Tag: Judul Akutansi

Keberlangsungan dan kesuksesan dalam suatu organisasi sangat
tergantung dengan para pihak-pihak yang terkait yaitu stakeholder. Pada
saat krisis menyerang perusahaan/organisasi, pengelolah hubungan dengan
para stakeholder memegang peranan sangat penting. Kesalahan dalam
mengelolah hubungan dengan stakeholder pada saat krisis akan berakibat
buruk pada suatu perusahaan/organisasi.
Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen Public
Relation, stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam
maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan
keberhasilan suatu peruahaan. Stakeholder bias berarti pula setiap orang
yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan.
Stakeholder sendiri merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari
dua buah kata, yaitu “stake” dan “holder”. Secara umum, kata
“stake”dapat diterjemahkan sebagai “kepentingan”, sedangkan kata
“holder” dapat diartikan sebagai “pemegang”. Jadi seperti yang telah
diungkapkan diatas, stakeholder artinya adalah pemegang kepentingan.
Secara garis besar konsep stakeholder dapat didefinisikan sebagai berikut

“individu atau organisasi atau kelompok baik profit maupun non profit
yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang
transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang
semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan
informasi mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). WBCSD (The
World Business Council for Sustainable Development) mendefinisikan
CSR sebagai :
“…CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and
contribute to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of the local community and
society at large.” CSR merupakan komitmen untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan
karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas kehidupan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial di
Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (Global
Reporting Initiatives).
Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar
pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan
tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting.
GRI adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori
perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan
dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). GRI
merupakan salah satu dari lembaga yang serius menangani permasalahan
yang berhubungan dengan sustainability. Indikator kinerja GRI yaitu :
a) Indikator kinerja ekonomi
b) Indikator kinerja lingkungan
c) Indikator kinerja sosial. Indikator ini meliputi : indikator praktek tenaga
kerja dan pekerjaan yang layak, indikator hak asasi manusia, indikator
kemasyarakatan dan indikator tanggung jawab produk.
Sementara GRI (2013) membagi pengungkapan CSR dalam enam
dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi
manusia, kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk. Informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yangmerupakan
pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan)
dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), merupakan
pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan
bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat
mendukung dalam mengambil keputusan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)
menurut Rizk et al. (2008:306) dalam Hussainey, (2011) :
“The process of communicating the social and environmental effects of
organizations’ economic actions to particular interest groups within society
and to society at large. As such, it involves extending the accountability of
organizations (particularly) companies; beyond the traditional role of
providing a financial account to the owners of capital, in particular
shareholders. Such an extension is predicated upon the assumption that
companies do have wider responsibilities than simply to make money for
their shareholders.”
Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Astuti (2015) menyatakan
bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai
berikut:
1. Basic Responsibility (BR)
Level pertama, menghubungkan tanggung jawab dari suatu
perusahan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut
seperti: perusahaan harus membayar pajak, mematuhi hukum,
memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.
Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan
menimbulkan dampak yang sangat serius.
2. Organization Responsibility (OR)
Level kedua menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang
saham, dan masyarakat di sekitarnya. Contohnya: bertanggung
jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit dan
mensejahterakan karyawan; dan
3. Sociental Responses (SR)
Level terakhir ini, menunjukkan tahapan ketika interaksi
antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian
kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara
berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam
lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya: melakukan
recruitment tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility
adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya (namun bukan
hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen,
karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek
operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan
berkelanjutan dimana perusahaan dalam pelaksanaan aktivitasnya tidak
hanya berdasarkan kinerja perusahaan tetapi juga berdasarkan konsekuensi
sosial dan lingkungan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal
ini sesuai dengan asumsi Stakeholder Theory

Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam
suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi
pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari
masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara
perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefits
untuk keberlanjutan suatu koorperasi (Lako, 2011:6). Adanya interelasi
dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan
kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai
tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan
yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di
mana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi
keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun
baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi,
2011:96).
Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk
menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di
sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk
memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan
masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan
dapat dipandang legitimate (Deegan dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak
kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk
berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan
anggotanya (Rawl dalam Nor Hadi 2011).
Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa legitimasi
dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan
yang tidak menganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem
nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan
Tobin dalam Nor Hadi 2011:97). Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi
(2011:98) menjelaskan konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk
menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada :
1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada
masyarakat luas.
2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada
kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak
adanya power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan
membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya
tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang
dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (legal
responsibility). Disamping itu, perusahaan juga tidak dapat
mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat yang dicerminkan
lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan
lingkungan yang timbul (Nor Hadi 2011:98).

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) bisa diterima oleh pihak luar perusahaan. O’Donovan (2002) dalam Arifin (2013) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang ingin dicari atau diharapkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (going concern). Haniffa dan Cooke (2005) dalam Rustiarini (2012) menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidak selarasan sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Jadi pengungkapan informasi CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.   Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Gray et al. (1995) dan Hooghiemstra (2000) dalam Karina (2013) memperlihatkan bahwa sebagian besar pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR berasal dari penggunaan kerangka teori yang menyebutkan bahwa pengungkapan lingkungan dan sosial merupakan jalan untuk melegitimasi kelangsungan hidup dan operasi perusahaan pada masyarakat

Ghozali dan Chariri (2007:409) menyatakan bahwa dalam Stakeholder Theory Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, maka keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Teori Stakeholder mampu menjelaskan antara hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumbersumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, dan laba. Perspektif teori ini menjelaskan  masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011:5)

Nasabah merupakan stakeholder powerfull dalam perbankan syariah, tetapi IAH atau nasabah tidak mempunyai hak seperti ikut andil dalam keputusan manajemen walaupun merekalah yang menginvestasikan uangnya lebih banyak dari pada para pemegang saham (Archer, et all, 1998). Berdasarkan dengan teori Stakeholder manajerial bahwa secara khusus mempertimbangkan kelompok Stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi. Besar kecilnya kekuatan nasabah dalam perbankan syariah dapat dilihat dari dana pihak ketiga atau Dana Syirkhah Temporer dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah. Bank yang memiliki dana pihak ketiga atau dana Syirkhah Temporer tinggi maka banyaknya pengguna jasa layanan, adanya loyalitas nasabah  terhadap bank syariah tersebut, artinya semakin banyak Stakeholder kunci yang terlibat didalamnya. Berdasarkan teori stakeholder manajerial, Bank syariah yang memiliki dana pihak ketiga atau dana syirkhah temporer yang lebih tinggi maka memiliki dampak sosial yang lebih tinggi sehingga meningkatkan tanggung jawabnya untuk mengungkapkan informasi lebih luas kepada stakeholder kunci. Dalam penelitian Farrok (2011) memberikan bukti empiris bahwa IAH atau nasabah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada bank Islam.

Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Perusahaan yang lebih lama cenderung memberikan lebih banyak informasi sosial karena keterlibatanya dalam kegiatan CSR (Roberts, 1992). Bank yang lebih lama berdiri berpotensi mengungkapkan informasi lebih banyak karena memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konsituennya atas informasi tentang perusahaan. Sesuai dengan teori stakholder manajerial, bank yang berdiri lebih lama memiliki stakeholder kunci yang lebih banyak, sehingga bank berperpotensi mengungkapakan informasi yang lebih banyak sebagai cara bank dalam mengelola hubungannya dengan stakeholder kunci. Penelitian Chakroun (2017) menunjukan bahwa usia perusahaan berpengaruh positif dalam pengungkapan CSR.

Perusahaan yang besar memiliki lebih banyak stakeholder yang beraneka ragam (Cowen et al, 1987). Perusahaan besar cenderung berinteraksi dengan stakeholder yang lebih banyak dan hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan teori manajerial, perusahaan besar memiliki lebih banyak stakeholder kunci. Sehingga berpotensi mengungkapkan informasi lebih  banyak sebagai cara perusahaan dalam mengelola hubungan dengan stakeholder kunci. Penelitian Hanifa dan Cahaya (2016) menujukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

ACFE’S mendefinisikan fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengaan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri aset/sumberdaya dalam sebuha organisasi (Singleton, 2010 dalam Miharjo, 2018). Penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dll. Fraud dapat terjadi di setiap lini  organisasi, mulai dari jajaran manajemen sampai jajaran pelaksana bahkan sampai pesuruh Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau personal, dan umumnya dipahami sebagai suatu tindakan yang sangat tidak diinginkan untuk masyarakat (Doh, et al. 2008). Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan pihak lain, maka perlu adanya tindakan untuk melawan korupsi. Untuk menekan angka korupsi dibutuhkan peraturan dan regulasi yang tepat dan diterapkan dengan konsisten. Tiga institusi teratas di Indonesia yang menjadi pelopor dalam menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia (Gunawan dan Joseph, 2017). Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan melalui Undang – Undang mengenai anti korupsi, seperti : 1. UU No. 8 tahun 2010 fokus pada pencegahan dan pemberantasan aktifitas kejahatan pencucian uang. 2. UU No. 46 tahun 2009 yang fokus pada pengadilan aktifitas korupsi. 3. UU No. 30 tahun 2002 yang berisi Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. UU No, 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara. 5. UU No. 7 tahun 2006 yang berisi pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. 6. UU No. 20 tahun 2001 yang berisi amandemen dari UU No. 31 tahun 1999 (Pemberantasan Kejahtan Aktifitas Korupsi).  Salah satu aspek dalam CSR adalah aspek sosial yang adanya keterkaiatan dengan program anti korupsi yang dilakukan oleh perushaan. Isu korupsi menjadi topik penting dalam aspek sosial pada area lingkungan sosial perusahaan, karena permasalahan korupsi dapat mengakibatkan permasalahan dalam perusahaan serta dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Korupsi menjadi masalah sosial di Indonesia, tidak terkecuali bagi organisasi bisnis di Indonesia. Dengan adanya beberapa kasus korupsi pada perbankan di Indonesia khususnya Bank syariah, kini bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti korupsi yang efektif dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya untuk mengendaikan fraud untuk mencegah kerugian pihak bank atau pihak nasabah terkait dengan tindakan korupsi (Miharjo, 2018). Dengan demikian, Bank Indonesia (2011) selaku Bank Sentral Republik Indonesia untuk menciptakan strategi khusus untuk menerapkan gerakan anti korupsi pada sektor perbankan yang disebutkan melalui surat edaran peraturan BI Nomor 13/28/DPPNP. Perusahaan didorong untuk menerapkan strategi untuk memerangi kegiatan korupsi (Hills et al., 2009). Strategi pencegahan korupsi adalah bagian dari praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu semua inisiatif CSR yang membahas upaya korupsi harus dikomunikasikan kepada stakeholder internal dan eksternal. Dorongan untuk pengintegrasian tanggung jawab perusahaan dan inisiatif antikorupsi juga telah dilakukan oleh UN Global Compact dan komunitas investasi internasional. Pengungkapan anti korupsi dapat membantu memberikan akuntanbilitas terhadap stakeholder, dan membuat kompetitor untuk mengadopsi prinsip – prinsip anti korupsi. Melaporkan program anti-korupsi memberikan tanda   bahwa perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawan mereka dan bahwa mereka mengakui konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi, integritas dan legitimasi mereka jika mereka terlibat dalam korupsi (ACCA, 2008).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.  Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD) atau yang biasa disebut Social disclosure merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu. Pengungkapan CSR dapat diungkapkan perusahaan dalam media laporan tahunan (annual report) perusahaan yang berisi laporan tanggung jawab sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan. Dalam laporan tahunan pengungkapan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis, terbukti dari hasil penelitian di berbagai negara yang membuktikan bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. (Guthrie dan Parker, 1990)

Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Waryanti, 2009). Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua yaitu Stakeholder Primer dan Stakeholder Sekunder. Stakeholder Primer adalah 14 kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok, dimana apabila kelompok tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern. Sedangkan, yang termasuk kedalam Stakeholder Sekunder yaitu pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan (Clarkson,1995). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Deegan dan Unerman (2011) terdapat dua cabang teori Stakeholder, yaitu Teori yaitu stakeholder cabang etis dan cabang manajerial. Dalam perspektif cabang teori stakeholder etis, diargumentasikan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, tanpa melihat perbedaan besarnya pengaruh antara stakeholder yang satu dengan yang lain (Deegan dan Unerman, 2011). Sedangkan perspektif teori stakeholder Cabang manajerial, beranggapan bahwa semakin penting stakeholder bagi perusahaan semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Pengungkapan informasi adalah elemen yang penting yang 15 dipakai oleh perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) stakeholder agar terus mendapatkan dukungan. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama dan tetapi hanya kepada yang powerfull saja. Kekuatan stakeholder (misalnya kreditur atau pemegang saham) dipandang sebagai fungsi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan. Semakin tinggi kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan dan maka semakin tertinggi perhatian perusahaan terhadap stakeholder ini. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat memuaskan permintaan berbagai stakeholder (Deegan dan Unerman, 2011). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori stakeholder manajerial sebagai rerangka teoritis yang mendasari prediksi hubungan beberapa faktor dengan tingkat pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia. Suatu perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para stakeholder serta melakukan pengungkapan informasi kepada stakeholder terutama pada stakeholder yang mempunyai power, yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan.

Corporate Governance memiliki beberapa elemen salah satunya
kepemilikan manajerial. Pengertian kepemilikan manajerial sendiri dapat
didefinisikan sebagai proporsi pemegang saham dari pihak manajemen secara
aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan layaknya direktur dan
komisaris. Kepemilikan manajerial sendiri dipandang dapat menyelaraskan
potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham
lainnya sehingga permasalahan keagenan dapat diatasi (Jansen dan Meckling,
1976).
Kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba adalah salah
satu indikator untuk menilai nilai perusahaan. Laba perusahaan selain
merupakan indikator suatu perusahaan memenuhi kewajiban bagi para
penyandang dananya, juga merupakan elemen dalam menciptakan nilai
perusahaan (Rahayu, 2010). Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap
saham perusahaan, ketika profitabilitas tinggi akan mempengaruhi besarnya
kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.
Hal ini dikarenakan semakin tinggi laba maka nilai perusahaan akan
meningkat, sehingga manajer yang memiliki kepemilikan saham akan
berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebaik–baiknya untuk meningkatkan
nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan pada akhirnya juga akan
meningkatkan kesejahteraannya pemegang saham. Dalam penelitian ini
profitabilitas sebagai variabel moderating diduga dapat memperkuat pengaruh
kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan
oleh Suharti (2015) menemukan hasil bahwa profitabilitas mampu
memperkuat hubungan positif antara kepemilikan manajerial terhadap nilai
perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk
menciptakan laba dalam suatu perioda tertentu. Kemampuan suatu perusahaan
dalam menghasilkan laba akan dapat menarik minat investor untuk
berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila
tingkat profitibalitas perusahaan tersebut rendah akan menyebabkan investor
enggan berinvestasi lebih pada perusahaan tersebut. Profitabilitas juga penting
dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang,
karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki
prospek yang baik di masa depan atau tidak.
Pengungkapan sosial perusahaan bisa diwujudkan dengan kinerja
ekonomi, sosial dan lingkungan. Semakin baik kinerja yang dilakukan
perusahaan dalam memperbaiki lingkungannya (ekonomi, sosial dan
lingkungan), maka nilai perusahaan akan meningkat dan dampaknya para
investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dkk (2013) menemukan hasil bahwa
profitabilitas mampu memperkuat hubungan positif antara pengungkapan
CSR terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan informasi sosial yang
diungkapkan oleh perusahaan.
Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa pengungkapan CSR akan
meningkatkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat.
Dalam penelitian ini profitabilitas sebagai variabel moderating diduga dapat
memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan

Menurut teori agensi, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan dapat menyebabkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi akibat
dari perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen untuk memaksimalkan
kepentingannya masing-masing. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong
manajer untuk berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan
pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menjadi solusi
dari permasalahan tersebut sehingga dapat mensejajarkan kepentingan antara
manajemen dengan pemegang saham.
Manajer yang sekaligus pemegang saham akan melakukan tindakan
yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena jika nilai perusahaan
meningkat maka kesejahteraannya sebagai pemegang saham juga akan
meningkat. Menurut Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) menyatakan
bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin kuat
kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya
sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2013), Abdolmanafi (2013),
Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), Yadnyana dan Wati (2011) serta
Wahyudi dan Pawestri (2006) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Kepemilikan
manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja
perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Kinerja perusahaan
yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan.

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan
melalui kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan
sering dihubungkan dengan harga saham. Apabila harga saham perusahaan
tinggi, maka dapat dinyatakan nilai perusahaannya juga baik. Oleh sebab itu
perusahaan perlu melakukan pengungkapan corporate social responsibility
agar investor tertarik dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.
Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi apabila informasi tersebut
dapat menigkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori signal (signalling
theory), manajer yang mempunyai informasi baik tentang perusahaan
berusaha memberikan informasi tersebut kepada investor lain agar saham
perusahaan dapat meningkat (Sugiarto, 2009).
Pengungkapan CSR diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Karena kegiatan pengungkapan CSR merupakan keberpihakan perusahaan
terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat akan dapat memilih produk yang
baik yang di nilai tidak hanya barangnya, melainkan juga melalui tata kelola
perusahaannya. Kegiatan pengungkapan CSR ini merupakan bagian dari tata
kelola perusahaan yang baik. Pada saat masyarakat yang menjadi pelanggan
mempunyai penilaian yang baik terhadap perusahaan, maka mereka akan setia
terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga hal ini akan dapat menaikkan citra
perusahaan yang digambarkan melalui harga saham yang akan meningkat.
Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadilaga (2010) dan Rosiana dkk
(2013) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh secara
signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan
informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan.
Perusahaan dengan environmental performance atau kinerja lingkungan yang
baik akan direspon positif oleh investor melalui harga saham yang meningkat.
Begitu pun sebaliknya, perusahaan dengan environmental performance atau
kinerja lingkungan yang buruk, menimbulkan keraguan bagi investor
sehingga direspon negatif melalui harga saham yang menurun.

Menurut Brigham, dkk (2001), profitabilitas adalah hasil akhir dari
serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan
keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam
menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca
dan unsur dalam neraca. Kusumadilaga (2010) menyatakan bahwa
profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan kepada
manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada
pemegang saham. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang
dilakukan oleh perusahaan.
Kamil dan Herusetya (2012) berpendapat bahwa tingkat profitabilitas
yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang
semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas
tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam
laporan tahunan dengan lebih luas. Profitabilitas juga berfungsi sebagai alat
perkiraan keberlangsungan usaha suatu perusahaan di masa mendatang. Oleh
sebab itu setiap perusahaan akan selalu berupaya untuk meningkatkan
profitabilitasnya, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi
akan terjamin kelangsungan hidup usahanya.

Kepemilikan Manajerial adalah besarnya kepemilikan saham oleh
pihak manajemen atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang
saham, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan
(Imanta dan Satwiko, 2011). Adanya penerapan pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menarik
minat pemegang saham untuk berinvestasi. Para investor lebih tertarik untuk
menanamkan sahamnya pada perusahaan yang menerapkan program tanggung
jawab sosial perusahaan sebagai kegiatan usahanya.
Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat
menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan yang disebabkan
antara kedua pihak tersebut sehingga kesempatan terjadinya perilaku
oportunistik manajer akan berkurang. Adanya kepemilikan dalam sebuah
perusahaan akan mendatangkan dugaan bahwa nilai perusahaan meningkat
sebagai dampak kepemilikan manajemen yang meningkat.

Pengungkapan (disclosure) sebagai penyajian sejumlah informasi yang
diperlukan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien. Informasi
ini diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (company annual report).
Pengungkapan terbagi menjadi dua, yaitu mandatory disclosure
(pengungkapan bersifat wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan
bersifat sukarela).
Mandatory disclosure atau pengungkapan wajib merupakan suatu
ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi
tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut
standar yang berlaku. Informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan
tahunan adalah ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan
umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan
manajemen. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary
disclosure tidak disyaratkan dalam standar yang berlaku, tetapi dianjurkan dan
akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya. Tujuan
CSR adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan baik kepada shareholders
ataupun kepada stakeholders. Tingkat pengungkapan CSR pada perusahaanperusahaan dinilai melalui luas pengungkapan yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut. Untuk mengukur pengungkapan CSR digunakan indeks
pengungkapan sosial atau CSR index yang merupakan luas pengungkapan
relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan
yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah
pelaporan mengenai sosial, lingkungan dan kebijakan ekonomi, pengaruh dan
kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan
berkelanjutan (sustainable development). Sustainability Reporting mencakup
pelaporan terkait pengaruh sosial, lingkungan dan ekonomi terhadap kinerja
organisasi (Anggraini, 2006).

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai
perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham sebanyakbanyaknya apabila harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai
perusahaan biasanya para pemodal membebankan pengelolaannya kepada
para profesional. Para profesional ditempatkan sebagai manajer atau komisaris
(Nurlela dan Islahudin, 2008). Suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai
nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik.
Nilai perusahaan dapat tercermin dari tingginya harga saham
perusahaan, jika nilai sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai perusahaan juga
baik. Setiap perusahaan yang didirikan menginginkan harga saham yang
dijual memiliki potensi harga tinggi sehingga keadaan ini akan diminati oleh
investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai
perusahaan juga akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka
panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai
perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya (Gunawan
dan Utami, 2008)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal.
Agent yaitu manajeman perusahaan sedangkan principal yaitu pemilik
(pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik
perusahaan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan (Jensen and
Meckling, 1976). Hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya
permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir
serta perbedaan kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang tepat untuk
mengurangi masalah keagenan yaitu dengan adannya kepemilikan manajerial
(Jensen and Meckling, 1976).
Salah satu dugaan utama dari agency theory bahwa tujuan principal
dan tujuan agen yang berbeda-beda dapat menimbulkan konflik karena
manajer perusahaan condong untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri,
misalnya berusaha untuk memperoleh tambahan atau bonus dengan setinggi
mungkin (Warsono et al., 2009). Menurut teori ini, manajer yang hanya
mengejar kepentingannya sendiri akan memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang dapat menimbulkan laba yang besar dalam jangka
pendek daripada meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan
berinvestasi pada proyek–proyek yang akan menguntungkan dalam jangka
panjang.

Teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial
antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, untuk diterima oleh
masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan
sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009).
Teori legitimasi juga berpendapat bahwa perusahaan harus melaksanakan dan
mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar aktivitas
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan ini digunakan
untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, karena
pengungkapan CSR akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan
(Branco dan Rodrigues, 2008).

Teori sinyal merupakan suatu pengumuman yang dipublikasikan agar
memberikan sinyal bagi penanam modal untuk mengambil keputusan
berinvestasi (Jogiyanto, 2013). Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh
perusahaan akan menjadi berita baik dan buruk di pasar modal, dimana
keuntungan akan memberikan sinyal positif yang akan menarik investor
begitu pula sebaliknya. Teori Signal menyatakan bahwa perusahaan yang
memiliki kualitas baik akan dengan sengaja memberikan sinyal ke pasar, agar
pasar dapat membedakan kualitas perusahaan tersebut dengan perusahaan
lainnya (Hartono, 2005).
Sinyal ini dapat berupa promosi atau informasi lainnya, salah satunya
adalah informasi tentang pengungkapan CSR, dengan harapan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Teori sinyal membahas mengenai dorongan
perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena
terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh
sebab itu, semua informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun
non keuangan harus diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu informasi
tersebut adalah tentang aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan mengungkapkan
CSR dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Rustiarini, 2010).

Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya suatu
entitas yang beroperasi untuk kebutuhan sendiri tapi juga harus membagikan
manfaat bagi stakeholders. Dengan seperti itu, kehadiran suatu perusahaan
sangat dipengaruhi oleh dukungan yang dilakukan oleh stakeholders kepada
perusahaan. Stakeholders merupakan semua pihak, internal maupun eksternal,
yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan secara
langsung ataupun tidak langsung (Hadi, 2011).
Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas
yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan
manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan
sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders kepada
perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Pada umumnya teori stakeholders mendasarkan diri pada asumsi: (1)
perusahaan mempunyai hubungan dengan banyak kelompok-kelompok
stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi pada keputusan
perusahaan, (2) Teori ini menekan pada sifat alami hubungan dalam proses
dan keluaran untuk perusahaan dan stakeholders, (3) Kebutuhan semua
legistimasi stakeholders memiliki nilai secara pokok, dan tidak menjadikan
kepentingan yang didominasi satu sama lain, (4) Teori ini berfokus pada
pengambilan keputusan manajerial. Berdasarkan asumsi teori stakeholders,
maka perusahaan tidak dapat terbebas diri dari lingkungan sosial. Perusahaan
perlu memelihara legitimasi stakeholders serta mendudukannya dalam
konteks kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu
tercapainya tujuan perusahaan, yaitu kemantapan usaha dan jaminan going
concern (Ardianto dan Machfudz, 2011).
Teori stakeholders umumnya berkaitan dengan cara-cara yang
digunakan perusahaan untuk mengatur para stakeholders (Ghozali dan Chariri,
2007). Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk mengatur para
stakeholders tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman,
1985). Organisasi dapat mengadopsi strategi aktif atau pasif. Strategi aktif
adalah apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya
dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/penting. Sedangkan
perusahaan yang mengadopsi strategi pasif cenderung tidak terus menerus
memonitor aktivitas stakeholders dan secara sengaja tidak mencari strategi
optimal untuk menarik perhatian stakeholders. Akibat dari kurangnya
perhatian terhadap stakeholders adalah rendahnya tingkat pengungkapan
informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.

Nilai Perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu
perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan
yang dilakukan perusahaan. Menurut Utami (2011) nilai perusahaan
merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi
pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat dikatakan
bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang dibayar oleh calon pembeli
jika perusahaan tersebut dijual. Sejati (2014) menambahkan jika nilai
perusahaan yang baik diukur dengan kinerja perusahaan dan prospek yang
bagus, maka investor pasti bersedia untuk membeli saham perusahaan
tersebut. Dalam konsep diatas, nilai perusahaan dapat di artikan sebagai nilai
pasar, karena rasio nilai pasar memberi manajemen kepada suatu indikasi
tentang apa yang dipikirkan oleh investor tentang kinerja masa lalu dan
prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Indahwati, 2003). Hal tersebut
di pertegas lagi oleh Rahayu (2010) bahwa penilaian prestasi terhadap
perusahaan dapat terlihat dari kemampuan perusahaan itu sendiri untuk
menghasilkan laba selain itu suatu perusahaan pasti akan berusaha untuk
memaksimalkan nilai lebih bagi perusahaannya. Suatu nilai perusahaan dapat
tercermin dari harga per lembar saham pada perusahaan tersebut. Jika
manajemen perusahaan memperhatikan prospek perusahaan dimasa yang
akan datang dengan melaporkan sustainability report maka hal tersebut akan
direspon baik oleh para investor, yang nantinya mereka akan investasi
dananya kepada perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena
mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi
investor terhadap perusahaan (Kusumajaya, 2011)

Kinerja pasar merupakan faktor yang umumnya digunakan untuk
mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan. Dalam kaitanya dengan
strategi perusahaan, suatu perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan
kineja pasar, antara lain perkembangan volume penjualan, dan keuntungan
perusahaan. Untuk mengukur kinerja pasar tersebut para peneliti biasanya
menggunakan alat ukur Tobin’s Q. Menurut Fiakas (2005) secara sederhana,
Tobin’s Q adalah pengukur kinerja yang membandingkan dua penilaian dari
asset yang sama. Tobin’s Q merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan
yang diukur oleh nilai pasar jumlah saham yang beredar dan hutang
(enterprise value) terhadap replacement cost dari aset perusahaan. Penelitian
yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) menemukan bahwa adanya
pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh positif pada meningkatnya
kinerja pasar suatu perusahaan ke depan. Guidry dan Patten (2010)
menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kualitas pengungkapan
sustainability report yang tinggi memiliki reaksi pasar yang lebih positif
dibandingkan kualitas pengungkapan yang rendah. Menurut pemikiran Safitri
(2015) Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar
sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, dan
laba kemungkinan akan didapatkan. Sedangkan menurut Wibowo dan
Faradiza (2014) sustainability report merupakan usaha yang dilakukan
perusahaan untuk bisa menjaga hubungan yang baik dengan para investor dan
tetap menjaga kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
perusahaan tersebut, disamping itu bisa menarik minat dari konsumen dan
supplier juga untuk membeli produk dari perusahaan tersebut yang secara
tidak langsung bisa membuat kelangsungan hidup perusahaan terutama hal
operasi bisa tetap berjalan dengan baik, bahkan bisa meningkat.

Kinerja keuangan merupakan gambaran atau informasi mengenai
kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat
analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan
dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu (Wibowo dan
Faradiza, 2014). Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan para
pengguna laporan atau para pemangku kepentingan akan bisa menilai kinerja
pada suatu perusahaan. Informasi tentang kondisi kinerja perusahaan ini
banyak dibutuhkan oleh berbagai pihak baik yang berasal dari internal
maupun eksternal. Dari pihak eksternal, misalnya investor yang tertarik
dengan pengungkapan informasi pendapatan yang ada saat ini dan taksiran
pendapatan yang akan datang untuk melihat seberapa stabil kondisi keuangan
suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Secara internal manajemen juga
membutuhkan analisis keuangan untuk pengendalian internal seperti analisis
perencanaan dan pengendalian yang efektif (Horne dan Wachowicz, 2005).
Menurut Ross et.al, (2013), kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui
analisis rasio-rasio keuangan.
Terdapat lima dimensi rasio keuangan yang sering digunakan untuk
mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu meliputi dimensi manajemen
aset, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan dimensi pasar. Dengan
peningkatan profitabilitas perusahaan tersebut maka perusahaan memiliki
dana yang lebih untuk melakukan akrivitas-aktivitas sosial. Hal ini berimbas
pada semakin banyaknya informasi yang dapat diungkapkan dalam
sustainability report. Dengan demikian, semakin besar tingkat profitabilitas
perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial
(Munif, 2010). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi
cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin
menunjukkan kepada masyarakat atau pihak lain bahwa perusahaan memiliki
tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan
industri yang sama. Selain itu, perusahaan juga ingin menunjukan kepada
investor bahwa operasi berjalan efisien. Melalui pengungkapan sustainability
report, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitasaktivitas yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi
sosial, masyarakat dan lingkungan. Dengan sustainability report perusahaan
dapat mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai keuntugnan
jangka panjang perusahaan kepada stakeholders, contohnya yaitu perbaikan
kinerja keuangan, maksimalisasi profit dan kesuksesan perusahaan jangka
panjang (Wibowo dan Faradiza, 2014).
Selanjutnya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka
pendek yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas. Perusahaan yang
mendapatkan tingkat likuiditas tinggi dianggap mampu untuk mengelola
bisnisnya, sehingga menghasilkan tingkat risiko yang rendah. Perusahaan
yang memiliki tingkat likuiditas tinggi merupakan gambaran keberhasilan
suatu perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya
dengan tepat waktu. Hal ini tentunya menunjukkan kemampuan perusahaan
yang kredibel sehingga menciptakan image positif dan kuat melekat pada
perusahaan. Image positif tersebut semakin memungkinkan pihak
stakeholders untuk selalu ada pada pihak perusahaan atau mendukung
perusahaan tersebut (Suryono dan Prastiwi, 2011). Salah satu cara yang
dilakukan untuk menambah kepercayaan dan image positif yang telah ada
yaitu dengan mengungkapkan informasi tambahan yang menggambarkan
kegiatan perusahaan yang peduli terhadap tanggungjawab sosial dan
lingkungan. Pengungkapan sustainability report menjadi salah satu strategi
perusahaan untuk semakin menunjukkan kegiatan perusahaan dalam
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan
oleh Cahyandito (2010) mengungkapkan bahwa pelaporan kinerja ekonomi
dalam sustainability report akan meningkatkan transparansi perusahaan yang
berdampak pada peningkatan kepercayaan investor dan kinerja keuangan. Hal
tersebut dipertegas lagi dari hasil penelitian Burhan dan Rahmanti (2012)
yang menyatakan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan

Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan
upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan terhadap para stakeholder internal dan eksternal
(GRI, 2006). (GRI) Global Reporting Initiative adalah salah satu organisasi
internasional yang kegiatan utamanya difokuskan pada pencapaian tranparansi
dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan stándar dan pedoman
pengungkapan sustainability. Sustainability ini akan menjadi salah satu media
untuk mendeskripsikan pelaporan ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial
(seperti halnya konsep Triple Bottom Line dan pelaporan Corporate Social
Responsibility). Pengungkapan sustainability report dalam aturan yang telah
ditetapkan berupa laporan yang berdiri sendiri, meskipun masih banyak
pengimplementasian sustainability report yang diungkapkan bersamaan
dengan laporan tahunan suatu perusahaan (Gunawan, 2010). Laporan
keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait aspek material, yaitu
aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
organisasi atau yang secara nyata memengaruhi asesmen dan pengambilan
keputusan para pemangku kepentingan. Sustainability reporting menurut GRI
G4 Guidelines terdiri dari 3 dimensi berikut:
1. Ekonomi
Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi
terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap
sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.
2. Lingkungan
Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak
organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah,
udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang
terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi,
efluen, dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi,
dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan
biaya lingkungan.
3. Sosial
Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki
organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Adapun
beberapa kategori-kategori bidang sosial di antaranya yaitu meliputi:
a. Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja
Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja meliputi
lapangan pekerjaan, kondisi pekerja (jumlah, komposisi gender,
pekerja purna waktu dan paruh waktu), relasi buruh dengan
manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, pendidikan,
pengembangan karyawan, serta keberagaman dan peluang.
b. Hak asasi manusia
Indikator kinerja hak asasi manusia menentukan bahwa setiap
organisasi harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepantingan lainnya salah satunya yaitu dengan
memperhatikan asas kesetaraan yang meliputi praktik investasi dan
pengadaan, praktik manajemen, penerapan prinsip nondiskriminasi,
kebebasan mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak, pemaksaan
untuk bekerja, praktik pendisiplinan, praktik pengamanan, dan hakhak masyarakat adat.
c. Masyarakat
Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi
terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, dan reaksi dari
institusi sosial kaitannya dengan kepedulian dan pengelolaan isu-isu
seperti komunitas, korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti
kompetitif seperti anti-trust dan monopoli.
d. Tanggung jawab atas produk
Indikator kinerja tanggung jawab atas produk mencakup aspek
seperti kesehatan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan
pada umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta
Customer Privacy

Dalam membahas mengenai sustainability report ini sering kali para
peneliti menggunakan teori legitimasi. Menurut Wibowo dan Faradiza (2014)
teori legitimasi tersebut dapat memberikan mekanisme yang kuat untuk
memahami pengungkapan sukarela terhadap lingkungan dan sosial yang
dilakukan oleh perusahaan, dan pemahaman ini yang nantinya akan mengarah
ke debat publik yang kritis,lebih jauh lagi teori legitimasi menunjukan kepada
peneliti dan masyarakat luas untuk lebih peka terhadap isi pengungkapan
perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan teori legitimasi sangat
bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, disamping itu legitimasi
juga merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nlai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan
tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan
memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk
meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan tersebut dapat diterima
oleh masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, mereka
menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab
lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya
penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan (Wibowo dan
Faradiza, 2014). Menurut Guthrie dan Parker (2006), jika terdapat perusahaan
merasa legitimasinya dipertanyakan maka mereka dapat mengambil beberapa
strategi perlawanan, yaitu diantaranya:
1. Menginformasikan kepada stakeholders-nya mengenai perubahan
yang terjadi dalam perusahaan.
2. Merubah pemikiran para stakeholders tanpa mengganti perilaku
perusahaan.
3. Memanipulasi para stakeholders dengan cara memalingkan perhatian
stakeholders dari isu yang menjadi perhatian pada isu lain yang
berkaitan dan menarik.
4. Mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut
dengan sebagai Social Disclosure, Corporate Sosial Reporting, Social Accounting,
atau Corporate Social Responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak
sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus
yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005)
dalam (Rahmawati 2012: 183). Pratiwi dan Djamhuri (2004) dalam Rahmawati (2012:
183) mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian
informasi kepada stakeholder mengenai segala aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara
membuktikan, bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat
untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan.
BAPEPAM belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi
sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
lingkungan, akibatnya yang terjadi didalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela
mengungkapkannya. CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika
perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Wacana CSR tidak
pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan
akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka
memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan
diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya
yang dikeluarkan untuk pengungkapannya, maka perusahaan akan dengan sukarela
mengungkapkan informasi tersebut (Rahmawati, 2012: 183).
Sejak tanggal 23 September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007,
khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam.
Dalam pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sukarela, namun
pengungkapan yang wajib hukumnya. Bahkan dibeberapa negara, CSR digunakan
sebagai salah satu indikator penilaian sebuah perusahaan dengan dicantumkannya
informasi di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggungjawab
sosial yang telah dilakukan perubahan baik berkaitan dengan perhatian masalah
dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak
terpisahkan dengan laporan tahunan (annual report) yang dipertanggungjawabkan
direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi
laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan
selama tahun buku terakhir (Hadi, 2011: 206).
Kartini (2009: 56) menyatakan bahwa implementasi CSR membutuhkan
pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan plus
bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders. Untuk itu pelaporan CSR begitu
strategis dalam menginisiasi opini stakeholder agar meningkatkan reputasi
perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan sadar
akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan
sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program CSR plus bujet yang berguna
mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisirkan dampak buruk, yang seterusnya
hasil inisiatif plus aktivitas tersebut harus dibuat suatu pelaporan yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan (Kartini, 2009: 56).
Menurut Susanto, (2012: 62) Pelaporan adalah komunikasi dengan
stakeholder mengenai manajemen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial
perusahaan. Jika dilakukan dengan baik, pelaporan harus memberikan perhatian
mengenai bagaimana kecenderungan dalam masyarakat mempengaruhi perusahaan
dan pada gilirannya, bagaimana kehadiran dan operasi perusahaan mempengaruhi
masyarakat. Pelaporan dapat menunjukkan motivasi dan kesediaan perusahaan untuk
memposisikan dirinya dalam konteks yang lebih luas.
Media penyimpanan laporan tersebut bisa berupa pemberitahuan di portal
perusahaan, bisa disatukan dengan laporan kinerja tahunan perusahaan, bisa juga
disampaikan di forum-forum formal seperti seminar, diskusi dan koferensi. Dengan
kata lain pelaporan CSR berperan besar bagi perusahaan untuk mempublikasikan
praktikal-praktikal CSR mereka kepada stakeholder secara taktis, komprehensif, dan
berkelanjutan (Kartini, 2009: 56).

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan
perhatiannya kepada tiga hal, yaitu laba, lingkungan, dan masyarakat. Dengan
diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham,
mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan
pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah.
Menurut Susanto (2012: 14) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari
aktivitas CSR jika dilihat dari sisi perusahaan, yaitu:
1) Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima
perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara
konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah
meraskan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan
mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan
meningkatkan reputasi perusahaan.
2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan
meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula
ketika perusahaan diterpa kabar miring atau bahkan ketika perusahaan
melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan
memaafkannya.
3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga
bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, secara konsisten
melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada
akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih
termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan
berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan
mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya.
Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap
lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini
mengakibatkan para stakeholder senang dan merasa nyaman dalam menjalin
hubungan dengan perusahaan.
5) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus
lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat
lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Kotler dan Lee (2005) dalam Kartini (2009: 63) menyebutkan enam kategori
aktivitas CSR, yaitu:
1) Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya
lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari
masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.
2) Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related Marketing)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk
menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial
berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta
untuk aktivitas derma tertentu.
3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate Societal Marketing)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan
kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan
kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung
dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut
biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau
pelayanan secara cuma-cuma.
5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community Volunteering)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para
karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang franchise agar menyisihkan
waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal
maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.
6) Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially Responsible
Business Practice)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis
melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi
yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR
dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT.
UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam.
Pasal 74 dari UU PT pada dasarnya mengatur tentang hal-hal berikut ini:
a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(a) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (a) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility terdapat
tujuh prinsip yang berkaitan dengan CSR (www.csrindonesia.com) yaitu:
1) Akuntabilitas: Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi yang
bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang
diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak
organisasi atas masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tak
disengaja atau tak diperkirakan.
2) Transparansi: Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan
seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat
dan lingkungan. Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear,
accurate and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan, dan aktivitas.
3) Perilaku Etis: Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu,
dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas.
4) Penghormatan Pada Kepentingan Stakeholder: Sebuah organisasi harus
menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholder-nya.
5) Kepatuhan Terhadap Hukum: Sebuah organisasi harus menerima bahwa
kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban.
6) Penghormatan Terhadap Norma Perilaku: Di negara-negara dimana hukum
nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi
kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk
mengacu kepada norma perilaku internasional.
7) Penghormatan Terhadap HAM: Setiap organisasi harus menghormati HAM
dan mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal.

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi
antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul
dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban
masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran
dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Hal itu
karena, peningkatan pengetahuan masyarakat meningkat keterbukaan harapan masa
depan dan pembangunan yang berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR)
saat ini telah menjadi konsep yang sedang hangat diperbincangkan, meskipun
definisinya masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi.
CSR mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu,
CSR juga mengandung konsep yang bervariasi membuat beberapa pengintrepretasian
akan definisi CSR yang berbeda-beda, terutama jika dikaitkan dengan para pemangku
kepentingan (stakeholder). Untuk itu, dalam rangka mempermudah pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang
terkandung dalam CSR. Dibawah ini ada beberapa kutipan pendapat dari berbagai
organisasi dan para ahli mengenai definisi CSR.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang
merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan 120
perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, dalam situs resminya
(www.wbcd.org) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu
bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan
untuk meningkatkan ekonomi, yang diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup
bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup
masyarakat sekitar dan masyarajat secara lebih luas.
Draf ISO 26000 tahun 2010, Guidance on Social Responsibility, mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak–
dampak dari aktivitas perusahaan di masyarakat dan lingkungan melalui transparasi
dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan
kesejahteraan dari masyarakat dengan pertimbangkan harapan stakeholder sesuai
dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang
konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi. (Pian, 2010 dalam
Fahmi, 2015). Mengacu pada CSR-Asia (www.csr-asia.com), pengertian Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan
cara yang terus-menerus secara ekonomi, sosial dan lingkungan dengan seimbang
menurut berbagai kepentingan dari stakeholder. Menurut Sumaryono dan Fadjrih (2017) Corporate Social Responsibility
(CSR) juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut berkontribusi
dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan, dimana yang memfokuskannya pada tiga aspek, yaitu aspek
sosial, keuangan, dan lingkungan. Diharapkan dari tiga aspek tersebut perusahaan
mendapatkan pengakuan dan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.
Selain menurut berbagai organisasi dan para ahli yang telah disebutkan di
atas, pengertian tanggung jawab sosial juga terdapat dalam Undang-Undang PT
Nomor 40 tahun 2007 pasal satu butir tiga yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab
sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya”.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Sosial
Responsibility (CSR) merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan perusahaan
atau organisasi dengan stakeholder-nya terhadap dampak yang ditimbulkan dari
kegiatan dan keputusan yang telah diambil perusahaan, dengan memfokuskan pada
tiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan keuangan, dimana diharapkan dari tiga aspek
tersebut perusahaan atau organisasi mendapatkan pengakuan dan keberadaannya
ditengah-tengah masyarakat, dan sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan
terhadap sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan reputasi dan
citra perusahaan.
Pada saat ini konsepsi tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa
perusahaan secara sukarela menyatukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam
kegiatan operasi mereka dan interaksi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholder). CSR merupakan salah satu masalah etika dan moral yang
mempengaruhi pengambilan sebuah perilaku dan keputusan, sehingga jika suatu
perusahaan harus melakukan kegiatan tertentu atau menahan diri dari melakukannya
karena apakah hal tersebut bermanfaat dan berbahaya bagi masyarakat adalah suatu
pertanyaan yang utama.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep dalam organisasi
atau perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap berbagai pemangku
kepentingan seperti, karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat, dan
lingkungan sekitar (Respati dan Hadiprajitno, 2015). Maka dari itu CSR sangat erat
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dimana perusahaan dituntut untuk
tidak hanya berkonsentrasi pada tingkat keuntungan saja, tetapi juga harus
mempertimbangkan risiko produksi yang mungkin akan menimpa lingkungan dan
masyarakat sekitar dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pada lingkungan bisnis era sekarang CSR masih bersifat normatif, karena
belum ada hukum yang jelas memberlakukan CSR sebagai sebuah kewajiban kepada
semua perusahaan. Selain itu, konsep yang bervariasi membuat beberapa
pengintrepetasian akan defenisi CSR yang berbeda-beda. Corporate Social
Responsibilty (CSR) yang juga dikenal sebagai corporate responsibility, corporate
citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB), ataupun
corporate social perfomance merupakan bentuk dari regulasi perusahaan yang
diintegrasikan dalam suatu model bisnis (Fahmi, 2015). Pada dasarnya, CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan publik dengan memperhatikan
tiga garis dasar (triple bottom line) yaitu People, Planet, Profit. Selama ini belum ada
satu teori tunggal yang diterima untuk menjelaskan akuntansi sosial dan lingkungan,
sehingga masih banyak terdapat variasi dalam hal perspektif teoritis yang dapat
diadopsi.
Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki
komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (stakeholder), tapi juga
memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR
merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
Untuk itulah maka pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) perlu diungkapkan
dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat
(Utami, 2017).

Pengungkapan media (media exposure) merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan stakeholder dalam menyampaikan informasi dan prospek perusahaan. Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif. Fungsi komunikasi menjadi sangat pokok dalam CSR. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi bagian pada proses membangun dan membentuk norma yang diterima dan legitimasi praktik CSR. Menurut Munif et al., (2010)

Menurut Utari et al, (2014: 199) leverage artinya dongkrat. Dalam bahasa
keuangan leverage ialah penggunaan utang untuk meningkatkan total harta, atau
leverage ialah penggunaan biaya tetap atas aset atau beban tetap atas dana untuk
meningkatkan hasil (return) pemilik perusahaan. Berdasarkan pemahaman yang
demikian, maka lahir dua macam leverage yaitu:
1. Leverage operasi (operating leverage), yaitu penggunaan aset teknologi
tinggi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output tinggi,
konsekuensinya melahirkan biaya tetap tinggi, seperti penyusutan,
pemeliharaan aset, asuransi, dsb.
2. Leverage keuangan (financial leverage), yaitu penggunaan utang tinggi untuk
menambah aset agar mampu menghasilkan output dan laba operasi tinggi,
konsekuensinya melahirkan beban bunga tinggi.
Semakin tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi risikonya. Biaya tetap
tinggi berakibat leverage operasi tinggi, perusahaan berbahaya jika margin kontribusi
tidak mampu menutup biaya tetap tersebut. Beban bunga tinggi berakibat leverage
keuangan semakin tinggi, perusahaan berbahaya jika laba operasi tidak mampu
menutup beban bunga tersebut.
Leverage merupakan rasio yang menghitung sejauh mana dana yang telah
disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang
terhadap ekuitas suatu perusahaan. Dengan tingginya ekuitas suatu perusahaan
dikhawatirkan didapat dari hutang yang akan meningkatkan risiko investasi apabila
perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu dan perusahaan dengan
tingkat leverage yang tinggi memiliki kewajiban yang lebih untuk melakukan
pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.
Menurut Utari et al. (2014: 61) leverage artinya harta perusahaan didongkrat
dengan utang atau leverage adalah kemampuan perusahaan mengunakan utang untuk
membiayai investasi. Rasio total utang terhadap harta idealnya 40%. Namun dalam
kondisi ekonomi yang baik, tingkat leverage bisa tinggi karena diharapkan akan
menghasilkan laba operasi yang tinggi. Dalam kondisi ekonomi buruk tingkat
leverage harus rendah agar beban bunga rendah. Analisis utang terdiri dari:
1. Debt ratio, yaitu total utang dibagi total aset
2. Debt equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas
3. Long term debt equity ratio, yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas
4. Time interest earned ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga
5. Fixed payment coverage ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak ditambah
pembayaran sewa, dibagi bunga ditambah pembayaran sewa, dibagi bunga
ditambah dividen saham istimewa kali [1/1-pajak].

Tujuan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan bisnisnya adalah menghasilkan laba secara optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisiensi untuk kelangsungan hidup perusahaan, serta memakmurkan para stakeholder-nya. Menurut Kamil dan Herusetya (2012) dalam Sumaryono dan Asyik (2017) tingkat profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Profitabilitas merupakan faktor yang mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Menurut Hanafi dan Halim (2016: 81) Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu Profit Margin, Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE). Sedangkan menurut Sirait (2017: 139) profitabilitas atau kemampulabaan disebut juga rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Menurut Kasmir, (2016: 197) rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: (1) untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu; (2) untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (3) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; (4) untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; (5) untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.; (6) untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri; (7) dan tujuan lainnya. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk: (1) mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode; (2) mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (3) mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; (4) mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; (5) mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri; (6) manfaat lainnya.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Hadi, 2011: 87). Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial dan pengungkapan informasi lingkungan. Selain pengungkapan berbasis sosial kegiatan perusahaan juga dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang diperlukan. Informasi tersebut dapat diungkapkan dalam sustainability reportsebagai akuntabilitas terhadap publik yang bertujuan untuk mendapat legitimasi masyarakat dan menjelaskan bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). Siregar (2013: 10) dalam Rofiqkoh dan Priyadi, (2016) mengatakan dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Maka, legitimasi organisasi dapat diilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. (Ghozali dan Chariri, 2009: 413). Gray, Kouhy dan Lavers (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2009: 411) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghazali dan Chariri (2007: 409). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams (1994, p.53) dalam Ghazali dan Chariri (2007: 409) mengatakan bahwa “kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya” Teori stakeholders menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Oleh karena itu, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud komunikasi antara manajemen dengan stakeholders (Indrawati, 2009 dalam Alfarizi 2016). Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Sumaryono dan Asyik (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Stakeholder perusahaan pada dasarnya memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan atau mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Melihat pentingnya peran stakeholder tersebut, maka perusahaan sudah seharusnya 9 memberikan perhatian yang besar terhadap setiap stakeholder-nya, bukan hanya kepada pemilik saja. Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak- pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki stakeholder ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dikatakan sebagai salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholder yang dapat dilakukan dengan cara memberi informasi mengenai kinerja perusahaan baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang sedang dibutuhkan oleh para stakeholder.

The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan
bisnis untuk berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para
karyawan beserta keluarganya, dan juga meningkatan kualitas hidup komunitas
setempat dan masyarakat luas. Sedangkan World Bank Group dalam Tazkiyah
(2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama
dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas
setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup.
Sedangkan Bowen (1953) dengan bukunya yang berjudul “Social
Responsibility of the Businessman” dalam Tambunan (2009), mendefinisikan
CSR sebagai kewajiban dari seorang pebisnis untuk meneruskan
kebijakankebijakan mereka, untuk membuat keputusan atau untuk mengikuti
tema tindakan yang diinginkan dari tujuan dan nilai masyarakat. Pengukuran
ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar
dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik
perusahaan atau yang lain demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
lingkungan secara keseluruhan.

Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998)

Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi pencapain tujuan perusahaan. Pada teori
stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para
stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah
masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya
yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua
kategori yaitu:
a. Stakeholders Internal
Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan.
b. Stakeholders Eksternal
Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan
dari perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan
terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal
adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas
lokal dan masyarakat umum (Solihin, 2009:51).

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil
shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan hukum perseroan
terbatas yang memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh direksi dan mencegah
pengendalian terlalu banyak di tangan manajemen. Melalui peran
monitoring yang dilakukan dewan komisaris secara efektif, maka
tingkat CSR disclosure perusahaan semakin baik, dikarenakan
peluang bagi manajer untuk menyembunyikan informasi dapat
dikurangi.

Adawiyah (2013) mengatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan berkaitan dengan bidang
usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki, dan lingkungan
perusahaan, dibedakan menjadi industri high-profile dan industri
low-profile. Perusahaan hig-profile biasanya memiliki aktivitas
operasinya berpotensi berhubungan dengan masyarakat, sehingga
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan
guna sebagai media perusahaan untuk mempertanggungjawabkan
pelaporan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan untuk kepentingan
masyarakat (Indrawati, 2009 dalam Sari, 2012)

Belkaoui Karpik (1989) dalam Krisna & Suhardianto (2016)
mengatakan leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar
perusahaan tergantung kepada kreditur dalam pembiayaan asset
perusahaan. Perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki
kemampuan yang rendah dalam melakukan kegiatan sosialnya dan
berakibat rendahnya pengungkapan dikarenakan perusahaan berusaha
untuk tidak melanggar kontrak hutang dengan mengurangi aktivitas
pengurang laba. Semakin tinggi tingkat leverage kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga mereka dapat
melaporkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya
termasuk biaya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Permatasari,2014).

Permatasari (2014) mengatakan profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya
dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Profitabilitas
menjadi faktor tersendiri untuk menarik para investor untuk
menanamkan modal mereka ke sebuah perusahaan guna untuk
ekspansi bisnis. Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas
hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat
lokal dan masyarakat luas yang berada di sekitar lingkungan
perusahaan (Rahman, 2011).
Donovan dan Gibson (2000) dalam Simbiring (2005)
menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi terdapat argument
sebuhungan dengan profitabilitas dengan pengungkapan informasi
sosial adalah ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi,
maka perusahaan (manajemen) tidak perlu melaporkan kegiatan lain
yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan
perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah,
mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “goodnews”
kinerja perusahaan, misal dalam lingkup sosial dengan tujuan agar
investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan ialah skala penentu besar kecilnya suatu
perusahaan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan,
perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah aktiva yang besar,
penjualan yang besar, jumlah tenaga kerja yang banyak, sistem
informasi yang canggih (Suripto, 1999 dalam Rakhmawati dan
Syafruddin, 2011). Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas yang berada di
sekitar lingkungan perusahaan (Rahman, 2011). Cara yang dilakukan
dengan melakukan pengungkapan aktivitas sosial mereka lewat
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif
terhadap CSR disclosure, dengan tingkat ukuran perusahaan yang
semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan informasi sosial mereka semakin luas guna untuk
memenuhi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder,
selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sosial (Hasibuan,2001 dalam Purnasiwi, 2011).

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah
wakil shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan
hukum perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
manajemen dan mencegah pengendalian terlalu banyak di
tangan manajemen. Dewan komisaris adalah organisasi
perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggara dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UUPT
No.40, 2007). Menurut Simbiring (2005) ukuran dewan
komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan.

Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
menjelaskan kriteria yang termasuk dalam industri high profile
adalah perusahaan berhubungan dengan kualitas produk yang
terdiri dari kandungan produk dan teknologi produk antara lain
perusahaan minyak, pertambangan, kimia, hutan, otomotif,
kertas, makanan dan minuman, farmasi, plastik, dan rokok.
Sedangkan perusahan yang digolongkan sebagai industri low
profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan
perbankan, pemasok peralatan medis, dan lainnya.

Adawiyah (2013) menyatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
bidang usaha, risiko, karyawan, dan lingkungan perusahaan.
Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis yaitu high-profile
industri dan low-profile industri. Perusahaan yang masuk
dalam kategori high profile akan memberikan informasi sosial
lebih banyak dibanding perusahaan low profile.
Industri high profile ialah industri yang memiliki
visibility consume yang tinggi, risiko politik yang tinggi atau
tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan yang memiliki tipe
industri seperti ini akan mendapat banyak sorotan dari
masyarakat luas (Simbiring, 2005). Perusahaan yang
digolongkan sebagai industri high profile antara lain

UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
menjelaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
Menurut Amelia (2016) industri adalah suatu usaha
atau aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah
untuk memperoleh keuntungan. Saripudin (2011) mengatakan
pengertian dari industri secara garis besar ialah sekumpulan
dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang
tertentu dan menempati area tertentu dengan hasil produksi
berupa barang dan jasa

Harahap (2002) menyatakan rasio ini menggambarkan
hubungan hutang perusahaan terhadap modal maupun asset.
Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh
hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal (equity), perusahaan yang baik
mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari
hutang. Raharjaputra (2009) rasio leverage digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan
membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan
dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir
(2009) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek
apabila perusahaan dilikuidasi.
Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah leverage
meruapakan suatu rasio yang berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari
kreditur, baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun
jangka pendek.

Harahap (2002) mengatakan bahwa rasio profitabilitas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang. Menurut Raharjaputra
(2009) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba, maupun nilai
ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan dan modal
sendiri. Menurut Susan (2006) rasio profitabilias adalah rasio
yang digunakan untuk mrngukur efisiensi penggunaan aktiva
perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur
tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan yang dari jumlah
laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Tujuan dan
manfaat dari rasio ini ialah untuk pemilik usaha, dan juga
banyak pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang
memilki kepentingan dengan perusahaan.
Perusahaan dengan profit yang tinggi memiliki kinerja
keuangan yang baik, hal ini indentik dengan upaya mereka
untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas yang
digunakan untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati
serta mendapatkan kepercayaan dari para stakeholdernya.
(Widianto, 2011 dalam Amalia, 2012)

Ukuran perusahaan merupakan skala yang
menentukan besar kecilnya perusahaan yang total aseets
(Simbiring,2005). Ukuran perusahaan adalah sekala besar
kecilnya perusahaan yang diukur dari total aktiva, penjualan,
dan rata-rata tingkat penjualan (Amalia,2013). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil
(Pradipta dan Purwaningsih, 2012). Kesimpulan dari
penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan nilai yang
nenunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari
total asset milik perusahaan.
Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi
lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena mereka akan
menghadapi risiko politis lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan
memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang
merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Untari,
2012 dalam Pradipta dan Pruwaningsih, 2012).

Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau
tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah
pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam
Adawiyah,2013).
Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada
peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela
(voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi
persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal
yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor
yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari
dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari
luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang
berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan
manajemen, strategi dan tujuan perusahaan.
Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab
sosial di atur dalam UU dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74
Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun
2007, yakni:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah menaruh perhatiannya kepada praktik
pengungkapan CSR perusahaan. Harapan dari pemerintah
bahwa setiap unit usaha atau pelaku ekonomi yang bergerak
pada bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain
meraka berupaya untuk kepentingan para investor dan hanya
fokus pada pencapaian laba, mereka juga mempunyai
kewajiban dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) yang diungkapakan dalam laporan tahunan
perusahaan.
Indikator yang digunakan dalam menilai
pengungkapan CSR disclosure pada laporan tahunan
perusahaan adalah indikator yang mengacu pada GRI (Global
Reporting Initiatives) sebagai dasar sustainability reporting
dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan yang
dilakukan perusahaan dengan total pengungkapan. Global
Reporting Initiatives (GRI) merupakan sebuah jaringan
berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan
dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus
melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia
(www.globalreporting.org diakses pada 8 Maret 2018).
Daftar pengungkapan sosial menurut standart GRI
dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator utama yaitu
kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang
mencangkup praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan
bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab
atas produk. Untuk penilaian atas pengungkapan CSR itemitem yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator
kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI (Purnasiwi,
2011). Dalam penelitian ini menggunakan 6 indikator dengan
sub total item pengungkapan mencapai 79 item, terdiri dari 9
item untuk indikator kinerja ekonomi, 30 item untuk indikator
kinerja lingkungan, 14 item untuk indikator praktik tenaga
kerja, 9 item untuk indikator hak asasi manusia, 8 indikator
kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk

Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility)
mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk
itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli yang mencoba menggariskan
prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial
(social responsibility) (Hadi, 2014).
David (2008) menguraikan prinsip-prinsip
tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan
juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian,
sustainability berpusat pada keberpihakan dan upaya
bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap
memperhatikan generasi masa datang.
2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
Konsep ini menjelaskna pengaruh kuantitatif aktivitas
perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para
pemangku kepentingan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak
ekternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampat terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang sangat
penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi
asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi
dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan

Corporate social responsibility dapat dijadikan
sebagai aset yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan
ditengah dunia bisnis yang makin sarat akan kompertisi
sekarang ini. Berbagai manfaat yang akan dicapai perusahaan
jika konsisten untuk melaksanakan program CSR. Wibisono
(2007) menjelaskan manfaat CSR sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, ada empat manfaat yang diperoleh bagi
perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama yaitu
eksistensi perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat
luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Bagi masyarakat, praktik corporate social responsibility
yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya
perusahaan disuatu daerah, karena akan menyerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.
pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan
akan hak-haknya sebagi pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik corporate social responsibility
akan mencagah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi
lingkungannya.
4. Bagi Negara, praktik corporate social responsibility yang
baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan
pada aparat Negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati
pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh
perusahaan.
Kesimpulannya adalah pengungkapan csr dapat
memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu untuk
perusahaan, masyarakat, lingkungan sekitar, dan negara

World Bisnis Council for Sustainable Development
(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama untuk
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas(Solihin,
2009 dalam Amelia, 2016)
Menurut Darwin (2004) dalam Anggaraini (2006)
corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme untuk
suatu organisasi yang secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya
dan interaksinya dengan para stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negative dan memaksimalkan dampak positif yang
mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(Wibisono, 2007).
Dari berbagai macam definisi diatas, dapat
disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan
pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan
memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik
dari segi lingkungan , sosial dan pembangunan.
Sampai saat ini belum adanya kesatuan arti terhadap
CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh
perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan
atas kesukarelaan (voluntary). CSR dilakukan dengan motivasi
dan tujuan yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan
bagaimana memaknai CSR itu sendiri (Hadi, 2014).
Sha (2014) menyatakan ada tiga alasan mengapa
kalangan dunia usaha harus menerapkan CSR agar sejalan
dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan ialah:
1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan,
maka sangat wajar jika mereka menuntut perhatian akan
kepentingan mereka.
2. Masyarakat dan perusahaan akan lebih baik jika memiliki
hubungan yang besifat simbiosis mutualisme agar
perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Melaksanakan program CSR merupakan salah satu cara
untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.
Potensi konflik tersebut dapat muncul dari operasional
perusahaan atau bahkan kesenjangan struktiral dan
ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen
perusahaan.

Laporan tahunan merupakan laporan resmi mengenai
keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode, laporan ini
berisikan laporan keuangan dasar, analisis manajemen atas
operasi tahun lalu, serta pendapat mengenai prospek
perusahaan dimasa datang, laporan ini juga memberikan
gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan
perusahaan (Anggarwal, 2013). Brigham & Houston (2001)
laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setiap tahun
oleh perusahaan kepada para pemegang saham, laporan ini
berisi laporan keuangan dasar dan opini manajemen atas
operasi perusahaan selama tahun lalu dan prospek perusahaan
di masa depan. Laporan tahunan adalah catatan (informasi)
tahunan yang berisi gambaran kondisi perusahaan, laporan
tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan semala
satu periode yang nantinya akan digunakan oleh stakeholder
sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Kasmir,
2009).
Kesimpulan penjelasan diatas adalah laporan tahunan
merupakan laporan yang disajikan oleh perusahaan yang
merupakan bentuk aktivitas perusahaan pada setiap periode,
yang didalamnya berisi laporan keuangan, pertanggungjawaban
manajemen, serta laporan auditor independen, yang berguna
untuk para stakeholder dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan menurut Martani (2002) adalah dua
daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.
Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan unruk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau
daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Laporan keuangan
menurut Harahap (2002) adalah laporan yang menggambarkan
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah
pertanggungjawaban Akuntan pada akhir periode dalam bentuk
data keuangan sebagai alat komunikasi antara perusahaan
dengan pihak diluar perusahaan yang berkepentingan dengan
aktivitas perusahaan tersebut. kegunaan lain dari laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan
kinerja keuangan yang dibutuhkan untuk menilai perubahan
potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di
masa yang akan datang. Informasi tersebut juga digunakan
sebagai pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam
pengambilan keputusan

Akuntansi keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara
keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
baik di dalam ataupun di luar perusahaan (Kieso & Weygant,
2011). Menurut Sugiarto (2002) Akuntansi keuangan adalah
bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan
keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala.
Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggungkawaban
pihak manajemen kepada pihak eksternal (pemegang saham).
Menurut Martani (2012) Akuntansi keuangan berorientasi pada
pelaporan pihak eksternal, beragamnya pihak eksternal dengan
tujuan masing-masing, membuat pihak penyusunan laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
menyusun laporan keuangan. untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan.
Kesimpulannya bahwa akuntansi keuangan merupakan
suatu sistem yang memberikan keterangan mengenai informasi
keuangan, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
laporan keuangan.

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagi wahana untuk
mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya mereka untuk memposisikan diri ditengah lingkungan
masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2014). Dalam teori
legitimasi mengatakan bahwa perusahaan berusaha secara terus
menerus untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditempat
perusahaan tersebut beroperasi (Purnasiwi, 2011).
Dowling dan Pfeffer (1995) dalam Purwanto (2011)
menjelaskan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi
organisasi, karena mengandung batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Fokus
utama dari teori ini adalah hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.
Salah satu mekanisme yang dapat digunakan
perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan
stakeholder mereka ialah dengan melakukan pengungkapan
CSR melalui laporan tahunan perusahaan . Corporate social
responsibility disclosure bisa menjadi jalan masuk untuk
memperoleh keuntungan dan mendapatkan legitimasi
masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin.
Perusahaan akan memberi keyakinan bahwa mereka mampu
memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya
(Suaryana, 2011).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
legitimasi perusahaan merupakan faktor yang signifikan untuk
mendukung citra perusahaan dengan melakukan pengungkapan
informasi sosial mereka yang diinginkan oleh para stakeholder,
serta legitimasi merupakan penghubung antara perusahaan
dengan masyarakat dan lingkungan.

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun
eksternal, seperti : pemegang saham, pemerintah, masyarakat
sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan,
dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun
dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh
perusahaan (Hadi, 2014). Teori stakeholder yang dinyatakan
oleh Ghozali dan Chariri (2007) dalam Purwanto (2011)
mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingan (shareholder) saja namun telah
bergeser menjadi lebih luas yaitu perusahaan juga harus
memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
Robert (1992) dalam Nur dan Priantinah (2012)
mengatakan pengungkapan sosial perusahaan merupakan
kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan
hubungannya dengan stakeholder mereka, dengan adanya teori
stakeholder ini, memberikan dasar bahwa suatu manfaat bagi
para stakeholdernya. manfaat tersebut dapat berupa penerapan
program CSR. Penerapan program CSR pada perusahaan
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan,
pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat
terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan
lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam
perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan para stakeholder dan melaporkannya
juga kepada stakeholder (Purwanto, 2011).
Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan
jika para stakeholder sebenarnya memilki hak penuh atas
semua informasi wajib maupun sukarela mengenai informasi
keuangan dan non-keuangan yang didalamnya menjelaskan
pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan kepada para
stakeholder.

Menurut pecking order theory, perusahaan-perusahaan lebih
menyukai sumber pembiayaan internal (laba ditahan) terlebih dahulu,
setelah dana internal tidak mencukupi perusahaan baru manajer
menggunakan dana eksternal. Dengan demikian, semakin tinggi
keuntungan perusahaan, semakin besar pembiayaan internal yang
dimiliki perusahaan, oleh sebab itu profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap struktur modal (Wang, 2011). Namun menurut trade-off theory,
hal ini menjadi terbalik. Bila perusahaan menguntungkan, perusahaan
tersebut seharusnya lebih menyukai utang karena adanya manfaat yang
diperoleh dari pengurangan pajak (tax shield). Perusahaan yang
profitnya tinggi lebih mudah untuk memperoleh pinjaman karena
kemampuan mereka untuk menutupi beban bunga. Dalam kaitan ini ada
pengaruh positif antara profitabilitas dan struktur modal

Dalam Wang (2011) dikatakan bahwa perusahaan yang
mempunyai banyak aktiva tetap dalam struktur aktivanya dapat
dijadikan sebagai jaminan (agunan) bagi kreditur ketika perusahaan
membutuhkan tambahan dana dari luar. Sehingga semakin banyak aktiva
tetap semakin banyak kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan
pinjaman yang besar pula. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang
sifatnya positif terhadap utang. Jadi tambahan dana dari utang ini dapat
mendukung pecking order theory. Berdasarkan penjelasan diatas, maka
penelitian ini menduga bahwa struktur aktiva berpengaruh positif
terhadap struktur modal. Beberapa hasil penelitian yang juga
mengatakan hasil yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh
(Wald, 1999; Chen, 2004; Huang and Song, 2006; Zou and Xiao, 2006;
Viviani, 2008; Jong et al., 2008; Serrasqueiro and Roga˜o, 2009 dalam
Wang, 2011)

Menurut Wang (2011), trade-off theory menunjukkan bahwa
perusahaan yang memiliki kesempatan pertumbuhan di masa depan
umumnya memiliki aktiva tidak berwujud yang banyak atau besar dan
aktiva berwujud yang rendah atau sedikit. Hal ini disebabkan karena
kesempatan pertumbuhan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang,
maka kemampuan untuk memperoleh utang akan menjadi rendah. Jadi,
tingkat pertumbuhan sifatnya berpengaruh negatif terhadap struktur
modal. Namun, signaling effect theory mengatakan hal yang sebaliknya,
yaitu ada pengaruh positif karena setiap upaya perusahaan menambah
modal dengan menerbitkan saham baru akan direspon negatif oleh para
investor dan akan mengakibatkan harga saham turun. Oleh karena itu
perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pendanaan dengan utang.
Jadi tingkat pertumbuhan perusahaan dapat berpengaruh negatif dan
positif.

Menurut Rajan dan Zingalest (1995) dengan mengacu pada
trade-off theory, perusahaan berukuran besar pada umumnya banyak
melakukan diversifikasi sehingga memerlukan dana yang besar.
Kebutuhan dana yang besar tersebut mendorong perusahaan akan
menggunakan utang. Hal ini menunjukkan secara teoritis bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sementara itu,
pecking order theory, mengatakan hal yang sebaliknya yaitu
berpengaruh negatif, karena perusahaan lebih memilih untuk mendanai
perusahaan dengan menggunakan dana internal dibandingkan dengan
utang.

Menurut Wang (2011), trade-off theory menunjukkan bahwa
perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih tinggi biasanya meminjam
lebih karena kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya.
Dengan demikian, teori ini memprediksi hubungan positif antara
likuiditas dan struktur modal. Sedangkan menurut Pecking Order
Theory, perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan
cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari utang. Hal ini
disebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi mempunyai dana
internal yang besar, sehingga dapat digunakan untuk memperkecil atau
melunasi utang. Menurut Sheikh dan Wang (2011) penelitian yang
dilakukan oleh Deesomsak et al (2004) dan Mazur (2007) konsisten
dengan pecking order theory.

Myers (1984) dalam jurnal The Capital Structure Puzzle
menyatakan bahwa ada semacam tata urutan (pecking order) bagi
perusahaan dalam menggunakan modal, yaitu perusahaan lebih
menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan,
yang berwujud laba ditahan) daripada external financing (menerbitkan
saham baru). Penggunaan laba yang ditahan lebih murah dan
perusahaan tidak perlu mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan
yang harus diungkapkan saat menerbitkan obligasi maupun saham baru.
Apabila dana dari luar (external financing) diperlukan maka perusahaan
akan menggunakan hutang sebelum menerbitkan saham baru.
Penerbitan saham baru menduduki urutan terakhir sebab penerbitan
saham baru merupakan tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan
calon investor tentang kondisi perusahaan saat ini dan prospek
mendatang yang kurang baik.

Stephen A. Ross pada tahun 1977 dalam Bell Journal of
Economics, mengatakan bahwa ada informasi tertentu yang hanya
diketahui oleh manajer, sedangkan pemegang saham tidak mengetahui
informasi tersebut. Jadi, ada informasi yang tidak simetri (asymmetric
information) antara manajer dan pemegang saham. Akibatnya, ketika
struktur modal perusahaan mengalami perubahan, hal itu dapat
membawa informasi kepada pemegang saham yang akan
mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Dengan kata lain, terjadi
pertanda atau sinyal (signaling). Ketika perusahaan menerbitkan utang
baru, menjadi tanda atau sinyal bagi pemegang saham dan investor
potensial tentang prospek perusahaan di masa mendatang. Perusahaan
dengan prospek yang sangat cerah lebih memilih untuk tidak
melakukan pendanaan melalui penawaran saham baru, sementara
perusahaan dengan prospek yang buruk memang menyukai pendanaan
dengan ekuitas luar. Secara garis besar, pengumuman penawaran
saham biasanya dianggap sebagai suatu sinyal (signal) bahwa prospek
perusahaan kurang cerah menurut penilaian manajemennya.
Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan
mengumumkan suatu penawaran saham baru, maka yang lebih sering
terjadi adalah harga sahamnya akan mengalami penurunan (Brigham
dan Houston (2011:185).

Trade-off theory adalah teori struktur modal yang
menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan
utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan
(Brigham dan Houston, 2011:183). Dari model ini dapat dinyatakan
bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan
perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan
pinjaman seluruhnya adalah buruk. Keputusan terbaik adalah
keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua instrumen
pembiayaan.
Menurut Azazi (2008), dalam memilih struktur modal
optimal, perusahan mempertimbangkan manfaat dan biaya antara
hutang dengan ekuitas. Literatur tentang struktur modal yang optimal
berkenaan dengan kontinjensi (persyaratan) yang khusus bagi setiap
sumber pendanaan yang pada gilirannya menentukan manfaat dan
biaya dari masing-masing sumber dana tersebut. Tiga bentuk
kontinjensi yang biasanya dianggap sebagai determinan struktur modal
optimal adalah sebagai berikut:
a. Teori Pajak
Model berdasarkan pajak menghipotesiskan bahwa perusahaan
memilih debt-equity-ratio dengan mempertimbangkan manfaat
pengurangan pajak karena pembayaran bunga pinjaman dan biaya
financial distress yang disebabkan oleh akumulasi hutang
perusahaan. Aliran kas dari utang dan ekuitas dikenakan pajak yang
berbeda oleh pemerintah. Karena bunga dapat mengurangi
pembayaran pajak sedangkan dividen tidak dapat, maka
pembiayaan dengan utang mempunyai keuntungan pajak.
b. Biaya Kepailitan
Perusahaan memang dapat menikmati bertambahnya penghematan
pajak yang diperoleh dari bertambahnya utang, akan tetapi
pendanaan yang berasal dari utang juga dapat meningkatkan
kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan karena
bertambahnya beban bunga. Perusahaan dapat menangguhkan
pembayaran dividen, tetapi pembayaran bunga tetap harus dipenuhi
secara tepat waktu dan jumlahnya. Kegagalan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban pembayaran bunga disebabkan oleh kas yang
dimiliki tidak cukup dan dapat mengakibatkan perusahaan
menanggung beban keuangan. Wujud beban keuangan yang paling
berat adalah kepailitan atau kebangkrutan. Biaya beban keuangan
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: biaya beban keuangan
langsung dan biaya beban keuangan tidak langsung. Biaya beban
keuangan langsung meliputi: biaya pengesahan secara hukum
(legal) dan biaya administrasi yang berkaitan dengan kebangkrutan
atau reorganisasi. Sedangkan biaya beban keuangan tidak langsung
biasanya bersifat implisit yang ditanggung oleh perusahaan dalam
situasi yang sangat berat (tetapi tidak bangkrut), antara lain: biaya
modal lebih tinggi, penurunan penjualan dan hilangnya kepercayaan
pelanggan, perusahaan tidak dapat mempertahankan manajermanajer dan para pekerja yang berkualitas.
c. Konflik agen-prinsipal (agency theory)
Konflik ini timbul ketika terdapat moral hazard di dalam perusahaan,
yang disebut dengan biaya keagenan ekuitas. Manajer-manajer
perusahaan ingin mewujudkan keinginan mereka sendiri yang tidak
sesuai dengan keinginan pemegang saham. Masalah keagenan ini
dapat diselesaikan jika kepemilikan saham bagi manajer
ditingkatkan, karena kepemilikan manajer yang tinggal dapat
mendekatkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Jensen
dan Meckling, 1976). Kemungkinan lain adalah monitoring yang
dilakukan oleh pemegang saham utama kepada manajemen dan
penggunaan utang untuk mendisiplinkan manajemen. Namun utang
menciptakan masalah keagenan yang lain. Jensen dan Meckling
(1976) memberikan argumen bahwa manajer yang bekerja untuk
kepentingan pemegang saham kemungkinan menyalahgunakan
kekayaan dari kreditur dengan melakukan substitusi aktiva. Artinya,
manajer melakukan investasi pada proyek berisiko, karena jika
proyek tersebut gagal, biaya yang dikeluarkan akan dibagi bersama.
Namun, bila proyek berhasil maka pemegang saham akan
memperoleh keuntungan. Sebaliknya, Myers (1977) mengatakan
bahwa perusahaan yang utangnya tinggi dapat menunda atau
membatalkan proyek-proyek perusahaan yang menguntungkan
karena mereka tidak mampu membayar utang yang sangat besar
tersebut. Oleh karena itu, dalam memilih tingkat debt-equity mereka,
perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan biaya keagenan
utang dan biaya keagenan ekuitas

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan
perusahaan dalam menentukan berapa besar kebijakan keputusan pendanaan
(struktur modal) dalam memenuhi ukuran atau besarnya asset perusahaan.
Penelitian Pontoh dan Ilat (2013; 59) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara
ukuran perusahaan terhadap struktur modal

Hendar (2010:199) menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio
yang menunjukkan apakah suatu perusahaan akan mampu menutup kewajiban
jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Perusahaan yang mampu memenuhi
kewajiban keuangannya tepat waktu berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan
tersebut dalam keadaan likuid. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas
perusahaan adalah rasio lancar (currentratio).

Menurut Susanto (2011;128) penggunaan hutang akan menimbulkan
kewajiban membayar bunga, yang dalam laporan laba rugi biaya bunga tersebut
akan mengurangi keuntungan kena pajak. Semakin besar utang perusahaan maka
semakin besar beban bunga dan berarti semakin besar penghematan pembayaran
pajak penghasilan. Sehingga bunga dapat mengurangi keuntungan kena pajak
sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible).
Penghematan pajak terjadi juga pada depresiasi karena merupakan biaya non-kas.
Liem, dkk. (2013; 94) mengatakan pengurangan pajak dari depresiasi akan
menstubstitusi manfaat pajak dari pendanaan secara kredit sehingga perusahaan
dengan non debt tax shield yang besar akan sedikit menggunakan hutang

Profitabilitas mencerminkan seberapa besar rasio perbandingan antara laba
yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total aset perusahaan atau seberapa efektif
aset perusahaan dapat menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabiltias
merefleksikan keuntungan yang diperoleh sehingga akan berdampak pada struktur
modal perusahaan. Nurita (2012; 55) menyatakan bahwa profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Ukuran perusahan (company size) secara umum dapat diartikan sebagai
suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan
menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (asset) yang dimiliki suatu
perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara
kuantitatif antara perusahaan besar (large firm) dengan perusahaan kecil (small
firm) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan
manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan
kondisi yang dihadapinya. Pada akhirnya kemampuan untuk mengoperasikan
perusahaan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan sahamnya. Menurut
Mochfoedz (1994) dalam Rahmi (2010; 58), ukuran perusahaan pada dasarnya
terbagi dalam tiga kategori:
1. Perusahaan besar ( L a r g e F i r m ) Perusahaan besar merupakan
perusahaan yang memiliki total aset yang besar. Perusahaan-perusahaan
yang dikategorikan besar biasanya merupakan perusahaan yang telah go
publik di pasar modal dan perusahaan besar ini juga termasuk dalam kategori papan pengembangan satu ang memiliki aset sekurang-kurangnya Rp
200.000.000.000.
2. Perusahaan Menengah ( M e d i um S i ze ) Perusahaan mengengah
merupakan peru-sahaan yang memiliki total aset antara Rp 2.000.000.000
sampai Rp 200.000.000.000 serta perusahaan menengah ini biasanya
listing di pasar modal pada papan pengembangan ke dua.
3. Perusahaan Kecil ( S m a l l F i r m ) Perusahaan kecil merupakan
perusahaan yang memiliki aset kurang dari Rp 2.000.000.000 dan biasanya
perusahaan kecil ini belum terdaftar di Bursa Efek. Ukuran Perusahaan =
Total Aset.
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar
kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan
skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan,
total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011;25).

Rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Fred
Weston dalam buku Kasmir, 2012:129). Melalui rasio likuiditas kita dapat
mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya.
Hendar (2010:199) menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang
menunjukkan apakah suatu perusahaan akan mampu menutup kewajiban jangka
pendeknya ketika jatuh tempo. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban
keuangannya tepat waktu berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut
dalam keadaan likuid. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas
perusahaan adalah rasio lancar (currentratio). Dimana rasio lancar menurut
Hendar (2010:199) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
koperasi dalam membayar hutang lancarnya dengan harta lancarnya.

Mackie-Mason (1990) dalam Hidayat (2013; 125) membagi non debt tax
shield menjadi dua kelompok yaitu: (a) tax loss carryforward yaitu fasilitas
berupa kerugian yang dapat dikompensasikan terhadap laba paling lama lima
tahun kedepan dan (b) investment tax creditberupa fasilitas yang diberikan
pemerintah meliputi pengurangan beban pajak, penundaan pajak,dan pembebasan
pajak. Sunarsih (2014) menambahkan bahwa investment tax credit sebagai
proksiuntuk non debt tax shield pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang
memiliki tangibleasset yang besar sehingga dapat digunakan sebagai collateral
bagi pengambilan hutang.
Menurut Susanto (2011;256) penggunaan hutang akan menimbulkan
kewajiban membayar bunga, yang dalam laporan laba rugi biaya bunga tersebut
akan mengurangi keuntungan kena pajak. Semakin besar utang perusahaan maka
semakin besar beban bunga dan berarti semakin besar penghematan pembayaran
pajak penghasilan. Sehingga bunga dapat mengurangi keuntungan kena pajak
sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible).
Penghematan pajak terjadi juga pada depresiasi karena merupakan biaya
non-kas. Liem,dkk. (2013; 94) mengatakan pengurangan pajak dari depresiasi
akan menstubstitusi manfaat pajak daripendanaan secara kredit sehingga
perusahaan dengan non debt tax shield yang besar akan sedikit menggunakan
hutang

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan membiayai
sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara
internal. Menurut Sartono (2010;142), profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total
aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merefleksikan earning untuk
pendanaan investasi. Proksi yang digunakan dalam profitabilitas adalah ROA,
yaitu ratio of earning before interest and taxes to total asset.
Menurut Kasmir (2011:196) , yang menyatakan bahwa : Rasio profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Menurut Sartono (2010; 129), profitabilitas periode sebelumnya
merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal.
Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan,
jumlah cabang, dan sebagainya. (Sofyan Safri Harahap, 2011;304). Untuk dapat
menjaga kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam
keadaan menguntungkan (Profitable). Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit
bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditor, pemilik perusahaan
dan terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan
keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi
masa depan perusahaan.
Menurut Kasmir (2011:135), “ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ”. Rasio yang
mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya
tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun
investasi.
Kasmir (2012:197) menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan
rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :
1. untuk mengukur ataumenghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam
satu periode tertentu
2. untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang
3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal sendir

Arus kas dan kebutuhan investasi suatu perusahaan berubah dengan cepat
sehingga ada kesulitan dalam menentukan jumlah dividen yang tetap untuk
dibayarkan kepada pemegang saham.Menurut Dewi (2011; 98), dividen dibagikan
dalam jumlah yang sama untuk setiap lembar sahamnya dan besarnya dividen
tergantung pada sisa keuntungan setelah dikurangi dengan potongan-potongan
yang telah ditentukan dalam akta pendirian dan juga tergantung dari keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dividend payout ratio (DPR) merupakan kemampuan perusahaan dalam
membayarkan dividen yang berkaitan erat dengan pendanaan perusahaan.
Pembayaran dividen yang tetap menimbulkan keharusan bagi perusahaan dalam
menyediakan dana yang cukup untuk membayarnya. Semakin tinggi dividend
payout ratio maka akan meningkatkan kebutuhan kas dimasa yang akan datang
dan mengakibatkan retained earning berkurang. Perusahaan harus mencari dana
eksternal berupa pinjaman atau saham lainnya untuk melakukan investasi baru.
Perusahaan yang memiliki dividend payout ratio yang tinggi lebih menyukai
pendanaan dengan modal sendiri karena pembayaran dividen akan meningkatkan
kewajiban perusahaan dan pembayaran terhadap bunga dan cicilan perusahaan

Menurut Sartono (2010; 40) salah isu penting yang dihadapi oleh manajer
keuangan adalah hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Beberapa
teori tentang struktur modal telah dikembangkan untuk menganalisis pengaruh
penggunaan utang terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. Dua pertanyaan
mendasar yang ingin dijawab oleh teori struktur modal menurut Sartono (2010;
45) adalah: (1) dapatkan satu perusahaan meningkatkan kemakmuran pemegang
saham dengan cara menggantikan sebagian modal sendiri dengan utang dan (2)
jika bisa, berapa besar utang yang harus dipergunakan oleh perusahaan.
Struktur modal sendiri diartikan sebagai kombinasi atau perimbangan antara
utang dan modal sendiri (saham preferen dan saham biasa) yang digunakan
perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. Struktur modal sangat
penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana
yang paling menguntungkan. Dalam mendanai kebutuhan pendanaan perusahaan
dapat menggunakan modal sendiri dan modal asing atau utang (Ambarwati, 2010;
19). Menurut pengertian ini maka keputusan penggunaan utang dalam
mendapatkan modal akan berimplikasi pada munculnya biaya bunga, sedangkan
penggunaan modal sendiri hanya akan berimpliklasi pada biaya oportunitas.
Menurut Ambarwati (2010;23) terdapat empat hal penting yang
mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu:
a. Risiko bisnis, atau risiko yang melekat pada operasi perusahaan. Semakin
tinggi risiko bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio utang optimalnya.
b. Posisi perpajakan perusahaan. Salah satu alasan utama menggunakan utang
adalah bunganya yang dapat menjadi pengurang pajak, yang selanjutnya akan
mengurangi biaya utang efektif.
c. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk memperoleh modal dengan
persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk.
d. Konservatisme atau keagresifan manajemen. Beberapa manajer lebih agresif
dari yang lainnya, sehingga beberapa perusahaan cenderung menggunakan
utang sebagai usaha untuk mendorong keuntungan.

Signaling theory didasari oleh adanya informasi asimetrik antara manajer
dengan pihak luar (shareholders), teori ini mengatakan bahwa manajer adalah
pihak yang memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan, informasi
tersebut akan diteruskan kepada pemegang saham perusahaannya, hal ini
dilakukan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaannya. Namun, investor
tidak bisa percaya begitu saja dengan informasi yang diberikan tersebut karena
investor akan berpikir skeptis terhadap setiap informasi yang diterimanya. Solusi
dari adanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menerapkan suatu
kebijakan seperti memberikan insentif kepada para manajer. Signaling Theory
beranggapan bahwa secara umum perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan
dan pertumbuhan yang tinggi merupakan perusahaan yang memiliki tingkat
leverage yang tinggi sebagai akibat dari penerbitan hutang.

Dalam model trade-off theory, struktur modal merupakan asumsi dari hasil
trade-off antara keuntungan pajak dengan menggunakan hutang dan biaya agensi
yang akan terjadi. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tapi
hanya sampai pada titik tertentu. Setelah titik tersebut,penggunaan hutang justru
akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan model ini, struktur modal yang
optimal dapat ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan penggunaan
hutang dengan biaya financial distress dan agency problem (Atmaja, 2013).
Trade-Off Theory memiliki asumsi bahwa perusahaan akan menetapkan target
dari hutang (debt ratio) yang kemudian akan berjalan sesuai dengan yang
ditargetkan tersebut, tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai pasar. Target
hutang inilah yang disebut dengan trade-off dari bankruptcy cost dan tax benefit.
Jika perusahaan menambah target debt ratio-nya, maka perusahaan akan
mendapatkan keuntungan pajak, karena pajak yang dibayarkan lebih sedikit
dengan adanya pembayaran bunga dari hutang atau adanya interest tax shield,
namun dengan meningkatnya nilai hutang perusahaan maka perusahaan akan
terpapar dengan adanya risiko kebangkrutan yang akan menimbulkan bankruptcy
cost yang lebih tinggi jika perusahaan menambah hutang ke dalam struktur
pendanaan jangka panjangnya.Menggunakan hutang artinya perusahaan akan
membayarkan sejumlah bunga. Bunga merupakan pengurang dari pajak (tax
deductible), artinya akan mengurangi kewajiban perusahaan untuk membayar
pajaknya dan efeknya adalah akan meningkatkan nilai arus kas setelah pajak.
Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan cash flow dan market value-
nya, dalam usaha untuk mendapatkan keduanya dan perusahaan akan banyak
menggunakan hutang (debt). Kondisi ini memberikan informasi bahwa tax rate
berkolerasi positif dengan leverage.
Perusahaan yang menggunakan hutang melebihi titik optimalnya akan
mengalami exposure terhadap bankruptcy cost karena perusahaan akan
menghadapi risiko tidak mampu untuk melunasi bunga maupun principal dari
hutangnya yang besar. Karena adanya kemungkinan dari financial distressyang
disebabkan oleh tingginya penggunaan leverage, perusahaan akan menghadapi
dua tipe bankruptcy cost, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Tipe
bankruptcy cost biaya langsung adalah seperti biaya administrasi dari proses
kebangkrutan, misalnya biaya yang terjadi di dalam penjualan aset perusahaan
yang dijaminkan atas hutang. Sementara itu tipebankruptcy cost biaya tidak
langsung adalah biaya yang timbul karena adanya perubahan dalam keputusan
investasi yang menyebabkan terjadinya financialdistress. Untuk menghindari
kebangkrutan, perusahaan akan berusaha untuk memotong pengeluarannya pada
biaya penelitian, pendidikan dan pelatihan dari pegawai, dan biaya iklan. Karena
semua hal itu terjadi maka konsumen dari perusahaan akan berpikir apakah
perusahaan akan mengalami kemunduran. Pemikiran ini terjadi karena adanya
kemungkinan jatuhnya harga saham dari perusahaan karena kinerja perusahaan
yang menurun. Pajak dan bankruptcy cost memberikan gambaran dari keuntungan
dan kerugian dari penggunaan leverage yang melebihi batas optimal dari
kemampuan perusahaan.

Pecking Order Theory mengatakan bahwa perusahaan akan menerbitkan
sekuritas berdasarkan urutan dari yang paling menguntungkan. Pecking Order
Theory juga memberikan gambaran bahwa perusahaan akan lebih memilih untuk
menggunakan pendanaan internalnya terlebih dahulu dibandingkan menggunakan
pendanaan eksternal, sehingga perusahaan yang menggunakan pendanaan internal
memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan
yang menggunakan pendanaan eksternal (Myers dan Majluf, 1984 dalam Sugiarto
2009; 123). Pemilihan pendanaan eksternal dilakukan berdasarkan tingkat risiko
yang paling rendah terlebih dahulu yang akan dipilih. Pendanaan eksternal yang
akan dipilih terlebih dahulu adalah laba ditahan (retained earnings), hutang
(debt), kemudian risky debt, convertible securities, preffered stock, dan yang
terakhir common stock.
Pecking Order Theory didasari oleh asumsi manajer perusahaan memiliki
pengetahuan yang lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan yang
sesungguhnya, asumsi kedua adalah manajer akan bertindak sesuai dengan
tindakan yang sebaik-baik mungkin untuk kepentingan investornya. Pecking
Order Theory memiliki dua bentuk, yaitu (1) strong form dan (2) semi strong atau
weak form. Strong form, mengatakan bahwa perusahaan tidak akan menggunakan
ekuitas pada struktur pendanaan jangka panjangnya,perusahaan akan
menggunakan pendanaan internalnya dan atau menggunakan hutang untuk
membiayai proyek yang akan dijalankan. Lain halnya dengansemi-strong, yang
mensyaratkan bahwa perusahaan boleh menggunakan ekuitas (saham) pada
struktur pendanaan jangka panjangnya. Penggunaan ekuitas (saham) pada struktur
pendanaan jangka panjang dilakukan pada dua kondisi, yaitu: (1) pada saat
perusahaan membutuhkan pendanaan untuk masa depan yang belum bisa
diramalkan; (2) pada saat tidak ada lagi asymmetricinformation untuk beberapa
alasan yang muncul dan membiarkan perusahaan untuk mengambil keuntungan
dari ini dan menerbitkan saham baru pada fairprice adalah mungkin; dan (3) saat
perusahaan yang kapasitas hutangnya berkurang berarti tidak mungkin meminjam
lagi sehingga pilihan lainnya adalah mengeluarkan saham untuk membiayai
proyeknya (karena debtcapacity merupakan batasan utama dalam
berhutang).Kelemahan dari Pecking Order Theory adalah tidak mampu
menjelaskan bagaimana pajak, bankruptcy cost, biaya penerbitan saham bisa
mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan besarnya
hutang(leverage) yang akan digunakan oleh perusahaan. Selain itu Pecking
OrderTheory juga mengesampingkan agency problem yang mungkin timbul
ketika perusahaan akan menggunakan besarnya hutang (leverage) dalam struktur
modal perusahaan

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa
komponen (Riyanto, 1995:238) yaitu:
1. Modal asing atau utang
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang
sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan
yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada
saatnya harus dibayar kembali. Utang dapat dikelompokan menjadi 2
golongan, yaitu utang jangka pendek (yaitu kurang dari satu tahun) dan
utang jangka panjang (lebih dari satu tahun). Tetapi banyak penulis
dalam bidang pembelanjaan yang membagi modal asing atau utand
dalam 3 golongan, yaitu:
Sumber: Riyanto, 1995:296
1. Modal asing/utang jangka pendek (short-term debt), yaitu utang yang
jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari satu tahun.
2. Modal asing/utang jangka menengah (intermediate-term debt), yaitu
yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.
3. Modal asing/utang jangka panjang (long-term debt), yaitu yang
jangka waktunya lebih dari 10 tahun.
Modal asing/utang merupakan sumber dana bagi perusahaan yang
harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Semakin lama
jangka waktu semakin ringan syarat-syarat pembayaran kembali utang
tersebut akan mempermudah dan memperluas bagi perusahaan untuk
mendayagunakan sumber dana yang berasal dari asing atau utang
jangka panjang tersebut. Meskipun demikian, utang tetap harus dibayar
pada waktu yang sudah ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi
finansial perusahaan pada saat itu dan harus sudah disertai dengan
bunga yang sudah diperhitungkan sebelumnya, dengan demikian
seandainya perusahaan tidak mampu membayar kembali utang dan
bunga, maka kreditur dapat memaksa perusahaan dengan menjual asset
yang dijadikan jaminannya. Oleh karena itu, kegagalan membayar
utang dan atau bunganya akan mengakibatkan perusahaan kehilangan
kontrol terhadap perusahaannya seperti halnya sebagian atau
keseluruhan modal yang ditanamkan dalam perusahaan, begitu pula
sebaliknya para kreditur dapat kehilangan kontrol sebagian atau
keseluruhan dana pinjaman dan bunganya, karena segala macam bentuk
yang ditanamkan dalam perusahaan selalu dihadapkan pada risiko
kerugian.
Penggunaan modal asing akan menimbulkan beban yang tetap dan
besarnya penggunaan modal asing ini menurunkan leverage keuangan
yang digunakan perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa semakin besar proporsi modal asing atau utang jangka panjang
dalam struktur modal perusahaan akan semakin besar pula risiko
kemungkinan terjadinya ketidakmampuan untuk membayar kembali
utang jangka panjang beserta bunga pada jatuh tempo. Bagi kreditur hal
ini berarti bahwa kemungkinan turut serta dana yang mereka tanamkan
dalam perusahaan untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin
besar.
2. Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan
dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak dapat
ditentukan lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut
likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu
waktunya”. Modal sendiri selain berasal dari “luar” perusahaan dapat
juga berasal dari “dalam” perusahaan sendiri, yaitu modal yang
dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam perusahaan. Modal sendiri
berasal dari sumber internal ialah di dapat dari keuntungan yang
dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal berasal dari modal
yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T), terdiri dari:
1) Modal Saham
Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam
suatu Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari :
a) Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang
yang ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini,
dengan memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap
menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.
b) Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham preferen bentuk komponen modal jangka panjang yang
merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan utang
jangka panjang.
2) Laba Ditahan
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat
sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh
perusahaan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu
mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan
tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” (retained earning).

Biaya modal ekuitas (Cost of Equity Capital) adalah biaya untuk
mendapatkan ekuitas atau biaya yang dikeluarkan perusahaan selama menggunakan
ekuitas (Awat, 1999). Pengertian lain Cost of Equity Capital merupakan biaya yang
dikeluarkan perusahaan berupa pengembalian pada investor untuk membuat ekuitas
menjadi atau tetap mempertahankan ekuitas dimiliki perusahaan (Husnan; 1997,
Young & O’Byrne; 2001, rohma & subroto; 2012). Menurut Ifonie (2012) biaya
modal ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor
dimana biaya modal ekuitas terkait dengan risiko investasi atas saham perusahaan.
Biaya modal ke perusahaan adalah pengembalian yang diterima investor (Porras
2011, Mohamad & Saad, 2012, Septiani &Taqwa, 2019)
Investasi organisasi dianggap bernilai hanya ketika pengembalian modal
yang dapat diprediksi lebih tinggi dari biaya modal. Logika di balik ini adalah
karena suatu organisasi harus mendapatkan laba maksimum untuk memuaskan para
pemegang sahamnya, yang mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Tingkat
biaya modal yang tepat telah menjadi salah satu masalah paling kritis yang berusaha
diidentifikasi oleh para ahli keuangan (Mohamad & Saad, 2012).
Cost of equity capital adalah konsep penting dalam manajemen keuangan
untuk menentukan apakah kegiatan investasi perusahaan layak atau tidak. Biaya
modal ekuitas dapat timbul karena beberapa faktor, salah satunya adalah
pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan ini diperlukan untuk memberikan
penyajian laporan yang wajar dan relevan agar tidak menyebabkan asimetri
informasi antara pembuat dan pengguna laporan. Asimetri informasi dapat terjadi
sesuai dengan teori pensinyalan dan teori berbasis sumber daya (Putri &
Rokhmania, 2018).
Ada sejumlah metode alternatif yang telah dikembangkan dalam literatur
untuk memperkirakan biaya modal ekuitas. Botosan (2006) meng klasifikasikan ini
menjadi dua kelas. Satu kelas metode, seperti Capital Asset Pricing Model
(CAPM), menggunakan faktor risiko harga yang telah ditentukan untuk
menghasilkan biaya estimasi modal ekuitas. Namun, Botosan (2006) berpendapat
bahwa estimasi berbasis CAPM tidak berguna untuk menyelidiki hubungan antara
pengungkapan dan biaya modal ekuitas karena mereka tidak jelas memberikan
peran informasi (Mangena et al, 2010 dan Boujelbene & Affes, 2013). Berdasarkan
hal tersebut maka penugkuran biaya modal ekuitas pada penelitian ini
menggunakan CAPM.

Modal intelektual adalah jumlah semua yang diketahui semua orang di
perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif. Modal intelektual adalah
pengetahuan material intelektual, kekayaan intelektual, informasi, pengalaman
yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 2010). Modal
intelektual mencakup aset seperti merek, hubungan pelanggan, paten, merek
dagang, dan tentu saja pengetahuan. Perbedaan tumbuh antara nilai pasar dan nilai
buku perusahaan sebagian besar dikaitkan dengan modal intelektual, bisnis yang
menopang pertumbuhan di masa depan (Choudhury, 2010).
Suatu organisasi yang memiliki prosedur yang baik maka intellectual
capital akan mencapai kinerja secara optimal. Relational capital merupakan
hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan para mitranya. Relational capital
merupakan pengetahuan yang dibentuk dalam marketing untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki perusahaan melalui jalannya bisnis. Relational capital yang
tinggi akan dapat mendorong peningkatan terhadap kinerja keuangan (Kweh et al,
2019).
Saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan harus
mengungkapkan modal intelektual. Sehingga pengungkapan dilakukan secara
sukarela. The International Federation of Accountan IFAC (1998)
mengklasifikasikan IC menjadi tiga kategori, yaitu Relational Capital,
Organizational Capital, dan Human Capital (Ulum, 2013).
Human CapitaI adalah kemampuan kolektif individu atau perusahaan untuk
mengekstraksi solusi terbaik dari pengetahuan orang-orangnya, dan mewakili
kreativitas dan inovasi yang ada dalam pikiran setiap karyawan untuk memberikan
solusi kepada pelanggan (Lim et al., 2010.) Modal manusia dianggap sebagai aset
paling berharga bagi sebagian besar organisasi berbasis pengetahuan dan ada
beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh modal manusia terhadap kinerja
organisasi (Córcoles & Ponce, 2013; Mehralian et al., 2013).
Modal relasional (Relational Capital) meliputi; hubungan pelanggan,
hubungan pemasok, hubungan publik dan hubungan investor. Hubungan pelanggan
mengacu pada hubungan antara organisasi dan pelanggannya. Aspek seperti
layanan pelanggan yang baik meningkatkan hubungan yang baik dengan
pelanggan. Hubungan pemasok terkait dengan hubungan dengan pemasok termasuk
pemasok saat ini dan potensial. Mengelola hubungan pemasok melibatkan
melakukan kegiatan yang meningkatkan hubungan selama pembelian (Abdulaali,
2018).
Bisnis mengambil tindakan yang meningkatkan hubungan investor seperti
yang memberikan informasi akurat kepada investor untuk membantu mereka dalam
pengambilan keputusan. Modal relasional, misalnya, cenderung ditentukan oleh
komunikasi antara organisasi dan pelanggan; beberapa elemen dalam modal
pelanggan termasuk pasar berbagi, laba yang dihasilkan per pelanggan dan tingkat
retensi pelanggan. Modal relasional melibatkan pengetahuan yang tersedia dalam
berbagai hubungan di dalam organisasi (Abdulaali, 2018).
Structural capital berkaitan dengan sistem dan struktur suatu perusahaan.
Ini adalah rutinitas bisnis. Perusahaan dengan kuat modal struktural akan
menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan manusia modal
dan memungkinkan modal manusia untuk mewujudkan potensi penuhnya, dan
kemudian untuk meningkatkan modal inovasi dan modal pelanggan. (Ramezan,
2011).
Seperti penelitian sebelumnya (lihat Boujelbene & Affes, Mangena et al.,
2010) item pengungkapan modal intelektual dibagi menjadi modal intelektual
manusia, modal intelektual struktural dan modal intelektual relasional.

Teori stakeholder Deegan (2004) menyatakan bahwa semua pemangku
kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan
perusahaan yang mempengaruhi mereka dan menekankan organisasi akuntabilitas
jauh melampaui kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Para pemangku
kepentingan memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses
memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh organisasi. Pendapat lain dari
Ernst dan Young (1999) beranggapan bahwa perusahaan yang berkomitmen untuk
melaporkan aktivitasnya termasuk intellectual capital disclosure kepada
stakeholder, biasanya bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dan
keberlanjutan pembentukan nilai untuk semua stakeholder.

Teori Sinyal merupakan tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada
investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan (Brigham dan
Houston, 1999). Sinyal diberikan karena adanya informasi asimetri antara
perusahaan (manajemen) dengan investor. Miller dan Whiting (2005) berpendapat
bahwa signalling theory mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk
menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada investor potensial melalui
pengungkapan dalam laporan keuangan. Managemen akan terdorong untuk
mengungkapkan modal intelektual secara sekurela karena ekspektasi manajer
bahwa menyediakan sinyal yang bagus mengenai kinerja perusahaan kepada
pasarakan mengurangi asimetri informasi (Oliveira et al., 2008)

Woodcock dan Whiting (2009) menjelaskan Agency Theory adalah teori
yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) atau
manajer dalam bentuk kontrak kerja sama. Untuk mengatasi masalah keagenan
perjanjian yang disepakati antara pemilik perusahaan dan manajer dimana salah satu
isi perjanjian tersebut adalah adanya pengungkapan informasi yang relevan oleh
manajer sehingga pemilik perusahaan mampu untuk mengevaluasi apakah
pendanaan mereka dikelola dengan baik atau tidak oleh manajemen (Healy dan
Palepu, 2001). Salah satu pengungkapan informasi tersebut yaitu dengan
melakukan pengungkapan sukarela modal intelektual.

Faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham adalah :
1. Laba per lembar saham
Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba atas
saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham yang diberikan
perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik.
2. Tingkat Bunga
Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara :
a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, apabila
suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk ditukarkan dengan
obligasi.
b. Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya,
semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan.
3. Jumlah kas dividen yang diberikan
Kebijakan dividen dapat dibagi dua yaitu sebagai bentuk dividen dan sebagian lagi
disisihkan sebagai laba ditahan.
4. Jumlah laba didapat perusahaan
Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai
profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang baik sehingga investor
tertarik untuk berinvestasi.
5. Tingkat resiko dan pengembalian
Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat,
maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan.

Berdasarkan fungsi nilai suatu saham terbagi atas tiga jenis yaitu:
1. Par Value ( Nilai Nominal)
Merupakan nilai yang tercantum pada saham untuk tujuan akuntansi. Jumlah
saham yang dikeluarkan perusahaan dikalikan dengan nilai nominalnya
merupakan modal disetor penuh bagi suatu perseorangan dalam pencatatan
akuntansi nilai nominal dicatat sebagai modal perusahaan didalam neraca.
2. Base Price ( Harga Dasar)
Merupakan harga perdana yang dipergunakan dalam perhitungan indeks harga
saham. Untuk menghitung nilai dasar dikalikan total saham yang beredar.
3. Market Price ( Harga Pasar)
Merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika
pasar ditutup ( Closing Price), harga pasar inilah yang menyatakan naik
turunnya suatu saham dan setiap hari diumumkan.

Menurut (Rusdin, 2006:69) di dalam prakteknya, dikenal beberapa jenis saham
yang dibagi menjadi dua kelompok besar sebagai berikut :
1. Berdasarkan Cara Peralihan Hak
a. Saham atas unjuk ( Bearee Stock)
Saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah
dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
b. Saham atas nama ( Registered Stock)
Saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya
harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan
kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus
dibuat daftar nama pemegang saham.
2. Berdasarkan Hak Tagih Klaim
a. Saham Biasa
Saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh
emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis
paling popular dipasar modal.
b. Saham Preferen
Yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa. Jenis saham ini
sering disebut dengan sekuritas campuran

Sebagai posisi dan batasannya dimana saham merupakan bukti penyertaan modal
pada satu perusahaan, maka menurut Nor Hadi (2013:68) saham memiliki karakteristik
antara lain :
1. Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah
yang disetorkan, yaitu sejumlah nilai saham yang dimiliki. Keuntungan dan
kerugian yang terjadi pada perusahaan akan dinikmati atau ditanggung sebesar
proporsi saham yang dimiliki/dipegangnya.
2. Ultimate control, artinya pemegang saham secara (secara kolektif) akan
menentukan arah dan tujuan perusahaan. Hal itu, dilakukan pada saat Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), dan secara harian dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris yang merupakan wakil/representasi dari pemegang saham.
3. Residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang
mendapatkan pembagian hasil perusahaan. Claim pemegang saham adalah
keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Pemegang saham juga
memperoleh bagian atas sisa asset perusahaan, ketika perusahaan telah
dilikuiditas setelah dikurangi kewajiban kepada pegawai, pajak, hutang pada
pihak ketiga, pemegang saham preferen dan kewajiban lainya

Menurut Nor Hadi (2013 : 67) Saham yaitu “salah satu komoditas keuangan yang
diperdagangkan dipasar modal yang paling popular. Investasi saham oleh investor
diharapkan memberikan keuntungan, yang sudah barang pasti dalam saham juga
mengandung risiko”.
Saham adalah Sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan
pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Rusdin
2006 : 68). Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang sah memiliki
satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik
perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk
meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa
perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan
seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak
untuk memberikan suara dalam hal seperti pemilihan papan direktur, hak untuk
pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang
dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan