kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap individu (anggota kelompok) yang diberikan oleh Chapin (dalam Slamet, 2009) sebagai berikut:  Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut; ƒ Frekuensi kehadiran (attendence) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan; Sumbangan/iuran yang diberikan; ƒ Keanggotaan dalam kepengurusan; Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan;  Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

Menurut Nabeel Hamdi dan Reinhard Goethert (1997), tingkatan partisipasi digambarkan dengan alat yang disebut Matriks, mulai dari tingkat tidak berperan serta sampai dengan tingkat pengendalian penuh oleh masyarakat digambarkan oleh sumbu tegak, sedangkan tahapan kegiatan mulai dari tahap inisiatif warga hingga tahap pemeliharaan digambarkan dengan sumbu datar. Tingkatan partisipasi dalam diagram di bawah ini yaitu:

  1. Tingkatan Tidak Ada (none) yaitu outsider adalah semata-mata bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
  2. Tingkatan Tidak langsung (indirect) adalah sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
  3. Tingkatan Konsultatif (consultative) adalah para outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.
  4. Tingkatan Terbagi (shared) yaitu masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
  5. Tingkatan Pengendalian penuh (full control) adalah masyarakat mendominasi dan outsider sebagai praktisi adalah sumber daya (resource).

Pelibatan atau partisipasi masyarakat menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003), hendaknya dilakukan dalam setiap proses/tahapan pembangunan, yaitu; dalam tahap  identifikasi permasalahan, proses perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi, mitigasi dan dalam tahap monitoring.

 

 

 

Tabel 2.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program

Tingkat Partisipasi Tahapan Proyek dan Program
Inisiatif Rencana Rancangan Pelaksanaan Pemeliharaan
Tidak ada          
Tidak langsung          
Konsultatif          
Pengendalian terbagi          
Pengendalian penuh          

Sumber Nabeel Hamdi dan Reindhart Goethert (1997)

Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi mempunyai pengertian yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian partisipasi adalah hal turut berperan serta di suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta (Alwi, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan pasrtisipasi tersebut sama dengan peran serta. Menurut Canter dalam Effendi (2002) peran serta merupakan proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung-jawab. Tujuan peran serta masyarakat menurut Canter adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Partsipasi menurut Huneryager dan Heckman (1992) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung-jawab bersama mereka.

Menurut Hoofsteede (dalam Khairudin 2009) menyatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Menurut Mubyarto dan Sartono Kartodirjo (2007), bahwa partisipasi diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Menurut Eugen C. Erickson (dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003), bahwa partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam pelabelan pada identitas diri mereka. Sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Jadi, partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar.

Pengukuran Variabel Good Governance (GG)

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Kinerja (1)  Kesetiaan,

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Prestasi Kerja,

 

 

 

 

(3)  Tanggung jawab,

 

 

 

 

 

 

(4)  Ketaatan,

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Kejujuran,

 

 

 

 

 

(6)  Kerjasama,

 

 

 

 

 

 

(7)  Prakarsa,

 

 

 

 

 

 

 

(8)   Kepemimpinan

·    Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah

·    mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan

·    Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugas

·    Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya

 

·    Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya;

·    Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan

 

·    Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku

·    Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya

 

·    Melaksanakan tugas dengan ikhlas;

·    Tidak menyalahgunakan wewenangnya

 

 

·    Menghargai pendapat orang lain;

·    Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain,

 

·    Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan yang diperlukan

·    Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar besarnya;

 

·    Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;

·    Bertindak tegas dan tidak memihak;

Ordinal

 

Pengukuran Variabel Struktur Organisasi

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
OCB (1)    Altruism (Kepedulian),

 

 

 

 

(2)    Conscientiousness (Kesadaran),

 

 

 

 

(3)    Civic Virtue (partisipasi),

 

 

 

(4)    Sportsmanship (sportivitas),

 

 

 

 

(5)    Courtesy (sopan santun).

 

·    Keperdulian terhadap kesulitan rekan kerja

·    membantu rekan sekerja yang kedodoran dalam pekerjaannya

 

·    sadar akan tanggung jawab secara sukarela

·    datang lebih awal dari jam masuk

 

·    antusias terhadap rapat kerja

·    Berupaya berpartisipasi pada setiap program kerja

 

·    toleransi terhadap ketidaknyamanan  suasana kantor

·    Mampu menerima penolakan usulan kepada atasan

 

·    berkomunikasi secara teratur dengan rekan- rekan kerja

·    Menggunakan tata bahasa yang sopan di kantor

Ordinal

 

Pengukuran Variabel Budaya Organisasi

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Budaya organisasi (1)  sosialisasi,

 

 

 

 

 

(2)  distribusi kekuasaan dan otonomi pekerjaan,

 

 

 

(3)  derajat struktur,

 

 

 

 

 

 

(4)  penghargaan terhadap kesuksesan,

 

 

 

 

(5)  kesempatan untuk berkembang,

 

 

 

 

 

(6)  toleransi terhadap resiko dan perubahan,

 

 

 

 

 

(7)  toleransi terhadap konflik,

 

 

 

 

(8)  dukungan emosional.

·    interaksi akan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan

·    interaksi hubungan pribadi.

 

·    sebaran kekuasaan di setiap level organisasi

·    kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan sendiri

 

·    kejelasan peran karyawan dalam pekerjaan

·    kejelasan kebijaksanaan dan prosedur yang dimiliki organisasi

 

·    organisasi mengakui kesuksesan karyawan

·    Penghargaan terhadap kesuksesan berupa materi maupun non-materi

 

·    dukungan terhadap karyawan untuk mengembangkan keahlian

·    dukungan terhadap karyawan untuk meningkatkan pendidikan

 

·    dukungan terhadap karyawan untuk mengambil kesempatan dengan resiko,

·    Organisasi bertoleransi terhadap perubahan

 

·    Pemahaman organisasi terhadap konflik karyawan

·    Organisasi berusaha untuk menyelesaikan konflik karyawan

 

·    perhatian organisasi terhadap kesejahteraan karyawan

·    dukungan emosional yang dinginkan

Ordinal

 

Pengukuran  Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Komitmen organisasi (1)      Komitmen efektif

 

 

 

 

 

 

(2)      Komitmen berkelanjut

 

 

 

 

 

(3)      Komitmen normative,

 

 

·    Rasa percaya pegawai secara emosional terhadap organisasi

·    Kesediaan untuk mengabdikan diri kepada organisasi

 

·    Kecintaan kepada organisasi secara rasional

·     Keinginan bertahan dengan pekerjaannya (jabatan)

 

·    Kesetiaan terhadap organiasi

·    Rasa memiliki organisasi

Ordinal

 

Pengaruh Organizational Citizenship Behavior atau OCB terhadap Kinerja Pegawai

Organ (2008) mendefinisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi efektif organisasi

.Penelitian mengenai pengaruh antara OCB Terhadap kinerja pernah dilakukan oleh Fitrianasari (2009) diketahu bahwa dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh Budaya organisasi terhadap Kinerja Pegawai

Komitmen terhadap organisasi didefinisikan oleh Robbins (2005) sebagai suatu sikap kerja karyawan yang ditunjukkan dengan sikap memihak pada suatu organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh antara Budaya organisasi Terhadap kinerja pernah dilakukan oleh Purnama (2013) diketahu bahwa dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kinerja Pegawai

Komitmen terhadap organisasi didefinisikan oleh Robbins (2005) sebagai suatu sikap kerja karyawan yang ditunjukkan dengan sikap memihak pada suatu organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh antara Komitmen organisasi Terhadap kinerja pernah dilakukan oleh Susanty (2013) diketahu bahwa dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) mengungkapkan bahwa “Kinerja merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi pekerja”. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula.

Nitisemito (2001), terdapat berbagai faktor kinerja karyawan, antara lain:

  1. Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan
  2. Penempatan kerja yang tepat
  3. Pelatihan dan promosi
  4. Rasa aman di masa depan (dengan adanya pesangon dan sebagainya)
  5. Hubungan dengan rekan kerja
  6. Hubungan dengan pemimpin

Dari beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dintaranya faktor internal antara lain: kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Faktor eksternal meliputi: gayake pemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi dan sistem manajemen yang terdapat di perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut hendaknya perlu diperhatikan oleh pimpinan sehingga kinerja karyawan dapat optimal.

 

Indikator penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Penilaian kinerja (performance appraisal, PA) adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi. Data atau informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga kategori (Mathis dan Jackson, 2002 ), yaitu :

  1. Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang menyenangkan, inisiatif atau kreatifitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan tertentu.
  2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen.
  3. Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk pekerjaan-pekerjaan dimana pengukuran itu mudah dan tepat, pendekatan hasil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi, apa-apa yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa yang sama-sama pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan diabaikan karyawan. Sebagi contoh, seorang tenaga penjualan mobil yang hanya dibayar berdasarkan penjualan mungkin tidak berkeinginan untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi atau pekerjaan lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan penjualan mobil. Lebih jauh lagi, masalah etis atau legal bisa jadi timbul ketika hasilnya saja yang ditekankan dan bukannya bagaimana hasil itu diperoleh.

Sedarmayanti. (2004) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni :

  1. Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran operasi, target produksi tertentu dan sebagainya.
  2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin.

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan secara sistimatis (Mathis dan Jackson, 2002). Penilaian informal dapat dilaksanakan setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. Hubungan sehari-hari antara manajer dan karyawan memberikan kesempatan bagi kinerja karyawan untuk dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika kontak antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan sistemnya digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan observasi manajerial terhadap kinerja karyawan.

Unusr-unsur penilain kinerja bila dirujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

  1. Kesetiaan, Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut:

  • Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan;
  • Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan;
  • Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-renca Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;
  • Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah;
  • Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
  1. Prestasi Kerja Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan , pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
  • Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
  • Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
  • Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya;
  • Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;
  • Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
  • Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.
  1. Tanggung jawab Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya;
  • Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan;
  • Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan;
  • Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain;
  • Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya;
  • Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.
  1. Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku
  • Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya;
  • Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Bersikap sopan santun
  1. Kejujuran, Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Melaksanakan tugas dengan ikhlas;
  • Tidak menyalahgunakan wewenangnya;
  • Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya
  1. Kerjasama, Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  • Menghargai pendapat orang lain;
  • Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar;
  • Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain;
  • Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan;
  • Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat.
  1. Prakarsa, Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan
  • Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar besarnya;
  • Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
  1. Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  • Menguasai bidang tugasnya;
  • Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;
  • Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain;
  • Mampu menentukan prioritas dengan tepat
  • Bertindak tegas dan tidak memihak;
  • Memberikan teladan baik;
  • Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama;
  • Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan;
  • Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
  • Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan:
  • Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.

Pengertian Kinerja

Rivai (2005), menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan”. Berdasarkan batasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kreteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu.

Hasibuan, (2007) menyatakan kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan  atau  organisasi.  Kinerja  yang  baik  merupakan  langkah  untuk tercapainya  tujuan  organisasi.  Sehingga  perlu  diupayakan  usaha  untuk meningkatkan  kinerja.  Tetapi  hal  ini  tidak  mudah  sebab  banyak  faktor  yang mempengaruhi  tinggi  rendahnya  kinerja  seseorang.  As’ad,  (2004)  menyatakan kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan  yang  bersangkutan.  Dharma,  (2001)  menyatakan  sesuatu  yang dikerjakan  atau  produk/jasa  yang  dihasilkan  atau  diberikan  seseorang  atau sekelompok orang.

Bernardin dan Russel, (2001) menyatakan kinerja adalah catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode  pekerjaan  tertentu.  Simamora,  (2006)  menyatakan  kinerja  mengacu kepada  kadar  pencapaian  tugas-tugas  yang  membentuk  sebuah  pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Rivai (2008) menyatakan kinerja merupakan perilaku nyata yang  ditampilkan  setiap  orang  sebagai  prestasi  kerja  yang  dihasilkan  oleh karyawan  sesuai  dengan  perannya  dalam  perusahaan.  Kinerja  karyawan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya  perusahaan  untuk mencapai tujuannya.

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dirangkum bahwa kinerja adalah hasil  kerja  nyata  yang  dicapai  seseorang  dalam  melaksanakan  tugas  yang diberikan  kepadanya  sesuai  dengan  kriteria  dan  tujuan  yang  ditetapkan  oleh organisasi.

Dimensi Organizational Citizenship Behavior

Beberapa  dimensi dari OCB telah diidentifikasi (Podsakoff et al., 2000) dan Organ (dalam Purba dan Seniati, 2004) terdapat lima dimensi telah menjadi yang paling sering diteliti oleh para peneliti yang diuraikan sebagai berikut:

  1. Altruism (Kepedulian) didefinisikan sebagai mengambil alih tindakan sukarela yang membantu orang lain dengan masalah yang yang terkait dengan pekerjaan (Podsakoff & MacKenzie, 1994). Hal ini mengacu pada mengambil waktu dari jadwal pribadi sesorang dan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan. Dengan demikian bentuk nyata dari dalam organisasi adalah keinginan untuk membantu rekan sekerja yang kedodoran dalam pekerjaannya.
  2. Conscientiousness (Kesadaran) mengacu pada perilaku yang menguntungkan organisasi, bukan individu atau kelompok spesifik. Hal ini pada dasarnya melakukan peran yang seharusnya dilakukan seseorang dalam organisasi, akan tetapi juga melakukan perilaku melebihi norma yang seharusnya. Dengan demikian karyawan akan menempatkan prioritas pada kehadiran, penggunaan waktu kerja, dan dukungan terhadap berbagai macam peraturan yang melampaui setiap standar minimum yang ditetapkan. Contoh dari tipe OCB ini termasuk tidak membuang waktu, tepat waktu dan kehadiran diatas norma yang seharusnya, sadar akan tanggung jawabnya secara sukarela, tepat waktu, menempatkan kepentingan pada keterperincian dan kualitas tugas, dan secara umum mengerjakan diatas dan jauh melebihi panggilan tugas.
  3. Civic Virtue (partisipasi). Hal ini dimaksudkan pada konsep bertanggung jawab dalam proses politik dalam organisasi. Komitmen antusias terhadap organisasi ini meliputi menghadiri pertemuan atau peran yang sebenarnya merupakan pilihan atau sukarela, mencari cara untuk meningkatkan cara perusahaan beroperasi, atau mengawasi lingkungan perusahaan untuk kesempatan atau ancaman.Contoh dari Civic Virtue termasuk menghadiri rapat, menjaga kesamaan cara pandang dari keputusan dan isu-isu organisasi, dan mengemukakan pendapat.
  4. Sportsmanship (sportivitas) mengacu melibatkan kemauan untuk mentoleransi ketidaknyamanan yang pasti terjadi dan resiko pekerjaan tanpa mengeluh serta pada toleransi terhadap ketidaknyamanan dan hal-hal yang mengganggu dari kehidupan organisasi tanpa mengeluh dan merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini melibatkan tidak menyebarkan isu-isu yang walaupun mengganggu, berdampak lebih kecil dalam skema dari hal-hal yang lebih luas. Sportsmanship yang bagus menjaga pola pikir positif dan menahan diri dari menunjukkan perasaan buruk ketika saran mereka ditolak atau ketika mereka diharuskan untuk mengalami ketidaknyamanan minor yang disebabkan oleh orang lain.
  5. Courtesy (sopan santun) yaitu upaya untuk menampilkan bahasa tubuh yang dipertimbangkan atau berhati-hati terhadap orang lain, atau memeriksa, atau mengenali orang lain sebelum mengambil tindakan yang akan mempengaruhi kerja mereka. Tindakan sopan dapat termasuk berkomunikasi secara teratur dengan rekan- rekan kerja sehingga mereka tidak terkejut ketika peristiwa-peristiwa gagal membuka jalan yang mereka harapkan

Pengertian Organizational Citizenship Behaviour (OCB)

Penilaian kinerja terhadap karyawan biasanya didasarkan pada job description yang telah disusun oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, baik atau buruknya kinerja seorang karyawan dilihat dari kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana tercantum dalam job description. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang ada dalam job description ini disebut sebagai in-role behavior (Dyne et al., 2005). Sudah seharusnya bila organisasi mengukur kinerja karyawan tidak hanya sebatas tugas-tugas yang terdapat dalam job description saja. Bagaimanapun diperlukan peran ekstra demi terselesaikannya tugas-tugas itu. Kontribusi di atas dan lebih dari deskripsi kerja formal inilah yang disebut dengan organizational citizenship behavior (Smith et al., 2003).

Perbedaan yang mendasar antara perilaku in-role dengan perilaku extra-role adalah pada reward. Pada in-role biasanya dihubungkan dengan reward dan sanksi (hukuman), sedangkan pada extra-role biasanya terbebas dari reward, dan perilaku yang dilakukan oleh individu tidak diorganisir dalam reward yang akan mereka terima (Morrison, 2004). Tidak ada insentif tambahan yang diberikan ketika individu berperilaku extra-role. Dibandingkan dengan perilaku in-role yang dihubungkan dengan penghargaan ekstrinsik atau penghargaan moneter, maka perilaku extra-role lebih dihubungkan dengan penghargan intrinsik (Wright et al., 1993). Perilaku ini muncul karena perasaan sebagai anggota organisasi dan merasa puas apabila dapat melakukan sesuatu yang lebih kepada organisasi.

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja dan di-reward oleh perolehan kinerja tugas. OCB ini melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku-perilaku ini menggambarkan “nilai tambah karyawan” yang merupakan salah satu bentuk perilaku pro sosial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermakna membantu (Aldag & Resckhe. 1997 dalam Hardaningtyas, 2005).

Organ (2008) mendefinisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi efektif organisasi. Organ juga mencatat bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) ditemukan sebagai alternatif penjelasan pada hipotesis “kepuasan berdasarkan kinerja”.

Sementara itu Dyne et al. 2005) yang mengusulkan konstruksi dari ekstra-role behavior (ERB) yaitu perilaku yang menguntungkan organisasi dan atau cenderung menguntungkan organisasi, secara suka rela dan melebihi apa yang menjadi tuntutan peran. Organ (2008)  menyatakan bahwa definisi ini tidak didukung penjelasan yang cukup, “peran pekerjaan” bagi seseorang adalah tergantung dari harapan dan komunikasi dengan pengirim peran tersebut. Definisi teori peran ini menempatkan OCB atau ERB dalam realisme fenomenologi, tidak dapat  diobservasi dan sangat subjektif. Definisi ini juga menganggap bahwa intensi aktor adalah “untuk menguntungkan organisasi”.

Borman dan Motowidlo (2003) mengkonstruksi tidak hanya mendukung inti dari perilaku itu sendiri melainkan mendukung semakin besarnya lingkungan organisasi, sosial dan psikologis sehingga inti teknisnya berfungsi. Definisi ini tidak dibayangi istilah sukarela, reward atau niat sang aktor melainkan perilaku yang mendukung lingkungan organisasi, sosial dan psikologis lebih dari sekedar inti teknis. OCB menekankan pada kontrak sosial antara individu dengan orang lain (rekan kerjanya) dan antara individu dengan organisasi yang biasanya dibandingkan dengan perilaku in-role yang mendasarkan pada kinerja terbatas yang diisyaratkan oleh organisasi. Demikian pula pernyataan menurut Netemeyer et al. (dalam Allison et al., 2001) OCB didefinisikan sebagai perilaku diatas dan melebihi peran yang digambarkan secara formal dengan peran organisasional, kebebasan alami, dan tidak diberi penghargaan secara langsung atau secara eksplisit dalam konteks struktur penghargaan formal organisasi, serta penting untuk pelaksanaan yang efektif dan suskes dari sebuah organisasi

Secara singkat OCB mengacu pada perilaku diluar-peran dari karyawan, yaitu, perilaku yang secara sukarela dan memperluas diatas ekspektasi peran normal. Perilaku dalam peran, sebagai perbandingan, dibutuhkan dan diharapkan sebagai bagian dari pekerjaan, tugas, atau tanggung jawab individu

Dimensi Dalam Budaya Organisasi

Ada 7 dimensi budaya menurut Robbins  2008, yaitu sebagai berikut:

  1. Inovasi dan Pengambilan Resiko (Innovation and Risk Taking) Tingkat seberapa jauh para anggota organisasi didorong menjadi inovatif dan pengambilan resiko guna terwujudnya visi.
  2. Perhatian pada Detil (Attention to Detail) Tingkat seberapa jauh para anggota organisasi diharapkan untuk memperlihatkan presisi, analisis dan perhatian untuk detil.
  3. Orientasi Hasil (Outcome Orientation) Tingkat seberapa jauh manajemen fokus pada hasil daripada teknik dan proses yang dipakai untuk mencapai hasil-hasilnya.
  4. Orientasi kepada Para Individu (People Orientation) Tingkat seberapa jauh keputusan manajemen memperhitungkan dampaknya pada para individu di dalam organisasi.
  5. Orientasi Tim (Team Orientation) Tingkat seberapa jauh aktivitas pekerjaan diorganisasikan kepada tim daripada individual.
  6. Keagresifan (Aggressiveness) Tingkat seberapa jauh para individu agresif dan kompetitif dari pada “easy going”.
  7. Stabilitas (Stability) Tingkat sejauh mana kegiatan organisasi menekankan posisi status quo daripada perubahan organisasi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pernyataan Adler et al. (2006) bahwa ada beberapa dimensi budaya yang membedakan antara organisasi yang satu dengan lainnya meskipun memiliki bidang usaha yang sama. Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah;

  1. Dimensi sosialisasi

Dimensi budaya sosialisasi dalam organisasi adalah kondisi tingkat hubungan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut bisa terbatas pada interaksi akan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun sampai pada hubungan yang bersifat lebih pribadi.

  1. Dimensi distribusi kekuasaan dan otonomi pekerjaan

Dimensi budaya distribusi kekuasaan dan otonomi pekerjaan merupakan kondisi rentang kekuasaan antara karyawan pada level yang berbeda dalam organisasi, serta kebebasan yang diberikan pihak manajemen kepada para karyawannya. Kekuasaan yang tersebar pada setiap level dalam organisasi menunjukkan distribusi kekuasaan dalam organisasi. Sedangkan organisasi yang memiliki otonomi pekerjaan akan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membuat keputusan sendiri.

  1. Dimensi derajat struktur,

Dimensi budaya derajat struktur merupakan kondisi kejelasan peran karyawan dalam pekerjaan. Karyawan dalam organisasi dituntut bekerja dalam area tanggung jawab masing-masing. Karakteristik derajat struktur juga dilihat dari kejelasan kebijaksanaan dan prosedur yang dimiliki organisasi dalam penanganan terhadap suatu topik dalam organisasi.

  1. Dimensi penghargaan terhadap kesuksesan

Dimensi budaya penghargaan terhadap kesuksesan adalah kondisi suatu organisasi dalam mengakui dan menghargai kesuksesan yang telah dicapai karyawannya, dilihat dari sering atau tidaknya karyawan diberikan pujian oleh organisasi. Karakteristik ini juga diketahui melalui adanya pengakuan atau pengenalan organisasi terhadap karyawan yang didasari oleh kemampuan aktual yang dimiliki. Penghargaan terhadap kesuksesan dapat berupa materi maupun non-materi

  1. Dimensi kesempatan untuk berkembang,

Dimensi budaya kesempatan untuk berkembang yang diberikan organisasi merupakan kondisi organisasi dalam memberikan dukungan terhadap karyawan untuk mengembangkan keahlian dan mengambil tanggung jawab baru. Organisasi mengaplikasikannya dengan memberikan pendidikan serta pelatihan.

  1. Dimensi toleransi terhadap resiko dan perubahan

Dimensi budaya toleransi terhadap resiko dan perubahan adalah kondisi pihak manajemen memberikan dukungan terhadap karyawan untuk mengambil kesempatan dengan resiko, dan bila terjadi suatu perubahan maka organisasi telah memikirkan sebelumnya tolransi yang akan dilakukan. Organisasi yang bertoleransi terhadap resiko dan perubahan cenderung berani untuk mengambil keputusan dalam waktu cepat dan tanpa banyak pertimbangan.

  1. Dimensi toleransi terhadap konflik

Dimensi budaya toleransi terhadap konflik adalah kondisi pihak manajemen organisasi yang memiliki keyakinan bahwa perbedaan pendapat bukan tanda penting dari ketidaksetiaan karyawan. Karyawan dapat mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap ide yang telah dikemukakan oleh pihak manajeman. Hal ini tidak menjadi suatu tolak ukur karyawan akan meninggalkan organisasi. Organisasi yang memiliki budaya tersebut akan berusaha memahami konflik yang ada serta berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut

  1. Dimensi dukungan emosional.

Dimensi ini adalah kondisi organisasi dalam menunjukkan minatnya secara sungguh-sungguh terhadap kesejahteraan karyawan dengan mengetahui dan merespon terhadap masalah karyawannya. Dimensi ini dapat diukur dengan menilai tingkat kepuasan karyawan dalam menerima dukungan emosional yang diinginkan.

Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi (Robbbins 2005) merupakan suatu sistem dari makna/arti bersama yang dianut oleh para anggotanya yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya, menurut Werther (1996) adalah produk dari semua fitur/karakteristik organisasi, para anggotanya, kesuksesan dan kegagalannya;  Sedangkan menurut Kreitner & Kinicki (2007) budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi;

Tingkat organisasional, budaya merupakan seperangkat asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan persepsi yang dimiliki betsama oleh anggota kelompok daam suatu organisasi, yang membentuk dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk dalam membentuk dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk dalam memecahkan masalah (Gibson, Ivanicevic & Donelly, 2009) ; Menurut Fred Luthans (2007) budaya organisasi adalah tata nilai & norma yang menuntun perilaku jajaran organisasi. Menurut Schein (2002), budaya organisasi merupakan suatu pola asumsi dasar yang dianut bersama oleh anggota organisasi dalam menyelesaikan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

Dimensi Dalam Komitmen Organisasi

Menurut Gibson (2009) komitmen terhadap organisasi melibatkan tiga sikap: (1) identifikasi dengan tujuan organisasi, (2) perasaaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi, dan (3) Perasaaan loyalitas terhadap organisasi. Sehingga dimaknai bahwa komitmen organisasi merupakan suatu bentuk identifikasi, loyalitas dan keterlibatan yang diekspresikan oleh karyawan terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki komtimen yang baik berarti bahwa pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi dimana ia berada saat ini dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi tempat ia bekerja.

Komtimen organisasional menurut Ivancevich (2007) adalah perasaan idenifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diidentifikasi bahwa komitmen terhadap organisasi melibatkan tiga sikap yaitu, rasa identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan terlibat dalam tugas-tugas organisasi, dan perasaan setia terhadap organisasi. Bukti penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya komitme organisasional dapat mengurangi efektivitas organisasi.

Tiga dimensi terpisah dari komitmen organisasioanal yang diutarakan oleh Robbins, (2008) adalah:

  1. Komitmen efektif (Affectif Commitment) merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai contoh,seorang karyawan Pecto mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya karena keterlibatannya dengan hewan-hewan.
  2. Komitmen berkelanjut (continuance comimitment) adalah nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.Seorang karyawan mungkin akan berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia di bayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarganya.
  3. Komitmen normatif (normative commitment) adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.Sebagai contoh,seorang karyawan yang memelopori sebuah inisatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa “meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit” bila ia pergi.

Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional (organizational commitment), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak  organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu,sementara komitmen norganisasional yang tinggi berarti memilhak organisasi yang merekrut individu tersebut. (Robbins, 2008).

Komitmen terhadap organisasi didefinisikan oleh Robbins (2005) sebagai suatu sikap kerja karyawan yang ditunjukkan dengan sikap memihak pada suatu organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen bisa juga didefinisikan sebagai derajat seorang individu memihak pada organisasi yang mempekerjakannya dan menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan usaha demi kepentingan organisasi dan bermaksud tinggal di organisasi untuk jangka waktu yang lama (Wagner  dan Hollenbeck, 2002).

Menurut Greenberg dan Baron (2003), komitmen terhadap organisasi merupakan suatu sikap yang menggambarkan tingkat individu memihak dan terlibat dengan organisasi tempat mereka berada serta tidak berniat untuk meninggalkannya. Luthans (2002) menyatakan komitmen terhadap organisasi sebagai sikap sering didefinisikan menjadi (a) keinginan untuk tetap menjadi anggota dalam organisasi, (b) kemauan untuk mempertinggi tingkat usaha demi kepentingan organisasi, (c) meyakini secara pasti dan menerima nilai-nilai serta tujuan dari organisasi. Dengan kata lain, komitmen terhadap organisasi merupakan sikap yang menggambarkan kesetiaan karyawan terhadap organisasi, melalui proses terus menerus yakni anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka terhadap organisasi dan berlanjut hingga memperoleh kesuksesan.

Mowday, Porter & Steers (dalam Northcraft, et al., 2004) mendefinisikan komitmen terhadap organisasi sebagai (a) keyakinan (belief) dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan organisasi dan nilai-nilai organisasi, (b) Kemauan (willingness) berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan, dan (c) keinginan (desire) yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional (organizational commitment), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak  organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu,sementara komitmen norganisasional yang tinggi berarti memilhak organisasi yang merekrut individu tersebut. (Robbins, 2008).

Komitmen terhadap organisasi didefinisikan oleh Robbins (2005) sebagai suatu sikap kerja karyawan yang ditunjukkan dengan sikap memihak pada suatu organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen bisa juga didefinisikan sebagai derajat seorang individu memihak pada organisasi yang mempekerjakannya dan menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan usaha demi kepentingan organisasi dan bermaksud tinggal di organisasi untuk jangka waktu yang lama (Wagner  dan Hollenbeck, 2002).

Menurut Greenberg dan Baron (2003), komitmen terhadap organisasi merupakan suatu sikap yang menggambarkan tingkat individu memihak dan terlibat dengan organisasi tempat mereka berada serta tidak berniat untuk meninggalkannya. Luthans (2002) menyatakan komitmen terhadap organisasi sebagai sikap sering didefinisikan menjadi (a) keinginan untuk tetap menjadi anggota dalam organisasi, (b) kemauan untuk mempertinggi tingkat usaha demi kepentingan organisasi, (c) meyakini secara pasti dan menerima nilai-nilai serta tujuan dari organisasi. Dengan kata lain, komitmen terhadap organisasi merupakan sikap yang menggambarkan kesetiaan karyawan terhadap organisasi, melalui proses terus menerus yakni anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka terhadap organisasi dan berlanjut hingga memperoleh kesuksesan.

Mowday, Porter & Steers (dalam Northcraft, et al., 2004) mendefinisikan komitmen terhadap organisasi sebagai (a) keyakinan (belief) dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan organisasi dan nilai-nilai organisasi, (b) Kemauan (willingness) berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan, dan (c) keinginan (desire) yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Pengukuran Kinerja 

Indikator kinerja pegawai menurut Mahsun (2006) ada 6 macam :

  1. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

  1. Indikator Proses (Process)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

  1. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik.

  1. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

  1. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

  1. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian I Gde Agung Wira Pertama (2012) penilaian kinerja dapat didasarkan pada dimensi dan indicator sebagai berikut;

  1. Kehandalan yang terdiri dari indikator Kemandirian, Kehadiran dan Kerja sama, Perilaku kerja yang terdiri dari indikator Sikap, Adaptasi dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
  2. Kebiasaan Kerja yang terdiri dari indikator Penampilan dan Kuantitas
  3. Penampilan kerja yang terdiri dari indikator Kualitas kerja dan Pengetahuan tentang kerja
  4. Kepemimpinan yang terdiri dari indikator Inisiatif pengambilan keputusan dan Potensi untuk maju

Sedangkan menurut Aguinis  (2009)  ada 2 tipe dari perilaku atau kinerja yang menonjol,

  1. Task Performance

Task performance dilihat dari kemampuan dan keahlian individu didefinisikan sebagai aktivitas merubah bahan baku menjadi barang atau jasa yang diproduksi oleh organisasi. Aktivitas yang membantu proses perubahan bentuk dengan memenuhi permintaan atas bahan baku, menyebarkan barang jadi, atau menyediakan rencana penting, mengkoordinasi, mengawasi, atau pekerjaan karyawan yang memungkinkan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.

  1. Contextual Performance (Organizational Citizenship Behaviors)

Contextual performance dilihat dari kepribadian karyawan, mendefinisikan perilaku yang diberikan untuk keefektifan organisasi dengan menyediakan lingkungan yang baik dimana task performance dapat terjadi. Contextual performance termasuk perilaku seperti bertahan dengan semangat dan mengerahkan upaya lebih yang diperlukan untuk menyelesaikan aktifitas tugas seseorang dengan sukses, menjadi sukarelawan untuk melaksanakan aktifitas tugas yang bukan merupakan pekerjaan formalnya, saling membantu, mengikuti peraturan dan prosedur organisasi dan mendukung tujuan organisasi.

Pengertian Penilaian Kinerja  

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planing organisasi (Bastian, 2006). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2005) bahwa, kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. John Witmore dalam Rusydi (2010) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Dalam uraian selanjutnya akan menguraikan pengertian mengenai penilaian kinerja yaitu Menurut Stout (dalam Bastian, 2001), pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Simamora (2009) menyatakan, pengertian penilaian kinerja sebagai berikut. Penilaian kinerja memiliki beberapa pengertian (1) suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat, dan (2) pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kerja individu.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen yang merupakan proses mencatat dan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi perusahaan melalui hasil-hasil yang ditampilkan baik berupa produk, jasa maupun proses. Melalui penilaian kinerja akan diketahui kemampuan kerja karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi-organisasi sektor publik.

Aspek-Aspek Dalam Kedisiplinan

Amriany, dkk dalam Dewi Anggraeni (2008) menyebutkan aspek-aspek kedisiplinan yaitu:

  1. Seseorang dijadwalkan untuk bekerja harus hadir tepat pada waktunya tanpa alasan apapun.
  2. Waktu kerja. Waktu kerja merupakan jangka waktu saat pekerja yang bersangkutan harus hadir untuk memulai pekerjaan, waktu istirahat, dan akhir pekerjaan. Mencetak jam kerja pada kartu hadir merupakan sumber data untuk mengetahui tingkat disiplin waktu karyawan.
  3. Kepatuhan terhadap perintah. Kepatuhan yaitu jika seseorang melakukan apa yang dikatakan kepadanya.
  4. Kepatuhan terhadap aturan. Serangkaian aturan yang dimilki perusahaan merupakan tuntutan bagi karyawan agar patuh, sehingga dapat membentuk perilaku yang memenuhi standar perusahaan.
  5. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja yaitu menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik, dengan usaha yang sama

Menurut Soejono (1997), terdapat empat dimensi yang digunakan untuk mengukur disiplin kerja, yaitu: (i) sikap tepat waktu atau kesanggupan para karyawan untuk datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan seara tertib dan teratur; (ii) sikap kehatian-hatian dalam menggunakan dan merawat peralatan yang kantor; (iii) sikap tanggung jawab atau kesanggupan karyawan untuk senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja; serta (iv) sikap ketaatan terhadap aturan kantor seperti ketaatan karyawan untuk memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Lateiner & Levine (Amriany, 2004) dan Strauss & Sayles (1990). Aspek disiplin kerja yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

  1. Kehadiaran tepat waktu
  2. Memakai pakaian yang baik di tempat kerja
  3. Penggunaan barang-barang dan perlengkapan kantor
  4. Kualitas pekerjaan
  5. Cara kerja

Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari bahasa latin “disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerokhanian serta pengembangan tabiat (Moekijat, 2009). Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya. Menurut Situmorang dan Jusuf Juhir (2004) berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku”. Sementara itu, Soegeng Prijodarminto (2004) dalam bukunya “Disiplin Kiat Menuju Sukses“ menyatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai–nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban”. Sedangkan menurut Hasibuan (2008: 193) kedisiplinan adalah adanya kesadaran dan kesediaan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan dan norma-norma yang ada di dalam suatu organisasi pemerintah. Bagi aparatur pemerintahan, disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Gibson, Ivancevich, dan Donelly (2007) mendefinisikan disiplin sebagai penggunaan beberapa bentuk hukuman atau sanksi jika karyawan menyimpang. Penggunaan hukuman digunakan apabila manajer dihadapkan pada permasalahan perilaku bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan prestasi kerja yang di bawah standar perusahaan.

Prinsip Pendelegasian Wewenang

Stoner dalam Handoko (2003 : 225) memberikan prinsip klasik mengenai dasar agar pelimpahan wewenang efektif, yaitu :

  1. Prinsip Skalar (Skalar Principle)

Prinsip Skalar merujuk kepada pedoman bahwa dalam sebuah proses pendelegasian wewenang harus ada garis wewenang yang jelas dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Garis wewenang yang jelas akan memberikan kemudahan mengenai kepada siapa delegasi harus diberikan, siapa yang akan memberikan delegasi, dan kepada siapa pertanggungjawaban harus dilakukan. Garis wewenang ini juga dimaksudkan agar :

  • Kesenjangan (gap) yaitu tugas-tugas tidak ada penanggungjawabnya.
  • Tumpang-tindih (overlaps) yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang individu.
  • Perintah berganda (split of command) di mana tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Bila hal-hal ini terjadi akan menimbulkan kebalauan wewenang dan akuntabilitas.
    1. Prinsip Kesatuan Perintah (unity of command)

Prinsip kesatuan perintah menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melaporkan kepada seorang atasan. Pelaporan kepada lebih dari satu atasan membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Disamping itu, bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alassan banyaknya tugas dari atasan lain.

  1. Tanggung jawab, Wewenang, dan Akuntabilitas

Prinsip ini menyatakan bahwa :

  • Organisasi dapat menggunakan sumber daya-sumber dayanya dengan lebih efisien, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan organisasi yang pali bawah di mana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya.
  • Konsekuensi wajar peranan tersebut adalah bahwa setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif, dia harus diberi wewenang secukupnya.
  • Bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Bagi manajer, selain harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sendiri, juga harus mempertanggungjawabkan pelasanaan tugas bawahannya.

Dalam penelitian Juli (2010) pendelegasian wewenang wadalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator. Indikator dari pendelegasian wewenang (variabel bebas) yaitu :

  1. Tugas

Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu. Dengan adanya tugas maka akan mendorong karyawan untuk lebih produktif di dalam sebuah perusahaan, sehingga efektivitas kerja dapat tercapai.

  1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan fungsinya tersebut. Dalam menjalankan pendelegasian wewenang dalam sebuah perusahaan harus dilandasi dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan seorang karyawan memiliki hak dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan fungsinya bagi perusahaan.

  1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu wewenang perusahaan karena dengan tanggung jawab seorang karyawan dapat memberikan laporan atau pertanggungjawaban suatu keputusan yang telah diambil

Pengertian Pendelegasian Wewenang

Menurut Daft (2006) wewenang karyawan merupakan hak yang formal dan sah dari seorang manager untuk mengambil keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya agar tercapai hasil yang diharapkan organisasi. Menurut Handoko (2003) wewenang adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Daft ( 2002). Wewenang (authority) sendiri juga didefinisikan sebagai hak formal dan legitimasi dari seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi.

Sedangkan pengertian pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator diperlukan untuk memperlancar kegiatan manajemen perusahaan Hasibuan (2001) pendelegasian wewenang. Handoko (2003) menyatakan delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kebawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya.

Barnes (2004) menyatakan bahwa pendelegasian menyangkut pemindahan hak resrni untuk melaksanakan tugas tertentu kepada orang lain, dan usaha menciptakan kewajiban orang yang menerima hak melaksanakan tugas teftentu itu menurut standard yang tertentu. Kemudian Allen (2006) rnendefinisikan delegasi sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manager dalarn mempercayakan tanggungjawab dan wewenang kepada kepada orang-orang lain dan menetapkan pertanggungjawaban untk hasil-hasil. Sedangkan Hampton (2006) delegasi adaalah proses dimana manager membagi tugas-tugas dan wewenang serta tanggung.jawab untuk rnenyelesaikan tugas tersebut.

Komponen dalam Kompetensi

 

Komponen – komponen atau elemen yang membentuk sebuah komponen menurut Spencer & Spencer yang di kutip (dalam Tim Peneliti Badan Kepegawaian Negara 2004) adalah:

  1. Motif (Motives) sesuai yang konsisten atau dikehendaki oleh seseorang yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap sejumlah aksi atau tujuan.
  2. Karakter Pribadi (Traits) adalah karakteristik fisik dan reaksi atau respon yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau informasi.
  3. Konsep Diri (Self Concept) adalah perangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang.
  4. Pengetahuan (Knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam suatu area aspek spesifik tertentu.
  5. Keterampilan (Skills) adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik maupun mental tertentu

Hersey dan Blanchard (2002) mengatakan, dalam teori manajemen dikenal 3 (tiga) kompetensi kepemimpinan (Manajerial) yakni :

  1. Kompetensi diagnosis, merupakan keemampuan untuk memahami situasi di lingkungan pekerjaannya.
  2. Kompetensi adaptasi, yaitu kemampuan perilaku pribadinya dengan sumberdaya lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan pekerjaannya.
  1. Kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan berkomunikasi sehingga apa yang disampaikan akan runtuh difahami dan diterimaoleh orang–orang disekitarnya.

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 ditetapkan bahwa Standar Kompetensi Jabatan Stuktural adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural. Standar Kompetensi Jabatan ini meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, sebagai berikut :

  1. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang mutlak atau wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. Atau dapat pula dikatakan bahwa kompetensi dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural. Oleh karena itu, kompetensi dasar mutlak harus dimiliki oleh setiap pejabat struktural PNS pada hakekatnya ditetapkan (given) kompetensi dasar meliputi yaitu : integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, serta fleksibelitas. Deskripsi dan kelima kompetensi di atas, secara jelas dapat di lihat dalam kamus kompetensi jabatan. (dalam Modul 3 Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, 2007)

  1. Kompetensi Bidang

Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Atau dapat pula dikatakan bahwa kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan untuk mendukung bidang tugas jabatan struktural masing – masing pegawai. Karena setiap jabatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya, maka konsekuensinya, kompetensi yang diperlukan juga berbeda sesuai dengan bidang tugas atau jabatan masing – masing. Oleh karena itu, untuk menetapkan kompetensi bidang setiap jabatan, perlu dilakukan serangkaian proses untuk menyusunnya. Rangkaian proses inilah yang dikenal dengan prosedur penyusunan standar kompetensi jabatan, pada dasarnya khusus digunakan untuk mengindentifikasi kompetensi bidang. Dengan kata lain, indentifikasi kompetensi bidang dilakukan melalui tahap – tahap penyusunan dan jumlahnya disepakati berkisar antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh), yang dipilih dari kompetensi yang terdapat dalam kamus kompetensi jabatan (dalam Modul 3 Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, 2007)

Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi pengukuran kompetensi menurut Malkovitch yang telah dimodifikasi seperti penelitian Yudhi Prayitno (2013) yang diuraikan sebagai berikut;

  Dimensi Indikator
Milkovich et al

(2008:159)

Kompetensi perilaku 1.    Tidak menunjukkan
2.    Mempengaruhi secara langsung
3.    Bermacam-macam usaha untuk membujuk
4.    Membangun kejujuran dan mengadopsi win-win mentality
5.    Berbagai macam tindakan untuk mempengaruhi
6.    Mempengaruhi melalui hal lain
Kompetensi manajerial 1.     Memimpin produk
2.    Pembangunan tenaga kerja yang efektif
3.    Tingkatan teknis dan sistem bisnis
4.    Pengerjaan dengan cara yang benar
Kompetensi kepemimpinan 1.    fundamental
2.     Essential
3.    Visionary
Kompetensi perspektif global 1.     orientasi keuntungan
2.     Fokus pada kualitas
3.      Inisiatif
4.     Orientasi pada pelayanan pelanggan
5.     Kesadaran berorganisasi
6.     networking (jaringan)
7.     Kerjasama tim dan koordinasi
8.     Kepemimpinan kelompok
9.     Keahlian teknis

 

Pengertian Kompetensi

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10) menyatakan bahwa: “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Sedangkan kompetensi menurut Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan “Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.

Association K.U. Leuven mendefinisikan bahwa pengertian kompetensi adalah pengintegrasian dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan untuk melaksanakan satu cara efektif. Robert A. Roe (2001) mengemukakan definisi dari kompetensi yaitu: Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing.

Pengertian Kompetensi menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009, pasal 1 ayat 3: Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Menurut Wibowo (2007) mengemukakan bahwa: ”Suatu kemampuan untuk malaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut”.

Spencer dan Spencer (dalam Palan, 2007), mengemukakan bahwa kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja.  Menurut (Rivai, 2009) Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan peranannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki pegawai secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki individu dapat mendukung sistem kerja berdasarkan tim.

Deskriptif

Jawaban-jawaban kuisioner dari responden akan dikategorisasikan ke dalam 5 kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) dan pengkategorisasiannya dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

Tabel 3.4

Kategorisasi Jawaban Responden

 

Kriteria Kategorisasi
Sangat Tinggi  (M+1.50 SD) < x
Tinggi (M + 0.50SD) < x ≤ (M+1.50 SD)
Sedang (M – 0.50 SD) < x ≤   (M+ 0.50 SD)
Rendah (M – 1.50 SD) < x ≤    (M – 0.50SD)
Sangat Rendah                         x ≤     (M-1.50 SD)

(Azwar : 2007)

 

Dengan :

M (Mean)                   =   (Skor tertinggi + Skor terendah) / 2

SD (Standar Deviasi) =   (Skor tertinggi – Skor terendah) / 6

 

Untuk kuisioner yang menggunakan skala likert 1 – 5, maka :

Skor tertinggi = 5 atau 100%

Sekor terendah = 1 atau dalam prosen 1/5 x 100% = 20%

M = (5+1) / 2 = 3 atau dalam prosen 3/5 x 100% = 60%

SD = (5-1)/6 = 0,6773 atau dalam prosen 0,6777/5 x 100% = 13,33%

 

Sehinga tabel kategorisasi menjadi seperti berikut ini:

Kriteria  Norma  Kategorisasi
 Sangat Tinggi  (M+1.50 SD)   < x 80 <  
 Tinggi  (M +0.50SD)   < x ≤ (M+1.50 SD) 66,67 – 80
 Sedang  (M – 0.50 SD) < x ≤ (M+ 0.50 SD) 53,33 – 66,67
 Rendah  (M-1.50 SD)   < x ≤  (M – 0.50SD) 40,00 – 53,33
 Sangat Rendah                             x ≤  (M-1.50 SD)   ≤ 40,00

‘

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh variabel independen (X) secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Langkah-langkah pengujian ini adalah:

  1. Membuat formulasi hipotesis

Ho : b = c = 0

Tidak ada pengaruh variabel-variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ha : b ≠ c ≠ 0

Ada pengaruh variabel-variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

  1. Menentukan taraf signifikan sebesar 5%
  2. Menentukan F-hitung dengan rumus:

 

 

 

 

Keterangan :

Fh     = hasil uji F

KRR = Kuadrat Rerata Regresi

KRS = Kuadrat Rerata Simpangan

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefeisien determinasi R2 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (bebas) baik secara bersama-sama maupun individu terhadap variabel dependen (terikat).

Uji t

 

Uji parsial atau uji t ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

  1. Membuat formulasi hipotesis

Ho : b1 = 0 ( hipotesis nihil )

Artinya tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Ha : b1 ≠ 0 ( hipotesis alternatif )

Artinya ada pengaruh secara parsial variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

  1. Menentukan taraf signifikansi sebesar 5%
  2. Menghitung nilai T statistik dengan rumus:

 

 

 

 

Dimana:

th    =  nilai uji T

b1     =  koefisien regresi

      Sb1  =  standard error of regression

 

  1. Menguji hipotesis

Jika signifikansi < 0,05 , maka Ha diterima dan Ho ditolak

Jika signifikansi > 0,05 , maka Ha ditolak dan Ho diterima

Analisis Cartesius

Menurut Parasuraman (1991) bahwa tingkat kepentingan pelanggan (customer expectation) merupakan ukuran apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan pelanggan, dapat dirumuskan tingkat kepentingan yang dominan. Diharapkan dengan memakai konsep tingkat kepentingan dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya variabel tersebut dimata pelanggan kemudian dikaitkan dengan pentingnya variabel tersebut dengan kenyataan yang dirasakan pelanggan importance = kepentingan; performance = kinerja.

Matrik ini terdiri dari 4 kuadran : Kuadran pertama terletak disebelah kiri atas, kuadran kedua disebelah kanan atas, kuadran ketiga disebelah kiri bawah, dan kuadran keempat di sebelah kanan bawah.

 

Tinggi
ANALISIS CARTASIAN GAP KINERJA DAN HARAPAN PELANGGAN

 

 

 

1

 

Atribut untuk Ditingkatkan

 

2

 

Atribut untuk Dipertahankan

 

 

 

3

 

Atribut untuk Dipertahankan

Rendah

 

 

4

 

 

Atribut untuk Dikurangi

 

PERFORMANCE/KINERJA
Rendah
Tinggi

 

 

Analisis gap model servqual.

Model servqual didasarkan pada asumsi bahwa konsumen membandingkan kinerja pada atribut-atribut relevan dengan standar ideal / sempurna untuk masing-masing atribut jasa. Bila kinerja sesuai dengan atau melebihi standar maka persepsi atas kualitas jasa keseluruhan akan positif dan sebaliknya. Dengan kata lain, model ini menganalisis gap antara dua variabel pokok yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived service). (Tjiptono,2005)

Analisis gap model servqual adalah menganalisis gap antara kinerja kualitas jasa yang ada (P) dengan kualitas jasa yang diinginkan (E).

  • Jika P > E maka dikatakan pelanggan merasa sangat puas
  • Jika P = E maka dikatakan pelanggan merasa puas
  • Jika P < E maka dikatakan pelanggan tidak puas

Indikator Kepuasan Peserta Didik

 

Variabel Dimensi Indikator
Kepuasan Mahasiswa Keandalan Dosen menjelaskan sistem perkuliahan, referensi, aturan, dan sistem evaluasi dan tugas pada perkuliahan pertama.
    Dosen menyampaikan tata tertib perkuliahan.
    Dosen hadir dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu.
    Dosen mampu menjelaskan dengan baik
    Dosen memberikan tugas yang sesuai dan memberikan umpan balik
  Daya tanggap Kesigapan dosen dalam menjawab pertanyaan peserta didik
    Dosen menumbuhkan minat dan semangat peserta didik dalam pembelajaran
    Dosen menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan
    Adanya jasa konsultasi yang disediakan dosen
  Kepastian Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian peserta didik
    Dosen memiliki standar penilaian
    Dosen mengumumkan nilai ujian tepat waktu
  Empati Dosen memberikan perhatian terhadap kemajuan peserta didik
    Kesediaan dosen untuk membantu peserta didik dalam masalah perkuliahan.
    Dosen memberikan masukan / pujian tehadap peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik.
  Berwujud Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang menarik
    Dosen menggunakan media / alat bantu pembelajaran yang menarik
    Dosen menggunakan bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dipahami.
    Suara dosen yang jelas dalam menerangkan perkuliahan.
    Dosen berpenampilan menarik dan berpakaian rapi dan sopan

 

 

Indikator Metode Mengajar

 

Variabel Dimensi Aspek
Metode Mengajar Prinsip motivasi dan perhatian Dosen memberikan dorongan dalam kelas
    Dosen memberikan perhatian sesuai dengan karakter peserta didik
    Dosen memberikan waktu lebih untuk memberikan dorongan
  Prinsip keaktifan Dosen memberikan waktu agar peserta didik ikut aktif
    Dosen mampu memilih metode tepat untuk melibatkan peserta didik
  Prinsip pengulangan Dosen memberikan waktu untuk mengulang materi dalam kelas
    Dosen memberikan waktu untuk mengulang materi luar kelas
  Prinsip tantangan Dosen memberikan permasalahan yang harus dipecahkan peserta didik
    Dosen mampu membuka kesempatan peserta didik untuk tertarik belajar lebih lanjut
  Prinsip penguat dan balikan Dosen dapat memberikan penguat
    Dosen dapat menentukan penguat belajar peserta didik
  Prinsip perbedaan individual Dosen mengenali karakteristik peserta didik
    Dosen menghargai karakteristik peserta didik

 

Indikator Kompetensi Mengajar Dosen

 

Variabel Dimensi Aspek
Kompetensi Dosen Kompetensi Pedagogik Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual.
Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan pelajar dalam konteks kebhinekaan budaya.
Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik
Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
Merancang pembelajaran yang mendidik
Melaksanakan  pembelajaran yang mendidik
Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran
Kompetensi Kepribadian Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa serta berwibawa.
Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat
Mengevaluasi kinerja sendiri
Mengembangkan diri secara berkelanjutan
Kompetensi social Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya
Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi
Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi
Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas
Kompetensi Profesional Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik orang tua, peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat
Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah
Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

 

pengaruh kompetensi tenaga pengajar dan metode mengajar berpengaruh terhadap kepuasan taruna

Definisi kepuasan pelanggan tidak terkecuali taruna sebagai pelanggan lembaga pendidikan menurut Brown (2002) adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi metode mengajar dan metode mengajar terhadap kepuasan taruna pernah dilakukan oleh Jayanti  Wulandari (2014), Choi Sang Long (2012), Diana Rahmawati (2012) dan Syamsuriza (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi tenaga pengajar dan metode mengajar berpengaruh terhadap kepuasan taruna.

Pengaruh antara metode mengajar terhadap kepuasan taruna

Ahmadi Prasetya (2005) menyatakan bahwa: “Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang di pergunakan oleh seorang dosen atau instruksi”.

Penelitian mengenai pengaruh metode mengajar terhadap kepuasan taruna pernah dilakukan oleh Jayanti  Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa metode mengajar berpengaruh  secara signifikan terhadap kepuasan siswa.

Pengaruh antara kompetensi tenaga pengajar terhadap kepuasan mahasiswa

Soeleman (2005) mengartikan kompetensi mengajar sebagai kemampuan dasar yang dapat mengimplikasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dosen dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi mengajar terhadap kepuasan taruna pernah dilakukan oleh Syamsuriza (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi mengajar berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan siswa.

Prinsip-Prinsip Dalam Metode Mengajar

Menurut Raka Joni suatu kerangka acuan yang dapat digunakan untuk memahami strategi belajar-mengajar, sebagai berikut :

  1. Pengaturan dosen-peserta didik :

Dari segi pengaturan dosen dapat dibedakan antara : Pengajaran yang diberikan oleh seorang dosen atau oleh tim hubungan dosen-peserta didik, dapat dibedakan : hubungan dosen-peserta didik melalui tatap muka secara langsung ataukah melalui media cetak maupun media audio visual.

  1. Struktur peristiwa belajar-mengajar :

Struktur peristiwa belajar, dapat bersifat tertutup dalam arti segala sesuatunya telah ditentukan secara ketat, misalnya dosen tidak boleh menyimpang dari persiapan mengajar yang telah direncanakan. Akan tetapi dapat terjadi sebaliknya, bahwa tujuan khusus pengajaran, materi serta prosedur yang ditempuh ditentukan selama pelajaran berlangsung. Struktur yang disebut terakhir ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk ikut berperan dalam menentukan apa yang akan dipelajari dan bagaimana langkah – langkah yang akan ditempuh.

  1. Peranan dosen-peserta didik dalam mengolah pesan :

Tiap peristiwa belajar-mengajar bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ingin menyampaikan pesan, informasi, pengetahuan dan keterampilan tertentu kepada peserta didik. Pesan tersebut dapat diolah sendiri secara tuntas oleh dosen sebelum disampaikan kepada peserta didik, namun dapat juga peserta didik sendiri yang diharapkan dapat mengolah dengan tanpa bantuan sedikit atau banyak dosen.

  1. Proses pengolahan pesan :

Dalam peristiwa belajar-mengajar, dapat terjadi bahwa proses pengolahan pesan bertolak dari contoh-contoh konkret atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian diambil suatu kesimpulan (generalisasi atau pnnsip-pnnsip yang bersifat umum). Strategi belajar-mengajar yang dimulai dari hal-hal yang khusus menuju ke umum tersebut, dinamakan strategi yang bersifat induktif

Menurut Ahmadi dan Prasetya, (2005) bahwa prinsip-prinsip metode belajar, biasanya tidak bisa dilepaskan dari istilah-istilah lain, yaitu pendekatan, strategi, metode dan teknik karena keempatnya saling terkait.

  1. Pendekatan

Pendekatan, dalam bahasa Inggris sering diistilahkan dengan approach, yang artinya cara memulai sesuatu. Secara umum, pendekatan (approach) sering diistilahkan dengan cara pandang seseorang sesuai dengan filsafat dan keyakinan yang dianutnya. Lebih lengkapnya, pendekatan dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi yang menjadi dasar (landasan) dalam memulai sesuatu (Hidayat, 2011).

  1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani: strategia. Kata ini semula merupakan istilah yang digunakan dalam bidang militer, yang berarti: cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan (Sanjaya, 2006). Sejalan dengan itu, Hornby (2006) mengartikan strategi sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau hal-ikhwal. Kata strategi yang semula merupakan istilah militer lambat laun digunakan pula pada bidang-bidang lainnya, seperti dalam bidang administrasi. Kemudian, penggunaannya melekat pula dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal (J.R. David, 1976). Menurut pengertian ini, strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rakajoni mengartikan strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum perbuatan pembelajar – pengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian strategi tersebut menegaskan bahwa strategi baru merupakan rencana, kegiatan yang masih bersifat umum, belum merupakan tindakan.

  1. Metode

Metode, menurut Hidayat (2011), berasal dari bahasa Yunani: methodos, yang berarti jalan atau cara. Dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, metode diartikan sebagai cara memikirkan dan memeriksa sesuatu hal menurut sesuatu rencana tertentu, atau cara melakukan sesuatu. Dalam dunia pengajaran metode diartikan sebagai rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan dan strategi tertentu. Pengertian ini menegaskan bahwa metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan yang didasarkan pada strategi dan pendekatan tertentu. Artinya, pendekatan dan strategi mendasari penyusunan suatu metode.

  1. Teknik

Pendekatan, strategi, dan metode adalah suatu konsep yang masih bersifat teoretik yang mendasari pelaksanaan suatu pembelajaran. Di samping ketiga istilah tersebut, ada suatu alat lain yang digunakan langsung oleh dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Inilah yang disebut teknik. Teknik, menurut Hidayat (2011) adalah cara-cara dan alat-alat yang digunakan dosen dalam kelas. Atau lebih lengkapnya, teknik adalah daya upaya, usaha-usaha, atau cara-cara yang digunakan dosen dalam mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran pada saat itu

 

Sedangkan menurut Gerungan (2004) menyatakan bahwa prinsip-prinsip metode mengajar, yaitu :

  1. Prinsip motivasi dan perhatian

Dalam sebuah proses pembelajaran, di sini perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Sementara motivasi memiliki keterkaitan dengan minat siswa, sehingga mereka yang mempunyai minat tinggi terhadap mata pelajaran tertentu juga bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi lagi dalam belajar.

  1. Prinsip keaktifan

Pada hakikatnya belajar itu merupakan proses aktif yang mana seseorang melakukan kegiatan untuk mengubah perilaku dan pemikiran menjadi lebih baik.

  1. Prinsip berpengalaman atau keterlibatan secara langsung

Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip aktivitas di mana masing-masing individu haruslah terlibat langsung untuk merasakan atau mengalaminya. Adapun sebenarnya di setiap kegiatan pembelajaran itu haruslah melibatkan diri kita secara langsung.

  1. Prinsip pengulangan

Prinsip pengulangan di sini memang sangatlah penting yang mana teori yang bisa kita jadikan petunjuk dapat kita cermati dari dalil yang di kemukakan Edward L Thorndike mengenai law of learning.

  1. Prinsip tantangan

Penerapan bahan belajar yang kita kemas dengan lebih menantang seperti halnya mengandung permasalahan yang harus dipecahkan, maka para peserta didik pun juga akan tertantang untuk terus mempelajarinya.

  1. Prinsip penguat dan balikan

Kita tahu bahwa seorang peserta didik akan lebih semangat jika mereka mengetahui serta mendapatkan nilai yang baik. Terlebih lagi jika hasil yang didapat sangat memuaskan sehingga itu bisa menjadi titik balik yang akan sangat berpengaruh untuk kelanjutannya.

  1. Prinsip perbedaan individual

Proses belajar masing-masing individu memang tidaklah sama baik secara fisik maupun psikis. Untuk itulah di dalam proses pembelajaran mengandung penerapan bahwa masing-masing siswa haruslah dibantu agar lebih memahami kelemahan serta kekuatan yang ada pada dirinya dan kemudian bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Pengertian Metode Mengajar

Menurut Suryasubroto (2002) mengemukakan, “metode adalah cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan”. Senada dengan itu, Djamarah dan Zain (2006) menyatakan bahwa, “metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Sanjaya (2007) juga menyatakan, “metode adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal”.

Ahmadi Prasetya (2005) menyatakan bahwa: “Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang di pergunakan oleh seorang dosen atau instruksi”. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan dosen dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung pembelajaran (Sudjana, 2005). Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (M Saikhul Arif, 2011).

Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan dosen dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode mengajar dapat dikatakan sebagai alat untuk menciptakan proses mengajar dan belajar (Sudjana dalam Adiningsih 2012). Metode mengajar menurut Tardif (1989) ialah “Cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode mengajar adalah suatu cara yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar tercipta suatu kondisi belajar yang efektif, khususnya dalam penyampaian materi pelajaran.

Kompetensi Mengajar Pokok Bagi Dosen

Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru, dosen, instruktur, atau widyaiswara, karena keterampilan dasar mengajar bahwa mengajar bukan sekedar pada pemahaman pada ilmu pengetahuan saja, akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti : pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai.

Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus (most spesifis instructional behaviours) yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur atau widyaiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien dan profesional. Dengan demikan keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru, dosen, instruktur atau widyaiswara dalam melakasanakan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Nomor 14 UU Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana disebutkan bahwa kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :

 

  1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik ini meliputi sub kompetensi, antara lain :

  • Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual.
  • Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan pelajar dalam konteks kebhinekaan budaya.
  • Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar.
  • Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
  • Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik.
  • Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam
  • Merancang pembelajaran yang mendidik
  • Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
  • Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran

 

 

  1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan memiliki kepribadian yang mantap, dewasa, arif, dan dewasa serta berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian ini mempunyai sub kompetensi, antara lain :

  • Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa serta
  • Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
  • Mengevaluasi kinerja sendiri.
  • Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

 

  1. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional ini mempunyai sub kompetensi, antara lain :

  • Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya.
  • Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi.
  • Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
  • Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi.
  • Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

 

  1. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial ini mempunyai sub kompetensi, antara lain :

  • Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta adidik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat.
  • Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah
  • Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global
  • Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan menggunakan komptensi dosen berdasarkan Pasal 69 ayat (a) Nomor 14 UU Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana disebutkan bahwa kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Pengertian Kompetensi Mengajar

Menurut Yamin dan Maisah (2010) istilah competencies, competence, dan competent diterjemahkan sebagai kompetensi, kecakapan, dan keberdayaan merujuk pada keadaan atau kualitas mampu dan sesuai”. Sedangkan menurut Sagala (2009) kompetensi

merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya, menurut Djamarah (2003) kompetensi mengajar sebagai suatu keterampilan merupakan aktualisasi ilmu pengetahuan teoritis ke dalam interaksi belajar mengajar. Sedangkan menurut Hadis (2006) mengajar juga dapat diartikan secara luas, yaitu upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa.

Senada dengan itu Soeleman (2005) mengartikan kompetensi mengajar sebagai kemampuan dasar yang dapat mengimplikasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dosen dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Hermawan (2009) kompetensi tenaga pengajar adalah suatu tugas yang memadai, atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam kata lain, kompetensi berhubungan dengan intelektual, kemampuan fisik, kepribadian, sosial, dan spiritual. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi mengajar menurut peneliti adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pengajar, dalam usaha menciptakan suatu kondisi belajar yang kondusif.

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan

Peter, dalam tulisannya Sources of Satisfaction. School Subjects and What Secondary School Students (dalam http://www.eric.ed.gov) menyimpulkan bahwa teori Herzberg tentang kepuasan kerja digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan teori kepuasan siswa, teori-teori manajemen mungkin dapat digunakan di ruang kelas dan teknik-teknik mengajar yang lebih baik akan mempunyai dampak terhadap sikap siswa yang leebih baik dan akan meengurangi ketidakpuasan siswa. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Herzberg dapat digunakan untuk menjelaskan teori mengenai kepuasan siswa.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kepuasan siswa dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yang dapat menimbulkan kepuasan siswa, antara lain adalah prestasi tinggi, harapan, dan bakat siswa, sedangkan faktor ekstrinsik adalah kualitas mengajar guru, budaya sekolah, dan iklim sekolah (Sopiatin,2010).

Pengukuran Kepuasan Mahasiswa   

Dalam Nurul Hamdi (2012) dan dalam Sopiatin (2010), pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa dapat diproksikan ke dalam 5 (lima) variabel, sebagaimana yang dikembangkan oleh Berry dan Parasuraman (1991), yaitu : 1. Reability (keandalan) yaitu kemampuan dosen untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan akurat kepada mahasiswa. 2. Responsiveness (daya tanggap, tanggung jawab) yaitu respon atau ketepatan tindakan dari dosen dalam membantu mahasiswa sebagai pemakai jasa atau konsumen. 3. Assurance (jaminan) yaitu bukti tanggung jawab dari dosen kepada mahasiswa dari segi pelayanannya. 4. Empathy (empati) yaitu sikap dan perilaku dosen selama berinteraksi dengan mahasiswanya. 5. Tangible (bentuk langsung) yaitu bentuk fisik yang ada pada dosen saat melaksanakan proses perkuliahan yang bisa dirasakan serta dapat dilihat langsung oleh mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas maka pengukuran yang dilakukan melalui pernyataan Berry dan Parasuraman (1991) dalam Nurul Hamdani (2012) dan dalam Sopiatin (2010), yaitu: (1). Keandalan (reability) (2) Daya tanggap (responsiveness) (3) Kepastian (assurance) (4) Empati (empathy) (5) Berwujud (tangible). Dimana pengukurannya menggunakan Importance Performance Analysis (analisa kartesian).

 

Perceived Service (Persepsi) dan Expected Service (Harapan)

Konseptualisasi dan operasionalisasi ekspektasi pelanggan masih ramai diperdebatkan terutama menyangkut karakteristik standar ekspektasi spesifik, jumlah standar yang digunakan dan sumber ekspesktesi (Tjiptono, 2012). Penilaian pelanggan terhadap kinerja layanan yang diterima bersifat subyektif, karena tergantung persepsi masing-masing individu. Selain itu, persoalan kompleks yang terdapat dalam pemasaran jasa terletak pada salah satu karakteristik jasa yaitu variability, ketidakseragaman kinerja. Partisipasi dan interaksi pelanggan dalam proses penyampaian jasa juga ikut menentukan kompleksitas evaluasi kualitas jasa. Sehingga konsekuensinya jasa yang sama dapat dinilai beralainan oleh konsumen yang berbeda (Tjiptono, 2012)

Konsep kualitas layanan  pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang harus dipahami di dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya. Pada kenyataannya pelayanan tersebut tidak seluruhnya dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Hal inilah kemudian memunculkan konsep perceived dan expected service.  Tinjauan mengenai konsep kualitas layanan  sangat ditentukan oleh berapa besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang harus diterima. Menurut Parasuraman (2001:162) bahwa konsep kualitas layanan yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan tersebut terdiri dari daya tanggap, kepastian, berwujud, empati dan keandalan. Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu dan komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception) yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. Lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Kualitas Pelayanan yang Dirasakan

1.    Melebihi harapan

Ep< Pp (bermutu)

2.    Memenuhi harapan Ep=Pp (memuaskan)

3.    Tidak memenuhi harapan

Ep>Pp (tidak bermutu)

 

 

 

 

 

Pelayanan yang Dirasakan (Pp)

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Konsep Kualitas Layanan

 

Berdasarkan bagan di atas terdapat tiga tingkat konsep kualitas layanan yaitu:

  1. Bermutu (quality surprise), bila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang diharapkan pelanggan.
  2. Memuaskan (satisfactory quality), bila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan pelayanan yang diharapkan pelanggan.
  3. Tidak bermutu (unacceptable quality), bila ternyata kenyataan pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan pelanggan.

Perbandingan antara kenyataan dan harapan untuk mengukur kepuasan pelanggan salah satunya terdapat dalam Servqual rumusan Parasuraman (1988). Servqual digunakan dalam banyak penelitian karena dapat mengukur kepuasan dari sudut pandang pelanggan saja atau menghubungkan dua dimensi sekaligus yaitu pihak pelanggan dan pihak penilai yang dilakukan oleh penyedia jasa yang melibatkan orang-orang dari tingkat manajerial sampai ke tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pada kedua pihak tersebut dapat saja terjadi kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan, dengan persepsi manajemen terhadap harapan-harapan tersebut.

Parasuraman (1985) menjelaskan terdapat lima kesenjangan yang dapat mengakibatkan kegagalan jasa, yaitu sebagai berikut :

  1. Kesenjangan harapan konsumen dan persepsi manajemen.
  2. Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa.
  3. Kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa.
  4. Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal.
  5. Kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan.

Berbagai kesenjangan tersebut dalam Parasuraman (1985) dapat terjadi oleh hal-hal berikut :

  1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi manajemen timbul karena manajemen tidak selalu awas, tidak mengetahui sepenuhnya apa keinginan pelanggan. Inti masalahnya adalah manajemen tidak mengetahui apa yang diharapkan pelanggan.
  2. Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa. Mungkin manajemen sudah mengetahui keinginan konsumen, tetapi manajemen tidak sanggup dan tidak sepenuhnya melayani keinginan pelanggan tersebut. Spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh manajemen masih ada kekurangan yang dirasakan oleh pelanggan. Inti masalahnya ialah pihak manajemen kurang teliti terhadap detail jasa yang ditawarkan.
  3. Kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Mungkin kualitas jasa menurut spesifikasinya sudah baik, tapi karena karyawan yang melayani, kurang terlatih, cara penyampaiannya pun menjadi kurang baik.
  4. Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal dapat terjadi akibat perbedaan antara jasa yang diberikan dan janji-janji yang disampaikan dalam iklan, brosur, dan lainnya.
  5. Kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Ini gap yang paling banyak terjadi, yaitu jasa yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Dalam hal ini yang penting diciptakan oleh manajemen adalah promosi dari mulut ke mulut yang menginformasikan keistimewaan pelayanan yang ditawarkan.

Menurut Parasuraman (1991) bahwa tingkat kepentingan pelanggan (customer expectation) merupakan ukuran apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan pelanggan, dapat dirumuskan tingkat kepentingan yang dominan. Diharapkan dengan memakai konsep tingkat kepentingan dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya variabel tersebut dimata pelanggan kemudian diakitkan dengan pentingnya variabel tersebut dengan kenyataan yang dirasakan pelanggan importance = kepentingan; performance = kinerja.

Matrik ini terdiri dari 4 kuadran : Kuadran pertama terletak disebelah kiri atas, kuadran kedua disebelah kanan atas, kuadran ketiga disebelah kiri bawah, dan kuadran keempat di sebelah kanan bawah. Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variabel pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

1

Tinggi

 

Atribut untuk

Ditingkatkan

IMPORTANCE /

KEPENTINGAN

 

2

 

Atribut untuk Dipertahankan

 

3

 

Rendah

Atribut untuk Dipertahankan

4

 

 

Atributes untuk dikurangi

 

Tinggi
PERFORMANCE/KINERJA

Gambar 2.2. Importance/Performance Matric

  1. Kuadran 1 (attributes to improve)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti apa yang ia harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah perusahaan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga performance variabel yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

  1. Kuadran 2 (maintain performance)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan produk / jasa tersebut unggul di mata pelanggan.

  1. Kuadran 3 (low priority)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan pada kenyataannya kinerja kurang istimewa. Peningkatan yang masuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

  1. Kuadran 4 (main priority)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya.

Pengertian Kepuasan Peserta Didik

Konsep kepuasan pelanggan bersifat abstrak dan proses untuk mencapai kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana atau rumit. Peranan setiap individu sangatlah penting dalam service encounter dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat memahami tingkat kepuasan konsumen secara baik maka perlu diketahui dan dipahami sebab-sebab dari kepuasan. Konsep kepuasan pelanggan menurut Day dalam (Tjiptono, 2004) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian / diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sementara itu Kotler (2002) mendefinisikan bahwa nilai yang diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai yang diterima dan biaya total pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan adalah kumpuan manfaat yang diharapkan diperoleh atau diharapkan dari produk atau jasa tertentu. Biaya total pelanggan adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa tersebut. (Giantari dan Sri Andarini, 2008).

Definisi kepuasan pelanggan menurut Brown (2002) adalah “The state in which customer needs, wants and expectation throughout the product or service’s life are met or exceeded resulting in repeat purchase, loyalty and favourable word of mouth”. Definisi tersebut mengandung arti bahwa, kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa. Apabila dikaitkan dengan kepuasan taruna terhadap Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Gambaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

  • Sejarah

Sejarah berdirinya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan pertama dikenal sebagai Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Jalan Raya (BALAI DIKLAT TRANSJAYA) Tegal yang didirikan pada tanggal 14 Mei 1971 dan pada tanggal 27 September 1971 dibuka dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Sumpono Bayuaji. Lokasinya terletak di Jalan Semeru Nomor 3 Tegal – Jawa Tengah dengan luas area ± 6,5 ha.

Awal berdirinya lebih dikenal sebagai Pusdik Perhubungan Darat dibawah naungan Lembaga Pendidikan (LEMDIK) Perhubungan Darat di Jakarta. Dengan adanya perubahan struktur organisasi Departemen Perhubungan Nomor : KM.415/U/PHB 1975 nama LEMDIK Perhubungan Darat) dan Pusdik Perhubungan Darat di Tegal berubah menjadi Unit Pelaksana Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.51/OT/PHB-1978 tanggal 8 Maret 1978 berubah menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Transportasi Darat dan Jalan Raya (Balai Diklat Transjaya) Tegal. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.73 Tahun 2002 namanya berubah lagi menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal.

Sejak tanggal 24 Februari 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, BPPTD berubah nama menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi keselamatan transportasi jalan. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, PKTJ menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi vokasi keselamatan transportasi jalan,
  2. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
  3. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana lainnya,
  4. Pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta administrasi akademik ketarunaan,
  5. Pengembangan sistem manajemen mutu,
  6. Pelaksanaan pembinaan mental, motal, kesemaptaan, dan
  7. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya.

PKTJ dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibaawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan merupakan unit pelaksana tugas yang secara fungsional, membidangi program pendidikan tinggi vokasi. Dengan mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungaan Departemen Pendidikan Nasional tersebut diatas, maka PKTJ sebagai lembaga pengelola Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Depdiknas, memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi jalan.

 

  • Visi dan Misi Organisasi

Visi :

Menjadi pusat unggulan dibidang keselamatan transportasi jalan (centre of excellence in road worthiness).

Misi :

  1. Melaksanakan kualitas program pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun masyarakat akademis yang berakhlak dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas serta mampu bersaing secara global.
  2. Meningkatkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.
  3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengikuti pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan kompeten.

 

  • Struktur Organisasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2012 dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/277/M.PAN-R/1/2012). Untuk melaksankan tugas pokok dan fungsinya, organisasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) dapat dijabarkan sebagai berikut :

  1. Direktur PKTJ

Direktur PKTJ memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan semua jenjang dan jenis pendidikan pelatihan dibidang keselamatan transportasi jalan sesuai dengan standar nasional.

  1. Pembantu Direktur

Pembantu Direktur memiliki fungsi membantu Direktur PKTJ dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan, administrasi umum, keuangan, perencanaan, kerjasama serta pembinaan ketarunaan dan alumni.

  1. Perwakilan Manajemen Mutu

Perwakilan Manajemen Mutu memiliki fungsi membantu pimpinan dalam pendokumentasian, pemeliharaan, dan pengendalian sistem manajemen mutu.

  1. Ketua Jurusan

Ketua Jurusan memiliki fungsi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi di bidang studi tertentu.

  1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki fungsi merupakan unsur pelaksana akademik PKTJ di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

  1. Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesemaptaan

Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesemaptaan memiliki fungsi melakukan kegiatan pembinaan mental, moral, dan kesemaptaan.

  1. Kepala Subbagian Keuangan dan Adminisstrasi Umum

Kepala Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum memiliki fungsi melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, serta penyusunan laporan.

  1. Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan memiliki fungsi melakukan urusan administrasi di bidang program, akademik, dan ketarunaan, kesejahteraan taruna, dan alumni, serta praktek kerja nyata.

  1. Kelompok Dosen

Kelompok Dosen memiliki fungsi melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada taruna.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Unit Penunjang

Unit penunjang memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan PKTJ.

 

  • Ketersediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

PKTJ pada tahun 2012 memiliki sejumlah 146 pegawai dibidang administrasi maupun teknis, yang terdiri dari 91 orang pegawai PNS dan 55 orang pegawai non PNS.

  1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung kelancaran opearsional PKTJ saat ini oleh :

Pegawai tetap (PNS) yang terdiri dari tenaga administrasi dan teknis sebanyak 91 orang mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV dan pegawai tidak tetap (non PNS) sebanyak 55 orang. Latar belakang pendidikan SDM di PKTJ mayoritas adalah Sarjana (S1) yang mencapai 20,88% dan disusul latar belakang D.IV sebesar 16,48%. Untuk itu PKTJ berkomitmen untuk mengembangkan potensi SDM yang ada dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk menaikkan strata pendidikan maupun dengan pengembangan melalui diklat-diklat.

  1. Jumlah tenaga pengajar dan instruktur praktek sebanyak 89 yang terdiri dari berbagai jenjang keahlian dan disiplin ilmu lainnya. Latar belakang pendidikan tenaga pengaajar dan instruktur praktek adalah tingkat pendidikan D.II PKB sebesar 8,3%, D.III LLAJ sebesar 5%, D.IV Transdar sebesar 13,5%, S2 Transportasi 6,2%, dan disiplin ilmu lainnya sebesar 66,6%.

Dalam rangka mewujudkan proses diklat yang baik dan berkualitas maka PKTJ berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar / dosen dan instruktur dengan cara merangkul tenaga pengajar / dosen dan instruktur dari luar PKTJ dengan berbagai macam latar belakang disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Tenaga pengajar tersebut berasal dari unsur perhubungan darat, dinas perhubungan, dan instansi lain yang berkaitan dengan transportasi darat.

 

  • Rencana Pengembangan SDM

Rencana pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas SDM, PKTJ melaksanakan pola pengembangan kemampuan / kompetensi SDM yang sudah ada, baik melalui pendidikan formal maupun informal yang dididik menjadi lebih terampil sesuai dengan bidang yang diperlukan. Pengembangan SDM ini bisa dilaksanakan dengan  peningkatan  kompetensi  yaitu  meningkatkan

jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu dengan pemberian beasiswa bagi SDM yang memiliki tingkat pendidikan S1 untuk melanjutkan ke S2, dan tingkat pendidikan S2 ke S3. Demikian juga SDM yang memiliki pendidikan SLTA diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat S1, maupun dengan jalan mengikuti pelatihan, penataran, termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan jiwa interpreneur. Dengan pengembangan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi yaitu meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun mengikuti pelatihan, penataran, dan lain-lain diharapkan ketersediaan SDM dapat terpenuhi.

  1. Penambahan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM secara kuantitas dilakukan dengan rekrutmen melalui proses kepegawaian. Pengembangan jumlah SDM akan dilaksanakan melalui rekrutmen pegawai negeri sipil yang dilaksanakan tiap tahun pada waktu tertentu dengan mengusulkan formasi kebutuhan pegawai ke tingakat Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Pelaksanaan rekrutmen sepenuhnya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk meyakinkan bahwa model regresi yang diperoleh mempunyai kemampuan prediktif serta memenuhi asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi heterokedasitas dan multikolinearitas. Sebuah model regresi yang baik harus bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Jika terjadi penyimpangan asumsi maka model regresi yang diperoleh tidak bermanfaat untuk mengambil keputusan.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Validitas adalah tingkat ketepatan penggunaan alat terhadap suatu gejala. Pengujian validitas digunakan untuk pengukuran kuesioner, apakah kuesioner yang telah disusun sudah valid atau belum. Untuk menguji validitas kuesioner diambil sampel yang dianggap mewakili keseluruhan responden dengan menggunakan teknik korelasi product moment (Singarimbun dan Soffian Effendi, 1995) :

 

r           =          korelasi product moment

X         =          skor butir (pertanyaan)

Y         =          skor faktor (variabel)

n          =          ukuran sampel

 

Dengan kepercayaan 95 persen, maka jika :

r hitung > r tabel maka pengukuran valid.

r hitung £  r tabel maka pengukuran  tidak valid.

Setelah pengukuran valid tidaknya suatu kuesioner maka dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas, yaitu untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konstan apabila dilaksanakan pengujian kembali. Reliabilitas adalah tingkat kestabilan dari suatu hasil alat ukur dalam mengukur suatu gejala. Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus alpha cronbach (Umar, 2000). Adapun rumusnya sebagai berikut :

 

Keterangan :

r11       =          reliabilitas instrumen

k          =          banyaknya butir pertanyaan

a2t       =          varians total

Sa2b    =          jumlah varians butir

Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, maka jika :

r hitung > r tabel maka pengukuran reliabel.

r hitung £  r tabel maka pengukuran  tidak reliabel

Pengukuran Variabel Good Governance (GG)

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Penerapan Good Governance (GG) (1)  Partisipasi (Participation),

 

 

(2)  Aturan Hukum (Rule of Law),

 

 

 

 

(3)  Transparansi (Transparency),

 

 

 

 

(4)  Daya Tanggap (Responsiveness),

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

 

 

(6)  Berkeadilan (Equity),

 

 

 

(7)  Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

 

 

 

(8)   Akuntabilitas (Accountability)

 

 

 

 

 

(9)  Bervisi Strategis (Strategic Vision)

·    hak suara yang sama

·    kebebasan berasosiasi dan berpendapat

 

·    Hukum yang responsif

·    Penegakan hukum yang konsisten

·    Independensi peradilan

 

·    informasi dapat diakses secara bebas

·    informasinya disediakan secara memadai dan mudah dimengerti

 

·    Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami

·    Adanya tindak lanjut yang cepat.

·    Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

 

·    penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda

·    mensosialisasikan kebijakan

 

·    memberikan kesempatan yang sama

·    berlaku adil

 

·    Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.

·    Berkurangnya biaya operasional pelayanan

 

·    Akses laporan pertanggung jawaban kegiatan

·    Merapkan sanksi pada setiap kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

 

·    Kebijakan bersifat jangka panjang

·    Kebijakan disusun atas skala prioritas

Ordinal

Pengukuran Variabel Struktur Organisasi

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Struktur Organisasi (1)    Spesialisasi kerja

 

 

 

 

(2)    Departementalisasi,

 

 

 

 

(3)    Rantai komando,

 

 

 

 

 

(4)    Rentang kendali,

 

 

 

 

(5)    Sentralisasi

 

 

 

 

(6)    Formalisasi.

 

·    pembagian tugas dan rincian tugas

·    koordinasi yang efisien dan efektif

 

·    mengelompokkan pekerjaan

·    menciptakan keserasian dan keselarasan kerja

 

·    adanya garis wewenang dan tanggung jawab

·    kejelasan siapa arah pertanggungjawaban

 

·    SDM dapat diarahkan secara efektif dan efisien

·    Pengarahan SDM dapat dipertanggung jawabkan

 

·    pengambilan keputusan terkonsentrasi

 

·    pengambilan keputusan dari satu sumber

 

·    ketertiban dalam pembagian tugas

·    ketertiban dalam pelaporan

Ordinal

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Struktur Organisasi (1)    Spesialisasi kerja

 

 

 

 

(2)    Departementalisasi,

 

 

 

 

(3)    Rantai komando,

 

 

 

 

 

(4)    Rentang kendali,

 

 

 

 

(5)    Sentralisasi

 

 

 

 

(6)    Formalisasi.

 

·    pembagian tugas dan rincian tugas

·    koordinasi yang efisien dan efektif

 

·    mengelompokkan pekerjaan

·    menciptakan keserasian dan keselarasan kerja

 

·    adanya garis wewenang dan tanggung jawab

·    kejelasan siapa arah pertanggungjawaban

 

·    SDM dapat diarahkan secara efektif dan efisien

·    Pengarahan SDM dapat dipertanggung jawabkan

 

·    pengambilan keputusan terkonsentrasi

 

·    pengambilan keputusan dari satu sumber

 

·    ketertiban dalam pembagian tugas

·    ketertiban dalam pelaporan

Ordinal

 

Pengukuran Variabel Gaya Kepemimpinan

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Gaya kepemimpi-nan (1)  Gaya kepemimpinan Otokratis.

 

 

 

 

 

(2)  Gaya kepemimpinan Militeristis

 

 

 

 

 

(3)  Gaya kepemimpinan Fathernalistis

 

 

 

 

 

 

(4)  Gaya kepemimpinan karismatis

 

 

 

 

 

 

(5)  Gaya kepemimpinan Demokratis

·    Pemimpin mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

·    Pemimpin  tidak mau menerima kritik, saran dari orang lain

 

·    Laporanbawahan  kepada pimpinan  harus datang kekantor

·    dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan perintah pimpinan

 

·    Pemimpin  tidak mau menerima pendapat dari bawahan

·    Permasalahan selalu diharapi sendiri oleh pimpinan

 

·    Pemimpin adalah pekerja keras, sehingga harus ditiru

·    Pemimpin adalah sosok yang sangat peduli terhadap masa depan karyawannya

 

·    Pimpinan menyerahkan kepada bawahan pemilihan cara-cara terbaik

·    Pimpinan bersedia berdiskusi dengan pegawai

Ordinal

 

Pengukuran Variabel Budaya Organisasi

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Budaya organisasi (1)   keterlibatan,

 

 

 

 

(2)   penyesuaian,

 

 

 

(3)   konsistensi

 

 

(4)   misi.

 

·    Keterlibatan seluruh pegawai dalam kegiatan

·    bekerjasama dalam mencapai tujuan

 

·    penyesuaian organisasi terhadap perubahan

·    focus pada pelanggan

 

·    koordinasi,

·     integrasi

 

·    Pemahaman misi

·    Penanaman misi

Ordinal

 

Pengukuran  Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia

 

Variabel Dimensi Indikator Skala
Kemampuan Sumber Daya Manusia (1)      kemampuan lingkungan,

 

 

(2)      kemampuan analitik

 

 

 

 

 

(3)      kemampuan stratejik,

 

 

 

 

 

(4)      kemampuan fungsional,

 

 

 

(5)      kemampuan manajerial,

 

 

 

 

(6)      kemampuan profesi

 

 

 

 

(7)      kemampuan sosial

 

 

 

 

 

(8)      kemampuan intelektual

 

 

 

(9)      kemampuan individu

 

 

 

(10)   kemampuan perilaku.

·    Kemampuan memahami lingungan

·    Kemampuan beradaptasi

 

·    kemampuan memahami prosedur

·    kemampuan memahami mekanisme kerja tempat bekerja

 

·    kemampuan menyusun rencana jangka panjang

·    kemampuan menyusun skala prioritas

 

·    kemampuan untuk merancang program

·    kemampuan mengantisipasi perubahan

 

·    kemampuan untuk mengelola setiap kegiatan

·    kemampuan untuk mengantisipasi dengan cepat

 

·    kemampuan menguasai keahlian

·    kemampuan meingkatkan keahlian

 

·    kemampuan untuk beradaptasi

·    kemampuan  untuk bersosialisasi

 

 

·    kemampuan untuk selalu belajar

·    kemampuan untuk selalu mengikuti perkembangan

 

·    kemampuan penguasaan iptek

·    kemampuan keilmuan

 

·    kemampuan untuk bersikap objektif

·    kemampuan  melaksanakan tupoksi

Ordinal

 

Pengaruh antara Struktur Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (GG)

Menurut Robbins dan Coulte (2007), struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi yang baik akan mendorong keteraturan dan kerangka kerja yang baik sehingga prinsip-prinsip Good Governance (GG) akan dengan mudah juga dilaksanakan

Pengaruh struktur organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (GG) dikemukakan Srijanti (2008) yang menunjukkan bahwa struktur organisasi birokratik dan multilevel dirubah menjadi struktur organisasi non birokratik dan sedikit level untuk dapat menerapkan prinsip good governance dengan baik.

Pengaruh antara Gaya kepemimpinan Terhadap Penerapan Good Governance (GG)

Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2003). Gaya kepemimpinan yang baik akan mampu mengarahkan bawahan untuk menerapkan Good Governance dengan baik pula.

Penelitian mengenai pengaruh antara Gaya kepemimpinan Terhadap Penerapan Good Governance (GG) pernah dilakukan oleh Adi Wiratno (2011) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance..

Pengaruh antara Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (GG)

Budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang  dipegang oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi yang lainnya. Kast (2004) kebudayaan organisasi adalah perangkat nilai, kepercayaan dan pemahaman yang penting yang sama-sama dimiliki oleh para anggotanya. Organisasi yang sukses tampak memiliki kebudayaan yang kuat yang dapat menarik, memelihara dan mengimbali (reward-menghadiahi) orang yang berhasil melaksanakan perannya dan mencapai sasarannya

Penelitian mengenai pengaruh antara Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (GG) pernah dilakukan oleh Adi Wiratno (2011) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance..

Pengaruh antara Kemampuan Sumberdaya Manusia Terhadap Penerapan Good Governance (GG)

Menurut Susilo (2002:3) “Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha bmewujudkan visi dan misi tujuanya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/ perusahaan. Namun pelaksaanya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia (SDM). Tanpa kemampuan SDM yang baik, prinsip-prinsip GG tidak akan dapat diinplementasikan secara baik pula

Penelitian mengenai pengaruh antara Kemampuan Sumberdaya Manusia Terhadap Penerapan Good Governance (GG) pernah dilakukan oleh Rachmawati (2007) diketahu bahwa dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa dalam perspektif good governance, kualitas sumber daya manusia aparatur di tingkat kecamatan sebagian besar termasuk dalam kategori “kurang”. Hal ini terjadi karena sebagian besar prinsip-prinsip yang terdapat dalam Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) belum terimplementasikan dalam kinerja aparatur, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Dimensi Dalam Struktur Organisasi

Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa struktur organisasi memiliki beberapa elemen kunci yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan formalisasi. Elemen kunci diatas pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan kemudahan dalam koordinasi antar unit kerja. Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi pengukuran struktur organisasi yang diuraikan oleh Robbins dan Judge (2008) sebagai berikut;

  1. Spesialisasi kerja mengambarkan mengenai pembagian tugas dan rincian tugas dalam organisasi. Hal ini penting agar tercipta koordinasi yang efisien dan efektif dalam organisasi.
  2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama agar tercipta keserasian dan keselarasan kerja dalam organisasi.
  3. Rantai komando merupakan garis wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi sehingga jelas siapa bertanggung jawab pada siapa.
  4. Rentang kendali menjelaskan tentang sumberdaya manusia yang dapat diarahkan seseorang secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.
  5. Sentralisasi menerangkan sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi,
  6. Formalisasi adalah operasionalisasi pekerjaan secara baku dalam organisasi yang bermanfaat untuk terciptanya ketertiban dalam organisasi.

Pengertian Struktur Organisasi

Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Robbins dan Coulte (2007) Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan menurut Handoko (2003) menyatakan bahwa Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola.

Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan (Gibson dkk, 2002). Menurut Hasibuan (2004) Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Menurut Suranto (2005) bahwa  Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja

Wexley dan Yuki (2005) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah perencanaan formal guna mencapai pembagian tugas yang efisien dan efektif dalam pengkoordinasian aktifitas seluruh anggota organisasi. Struktur organisasi haruslah sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang selaras dan mampu mempermudah pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Gaya-Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam hal ini adalah bawahannya. Dalam setiap organisasi/perusahaan seorang pemimpin mempunyai gaya yang berbeda dalam kepemimpinannya sesuai kemampuannya masing-masing. Pada umumnya gaya kepemimpinan dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan utama yaitu (Rivai, 2008):

  1. Gaya kepemimpinan Otokratis

Gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut:

  • Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi.
  • Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
  • Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata.
  • Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar.
  • Selalu bergantung pada kekuasaan formal.
  • Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (Approach) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern.

  1. Gaya kepemimpinan Militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

  • Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama.
  • Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya.
  • Senang kepada formalitas yang berlebihan.
  • Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan.
  • Tidak mau menerima kritik dari bawahan.
  • Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh gaya kepemimpinan militeristis jelaslah bahwa gaya kepemimpinan seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal.

  1. Gaya kepemimpinan Fathernalistis

Gaya kepemimpinan fathernalistis, mempunyai ciri tertentu yaitu bersifat fathernal seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapakan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat umum dari gaya kepemimpinan fathernalistis dapat dikemukakan sebagai berikut:

  • Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.
  • Bersikap terlalu melindungi bawahan.
  • Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, karena itu jarang dan pelimpahan wewenang.
  • Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya tuk mengembangkan inisatif daya kreasi.
  • Sering menganggap dirinya maha tau, sehingga sulit menerima saran.

Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifat-sifat negatifnya pemimpin faternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya.

  1. Gaya kepemimpinan karismatis

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pempimin memiliki karisma. Yang diketahui ialah gaya kepemimpinan seperti ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman terhadap seorang pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers). Perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan, profil pendidikan dan sebagainya, tidak dapat digunakan sebagai kriteria gaya kepemimpinan karismatis.

  1. Gaya kepemimpinan Demokratis

Dari semua gaya kepemimpinan yang ada, gaya kepemimpinan demokratis dianggap adalah gaya kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.

Beberapa ciri dari gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

  • Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia.
  • Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi.
  • Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya.
  • Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada    bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi   kreativitas, inisatif, dan prakarsa dari bawahan.
  • Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan.
  • Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.
  • Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis.

Teori kepemimpinan yang umum misalnya menyatakan asal-usul kepemimpinan dan ada pula yang menyatakan salah satu aspek dari fenomena kepemimpinan misalnya teori mengenai kepemimpinan, mengenai kekuasaan, mengenai proses, mempengaruhi, atau mengenai konflik.

 

Pengertian Gaya Kepemimpinan

 

Menurut Tjiptono (2006) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004). Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2003). Sedangkan menurut Thoha (2010) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah usaha seseorang yang diserahi tugas sebagai pimpinan, untuk mengatur, mempersatukan dan menggerakan bawahannya secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya kepemimpinan merupakan berasal dari pribadi pemimpin itu agar bisa mempengaruhi orang lain. Dengan mempengaruhi bawahannya, seorang pemimpin berharap bawahannya bisa bergerak dalam suatu ikatan tertentu, aktivitas terarah, sadar dan bekerjasama dengan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya tersebut.

 

Dimensi Dalam Budaya Organisasi

Dalam penelitian Hofstede et al. (1990) me-nemukan 6 dimensi budaya organisasi yang lebih mengacu pada aktivitas manajemen yang mencermin-kan nilai-nilai karyawan, yaitu sebagai berikut:

  1. Orientasi hasil atau orientasi proses. Orientasi hasil ditandai oleh upaya maksimal dalam men-capai tujuan dan keberanian menghadapi tantangan-tantangan dan mengambil keputusan; sedangkan orientasi proses ditandai oleh peng-hindaran terhadap resiko dan penggunaan upaya yang minimal dalam pencapaian tujuan.
  2. Orientasi orang (employee) atau orientasi pe-kerjaan. Orientasi orang menekankan pada per-masalahan pribadi, keputusan penting dilakukan oleh kelompok dan organisasi menekankan perlu-nya perhatian pada kesejahteraan karyawan dan keluarganya; sedangkan orientasi pekerjaan lebih menekankan pada penyelesaian suatu pekerjaan dan keputusan penting dilakukan oleh karyawan.
  3. Parochial atau professional. Parochial menekankan pada perencanaan jangka pendek, pengindahan pada perilaku karyawan di rumah dan di kantor, sistem perekrutan yang mengindahkan pada kehidupan dan kondisi keluarga calon; sedangkan profesional menitikberatkan pada perencanaan masa depan, dan tidak mengurusi kehidupan pribadi karyawan dan memandang sangat penting pada kompetensi dalam perekrutan.
  4. Sistem tertutup atau sistem terbuka, Pada sistem tertutup karyawan baru memerlukan waktu relatif lama untuk menyesuaikan diri; sedangkan pada sistem terbuka mengacu pada keterbukaan dalam komunikasi terhadap pihak luar.
  5. Kontrol longgar atau kontrol ketat, pada pe-ngendalian longgar efisiensi dan ketepatan waktu relatif lebih longgar, sedangkan pengendalian ketat lebih menekankan pada ketepatan waktu dan efisiensi.
  6. Normative atau pragmatis. Normatif menekan-kan pada prosedur kendati harus dibayar dengan mahal; sedangkan pragmatis lebih menekankan pada hasil daripada prosedur dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Keenam dimensi ini selalu melekat dalam setiap organisasi. Masing-masing organisasi dapat dipasti-kan memiliki kecenderungan ke salah satu karak-teristik setiap dimensi atau ada kemungkinan meng-arah kepada kombinasi dimensi tersebut. Misal ada sebuah organisasi yang cenderung memiliki karak-teristik dimensi berorientasi pada hasil maka organi-sasi ini akan lebih berorientasi pada pekerjaan dan bersifat profesional.

Sebelumnya Hofstede (1980) dalam Indriantoro (2000) juga telah membagi budaya kedalam 4 norma nilai dari penelitian surveynya terhadap sikap para karyawan IBM pada setiap cabangnya di seluruh dunia, yaitu terdiri dari: power distance, individua-lism, masculinity dan uncertainty avoidance. Kedua hasil kerja Hofstede inilah yang banyak dijadikan acuan dasar para peneliti budaya, sebagai-mana Harrison & McKinnon (1999) mereview kembali temuan dimensi Hofstede (1980) dalam Indriantoro (2000) yang terdiri dari dimensi power distance, dimensi individualism, dimensi uncertainty avoidance dan dimensi masculinity dalam penelitian-nya, mereka menggunakannya dalam meneliti desain sistem pengendalian manajemen di budaya yang berbeda (cross cultural research).

Penelitian Sihombing (2005) juga menggunakan format survei yang dikemukakan oleh Denisn meliputi empat karakteristik yaitu keterlibatan, penyesuaian, konsistensi dan misi sebagai berikut:

  1. Keterlibatan adalah faktor kunci dalam budaya organisasi yang merupakan karakteristik nilai dari organisasi dengan menempatkan pandangan tentang pentingnya pentingnya keterlibatan seluruh pegawai yang bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Karakteristik ini meliputi nilai dan norma pemberdayaan, orientasi tim dan pengembangan kapabilitas.
  2. Penyesuaian adalah kebutuhan organisasi dalam melaksanakan kegiatan dalam lingkungan organisasi tersebut, yaitu organisasi memegang nilai dan kepercayaan yang mendukung kapabilitas dalam menerima,serta menginterpretasikan dan menterjemahkan tanda-tanda dari lingkungan kedalam perubahan prilaku internal dari organisasi. Kemampuan adaptasi meliputi fokus pada pelanggan, menciptakan perubahan serta pembelajaran organisasi.
  3. Konsistensi adalah nilai dan sistem yang mendasari kekuatan suatu budaya. Nilai ini memfokuskan pada integrasi sumber-sumber organisasi, koordinasidan kontrol dan konsistensi organisasi dalam mengembangkan sistem yang efektif dalam pelaksanan kegiatan organisasi.
  4. Karakteristik konsistensi meliputi koordinasi, integrasi, kesepakatan dan nilai-nilai inti.
  1. Misi adalah arahan pada pencapaian tujuan jangka panjang yang bermakna pada organisasi (meaningful long term). Misi menjelaskan tujuan dan arti yang diterjemahkan dalam tujuan eksternal organisasi. Karakteristik misi meliputi tujuan dan visi organisasi, pengarahan serta pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi Budaya Organisasi

Fungsi utama budaya organisasi menurut Tika (2006) adalah sebagai berikut: (1) Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain, (2) Sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi, (3)  mempromosikan stabilitas sistem social, (4) Sebagai mekanisme control dalam memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan, (5) Sebagai integrator, (6) Membentuk perilaku bagi karyawan, (7) Sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi, (8) Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan, (9) Sebagai alat komunikasi, (10) Sebagai penghambat berinovasi.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2006) membagi fungsi budaya organisasi menjadi empat (1) memberikan identititas kepada karyawannya, (2) memudahkan komitmen kolektif dan (3) mempromosikan stabilitas sistem sosial, membentuk perilaku dengan membantu manajer (top management) dalam menjalankan tugas nya.

Pengertian Budaya Organisasi

Menurut Schein (2002) Budaya merupakan suatu pola dimensi milik bersama yang dipelajari suatu kelompok pada suatu saat memecahkan masalah adaptasi eksistensi dan integrasi internal, yang telah cukup berhasil dan karena itu, akan diajarkan kepada anggota kelompok yang baru sebagai cara yang benar untuk mempersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi masalah serupa. Dalam Tika (2006) budaya perusahaan adalah sekumplan sistem nilai yang diakui dan dibuat oleh semua anggotanya yang membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain.

Budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang  dipegang oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi yang lainnya. Kast (2004) kebudayaan organisasi adalah perangkat nilai, kepercayaan dan pemahaman yang penting yang sama-sama dimiliki oleh para anggotanya. Organisasi yang sukses tampak memiliki kebudayaan yang kuat yang dapat menarik, memelihara dan mengimbali (reward-menghadiahi) orang yang berhasil melaksanakan perannya dan mencapai sasarannya.

Budaya perusahaan adalah aplikasi dari budaya organisasi terhadap badan usaha/perusahaan dalam Taliziduhu (2003). Budaya perusahaan adalah peramuan berpola top middle-bottom kemudian disemaikan ke setiap sel organisasi, dan menjadi nilai-nilai kehidupan bersama, yang dapat muncul dalam bentuk perilaku formal maupun informal (Djokosantoso, 2005).

Dimensi Dalam Kemampuan Sumber Daya Manusia

Stephen P. Robbins mendefinisikan kemampuan (ability) sebagai kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Oleh Robbins, kemampuan dibedakan atas kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kapasitas untuk menjalankan tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik serupa. Lebih lanjut, Robbins menjelaskan bahwa setiap jenis pekerjaan membutuhkan kesesuaian dengan kemampuan tertentu agar dapat berhasil dalam pelaksanaannya (2006).

Tabel 2.1 Dimensi Kemampuan Intelektual (Robbins, 2006)

Dimensi Gambaran
Kemampuan Numerik Kemampuan untuk melakukan penghitungan cepat dan akurat
Pemahaman Verbal Kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata
Kecepatan Perseptual Kemampuan mengidentifkasi kesamaan dan perbedaan visual dengan cepat dan akurat
Penalaran Induktif

 

Kemampuan mengidentifikasi rangkaian logis masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut
Penalaran Deduktif

 

Kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi argumentasi
Visualisasi Ruangan

 

Kemampuan menggambarkan bagaimana penampakan obyek tertentu jika posisinya dalam ruangan diubah
Memori Kemampuan mempertahankan dan mengingat kembali pengalaman masa silam

Kemampuan sumber daya manusia juga dapat dilihat dari persepektif perilaku. Bloom membagi ranah psikologi manusia dalam kategori cognitive, affective, dan psychomotorik (Chatab, 2007)

 

 

 

 

Tabel 2.2. Indikator Kompetensi setiap Level kecakapan Berdasarkan Model Taksonomi Bloom (Fuad dan Ghofur Ahmad, 2009)

No Ranah Level Kecakapan Indikator Kecakapan
1 Kognitif Pengetahuan (Knowledge); mengetahui dan mengingat Menyebut, menuliskan, menyatakan, mengurutkan, mengidentifikasi, mendefinisikan, mencocokkan, menamai, dan menggambarkan.
Pemahaman (Comprehension) Menerjemahkan, mengubah, menggeneralisasikan, menguraikan (dengan kata-kata sendiri), menulis ulang (dengan kalimat sendiri), meringkas, membedakan, mempertahankan, menyimpulkan, berpendapat, dan menjelaskan.
Penerapan Ide (Application) Mengoperasikan, menghasilkan, mengubah, mengatasi, menggunakan, menunjukkan, mempersiapkan, dan menghitung.
Kemampuan menguraaikan (Analysis) Menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi bagian-bagian, memperbedakan antara dua yang sama, dan memilih
Unifikasi (Synthesis) Merancang, merumuskan, mengorganisasikan, mengkompilasikan, mengkomposisikan, membuat hipotesis dan merencanakan
Menilai (Evaluation) Mengkritisi, mengintepretasikan, dan memberikan penilaian.
2 Afektif Penerimaan (Receiving) Mempercayai (sesuatu atau seseorang untuk diikuti), memilih (seseorang atau sesuatu untuk diikuti), mengikuti, bertanya (untuk diikuti), dan mengalokasikan
Tanggapan (Responding) Mengkorfimasi, member jawaban, membaca (pesan-pesan), membantu, melaksanakan, melaporkan, dan menampilkan
Penanaman Nilai (Valuing) Menginisiasi, mengundang (orang untuk terlibat), terlibat, mengusulkan, dan melakukan.
Pengorganisasian Nilai-nilai (Organization) Menverifikasi nilai-nilai, menetapkan beberapa pilihan nilai, mengsintesiskan (antar nilai), mengintegrasikan (antar nilai), mempengaruhi (kehidupan dengan nilai-nilai)
Karakteristik Kehidupan (Characterization) Menggunakan nilai-nilai sebagai pandangan hidup (worldview), serta mempertahankan nilai-nilai yang sudah diyakini
3 Psikomotorik Memperhatikan (Observing) Mengamati proses, member perhatian pada tahap-tahap sebuah perbuatan, member perhatian pada sebuah artikulasi.
Peniruan (Imitation) Melatih, mengubah sebuah bentuk, membongkar sebuah struktur, membangun kembali sebuah struktur, dan menggunakan sebuah konstruk atau model
Pembiasaan (Practising) Membiasakan sebuah model atau perilaku yang sudah dibentuknya, serta mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten.
Penyesuaian (Adapting) Menyesuaikan model, membenarkan sebuah model untuk dikembangkan, dan menyelaraskan model pada kenyataan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan tuntutan dunia kerja global, Jann Hidajat Tjakraatmadja dan Donald Crestofel Lantu (2006) menyebutkan bahwa para pekerja harus memiliki minimal 10 (sepuluh) kemampuan untuk dapat bersaing sebagai karyawan global yaitu : (1) kemampuan lingkungan, yaitu kemampuan memahami lingkungan internasional atau minimal memahami kondisi lingkungan negara dimana ia ditempatkan; (2) kemampuan analitik, yaitu kemampuan untuk menganilisis peluang pasar, persyaratan, prosedur, dan mekanisme kerja negara tempat kita bekerja; (3) kemampuan stratejik, yaitu kemampuan menyusun dan mengembangkan stratejik didasarkan analisis ke depan dan ke belakang (backward and forward linkages); (4) kemampuan fungsional, yaitu kemampuan untuk merancang program dalam mengantisipasi setiap peluang dan perubahan yang mungkin terjadi; (5) kemampuan manajerial, yaitu kemampuan untuk mengelola setiap kegiatan sehingga dapat mengantisipasi dengan cepat, tepat, dan meminimasi resiko; (6) kemampuan profesi, yaitu kemampuan menguasai keterampilan secara profesional atau keahlian pada suatu bidang tertentu sehingga dapat dimanfaatkan ketika mencapai purna kerja; (7) kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan suasana dan kondisi kerja sehingga mampu menyatu dan mengaktualisasikan diri dengan lingkungan sosial masyarakat maupun di tempat kerja; (8) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk mengembangkan intelektualitas dan daya nalar agar mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan ilmu dan kemajuan masyarakat; (9) kemampuan individu, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan menggunakan keunggulan yang dimiliki, baik keunggulan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bakat-bakat lainnya; dan (10) kemampuan perilaku, yaitu kemampuan untuk bersikap terbuka dan objektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai manajer maupun sebagai karyawan

Pengertian Kemampuan Sumberdaya Manusia

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,2003) berpendapat bahwa “kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”. Sementara itu, menurut Kartono (2001) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Sedangkan Menurut Susilo (2002) “Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha bmewujudkan visi dan misi tujuanya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/ perusahaan. Namun pelaksaanya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia (SDM).

Istilah kemampuan sumber daya manusia sendiri secara keseluruhan didefinisikan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) Desi dan Ertambang (2008).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004) untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Good Governance

Berbagai ahli dan hasil penelitian memberikan pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Good Governance. Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Good Governance tersebut dibedakan berdasarkan sumbernya. Salah satu pernyataan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Good Governance diuraikan bahwa dalam penelitian Lukow (2013). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan pelaksanaan good governance antara lain (a) Belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yangdapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. (b) Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatarbelakang pendidikan Akuntansi, sehingga mereka tidak begitu pedulidengan permasalahan ini. (c) Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi. Melalui hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumberdaya manusia menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Hal ini ditunjukkan adanya kekurangan kualitas SDM yang mempengaruhi pelaksanaan good governance. Dengan demikian hasil penelitian tersebut menunjukkan good governance dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian Aries Susanty (2012) menunjukkan bahwa bentuk struktur organisasi mempengaruhi pelaksanaan GCG. Model struktur tersebut meliputi  Weisbord’s Six Model, Tichy’s TPC Framework, High-Performance Programming, Malcolm Baldrige Criteria For Performance Excellence  Diagnosing Individual and Group Behaviour, serta New 7-S. Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa model struktur organisasi yang berbeda akan menghasilkan keefektifan berbeda terhadap pelaksanaan GCG. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG adalah struktur organisasi.

Salah satu faktor lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan GCG adalah budaya organisasi. Hasil penelitian Chandrasasmita (2012) menunjukkan Budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat dan searah terhadap Good Corporate Governance sebesar 0.657. Dengan demikian budaya organisasi dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap Good Corporate Governance.

Pengukuran Good Governance

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002) memberikan beberapa karateristik pelaksanaan good governance, meliputi:

  1. Partisipasi (Participation)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

  1. Aturan Hukum (Rule of Law)
    1. Supermasi hukum: di samping erat kaitannya dengan rule of law juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
    2. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.
    3. Penegakan hukum yang konsisten dan ondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/ penegak hukum yang memiliki integritas.
    4. Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan rule of law.
  2. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

  1. Daya Tanggap (Responsiveness)
    1. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
    2. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.
    3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
    4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
    5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.
  2. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sector swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

  1. Berkeadilan (Equity)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

  1. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
    1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
    2. Adanya perbaikan yang berkelanjutan.
    3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
    4. Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
    5. Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.
    6. Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
    7. Prospek memperoleh standar ISO pelayanan.
  2. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahn atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

  1. Bervisi Strategis (Strategic Vision)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan komplesitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

 

Pengertian Good Governance

Menurut Haryanto (2007), Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintah suatu Negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan Good Governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civil culture sebagai penopang suntainabilitas demokrasi itu sendiri

Menurut Salam (2004) menyatakan: ”governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya public dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, good governance memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandasan pada pemerintahan hukum”.

Definisi tata pemerintahan yang baik (GG) yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga, mensinergikan interaksi yang konstruktif anatara negara, sektor swasta, dan masyarakat yang menjunjung tinggi keinginan (kehendak rakyat) dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial (Iyandri, 2010).

Surjadi (2009) mengungkapkan konsep GG dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Sebagai pengelola atau kepengarahan negara yang baik;
  2. Pelaksananya disebut Government;
  3. Government identik dengan pengelola, pengurus negara;
  4. Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan dengan efisien;
  5. Bagaimana penyelenggara negara ditata dan bagaimana tatanan itu berproses.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  ( Dinas PPKAD ) Kabupaten  Tega

  • Kedudukan Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  ( Dinas PPKAD ) Kabupaten  Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Dinas PPKAD berkedudukan sebagai unsur  penunjang Pemerintah Daerah di bidang pendapatan,  pengelolaan  anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala  unit eselon II b yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Kewenangan yang dilaksanakan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

  • Perumusan Peraturan Daerah tentang pook-pokok pengeloaan keuangan daerah;
  • Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan APBD;
  • Perumusan kebijakan keseimbangan fiskal antar Desa;
  • Perumusan kebijakan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama ( urusan concurrent ) antara kabupaten dan desa;
  • Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
  • Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawas pengelolaan investasi dan asset daerah;
  • Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran;
  • Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pinjaman dan bligasi daerah, serta Dinas layanan umum;
  • Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi dana alokasi umum (DAU);
  • Pengelolaan dan pelaporan DAU dan dana alokasi khusus (DAK);
  • Pengendalian dan pelaporan pengelolaan dana bagi hasil (DBH);
  • Perumusan kebijakan tentang system dan produser pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi;
  • Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • Perumusan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent );
  • Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.
    • Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor  13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas PPKAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut  :

  • Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
  • perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah;
  • penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  • pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  • pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
  • pengendalian, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
    • Susunan Organisasi

Untuk  melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengemban kewenangan sebagaimana diamanatkan Perda  Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, maka melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tersebut  telah disusun organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut  :

  1. Kepala
  • Sekretaris , terdiri dari :

1). Kepala  Sub Bagian Perencanaan

2). Kepala Sub Bagian Keuangan

3). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

  1. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan terdiri dari :

1) Kepala Seksi Pendataan

2) Kepala Seksi Penetapan

3) Kepala Seksi Penagihan.

  1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan

2) Kepala Seksi Penggalian dan Peningkatan

  1. Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Fasilitasi Penyiapan RAPBD

2) Kepala Seksi Belanja Daerah

3) Kepala Seksi Pendapatan Daerah.

 

  1. Kepala Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Kas Daerah

2) Kepala Seksi Pelayanan Gaji

3) Kepala Seksi Pelayanan Non Gaji

  1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Akuntansi

2) Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi

3) Kepala Seksi Pelaporan

  1. Kepala Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan

2) Kepala Seksi Inventarisasi dan Penilaian

 

  • Lingkungan Strategis
    • Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan, sumber daya manusia merupakan modal dasar yang mempunyai nilai strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia adalah faktor kunci diantara sumber daya lainya yang merupakan kekuatan dalam mengelola potensi daerah. Namun predikat itu dapat saja pudar dan tidak memiliki arti penting, ketika tidak mampu mendayagunakannya secara baik. Oleh karena itu, kekurang berhasilan dalam mengelola sumber daya manusia, akan menempatkan sumber daya manusia sebagai beban dan menjadi sisi lemah suatu organisasi. Dengan demikian sumber daya manusia bukan lagi sebagai kekuatan yang potensial. Untuk mengetahui, apakah sumber daya manusia aparatur dijajaran Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten tegal merupakan faktor kekuatan atau kelemahan bagi organisasi, dapat dikaji dari kondisi sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dari segi kuantitas dengan jumlah Pegawai pada Dinas PPKAD Kab. Tegal 113  orang belum dapat dikatakan memadai, apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ditangani. Lebih – lebih dengan adanya Perubahan SOTK baru yang berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Padahal pekerjaan Dinas PPKAD terkait erat dengan pelayanan kepada publik ( masyarakat ) maupun aparatur pemerintah sendiri dalam bidang pendapatan,  pelayanan pengelolaan keuangan aset daerah sangatlah dibutuhkan suatu ketelitian, kecermatan, ketrampilan dan kecerdasan dalam pelayanan, sehingga secara kuantitas masih adanya keterbatasan jumlah pegawai. Dan dari segi kualitas sumber daya aparatur tersebut  masih perlu ditingkatkan, agar menjadi sumber kekuatan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Tegal.

  • Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun tanpa ketersediaan sarana dan prasarana sebuah organisasi tidak mampu beraktivitas. Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kinerja organisasi.

Menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal, memasuki pertengahan Tahun Anggaran 2014 sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat dikatakan memadai,  karena dengan bergabungnya Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi satu SKPD, tugas dan pelayanan bertambah kompleks, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap terutama sarana gedung kantor. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, secara gradual akan terus diupayakan. Sehingga tugas-tugas di Dinas PPKAD dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008  tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tegal  adalah sebagai berikut :

  1. Kepala

Dinas PPKAD dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah.

  1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

  1. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan mempunyai  tugas pokok  membantu Kepala Dinas melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penghitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah, serta mempunyai fungsi  :

  • Penyiapan bahan penyusunan rencana Kerja;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
  • Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan data, penghitungan dan penetapan pajak daerah;
  • Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendataan, penetapan dan penagihan.
  1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah, serta mempunyai fungsi  :

  • Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
  • Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serat pajak bumi dan bangunan;
  • Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan;
  • Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerh dan pendapatan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pegendalian, evaliasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengendalian ope
  1. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, serta mempunyai fungsi  :

  • Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  • Penyiapan bahab perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  • Penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  • Penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA-SKPD, DPA/DPPA-PPKAD atau dengan sebutan lain;
  • Pegendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran.
  1. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan Mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang perbendaharaan, dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, serta mempunyai fungsi :

  • Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan perbendaharaan;
  • Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas;
  • Penyiapan bahan penerbitan surat penyadiaan dana (SPD) atau dengan sebutan lain;
  • Penerbitan SP2D atau dengan sebutan lain;
  • Pelaksanaan pengendalian kas daerah;
  • Penyiapan bahan pembinaan bendaharawan;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan.
  1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas  melaksanakan akuntansi dan pelaporan, serta mempunyai fungsi :

  • Penyiapan bahan penyusunan rencana;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional akuntansi dan pelaporan;
  • Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi;
  • Penyiapan bahan penyusunan pertanungjawaban pelaksanaan APBD;
  • Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi SKPD;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi dan pelaporan.
  1. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala  Dinas  melaksanakan pengelolaan aset daerah, serta mempunyai fungsi :               Penyiapan bahan penyusunan rencana;

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan aset daerah;
  • Pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
  • Penyiapan bahan pembinaan administrasi aset daerah;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset daerah.

 

DINAS PPKAD KAB. TEGAL

DAFTAR SPESIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI

TAHUN 2013

No Spesifikasi Pendidikan Jumlah (Orang)
1. SD 2
2. SLTP 3
3. SLTA 44
4. D3 Akuntansi 8
6. S1 Akuntansi 47
11. S2 Akuntansi 9
  Jumlah 113

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas PPKAD Kab. Tegaal Tahun 2014

 

DINAS PPKAD KAB. TEGAL

DAFTAR JENIS KELAMIN PEGAWAI

TAHUN 2013

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1. Laki-laki 77
2. Perempuan 36
  Jumlah 113

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas PPKAD Kab. Tegaal Tahun 2014

Analisis SEM (Structure Equation Modeling)

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas, dimana untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah SEM (Structure Equation Modeling) yang dioperasikan melalui program AMOS 16.0. Permodelan penelitian dengan menggunakan SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat dimensional dan regresi.

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis yaitu :

  1. Analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis)

Analisis faktor konfirmatori pada SEM digunakan untuk mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling dominan dalam satu kelompok variabel. Pada penelitian ini analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji indikator yang membentuk Pengalaman, Kompetensi, Kemampuan manajerial, dan Kemampuan menjual adaptif pegawai marketing.

  1. Regression weight

Regression weight pada SEM digunakan untuk meneliti seberapa besar pengaruh hubungan variabel-variabel yang secara teoritis ada

Ferdinand (2006 : 82), menyatakan terdapat tujuh langkah yang harus dilakukan apabila menggunakan permodelan SEM. Sebuah permodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari measurement model dan structural model. Measurement model atau model pengukuan ditujukan untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi yang dikembangkan pada sebuah faktor. Structural model adalah model mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antara faktor.

Untuk membuat permodelan yang lengkap beberapa langkah berikut perlu dilakukan :

 

  1. Mengembangkan teori berdasarkan model

SEM berdasarkan pada hubungan sebab akibat, dimana perubahan yang terjadi pada satu variabel diasumsikan untuk menghasilkan perubahan pada variabel yang lain.

  1. Membentuk sebuah diagram alur dari hubungan kausal

Langkah berikutnya adalah menggambarkan hubungan antara variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan serangkaian hubungan kausal antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Adapun dalam menyusun bagan alur digambarkan dengan hubungan antara konstruk melalui anak panah. Anak panah yang digambarkan lurus menyatakan hubungan kausal yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Sedangkan garis-garis lengkung yang terdapat antar konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antar konstruk.

Ferdinand (2006 : 93), menyatakan konstruk-konstruk yang dibangun dalam diagram alur dapat dibedakan dalam dua kelompok konstruk yaitu :

  1. Konstruk eksogen, dikenal juga sebagai source variables atau independent variables yang tidak di prediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.
  2. Konstruk endogen, merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.
  3. Mengubah alur diagram ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran. Pada langkah ketiga ini, persamaan struktural dan model pengukuran yang spesifik siap dibuat yaitu dengan mengubah diagram alur ke model pengukuran. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang dikonversi terdiri dari :
  4. Persamaan struktural, yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas, bahwa setiap konstruk endogen merupakan variabel dependen yang terpisah. Sedangkan variabel independen adalah semua konstruk yang mempunyai garis dengan anak panah yang menghubungkan ke konstruk endogen, dengan pedoman sebagai berikut :

Variabel endogen = variabel eksogen + variabel endogen + error

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4

Model Pengukuran

 

 

Variabel Eksogen

Variabel Endogen
X1  = λ1 Pengalaman + e1 X6  = λ6 Kemampuan manajerial + e6
X2  = λ2 Pengalaman + e2 X7  = λ7 Kemampuan manajerial + e75
X3  = λ3 Kompetensi + e3 X8  = λ8 Kemampuan manajerial + e8
X4  = λ4 Kompetensi + e4 X9  = λ9 Kemampuan manajerial + e9
X5  = λ5 Kompetensi + e5 X10  = λ10 Kemampuan manajerial + e10
  X11  = λ11 Kemampuan manajerial + e11
  X12  = λ12 Kemampuan manajerial + e12
  X13  = λ13 Kemampuan manajerial + e13
  X14  = λ14 Kemampuan manajerial + e14
  X15  = λ15 Kemampuan manajerial + e15
  X16  = λ16 Kemampuan menjual adaptif + e16
  X17  = λ17 Kemampuan menjual adaptif + e17
  X18 = λ18 Kemampuan menjual adaptif + e18
  X19 = λ19 Kemampuan menjual adaptif + e19
  X20 = λ20 Kemampuan menjual adaptif + e20

 

  1. Memilih matriks input dan estimasi model

Hair et al (1995), menyarankan agar menggunakan matriks varians/kovarians pada saat pengujian teori sebab matriks varians/kovarians lebih memenuhi asumsi metodologi dimana standar error yang dilaporkan menunjukkan angka yang lebih akurat dibandingkan dengan matriks korelasi (dimana dalam matriks korelasi rentang umum berlaku antara 0 s/d 1).

Ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200 karena ukuran sampel akan menghasilkan dasar estimasi kesalahan sampling. Program computer yang digunakan untuk mengestimasi model adalah program AMOS 16.0 dengan menggunakan teknik maximum likelihood estimation.

 

  1. Menganalisis kemungkinan munculnya masalah identifikasi

Masalah identifikasi adalah ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang baik. Bila estimasi tidak dapat dilakukan maka software AMOS 16.0. akan memunculkan pesan pada monitor computer tentang kemungkinan penyebabnya.

Salah satu cara untuk mengatasi identifikasi adalah dengan memperbanyak constrain pada model yang dianalisis dan berarti sejumlah estimated coefficient di eliminasi.

  1. Mengevaluasi kriteria goodness-of-fit

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria goodness-of-fit, urutannya adalah :

  1. Asumsi-asumsi SEM

Tindakan pertama adalah mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM, yaitu :

  1. Ukuran sampel
  2. Normalitas dan linearitas
  3. Outliers
  4. Multikolinearitas dan singularitas
  5. Uji kesesuaian dan uji statistik

Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau di tolak adalah :

 

 

  1. Chi-square statistic

Pengukuran yang paling mendasar adalah likehood ratio chi-square statistic. Model yang di uji akan dipandang baik apabila nilai chi-squarenya rendah karena chi-square yang rendah/kecil dan tidak signifikan yang diharapkan agar hipotesis nol sulit ditolak dan dasar penerimaan adalah probabilitas dengan cut-off value sebesar p ≥ 0,05 atau p ≥ 0,10 (Ferdinand, 2006 : 83).

  1. Probability

Nilai probability yang dapat diterima adalah p ≥ 0,05

  1. Goodness-of-fit (GFI)

Indeks ini akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarian sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang terestimasikan. GFI adalah sebuah ukuran non statistical yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks menunjukkan sebuah “better fit”.

  1. Adjusted goodness-of-fit index (AGFI)

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah apabila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90 (Hair, et al. 1995). Nilai sebesar 0,95 dapat di interpretasikan sebagai tingkatan yang baik-good overall model fit sedangkan besaran nilai antara 0,9 – 0,95 menunjukkan tingkatan cukup – adequates fit.

 

  1. Comparative fit index (CFI)

Besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0 – 1, dimana semakin mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi – a very good fit (Arbuckle, 1997). Nilai yang direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,95.

  1. Tucker lewis index (TLI)

TLI adalah sebuah alternatif increamental fit index yang membandingkan sebuah model yang di uji terhadap sebuah baseline model. Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah penerimaan ≥ 0,95 (Hair, 1995) dan nilai yang sangat mendekati I menunjukkan a very good fit (Arbuckle, 1997).

  1. The minimum sample discrepancy function (CMIN)

Dibagi dengan Degree of Freedom (DF). CMIN/DF adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah Chi-Square dibagi DF atau Chi-Square Relatif (=X2 relatif). Nilai X2 Relatif ≤ 2.

  1. The root mean square error of approximation (RMSEA)

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk menganalisa Pengalaman chi-square statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan apabila model diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasarkan degrees of freedom (Brown, 1993 dalam Ferdinand, 2006 : 74).  Berikut tabel 3.5. adalah ringkasan beberapa fit index yang diuraikan di atas :

 

Tabel 3.5

Goodness of Fit Index

 

Goodness of fit index Nilai batas
Chi square < X2 ; α = 0,05
Significant probability ≥ 0,05
GFI ≥ 0,90
AGFI ≥ 0,90
CFI ≥ 0,95
TLI ≥ 0,95
CMIN/DF ≤ 2,0
RMSEA ≤ 0,08

 

  1. Intrepretasi dan modifikasi model

Pada tahap selanjutnya model di intrepretasikan dan dimodifikasi. Bagi model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah model di estimasi, residual kovariansnya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat simetrik. Batas keamanan untuk jumlah residual yang dihasilkan oleh model adalah 5%. Nilai residual values yang lebih besar atau sama dengan 2,58 di interpretasikan sebagai signifikan secara statis pada tingkat 1% dan residual yang signifikan ini menunjukkan adanya prediction error yang substansial untuk sepasang indikator.

Metode Analisis Deskriptif Persentase

Metode analisa deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan rumus sebagai berikut :

% =  X 100%

n = Nilai yang di peroleh

N = Jumlah seluruh nilai  (Ali, 1992:18)

Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah atau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Menurut Ali (1987: 184), langkah-langkah untuk menentukan besarnya rentang skor kriteria tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  1. Menetapkan persentase maksimal yaitu 100%.
  2. Menetapkan persentase minimal yaitu 25%.
  3. Menetapkan rentangan persentase.

Rentangan presentase diperoleh dengan cara mengurangi persentase tertinggi (100%) dengan persentase terendah (25%) yaitu : 100% – 25%  = 75%.

  1. Menetapkan interval persentase.

Interval persentase diperoleh dengan cara membagi rentangan persentase dengan jenjang kriteria yaitu = 75% : 5 = 15 %.

  1. Menetapkan jenjang kriteria.

Dalam jenjang kriteria ini penulis mengelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.

Tabel 3.3

Jenjang Kriteria

 

No Interval Persentase Kriteria
1 85.00% – 100% Sangat Tinggi
2 69.50% – 84.50% Tinggi
3 54.00% – 69.00% Sedang
4 38.50% – 53.50% Rendah
5 23.00% – 38.00% Sangat Rendah

 

Persen perolehan skor yang didapat selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kriteria diatas yang dikelompokkan dalam 5 kriteria, yaitu : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.