Pengaruh Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Audit Internal


Konflik peran didefinisikan oleh Leigh et al. (dalam Amilin dan Dewi,
2008) menyatakan bahwa konflik peran merupakan hasil dari ketidakkonsistenan
harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara
tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya. Sebagai
akibatnya, seseorang yang mengalami konflik peran akan berada dalam suasana
terombang-ambing, terjepit, dan serba salah. Robbins (2006) menyatakan bahwa
role conflict (konflik peran) merupakan suatu situasi dimana seorang individu
dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan. Konflik peran tersebut akan
muncul apabila individu menemukan bahwa patuh pada tuntutan satu peran
menyebabkan dirinya kesulitan mematuhi tuntutan peran yang lainnya.
Auditor internal juga dapat mengalami personal role conflict, ketika
diminta untuk berperan dalam berbagai cara yang tidak konsisten dengan nilai-
nilai pribadi mereka atau diharuskan bertindak melawan serta melaporkan
pelanggaran rekan kerja mereka. Hal itu dikemukakan dalam penelitian Ahmad
dan Taylor (2009) bahwa nilai pekerjaan utama auditor internal memiliki
komitmen pribadi untuk melatih independensi, dipengaruhi oleh sifat dan sejauh
mana konflik peran mereka. Dengan demikian auditor internal dapat berdampak
negatif pada kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi termasuk
kemampuan untuk menggunakan independensi. Hasil penelitian Ahmad dan
Taylor (2009) konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen
independensi auditor internal. Dimensi yang berpengaruh paling besar terhadap
komitmen independensi adalah konflik antara nilai personal auditor dengan
persyaratan dan ekspektasi manajemen dan profesi audit internal (dimensi konflik
peran) serta wewenang dan tekanan waktu yang diamali auditor internal (dimensi
ambiguitas peran).
Berdasarkan teori Higiene yang dikembangkan juga oleh Herzberg, yaitu
apabila kondisi kerja memadai seperti konflik peran yang dihadapi kecil, maka
dapat menentramkan pekerjaan seperti meningkatnya sikap komitmen
independensi. Dengan kata lain, meningkatnya konflik peran yang dialami oleh
seorang auditor internal akan berakibat pada turunnya perusahaan tersebut lebih
mencurahkan tenaganya untuk mengatasi konflik peran yang dihadapi daripada
menyelesaikan pekerjaan dengan baik

Pengaruh Role Ambiguity terhadap Komitmen Independensi Audit Internal


Ambiguitas peran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana informasi
yang berkaitan dengan suatu peran tertentu kurang atau tidak jelas (Kahn etal.
dalam Beauchamp et al. , 2004). Rizzo et al. (1970 dalam Michael et al. , 2009)
menyatakan bahwa ambiguitas peran menunjukkan ambivalensi saat apa yang
diharapakan tidak jelas karena kekurangan informasi mengenai suatu peran dan
apa yang dibutuhkan dalam suatu tugas.
Menurut Hall (2004) dalam Rahman et al. (2007), ketidakjelasan peran
atau role ambiguity dianggap sebagai titik awal dari pemberdayaan psikologis dari
individu. Individu yang tidak memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak tahu
bagaimana untuk mencapai hal tersebut, maka mereka cenderung tidak
mempercayai bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan
kemampuan untuk mengerjakan sebuah tugas dengan layak atau merasa kurang
layak pada pekerjaannya. Agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, para
auditor memerlukan keterangan tertentu yang menyangkut hal-hal yang
diharapkan untuk mereka lakukan dan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan.
Penelitian Angga Prasetyo (2011) bahwa konflik peran memiliki efek
negatif yang signifikan pada komitmen independensi auditor internal, dan
ambiguitas peran (role ambiguitas) memiliki berpengaruh negatif signifikan
terhadap komitmen terhadap independensi auditor internal, karena apabila
individu tidak jelas akan peran utama mereka hingga kurangnya informasi yang
dibutuhkan bagi kesuksesan kinerja peran tersebut akan mengakibatkan kinerja
menurun. Ambiguitas peran dapat menyebabkan rentan terhadap ketidakpuasaan
kerja hingga kejenuhan yang mengakibatkan turunnya komitmen independensi.
Dalam penelitian Schuller et al., Beehret al., dan Babin (dalam Koustelios,
2004), ditemukan bahwa ambiguitas peran mengakibatkan kepuasan kerja yang
rendah, absenteeism, low involvement, dan tekanan kerja. Ambiguitas peran dapat
menyebabkan perusahaan rentan terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan
sehingga mengakibatkan turunnya komitmen independensi audior internal.
Sedangkan dalam teori ambiguitas peran berhubungan dengan kurangnya
keyakinan bahwa seorang karyawan merasakan tentang tanggungjawabnya dan
wewenang dalam perusahaan (Lawrence et a1,2008). Menilai peran dari profesi
internal auditor itu apakah terdapat unsur ambiguitas atau tidak, internal auditor
diminta untuk menyatakan tingkat kejelasan yang mereka alami dalam tentang
ambiguitas peran menjelaskan bahwa ambiguitas peran dalam beberapa sub
bidang tidak menyebabkan auditor internal merasakan komitmen independensi
mereka melemah, akan tetapi dalarn subbidang yang lainnya memiliki pengaruh
terhadap komitmen independensi

Aspek – Aspek Loyalitas Karyawan


Aspek loyalitas ini terkait dengan sikap karyawan, sehingga
membentuk etos kerja dan loyalitas karyawan di perusahaan, berikut ini
adalah aspek loyalitas karyawan menurut (Agustini, 2011):
1) Adanya motivasi atau didorong karyawan untuk tetap menjadi
anggota organisasi. Aspek ini dipengaruhi oleh bagaimana keadaan
dari masing – masing individu, misalnya pemenuhan kebutuhan,
tujuan maupun kesesuaian individu dalam organisasi.
2) Adanya keinginan yang kuat dari dalam diri karyawan untuk berusaha
semaksimal mungkin demi memajukan perusahaan. Hal ini dapat
dicapai apabila adanya kesamaan persepsi dan tujuan dari masing –
masing individu dengan organisasi.
3) Ada kepercayaan penuh dan penerimaan terhadap nilai perusahaan.
Kepercayaan yang dipercayakan oleh karyawan kepada perusahaan
tidak terlepas dari kepercayaan perusahaan kepada karyawan dalam
hal pekerjaan mereka

Loyalitas Karyawan


Menurut (Hasibuan M. S., 2013) Loyalitas atau kesetiaan adalah
salah satu elemen yang digunakan dalam mengevaluasi karyawan,
termasuk kesetiaan pada pekerjaan, posisi, dan organisasi mereka.
Sedangkan menurut (Valentino & Haryadi, 2016) Loyalitas karyawan
adalah kesetiaan karyawan kepada perusahaan, sebagaimana ditunjukkan
oleh komitmen mereka terhadap yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini
sejalan dengan (Siagian, 2012) Loyalitas karyawan merupakan suatu
kecenderungan karyawan untuk tidak pindah ke perusahaan lain

Dimensi atau Indikator Independensi Auditor Internal


Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi
untukmemenuhi kewajiban profesionalismenya; memberikan opini yang objektif,
tidakbias; dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya; bukan
melaporkansesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer, 2009:35). Menurut
Arens, Elder,dan Beasley (2008: 111) dalam independensi dibagi menjadi dua,
yaitu independensidalam fakta (independence in fact) ada apabila auditor
senyatanya mampumempertahankan sikap tidak bias sepanjang audit, dan
independensi dalampenampilan (independence in appearance) adalah hasil dari
intepretasi lain atasindependensi ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang
menjadi indikator untukvariabel independensi auditor internal adalah
independence in fact dan independencein appearance.
Dimensi atau indikator dari pelaksanaan independensi auditor internal
menurut Nurjannah (2008) adalah sebagai berikut:

  1. Kemandirian Auditor
    Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian-
    penilaianyang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana sangat
    diperlukan ataupenting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat
    diperolehmelalui status organisasi dan sikap objektifitas dari para pemeriksa
    internal(auditor internal).
    a. Kemandirian Auditor Dilihat Dari Status Organisasi.
    Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi adalah bahwa status
    organisasi dari bagian internal audit haruslah memberikan keleluasaan
    untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang
    diberikan kepadanya. Internal audit haruslah mendapat dukungan dari
    manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan suatu
    kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan
    pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.
    b. Kemandirian Auditor Dilihat Dari Sikap Objektifitas.
    Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektifitas adalah sikap mental
    yang bebas dan yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor
    internal) dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh
    menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan
    secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh
    pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain.
    Bukan hanya penting bagi auditor internal untuk memelihara sikap mental
    independen dan tanggung jawab mereka, akan tetapi penting juga bahwa
    pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi
    tersebut.
  2. Independensi dalam Kenyataan (Independence In Fact)
    Independensi dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya
    auditormampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang
    pelaksanaanauditnya.
  3. Independensi dalam Penampilan (Independence In Appearance)
    Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi
    pihaklain terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya. Mautz
    danSharaf (Sawyer, 2009:35), dalam karya terkenal mereka,”The Philosophy
    ofAuditing” (Filosofi Audit), memberikan beberapa indikator
    independensiprofesional. Indikator tersebut memang diperuntukkan bagi
    akuntan publik,tetapi konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor
    internal yang inginbersikap objektif. Indikator- indikatornya adalah sebagai
    berikut:
    a. Independensi dalam Program Audit
    1) Bebas dari intervensi manajerial atas program audit.
    2) Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit.
    3) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang
    memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.
    b. Independensi dalam Verifikasi
    1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan
    karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
    2) Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama
    verifikasi audit.
    3) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas
    yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.
    4) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.
    c. Independensi dalam Pelaporan
    1) Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari
    fakta-fakta yang dilaporkan.
    2) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan
    dalam laporan audit.
    3) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara
    sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan
    rekomendasi dalam interpretasi auditor.
    4) Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor
    mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal

Komitmen Independensi Auditor Internal


Selain komitemen yang berasal dari manajemen puncak,
Menurut Roufiq (2010) mengungkapkan bahwa ada langkah awal dalam
membangun independensi auditor internal adalah komitmen.Pengertian Komitmen
menurut Hornby (Purba 2009:72) adalah suatu sikap kerja (job attitude) atau
keyakinan yang merupakan cerminan kekuatan yang relatif dari keberpihakan,
keterlibatan individu pada suatu organisasi dan kerelaan untuk bekerja keras dan
memberikan energi serta waktu untuk sebuah pekerjaan (job) atau
aktivitas.Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen
merupakan perwujudan dan kerelaan seseorang dalam bentuk pengikatan dengan
diri sendiri (individu) atau dengan organisasi yang digambarkan oleh besarnya
usaha (tenaga, waktu dan pikiran) untuk mencapai tujuan pribadi dan visi
bersama.
Menurut Subiyanto (2013) Komitmen dari auditor internal terhadap
independensi ini harus dituangkan dalam kode etik internal auditperusahaan dan
dilaksanakan secara konsekwen serta tidak boleh memiliki kepentingan terhadap
obyek atau aktivitas yang diauditnya, jika internal auditor memiliki keterkaitan
dengan obyek audit yang mengakibatkan secara fakta auditor tidak independen.
Komitmen terhadap independensi juga harus diimplementasikan oleh
internal auditor dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit
yang dilaksanakan. Kebebasan dan sikap mental internal auditor ini akan
tercermin dari laporan internal audit yang lengkap, obyektif serta berdasarkan
analisa yang cermat dan tidak memihak. Untuk mendukung independensi dan
sikap mental obyektif ini, 2 hal utama yang perlu dilaksanakan adalah rotasi
secara berkala penugasan pekerjaan internal audit dan review secara cermat
terhadap laporan hasil internal audit serta prosesnya

Indikator Produktivitas Kerja


Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang
ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan
terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat
diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengukur
produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator sebagai beriku: a. Kemampuan
Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang
karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta
profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang diemban kepada mereka. b. Meningkatkan hasil
yang dicapai Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan
salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang
menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan
produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. c.
Semangat kerja Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator
ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian
dibandingkan dengan hari sebelumnya
Menurut Sedarmayanti (2018:211), diperlukan suatu indikator untuk
mengukur produktivitas kerja, antara lain:

  1. Kemampuan.
    Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas.
  2. Meningkatkan hasil yang dicapai.
    Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil
    merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang
    mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut.
  3. Semangat kerja
    Merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin.
  4. Pengembangan diri.
    Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan
    kemampuan kerja

Pengertian Independensi


Arens dan Loebbecke diterjemahkan oleh Jusuf (2009) tentang independen
bahwa:
Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu
dapat dicapai sampai tingkat tertentu, misalnya sekalipun auditor dibayar
oleh klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk
melakukan audit yang andal.
Sedangkan dalam Kode Etik Akuntan Publik dalam Christiawan (2002:83)
disebutkan bahwa”independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang
akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan
tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas”.
Adapun penjelasan tentang independensi menurut Mautz dan Sharaf
(2008) menyatakan bahwa :
Independensi merupakan suatu standar auditing yang penting, karena opini
akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan
keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak
independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan
tambahan apapun.
Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2009) seksi 220 PSA
No. 04 alinea 2, dijelaskan bahwa”Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi,
karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”. Sedangkan
menurut Ralph Estes menyatakan pendapat mengenai”independensi adalah
sebagai kondisi keterbukaan, netral, untuk atau terhadap pihak lain”.
Sawyer diterjemahkan olehDesi Adhariani (2009:35) mengungkapkan
bahwa:
Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk
memenuhi kewajiban profesionalismenya; memberikan opini yang
objektif, tidak bias; dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa
adanya; bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga.
Adapun pengertian dari independensi selalu dihubungkan dengan
objektifitas dalam internal auditor seperti yang dijelaskan oleh IIA dalam
Mutchler (2003:235) sebagai berikut:
Objectivity ia a mental attitude which internal auditors should maintain
while performing engangements. The internal auditors should have an
impartial, un-biasedattitude and avoid conflict of interest situations, as
that would prejudice his/her desired characteristic of the environment in
which the assurance services are performed by the individual orteam, it is
desirable for the individual or team to be free from material conflicts of
interest that threaten objectivity.
Dengan arti : Objektifitas adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh
auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya. Auditor internal harus
bersikap tidak memihak, berperilaku yang tidak bias dan menghindari
situasi konflik kepentingan yang akan membuat auditor internal dapat
melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kenyataan. Independensi
merupakan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan sekitar dalam
pelaksanaan assurance service yang dilakukan oleh satuan kerja dalam tim
maupun individu yang harus bebas dari konflik kepentingan yang dapat
mengancam penilaian yang objektif auditor internal.
Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan
siapapun meskipun ia bekerja atau mengabdi pada perusahaan, sebab bilamana
tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia
miliki, maka dengan otomatis ia akan kehilangan sikap independensi yang justru
paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.
Berbagai definisi independensi telah disampaikan oleh para ahli dapat
disimpulkan, sebagai berikut:

  1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi auditor untuk
    menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai
    laporan keuangan.
  2. Independensi diperlukan oleh auditor untuk memperoleh kepercayaan dari
    klien maupun dari masyarakat, khususnya bagi para pemakai laporan
    keuangan.
  3. Independensi diperlukan agar dapat kreadibilitas laporan keuangan yang
    disajikan oleh pihak manajemen

Produktivitas Kerja


Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting
sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Semakin tinggi
produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan, berarti laba perusahaan dan
produktivitas akan meningkat. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil
yang di capai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta
tenaga kerja di sini adalah penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif
(Sutrisno, 2017).
Menurut Tohardi (2017:100), produktivitas merupakan sikap mental,
yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan
bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari
kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
produktivitas adalah perbandingan antara hasil dan masukan, diimbangi dengan
sikap mental karyawan mengenai pekerjaanya dimana hasil kerja hari esok
harus lebih baik daripada hasil kerja pada hari ini. Sehingga karyawan selalu
termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya

Pengertian Komitmen


Pengertian komitmen menurut Hornby dalam Purba (2009:72) adalah
Suatu sikap kerja (job attitude) atau keyakinan yang merupakan cerminan
kekuatanyang relatif dari keberpihakan, keterlibatan individu pada suatu
organisasi dan kerelaan untuk bekerja keras dan memberikan energi serta
waktu untuk sebuah pekerjaan (job) atau aktivitas.
Adapun pengertian komitmen menurut Purba (2009 : 73) mengungkapkan
bahwa”komitmen merupakan suatu keadaan di mana individu telah mengikat
tindakannya terhadap keyakinan yang sangat mendukung kegiatan dan
keterlibatannya sendiri”.
De Porter dan Hernacki dalam Sutarno dan Salimi Nurhadi (2006:67)
menyatakan bahwa komitmen adalah tekad yang kuat, yang mendorong seseorang
untuk mewujudkannya, terlepas dari beberapa rintangan yang mungkin dihadapi.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen
merupakan perwujudan dan kerelaan seseorang dalam bentuk pengikatan dengan
diri sendiri (individu) atau dengan organisasi yang digambarkan oleh besarnya
usaha (tenaga, waktu dan pikiran) untuk mencapai tujuan pribadi dan visi
bersama. Apabila seseorang itu mempunyai komitmen, maka ia akan selalu
bekerja dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, serta akan berusaha
menjalin kerjasama yang lebih baik antar sesama perusahaan.
Selain itu, apabila seseorang mempunyai tanggung jawab yang tinggi
terhadap pekerjaannya maka dapat diindikasikan seseorang tersebut mempunyai
komitmen yang tinggi pula dan untuk mencapai tujuan pekerjaan yang telah
ditetapkan suatu perusahaan, maka seseorang akan dituntut untuk memiliki
komitmen yang tinggi yang merupakan wujud tanggung jawabnya terhadap
pekerjaan.
Secara konseptual terdapat tiga faktor yang mempengaruhi komitmen
menurut Minner dalam Purba (2009: 73), yaitu:

  1. Suatu keyakinan yang kuat dan menerima tujuan-tujuan serta nilai-nilai
    organisasi
  2. Kemauan untuk melaksanakan upaya untuk kepentingan organisasi
  3. Adanya suatu keinginan yang kuat untuk memelihara keanggotaan dalam
    organisasi

Indikator DIsiplin Kerja


Sutrisno (2016) menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah suatu perilaku
seorang individu yang disesuaikan bersama aturan, prosedur pekerjaan yang
berlaku. Maka dari hal tersebut, disiplin kerja ialah suatu sikap ataupun tindakan
serta perbuatan yang disesuaikan bersama aturan-aturan baik tertulis ataupun tak
tertulis.
Menurut sutrisno (2016:94), terdapat 3 indikator disiplin pekerja di dalam
sebuah perusahaan, antara lain:

  1. Memiliki ketaatan pada peraturan akan waktu. Memberikan
    perhatian kepada jam masuk kerja, jam istirahat, jam pulang kerja yang
    tepat waktu sertadisesuaikan bersama peraturan yang berlangsung pada
    suatu organisasai ataupun perusahaan.
  2. Memiliki ketaatan pada aturan organisasi ataupun perusahaan.
    Aturan perusahaan tentang tatacara mengenakan pakaian dan juga tingkah
    laku ketika melakukan pekerjaannya.
  3. Memiliki ketaatan pada aturan yang lainnya pada perusahaan.
    Peraturan mengenai apa saja yang dibolehkan serta tak dibolehkan
    dilaksanakan untuk pekerja pada organisasi ataupun perusahaan

Standar Profesi Audit Internal


Standar profesional audit internal yang diterbitkan oleh Konsorsium
Organisasi Profesi Audit Internal dalam Pusdiklatwas BPKP (2008) membagi
standar menjadi 2 kelompok, meliputi:

  1. Standar Atribut
    a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab harus dinyatakan secara formal,
    konsisten serta disetujui pimpinan dan dewan pengawas organisasi.
    b. Independen dan objektif harus dimiliki auditor internal dalam
    melaksanakan tugasnya.
    c. Keahlian dan kecermatan profesional harus dimiliki dalam melaksanakan
    penugasan, seperti pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam
    menjalankan tanggung jawab.
    d. Program quality assurance fungsi audit internal harus dikembangkan dan
    dipelihara dengan terus memonitor efektivitasnya.
  2. Standar Kinerja
    a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
    Dilakukan secara efektif dan efisien agar memberi nilai tambah bagi
    organisasi, dengan melakukan perencanaan, komunikasi dan persetujuan,
    pengelolaan sumber daya, penetapan kebijakan dan prosedur, koordinasi
    yang memadai dan menyampaikan laporan berkala pada pimpinan dan
    dewan pengawas.
    b. Lingkup Penugasan
    Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi
    terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan
    governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan
    menyeluruh.
    c. Perencanaan Penugasan
    Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana
    untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan
    alokasi sumberdaya. Di sini auditor internal harus melakukan
    pertimbangan perencanaan, menentukan sasaran penugasan, menetapkan
    ruang lingkup penugasan, menentukan sumber daya dan menyusun
    program kerja yang menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi,
    menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi selama
    penugasan.
    d. Pelaksanaan Penugasan
    Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang handal dan
    relevan, mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan
    evaluasi yang tepat, mendokumentasikan informasi yang relevan, dan
    supervisi penugasan dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran,
    terjaminnya kualitas serta meningkatnya kemampuan staf.
    e. Komunikasi Hasil Penugasan
    Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat
    waktu yang memenuhi: kriteria komunikasi yang tepat; kualitas
    komunikasi yang akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan
    tepat waktu; pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar yang
    dapat mempengaruhi penugasan tertentu dan menyampaikan hasil
    penugasan pada pihak yang berhak.
    f. Pemantauan Tindak Lanjut
    Menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil
    penugasan serta menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan
    memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara efektif oleh manajemen.
    g. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen
    Mendiskusikan masalah terkait risiko risidual yang tidak dapat diterima
    organisasi, jika tidak menghasilkan keputusan penanggung jawab fungsi
    auditor internal dan manajemen senior harus melapor pada pimpinan dan
    dewan pengawas organisasi untuk mendapat resolusi

Disiplin Kerja


Disiplin kerja adalah sikap hormat, menghargai, ketaatan dan patuh
terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta mampu
menerapkannya dan tidak menghindar untuk menerima sanksi. Dalam
menerapkan disiplin kerja, perusahaan harus menetapkan aturan yang jelas,
mudah dipahami, dan adil, yaitu berlaku bagi pimpinan tertinggi dan pegawai
terendah (Tyas dan Sunuharyo, 2018).
Menurut Hasibuan (2018:193) kedisplinan adalah fungsi operatif keenam
dari manajemen sumber daya manusia dan merupakan fungsi operatif MSDM
yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi
kerja yang dapat dicapainya. Disiplin merupakan fungsi yang sangat penting dan
merupakan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit
terwujud tujuan yang maksimal. Disiplin adalah merupakan perasaan taat dan
patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai merupakan tanggup jawabnya, seperti
tugas-tugas di kantor dan kehadiran karyawan pada jam yang sudah disesuaikan di
perusahaan tersebut. Disiplin semakin tinggi,maka kinerja pada karyawan juga
akan meningkat, sehingga karyawan akan dengan ikhlas bekerja sebaik mungkin
untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan (Jepry dan Mardika, 2020).
Sedangkan menurut Ramon (2019) disiplin kerja adalah sikap kesediaan
dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang
berlaku disekitarnya. Namun menurut Muhyadin (2019) disiplin kerja adalah
kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus menerus dan bekerja
sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang
sudah ditetapkan

Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal


Fungsi audit internal menurut Mulyadi (2014) sebagai berikut:
(1) Pemeriksaan (audit) dan penilaian terhadap efektivitas struktur
pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian
intern yang efektif dengan biaya minimum. (2) Menentukan sampai
seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. (3)
Menentukan sampai sejauh manakekayaan perusahaan
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. (4)
Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
dalam perusahaan. (5) Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-
kegiatan perusahaan.
Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2008:11) adalah :
Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu
organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan
perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen, agar
tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif.
Tanggung jawab seorang auditor internal dalam Standar Profesi Akuntan
Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:322.1) adalah:
Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain
kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang
setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi
tanggungjawabnya tersebut auditor intern mempertahankan
objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya

Indikator Loyalitas Kerja


Loyalitas karyawan dapat terlihat melalui sikap dan perilaku karyawan
saat bekerja dalam perusahaan. Sikap dan perilaku karyawan yang mencerminkan
loyalitas karyawan terkandung dalam setiap indikator loyalitas karyawan yang
digunakan untuk mengukur loyalitas karyawan. Terdapat empat indikator loyalitas
karyawan menurut Susanti et al (2021:225), antara lain:

  1. Kepatuhan
    Adalah kemampuan karyawan untuk menaati seluruh peraturan
    yang berlaku, untuk melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh
    atasan yang bertanggung jawab dan tidak melanggar larangan yang telah
    ditentukan. Semakin tinggi kepatuhan karyawan kepada perusahaan maka
    semakin tinggi loyalitas karyawan.
  2. Tanggung Jawab
    Adalah kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas dengan
    benar, tepat waktu dan berani menanggung konsekuensi dari keputusan
    atau tindakan yang telah diambil oleh karyawan. Semakin tinggi tanggung
    jawab karyawan kepada perusahaan maka semakin tinggi loyalitas
    karyawan.
  3. Dedikasi
    Adalah kontribusi gagasan dan tenaga yang diberikan oleh
    karyawan dengan tulus kepada perusahaan. Semakin tinggi dedikasi
    karyawan kepada perusahaan maka semakin tinggi loyalitas karyawan.
  4. Integritas
    Adalah kemampuan karyawan untuk mengakui, berbicara atau
    memberikan informasi yang tepat sesuai dengan realita dan kebenaran.
    Semakin tinggi integritas karyawan maka semakin tinggi loyalitas
    karyawan

Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal


Ada beberapa tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2008:11)
adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan
tanggung jawabnya secara efektif, serta mencakup pengembangan pengawasan
yang efektif dengan biaya yang wajar. Sedangkan tujuan audit internal menurut
Guy et. al diterjemahkan Paul A. Rajoe, dkk (2007:410) tujuan audit internal
adalah tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang efektif
pada biaya yang wajar.
Adapun menurut Sukrisno Agoes (2012:222) tujuan pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor internal adalah membantu semua pimpinan perusahaan
(managemen) dalam melaksanakan tanggungjawab dengan memberikan analisa,
penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk
mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-kegiatan
berikut:

  1. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian internal dan pengendalian
    operasioanal memadai atau tidak serta mengembangkan pengendalian yang
    efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
  2. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang
    telah ditetapkan manajemen.
  3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan
    dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk kecurangan, pencurian,
    dan penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan.
  4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi
    dapat dipercaya.
  5. Menilai suatu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas yang
    diberikan manajemen.
  6. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka efisiensi
    dan efektivitas.
    Ruang lingkup audit internal menurut Boynton diterjemahkan Paul A.
    Rajoe dan Ichsan Setyo (2006) bahwa:
    Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian
    internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem
    pengendaliann internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan
    tanggung jawab yang diberikan.
    Audit internal harus mengimplementasikan hal-hal berikut:
  7. Mereview keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan
    operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
    mengklasifikasi, dan melaporkan hal tersebut.
  8. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan
    kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur hukum, dan
    peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta
    harus menentukan apakahorganisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal
    tersebut.
  9. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila
    dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
  10. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber.
  11. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan
    konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah
    kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang
    direncanakan

Loyalitas Kerja


Loyalitas adalah kesetiaan seorang karyawan kepada perusahaan,
karyawan yang loyal kepada perusahaan. Loyalitas mempengaruhi karyawan
untuk meningkatan kariernya, demikian pula sebaliknya loyalitas dapat
memengaruhi karier baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel
lain (Dewi, 2019)
Menurut Onsardi (2017), loyalitas merupakan kondisi yang mengikat
karyawan dengan perusahannya, karena loyalitas bukan hanya kesetiaan yang
terlihat dari seberapa lama seseorang bekerja di dalam organisasi perusahaan,
namun dapat dilihat juga dari seberapa besar ide, pikiran dan gagasan, serta
kinerjanya tercurah sepenuhnya kepada perusahaan itu. Sutriniasih (2018)
menyatakan timbulnya loyalitas dipengaruhi oleh karakteristik pribadi,
karakteristik pekerjaan, karakteristik perusahaan atau organisasi dan pengalaman
yang diperoleh selama bekerja. Loyalitas karyawan didasarkan pada hubungan
kepercayaan, rasa memiliki yang kuat, dan kemauan untuk tetap dalam organisasi.
Kepuasan karyawan memberikan dampak positif pada loyalitas dan kepercayaan
diri karyawan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja (Al-edenat dan
Alhawamdeh, 2018).
Menurut Siswanto (2012:28), pengertian loyalitas karyawan adalah
biasanya identik dengan komitmen kepada organisasi kadang-kadang dipandang
sebagai sikap. Namun, tidak begitu banyak sikap (atau komponen pemikiran)
yang penting dalam organisasi, melainkan itu adalah komponen tindakan bottom-
line.
Menurut Wan (2012:2), loyalitas karyawan adalah sebagai lampiran
psikologis atau komitmen terhadap organisasi dan terjadi sebagai akibat dari
meningkatnya kepuasan yang berasal dari hasil proses evaluasi internal, dan jika
tingkat harapan karyawan yang memenuhi atau melampaui maka kepuasan akan
tumbuh. Dalam melaksanakan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari
loyalitas dan sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan
selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Karyawan merasakan adanya
kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan (Soegandhi dan
Sutanto et al, 2013:45)
Menurut Husni et al (2018) Loyalitas adalah kesetiaan, pengabdian dan
kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga, yang
didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan
pelayanan dan perilaku yang terbaik.

Beban kerja


Menurut Dhania (2010) dalam Paramitadewi, (2017) beban kerja adalah sekumpulan kegiatan
yang harus diselesaikan suatu organisasi pada jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut
Tarwaka, (2014) beban kerja adalah kondisi dimana pekerjaan yang tugas harus dapat
diselesaikan pada kurun waktu yang telah ditentukan atau memilki batasan waktu. Yang
dimaksud beban kerja yaitu banyaknya bekerja pada waktu yang tersedia atau melakukan
pekerjaan yang sulit bagi karyawan. Menurut peraturan Menteti Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM. 40 (2012) yaitu beban kerja merupakan besaran suatu pekerjaan yang
harus dipikul oleh jabatan tertentu seseorang dalam satuan unit kerja, yang penjumlahan dari
hasil yang didapat dan penjumlahan waktu yang dihabiskan dalam kurun 1 tahun. Permendagri,
(2013:2) menyatakan beban kerja adalah besaran pekerjaan yang diterima oleh jabatan tertentu
dalam satuan unit kerja, yang penjumlahan dari hasil yang didapat dan penjumlahan waktu yang
dihabiskan dalam kurun 1 tahun. Menurut Sitepu, (2013:4) beban kerja memilki beberapa
indikator yaitu : (1) Jumlah pekerjaan, (2) Waktu pekerjaan, (3) Faktor eksternal tubuh, (4)
Faktor internal tubuh

Lingkungan Kerja


Nitisemito S, (2000) mendefenisikan lingkungan kerja adalah semua yang berada disekitar
seorang karyawan yang dapat mempengaruhi dalam melakukan pekerjaannya. Menurut
Sihombing dalam Maineldi, Hendriani, & Daulay, (2014) lingkungan kerja terbagi menjadi 2
faktor yaitu fisik dan non fisik dalam sebuah organisasi. Faktor fisik meliputi suhu tempat kerja,
peralatan kerja, kebisingan, kepadan dan kesesakan kerja, dan luas ruang kerja sedangkan non
fisik meliputi hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan serta antara karyawan yang satu
dengan yang lain. Menurut Isyandi, (2004:134) lingkungan kerja adalah sesuatu yang berada
dilingkungan kerja karyawan yang bisa mempengaruhi pekerjaannya seperti kelembaban,
penerangan, kebersihan, temperature, ventilasi, kegaduhan, dan peralatan kerja. Menurut
Purnomo, (2006) lingkungan kerja adalah sifat atau ciri yang ada pada lingkungan kerja, yang
muncul dikarenakan adanya kegiatan organisasi secara sadar dan tidak yang dianggap
mempengaruhi perilaku seorang karyawan.
Menurut Sedarmayanti, (2003:21) ada dua jenis lingkungan kerja yaitu :

  1. Lingkungan kerja fisik yaitu, semua yang disekitar seorang karyawan yang berbentuk
    fisik ditempat kerjan yang bias mempengaruhi kerjanya baik langsung ataupun tidak
    langsung
  2. Lingkungan kerja non fisik yaitu, semua keadaan yang terkait dengan hubungan kerja
    antara karyawan, atasan, maupun bawahan.
    Menurut Sihombing, (2004) lingkungan kerja memiliki beberapa indikator yaitu :
  3. Faktor fisik, mencakup segala hal dari tempat parker diluar gedung perusahaan, lokasi,
    jumlah cahaya, suara yang masuk diruangan kerja karyawan, dan rancangan gedung
  4. Faktor non fisik, mencakup segala hal dari fasilitas yang memberikan sehat, rasa aman,
    bebas kecelakaan pekarjaan. Contoh asuransi kesehatan.
    Menurut Nitisemito, (2003:183) indikator lingkungan kerja terdiri dari :
  5. Perlengkapan kerja, seperti sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan
  6. Lingkungan kerja fisik, seperti tempat ibadah, tempat parkir, toilet, dan sebagainya
  7. Kondisi tempat kerja
  8. Hubungan personal, seperti sesama karyawan dan bawahan dengan atasan
  9. Suasana pekerjaan, perasaan psikologis untuk melakukan pekerjaan sehari-har

Pengertian Audit Internal


Definisi internal audit menurut Sukrisno Agoes (2012: 204) adalah:
Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan
manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan
pemerintah dan ketentuan ketentuan dari profesi yang berlaku. Peraturan
pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal,
lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.
Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2008:11) pengertian audit internal
adalah”Internal audit atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.
Adapun pengertian Internal Audit menurut Sawyer diterjemahkan
olehDesi Adhariani(2009: 10) adalah:
Sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yangdilakukan auditor
internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi
untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telahakurat
dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah
diidentifikasi dan diminimalis; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan
prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang
memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien
danekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua
dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan
membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya
secara efektif.
Menurut Institute of Internal Audit (IIA) sebagai ikatan internal auditor di
Amerika yang dibentuk pada tahun 1941 dalam Boynton (2006), merumuskan
definisi internal audit, yaitu:
Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organization’s operations.
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness
of risk management, control, and governance processes.
Dari beberapa definisi tentang Audit Internal di atas, dapat disimpulkan
beberapa poin penting yaitu:

  1. Audit internal adalah aktivitas pemeriksaan dan pemberian jasa konsultasi
    yang dikelola secara independen dan efektif sehingga dapat membantu
    memberikan nilai tambah untuk aktivitas operasional perusahaan dan
    membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
  2. Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu
    organisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan penilaian
    tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut.
  3. Dalam pengukuran yang dilakukan auditor internal, independensi dan
    objektivitas harus dipegang. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang
    sistematis untuk mengevaluasidan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
    pengendalian dan proses pengelolaan organisasi.
  4. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik finansial
    maupun nonfinansial. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah
    ditetapkan dijalankan sesuai target dalam mencapai tujuan organisasi

Kompensasi


Menurut Safitri, (2015) Kompensasi adalah bentuk pengembalian financial,jasa-jasa dan
tunjangan yang diberikan ke karyawan sebagai tanda dari hubungan ke kekaryawanan. Flippo,
(2011) mengemukakan kompensasi adalah imbalan dari hasil kerja seseorang yang adil dan layak
pada karyawan-karyawan karena mereka sudah memberi pencapaian kepada organisasi. Menurut
Hasibuan, (2019) kompensasi merupakan imbalan jasa yang berbentuk barang, uang, langsung
atau tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Panggabean, (2002)
kompensasi adalah sebuah penghargaan atau balas jasa terhadap seorang karyawan atas segala
kontribusi yang mereka lakukan kepada perusahaan. Menurut Simamora, (2009) adanya
indikator untuk menilai kompensasi yaitu :

  1. Gaji dan upah
    Hak seorang karyawan yang harus diterima kompensasinya pada perusahaan
  2. Intensif
    Adanya tambahan kompensasi diluar gaji yang diberikan perusahaan
  3. Fasilitas
    Kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan untuk kelancaran saat bekerja dan
    bias meningkatkan semangat kerja
  4. Tunjangan
    Kompensasi tambahan dari perusahaan sebagai kebijakan perusahaan terhadap
    karyawannya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Indikator-Indikator Konflik Peran


Menurut Wexley terjemahan Shobaruddin (2003:171) indikator konflik
peran antara lain:

  1. Peran
    Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
    menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kolompok.
  2. Harapan Peran
    Harapan peran berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dan
    uraian tugas, peratutan-peraturan dan standar.
  3. Peran Sosial
    Kondisi situasi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar yang memiliki
    dampak besar terhadap kondisi lingkungan.
    Sedangkan menurut Rizzo et al. Dalam Winardi (2007:198-201)
    mengklasifikasikan konflik peran sebagai berikut:
  4. Intrasender role conflict, yang dapat terjadi jika terdapat incompatible pesan-
    pesan dan perintah-perintah yang berbeda yang bersumber dari seorang
    anggota role-set.
  5. Intersender role conflict, yang dapat terjadi jika pesan-pesan atau perintah-
    perintah yang berasal dari seorang role senders bertentangan dengan pesan-
    pesan atau perintah-perintah yang berasal dari role sender lainnya.
  6. Interrole conflict, yang terjadi jika perintah-perintah yang berkaitan dengan
    keanggotaan seseorang pada suatu kelompok incompatible dengan perintah-
    perintah yang berasal dari keanggotaannya pada kelompok yang lain.
  7. Person-role conflict, yang dapat terjadi jika tuntutan peran tidak sesuai dengan
    nilai-nilai, sikap, atau pandangan-pandangan focal person.

Faktor-faktor yang Mempengaruih Konflik Peran


Menurut Sedarmayanti (2013:255) faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi konflik peran sebagai berikut :

  1. Masalah Komunikasi
    Hal ini diakibatkan salahnya pengertian yang berkenaan dengan kalimat,
    bahasa yang kurang atau sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan
    tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.
  2. Masalah Struktur Organisasi
    Hal ini disebabkan karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen
    dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan,
    persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas
    atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja
    untuk mencapai tujuan mereka.
  3. Masalah Pribadi
    Hal ini disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial
    pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan
    perbedaan dalam nilai-nilai persepsi

Loyalitas Karyawan


Dalam kamus besar Indonesia Loyalitas berasal dari kata loyal yang memiliki arti lain yaitu
setia. Berarti loyalitas bisa diartikan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Menurut Hasibuan
(2011:58) loyalitas dan kesetiaan adalah salah satu unsur yang digunakan untuk penelitian
karyawan yang dapat mengukur kesetiaan seorang karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan
organisasinya. Kesetiaan ini dapat dilihat dari bagaimana seorang karyawan menjaga dan
membela organisasinya didalam atau diluar pekerjaan. Menurut Dessler, (2000) loyalitas
karyawan adalah bentuk sikap emosional yang mencintai dan menyenangkan pekerjaannya. Hal
ini dicerminkan dari sikap kedisiplinan, prestasi kerja, dan moral kerja. Sedangkan menurut
Nitisemito, (2004) loyalitas adalah sikap mental seorang karyawan yang ditunjukan ke
perusahaan sehingga karyawan akan bertahan dalam perusahaan itu, walaupun perusahaan itu
mengalami maju mundur. Menurut Saydam, (2004) ada beberapa indikator dalam loyalitas yaitu
: (1) Taat dan patuh (2) Bertanggungjawab, (3) Pengabdian, (4) Jujur. Menurut Soegandhi,
Sutanto, & Setiawan, (2013) Loyalitas kerja tidak terbentuk begitu saja pada perusahaan, tapi ada
aspek-aspek yang terdapat didalamnya yang mewujudkan loyalitas kerja. Disetiap aspek
mempunyai kaitan dengan karyawan atau perusahaan. Aspek-aspek dalam loyalitas karyawan
menurut Siswanto, (2003) Meliputi : (1) Taat peraturan, (2) Bertanggung jawab pada perusahaan,
(3) Keinginan untuk bekerja sama, (4) Hubungan pribadi, (5) Rasa memiliki, (6) kesukaan pada
pekerjaan. Menurut Saydam, (2004) ada beberapa penyebab dari rendahnya loyalitas karyawan
sebagai berikut :

  1. Rendahnya motivasi seorang karyawan
  2. Struktur kerja yang tidak jelas yang menyebabkan tugas dan tanggung jawab menjadi
    kabur
  3. Rancangan kerja kurang baik yang dianggap kurang menantang
  4. Kualitas manajemen yang rendah, yang membuat kurangnya perhatian pada konsumen
  5. Kemampuan kerja atasan, yang tidak mendukung kerja tim
  6. Terhambatnya kesempatan untuk mengembangkan karir
  7. Sistem kompensasi pada kinerja
  8. Kurang fleksibelnya waktu
    Kadarwati, (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas
    seorang karyawan antara lain : (1) Fasilitas yang berada ditempat kerja, (2) Tunjangan
    kesejahteraan, (3) Lingkungan kerja, (4) Kompensasi. Anoraga dan Widiyanti (1993) untuk
    meningkatkan loyalitas kerja seorang karyawan mempunyai beberapa cara yaitu : (1) Hubungan
    yang baik antara karyawan, (2) Terbuka dalam menjalin hubungan kerja, (3) Adanya pengertian
    antara pimpinan dan karyawan, (4) Memperlakukan seorang karyawan seperti rekan kerja bukan
    seorang buruh, (4) Pimpinan bias menyelami kepribadian karyawannya, (5) Adanya rekreasi
    seluruh anggota perusahaan.
    Maka dari itu agar seorang karyawan mempunyai loyalitas yang tinggi perusahaan harus
    memberi pujian pada kemajuan, menaikan upah, mempromosikan jabatan, memberitahu kepada
    karyawan situasi yang terjadi dalam perusahaan, dan selalu mendengar keluhan apa dari seorang
    karyawan Kadarwati, (2003) sehingga rasa ingin bertahan seorang karyawan terhadap
    perusahaan itu semakin tinggi.

Upaya-upaya Menghindari Konflik Peran


Menurut para ahli, individu yang mengalami konflik antara peran yang
berkepanjangan akan bersaing mencari metode untuk mengurangi konflik atau
mengurangi ketegangan dirasakan antara peran. Bruening and Dixon dalam Lubis
(2014:17) mengemukakan bahwa metode tersebut mencakup:

  1. Penyesuaian waktu atau usaha yang terlibat dalam peran sehingga mereka
    yang berada dalam konflik langsung kurang antara konflik satu dengan konflik
    lainnya. Sebagai contoh, seseorang mungkin berhenti bekerja untuk
    mencurahkan lebih banyak waktu untuk keluarga dan dapat mengurangi
    ketegangan.
  2. Metode lain yaitu mengubah sikap seseorang terhadap konflik dari pada
    mengurangi konflik itu sendiri. Misalnya, memutuskan untuk merasa kurang
    bersalah dengan kurangnya waktu yang dihabiskan untuk anak-anak.
  3. Mencari dan mengandalkan dukungan organisasi juga merupakan metode
    untuk mengatasi dan mengurangi konflik peran. Misalnya, organisasi
    memberikan tunjangan keluarga seperti cuti keluarga.
    Menurut Horton dan Hunt dalam Liliweri (2011:289), resolusi konflik
    adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam
    memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi tejadinya konflik, kemudian
    membuat penyelesaian terhadap konflik. Resolusi konflik yang dapat diartikan
    sebagai penyelesaian konflik (Conflict Resolution) adalah usaha yang dilakukan
    untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak
    yang terlibat di dalam konflik. Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita
    mengetahui bahwa konfik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak
    dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar
    kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas
    kearah pembaharuan penyelesaian konflik.
    Menurut Horton dan Hunt dalam Liliweri (2011:291), seseorang mungkin
    tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain
    memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu
    merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa
    sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan
    peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua
    individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar
    sama. Ada beberapa proses yang umum untuk penyelesaian konflik peran, yaitu
    antara lain:
  4. Rasionalisasi
    Rasionalisasi yakni suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali suatu
    situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi
    dapat diterima. Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang
    mencegah kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya
    bahwa”semua manusia sederajat” tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki
    budak, dengan dalih bahwa budak bukanlah”manusia” tetapi”benda milik.”
  5. Pengkotakan (Compartmentalization)
    Pengkotakan (Compartmentalization) yakni memperkecil ketegangan peran
    dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang
    terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan peran
    pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi yang di acara seminar
    bicara berapi-api tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di kantornya
    sendiri ia terus melakukan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.
  6. Ajudikasi (Adjudication)
    Ajudikasi yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan penyelesaian konflik
    peran yang sulit kepada pihak ketiga, sehingga seseorang merasa bebas dari
    tanggung jawab dan dosa.
  7. Kedirian (Self)
    Kadang-kadang orang membuat pemisahan secara sadar antara peranan
    dan”kedirian” (self), sehingga konflik antara peran dan kedirian dapat muncul
    sebagai satu bentuk dari konflik peran. Bila orang menampilkan peran yang
    tidak disukai, mereka kadang-kadang mengatakan bahwa mereka hanya
    menjalankan apa yang harus mereka perbuat. Sehingga secara tak langsung
    mereka mengatakan, karakter mereka yang sesungguhnya tidak dapat
    disamakan dengan tindakan-tindakan mereka itu. Konflik-konflik nyata antara
    peran dan kedirian itu dapat dianalisis dengan konsep jarak peran (role
    distance) yang dikembangkan Erving Goffman.”Jarak peran” diartikan
    sebagai suatu kesan yang ditonjolkan oleh individu bahwa ia tidak terlibat
    sepenuhnya atau tidak menerima definisi situasi yang tercermin dalam
    penampilan perannya. Ia melakukan komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai
    dengan sifat dari peranannya untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar
    peran yang dimainkannya. Seperti, pelayan toko yang mengusulkan pembeli
    untuk pergi ke toko lain karena mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih
    murah. Ini merupakan tindakan mengambil jarak dari peran yang mereka
    lakukan dalam suatu situasi. Penampilan”jarak peran” menunjukkan adanya
    perasaan kurang terikat terhadap peranan. Pada sisi lain,”penyatuan diri”
    dengan peranan secara total merupakan kebalikan dari”jarak peran.”
    Penyatuan diri terhadap peran tidak dilihat dari sikap seseorang terhadap
    perannya, tetapi dari tindakan nyata yang dilakukannya. Seorang individu
    menyatu dengan perannya bila ia menunjukkan semua kemampuan yang
    diperlukan dan secara penuh melibatkan diri dalam penampilan peran tersebut

Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan


Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong karyawan untuk
mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kinerja
karyawan bukan hanya sekadar tentang prestasi individu, tetapi juga tentang
kerja tim yang efektif. Kolaborasi dan komunikasi yang baik di antara
karyawan adalah kunci untuk mencapai kinerja yang optimal. Ketika setiap
anggota tim saling mendukung, saling memotivasi, dan berbagi visi yang
sama, potensi organisasi untuk mencapai keunggulan meningkat secara
signifikan. Karyawan yang termotivasi cenderung memiliki tingkat energi
yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, dan fokus yang lebih baik.
Hubungan positif antara tingginya tingkat motivasi karyawan dan
tingkat kinerja yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut di lingkungan
kerja. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat motivasi karyawan maka
semakin baik pula kinerja yang ditunjukkannya. Karyawan cenderung
bekerja lebih keras, mengatasi hambatan, dan mencari cara-cara untuk
meningkatkan kualitas kerja mereka. Menurut Dubrin, (2015) Motivasi
kerja yang tepat akan mendorong untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan keterampilan karyawan yang dimiliki. Sehingga keadaan internal
yang mengarah pada usaha yang dikeluarkan karyawan untuk tujuan dan
aktivitas yang dilakukan mendorong karyawan menyelesaikan pekerjaan
dalam perusahaannya. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk
meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas organisasi secara
keseluruhan. Strategi yang mungkin termasuk mengakui dan menghargai
kinerja yang baik, menawarkan insentif dan bonus berdasarkan target
kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang membantu karyawan
mencapai tujuan individu dan tujuan perusahaan

Pengertian Konflik Peran


Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kelompok. Harapan peran berasal
dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dan uraian tugas, peraturan-
peraturan dan standar. Jika keseluruhan harapan peran tidak dengan jelas
menunjukkan tugas-tugas apa yang seharusnya dilaksanakan seseorang dan
bagaimana individu seharusnya berprilaku, maka akan terjadi kekacauan peran.
Kekacauan peran dapat disebabkan baik oleh harapan-harapan peran yang tidak
memadai maupun harapan-harapan peran yang tidak bersesuaian. Harapan-
harapan peran yang tidak konsisten menciptakan konflik peran bagi seseorang.
Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait
(2015:183) konflik peran adalah suatu situasi yang mana individu dihadapkan
oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Menurut Kreitner and Kinicki yang
diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:15), konflik peran terjadi ketika
anggota tatanan peran yang berbeda mengharapkan hal yang berbeda dari
penerima peran.
Handoko (2012:349) mengatakan bahwa konflik peran dalam diri individu
yaitu sesuatu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian
tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai
permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk
melakukan lebih dari kemampuannya

Pengertian Konflik


Menurut Setiadi dan Kolip (2011:345) istilah”konflik” secara etimologis
berasal dari bahasa Latin”con”yang berarti bersama dan”fligere” yang berarti
benturan atau tabrakan. Pada umumnyaistilah konflik sosial mengandung suatu
rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik
kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.
Gordon, Mondy, Sharplin, dan Premeaux (2004:532) mendefinisikan
konflik sebagai berikut:
Conflict refers to antagonism or opposition between or among persons.
Conflict is the result of incongruent or incompatible relationships between
members of a group or dyad. It’s a process that begins when one party
perceives that the others has frustrated or is about to frustrate some
concern of his (or hers)
Sementara itu Greenberg dan Baron (2004:426), menyatakan bahwa
konflik merupakan suatu proses:”Conflict is a process in which one party
perceives that another party has taken some action that will exert negative effects
on its major interest or is about to take such action”.
Pendapat lain muncul dari Mangkunegara (2011:21) yang berpendapat
bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan
oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang
diharapkannya

Faktor-faktor Penyebab Ketidakjelasan Peran


Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasaan peran
menurut Everly dan Giordano dalam Munandar (2010:392) antara lain :

  1. Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran (tujuan-tujuan)
  2. Kesamaran tentang tanggungjawab.
  3. Ketidakjelasan tentang prosedur kerja.
  4. Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain.
  5. Kurang adanya ketidakpastian tentang unjuk kerja pekerjaan

Indikator Ketidakjelasan Peran


Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013), ketidakjelasan
peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

  1. Wewenang
  2. Tanggung Jawab
  3. Kejelasan Tujuan
  4. Cakupan Pekerjaan
    Dari indikator di atas, berikut ini akan dijelaskan kembali pengertian dari
    masing-masing penyebab indikator ketidakjelasan peran tersebut :
  5. Wewenang
    Merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai
    rencana yang jelas untuk pekerjaan.
  6. Tanggung Jawab
    Mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa
    perlunya membagi waktu dengan tepat.
  7. Kejelasan Tujuan
    Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa
    yang harus dikerjakan adalah jelas.
  8. Cakupan Pekerjaan
    Mengetahui cakupan dari pekerjaan dan bagaimana kinerjanya dievaluasi

Upaya-upaya Menghindari Ketidakjelasan Peran


Menurut Zeithaml, V. A. , Parasuraman, A. and Berry, L. L. , dalam Idris
(2012) manajemen dapat menggunakan empat alat kunci untuk memberikan
kejelasan peran untuk karyawan: komunikasi, umpan balik, kepercayaan diri, dan
kompetensi. Pertama, karyawan memerlukan informasi yang akurat tentang peran
mereka dalam organisasi. Mereka membutuhkan komunikasi tertentu dan sering
dari supervisor dan manajer tentang apa yang mereka diharapkan untuk
melakukan. Mereka juga perlu mengetahui tujuan, strategi, tujuan, dan filosofi
perusahaan dan departemen mereka sendiri. Mereka membutuhkan informasi
terkini dan lengkap tentang produk dan jasa perusahaan menawarkan, dan mereka
perlu tahu pelanggan perusahaan, siapa mereka, apa yang mereka harapkan, dan
jenis masalah yang mereka hadapi dalam menggunakan layanan.
Selanjutnya, karyawan perlu mengetahui seberapa baik mereka melayani
dibandingkan dengan standar pelayanan yang ditetapkan untuk mereka. Harus ada
umpan balik ketika karyawan melakukan pekerjaan dengan baik agar memberi
spirit kepada mereka dan memberi kesempatan untuk koreksi diri ketika mereka
berkinerja buruk.
Akhirnya, karyawan perlu merasa percaya diri dan kompeten dalam
pekerjaan mereka. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan karyawan dengan
pelatihan yang dibutuhkan untuk memuaskan pelanggan. Pelatihan yang
berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan membuat contact
person menjadi dan merasa mampu ketika berhadapan dengan pelanggan,
pelatihan keterampilan komunikasi terutama dalam mendengarkan pelanggan dan
memahami apa yang pelanggan harapkan, dan memberikan karyawan rasa
penguasaan atas masalah yang tak terelakkan yang muncul dalam pertemuan
layanan. Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan kepercayaan dan
kompetensi karyawan yang menghasilkan kejelasan peran yang lebih besar dan
membantu dekat
Hal di atas dapat diterapkan pada karyawan melalui program pendidikan
dan pelatihan seperti yang dilakukan oleh British Airways memberikan pelatihan
yang intensif kepada costumer servicenya sebelum menghadapi pelanggan.
Perusahaan melatih tak kurang 3.700 orang costumer service dalam Program
Menempatkan Orang Pertama yang membantu karyawan belajar bagaimana
berkomunikasi secara efektif di bawah tekanan. Atau seperti yang dilakukan oleh
Perusahaan Stew Leonard dairy store yang mengikutkan setengah dari 450
karyawannya dalam the Dale Carnigie Program berupa latihan kepemimpinan
bagi karyawan

Ciri-ciri Ketidakjelasan Peran


Nimran (2009:89) menggambarkan ciri-ciri mereka yang berada dalam
ketidakjelasan peransebagai berikut :

  1. Tidak mengetahui dengan jelas apa tujuan peran yang dimainkannya.
  2. Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor
    kepadanya.
  3. Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
  4. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan darinya.
  5. Tidak memahami dengan benar peranan pekerjaannya dalam rangka mencapai
    tujuan secara keseluruhan.
    Menurut Agung Budilaksono (2004:9), seseorang dapat dikatakan berada
    dalam ketidakjelasan peran apabila ia menunjukkan ciri-ciri antara lain sebagai
    berikut:
  6. Tidak jelas benar apa tujuan peran yang diinginkannya
  7. Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor
    kepadanya
  8. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan dari padanya
  9. Tidak memahami benar peranan daripada pekerjaannya dalam rangka
    pencapaian tujuan secara keseluruhan.
    Sementara itu Keitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa
    Alkemis (2014:17) mengatakan bahwa orang yang mengalami ambiguitas peran
    ketika mereka tidak mengetahui apa yang diharapkan dari mereka

Pengertian Ketidakjelasan Peran


Menurut teori peran, ketidakjelasan peran yang dialami dalam waktu yang
lama dapat mengikis kepercayaan diri, memupuk ketidakpuasan kerja, dan
menghambat kinerja.Ketidakjelasan peran menurut Kreitner and Kinicki yang
diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:16) terjadi ketika anggota tatanan
peran gagal menyampaikan kepada penerima peran ekspektasi yang mereka miliki
atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan peran tersebut, entah itu karena
mereka tidak memiliki informasinya atau karena mereka sengaja
menyembunyikanya.
Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan
Sirait (2015:306) menyatakan bahwa ketidakjelasan peranterciptamanakala
ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang
harus ia lakukan. Ketidakjelasan perandirasakan seseorang jika ia tidak memiliki
cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidakmengerti atau
merealisasikan harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.
Singkatnya, orang-orang yang mengalami ketidakjelasan peranyaitu ketika
mereka tidak mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Para pendatang baru
di perusahaan sering kali mengeluh mengenai deskripsi pekerjaan dan kriteria
promosi yang kurang jelek. Menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan
oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:17), ketidakjelasan peranyang berkepanjangan
bisa menyebabkan hal-hal berikut:

  1. Ketidakpuasan akan pekerjaan
  2. Mengikis kepercayaan diri
  3. Menghambat kinerja pekerjaan

Pengertian Peran


Pengertian peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh
Biro Bahasa Alkemis (2014:14), adalah tatanan perilaku yang diharapkan
seseorang dari suatu posisi.Menurut Ahmadi (2008:75) peran adalah suatu
kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan
berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi
sosialnya.Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan
Sirait (2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada
perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki
posisi tertentu dalam unit sosial.
Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah suatu sikap atau perilaku
yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang
yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan


Kompensasi yang memadai dan adil diberikan kepada karyawan
mampu mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Pada
dasarnya kompensasi adalah pendapatan yang berbentuk barang atau uang,
baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh
perusahaan kepada para karyawan sebagai bentuk imbalan yang diberikan
oleh perusahaan (Arifin, 2017). Ketika perusahaan memberikan kompensasi
yang memadai kepada karyawan dengan tingkat kinerja karyawan di
lingkungan kerja. Dengan kata lain, semakin baik dan memadai kompensasi
yang diberikan, maka kinerja pegawai akan semakin baik setiap harinya.
menemukan bahwa remunerasi yang memadai berpengaruh positif terhadap
kinerja karyawan. Sederhananya, ketika karyawan dibayar berdasarkan
kontribusi dan kinerjanya, mereka cenderung termotivasi dan bersemangat
untuk berbuat lebih baik. Kompensasi yang memadai juga dapat
meningkatkan kepuasan karyawan dan membuat mereka merasa dihargai
oleh perusahaan, yang berdampak positif terhadap kinerja mereka.
Hal ini dapat memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan
mereka dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Strategi yang dapat
diterapkan antara lain menawarkan remunerasi yang adil dan kompetitif,
menggabungkan kinerja dengan insentif atau bonus, serta memberikan
program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas
karyawan di perusahaan yang terkait. Kompensasi yang adil dan sebanding
dengan tanggung jawab dan kontribusi karyawan dapat menciptakan rasa
keadilan. Karyawan yang merasa diperlakukan secara adil cenderung lebih
terlibat dalam pekerjaan mereka, merasa dihargai, sehingga akan
memberikan kinerja yang baik kepada perusahaan.
Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani,
(2016) pengaruh kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan pada PT. Pos Indonesia Kantor Pos Wonogiri yang
mengungkapkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian Fajrul, (2016) Pengaruh
kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan komitmen
organisasional sebagai variabel interverning pada fave hotel kota Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang mengungkapkan bahwa
kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.
Penelitian Gerardine & Belinda, (2018) Pengaruh kompensasi terhadap
kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai mediasi di Java Paragon
Hotel & Residence yang mengungkapkan bahwa kompensasi memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, penelitian
Alfanda & Sitohang, (2022) Pengaruh pemberian kompensasi, loyalitas
kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Graha
Kharisma yang mengungkapkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

Pengaruh loyalitas terhadap kinerja karyawan


Dalam mengembangkan kinerja karyawan, loyalitas menjadi salah
satu yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Pelaksanaan kegiatan
kerja karyawan tidak akan lepas dari loyalitas. Loyalitas terhadap kinerja
karyawan merujuk pada tingkat dedikasi, komitmen, dan keberlanjutan
yang ditunjukkan oleh seorang karyawan terhadap pekerjaannya dan
perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga karyawan melaksanakan
pekerjaan dengan baik dan hati yang gembira.
Pada dasarnya loyalitas merupakan salah satu unsur yakni kesetiaan
terhadap pekerjaan dan jabantan yang dimiliki (Hasibuan,2016). Semakin
tinggi loyalitas yang diberikan karyawan kepada perusahaan maka semakin
besar karyawan memiliki kesetiaan, kepatuhan, serta ketaatan tehadap
perusahaan. Sehingga terdapat hubungan positif yang signifikan antara
tingkat loyalitas karyawan pada perusahaan dengan tingkat kinerja
Loyalitas
karyawan. Dengan kata lain, semakin tinggi loyalitas karyawan terhadap
perusahaan maka semakin baik prestasi kerjanya.
Karyawan akan memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil
yang baik dan mempertahankan reputasi perusahaan. Dengan loyalitas yang
tinggi dapat membawa stabilitas dalam hubungan kerja antara karyawan dan
perusahaan. Karyawan yang loyal cenderung memiliki tingkat kepuasan
kerja yang lebih tinggi. Sehingga akan berdampak positif dengan
ditunjukkan kinerja yang lebih baik

Indikator kinerja karyawan

Kinerja karyawan merupakan hasil kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas perusahaan sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Karyawan yang
berkinerja baik memiliki dedikasi untuk memberikan hasil yang luar
biasa, memperhatikan detail, dan mendorong inovasi serta perbaikan
berkelanjutan. Beberapa indikator kinerja karyawan menurut
Mangkunegara (2014) sebagai berikut;
a. Kualitas, mutu hasil kerja karyawan yang didasarkan pada
standar yang ditetapkan.
b. Kuantitas, banyaknya hasil kerja yang sesuai dengan waktu kerja
yang ada.
c. Pelaksanaan tugas, kewajiban karyawan melakukan aktivitas
yang berhubungan dengan pekerjaan.
d. Tanggung jawab, suatu akibat lebih dari pelaksanaan peranan.
Dengan pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
indikator kinerja karyawan, memiliki peran penting dalam mencapai
kinerja yang baik dalam suatu perusahaan. Beberapa indikator yang
mempengaruhi kinerja karyawan antara lain adalah pelaksanaan
tugas, kualitas, kuantitas, tanggung jawab, komitmen, motivasi dan
lain sebainya. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap
pekerjaan akan lebih fokus dan berdedikasi untuk memberikan hasil
yang maksimal. Selain itu, kualitas karyawan yang relevan dengan
tugas dan tanggung jawab juga menjadi faktor penentu dalam kinerja
karyawan. Karyawan yang memiliki kualitas yang baik akan mampu
menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif. Selain itu, kuantitas
yang tinggi juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja
karyawan. Karyawan yang dapat menyelesaikan tugas dengan
kuntitas yang banyak akan memiliki semangat dan energi yang
tinggi untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam mencapai kinerja
yang baik, perusahaan juga perlu memberikan dukungan melalui
pengaturan tugas yang jelas, pelatihan dan pengembangan
karyawan, serta pengakuan dan penghargaan yang pantas. Dengan
demikian, indikator-indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan
menjadi elemen penting dalam mencapai kinerja yang unggul dalam
suatu perusahaan

Pengaruh Role Conflict terhadap Independensi Auditor Internal


Konflik peran timbul karena adanya dua perintah yang berbeda yang
diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan
mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain. Menurut Robbins dan Judge
yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:183) konflik peran adalah
suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-
beda.
Kreitner dan Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis
(2014:15) menyatakan bahwa :
“Konflik peran adalah suatu konflik yang timbul karena mekanisme
pengendalian birokrasi tidak sesuai dengan norma, etika, aturan, dan
kemandirian profesional. Konflik peran dapat menimbulkan rasa tidak
nyaman dalam bekerja sehingga berdampak negatif terhadap perilaku
individu yang akhirnya menurunkan kinerja auditor secara keseluruhan”.
Mulyadi (2010:21) menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan akuntan
yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas
laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk
menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Kinerja tersebut merupakan mutlak
dan tidak dapat dipisahkan dari pengertian kualitas auditor yang ditentukan oleh dua
hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa konflik peran akan muncul saat
seorang karyawan menunjukkan harapan yang tidak sesuai sehingga membuatnya
sulit atau secara efektif tidak mungkin sesuai dengan harapan pihak lain. Sebagai
akibatnya, seseorang yang mengalami konflik peran akan berada dalam suasana
terombang-ambing, terjepit, dan serba salah. Hal itu yang mengakibatkan individu
yang mengalami konflik peran tidak dapat berbuat keputusan yang tepat mengenai
bagaimana peran-peran tersebut akan dilakukan dengan baik.
Penelitian Angga Prasetyo (2011) menunjukkan bahwa:
“Konflik peran memiliki efek negatif yang signifikan pada komitmen
independensi auditor internal. Hal ini mengidentifiasi bahwa konflik peran
yang semakin meningkat dapat menyebabkan turunnya komitmen
independensi auditor internal. Konflik ini mungkin tidak menimbulkan
kematian suatu perusahaan tetapi pasti dapat merugikan kinerja suatu
organisasi atau mendorong kerugian bagi banyak karyawan yang baik.
Semua konflik tidaklah buruk, konflik mempunyai sisi-sisi yang positif
maupun negatif.”
Hasil penelitian Ahmad, Z., dan D. Taylor (2009) dengan judul :
Commitment to Independence by Internal Auditor: TheEffects of Role Ambiguity
and Role Conflict menunjukkan bahwa:
“Role conflict are significantly negatively related to commitment to
independence. The underlying dimensions found to have the greatest
impact on commitment to independence are:conflict between the internal
auditor’s personal values and both management’s and their profession’s
expectations and requirements.”
Artinya, konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen
independensi auditor internal. Dimensi yang berpengaruh paling besar terhadap
komitmen independensi adalah konflik antara nilai personal auditor dengan
persyaratan dan ekspektasi manajemen dan profesi audit internal.
Berdasarkan pendapat dan kajian penelitian sebelumnya, maka dapat
dikatakan bahwa konflik peran yang dialami auditor dapat berdampak negatif
pada kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi termasuk kemampuan untuk
menggunakan independensi

Pengaruh Role Ambiguity terhadap Independensi Auditor Internal


Dalam teori ambiguitas peran berhubungan dengan kurangnya keyakinan
bahwa seorang karyawan merasakan tentang tanggung jawabnya dan wewenang
dalam perusahaan (Lawrence et al, 2008). Menilai peran dari profesi internal
auditor itu apakah terdapat unsur ambiguitas atau tidak, internal auditor diminta
untuk menyatakan tingkat kejelasan yang mereka alami dalam tentang ambiguitas
peran menjelaskan bahwa ambiguitas peran dalam beberapa sub bidang tidak
menyebabkan auditor internal merasakan independensi mereka melemah, akan
tetapi dalam sub bidang yang lainnya memiliki pengaruh terhadap komitmen
terhadap independensi.
Robbins dan Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait
(2015:306) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran tercipta manakala ekspektasi
peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang harus ia
lakukan. Ketidakjelasan peran dirasakan seseorang jika ia tidak memiliki cukup
informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau
merealisasikan harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.
Menurut Kreitner dan Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa
Alkemis (2014:17), ketidakjelasan peran yang berkepanjangan bisa menyebabkan
hal-hal berikut:

  1. Ketidakpuasan akan pekerjaan
  2. Mengikis kepercayaan diri
  3. Menghambat kinerja pekerjaan
    Pendapat di atas mengindikasikan bahwa ambiguitas peran dapat
    menyebabkan perusahaan rentan terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan.
    Seorang karyawan yang tidak puas akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap
    pekerjaannya. Jika pegawai merasa tidak puas terhadap perlakuan yang
    diterimanya di tempat kerja, maka mereka menjadi kurang bersemangat untuk
    bekerja sebagaimana yang diharapkan sehingga akan menurunkan kualitas
    kerjanya.
    Berkaitan dengan kualitas kerja audit Mulyadi (2010:21) menyatakan
    bahwa kualitas kerja auditor yang ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi
    (keahlian) dan independensi. Oleh sebab itu, auditor internal yang menghadapi
    ambiguitas peran kemungkinan sulit untuk menjaga komitmen mereka untuk tetap
    bersikap independen.
    Menurut Bhuian et al dalam Adi (2012)
    “Ketika karyawan mengalami ambiguitas peran maka mereka akan
    cenderung untuk berkinerja lebih rendah. Oleh sebab itu, auditor internal
    yang menhadapi ambiguitas peran kemungkinan sulit untuk menjaga
    komitmen mereka untuk tetap bersikap independen.”
    Hasil penelitian Ahmad, Z., dan D. Taylor (2009) dengan judul :
    Commitment to Independence by Internal Auditor: TheEffects of Role Ambiguity
    and Role Conflict.Managerial Auditing Journal menunjukkan bahwa:
    “Role ambiguity are significantly negatively related to commitment to
    independence. The underlying dimensions found to have the greatest
    impact on commitment to independence are: ambiguity in both the
    exercecise of authority by the internal auditor and time preasure faced by
    the internal auditor”
    Artinya, ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap
    komitmen independensi auditor internal. Dimensi yang berpengaruh paling besar
    terhadap komitmen independensi adalah ambiguitas baik dalam pelaksanaan
    wewenang oleh internal auditor dan waktu tekanan yang dihadapi oleh auditor
    internal.
    Penelitian yang dilakukan oleh Angga Prasetyo (2011) juga menunjukkan
    bahwa:
    “Ambiguitas peran (role ambiguitas) memiliki berpengaruh negatif
    signifikan terhadap komitmen terhadap independensi auditor internal,
    karena apabila individu tidak jelas akan peran utama mereka hingga
    kurangnya informasi yang dibutuhkan bagi kesuksesan kinerja peran
    tersebut akan mengakibatkan kinerja menurun. Ambiguitas peran dapat
    menyebabkan rentan terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan yang
    mengakibatkan turunnya komitmen independensi.”
    Berdasarkan pendapat dan kajian penelitian sebelumnya, maka dapat
    dikatakan bahwa apabila individu mengalami ketidakjelasan akan peran utama
    mereka hingga kurangnya informasi yang dibutuhkan bagi kesuksesan kinerja
    peran tersebut akan mengakibatkan kinerja menurun. Ambiguitas peran dapat
    menyebabkan rentan terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan yang
    mengakibatkan turunnya independensi

Upaya-upaya Menghindari Role Conflict (Konflik Peran)


Menurut para ahli, individu yang mengalami konflik antara peran yang
berkepanjangan akan bersaing mencari metode untuk mengurangi konflik atau
mengurangi ketegangan dirasakan antara peran. Bruening and Dixon dalam Lubis
(2014:17) mengemukakan bahwa metode tersebut mencakup:

  1. Penyesuaian waktu atau usaha yang terlibat dalam peran sehingga mereka
    yang berada dalam konflik langsung kurang antara konflik satu dengan
    konflik lainnya. Sebagai contoh, seseorang mungkin berhenti bekerja
    untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk keluarga dan dapat
    mengurangi ketegangan.
  2. Metode lain yaitu mengubah sikap seseorang terhadap konflik dari pada
    mengurangi konflik itu sendiri. Misalnya, memutuskan untuk merasa
    kurang bersalah dengan kurangnya waktu yang dihabiskan untuk anak-
    anak.
  3. Mencari dan mengandalkan dukungan organisasi juga merupakan metode
    untuk mengatasi dan mengurangi konflik peran. Misalnya, organisasi
    memberikan tunjangan keluarga seperti cuti keluarga.
    Menurut Horton dan Hunt dalam Liliweri (2011:291):
    “seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama
    sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang
    mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak
    semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada
    peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya.
    Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu
    yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar
    sama.”
    Ada beberapa proses yang umum untuk penyelesaian konflik peran, yaitu
    antara lain:
  4. Rasionalisasi
  5. Pengkotakan (Compartmentalization)
  6. Ajudikasi (Adjudication)
  7. Kedirian (Self)
    Keempat proses penyelesaian konflik peran akan dijelaskan sebagai berikut:
  8. Rasionalisasi
    Rasionalisasi yakni suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali
    suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial
    dan pribadi dapat diterima. Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik
    peran, yang mencegah kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang
    percaya bahwa”semua manusia sederajat” tapi tetap merasa tidak berdosa
    memiliki budak, dengan dalih bahwa budak bukanlah”manusia”
    tetapi”benda milik.”
  9. Pengkotakan (Compartmentalization)
    Pengkotakan (Compartmentalization) yakni memperkecil ketegangan
    peran dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan
    yang terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan
    peran pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi yang di acara
    seminar bicara berapi-api tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di
    kantornya sendiri ia terus melakukan korupsi dan merugikan kepentingan
    rakyat.
  10. Ajudikasi (Adjudication)
    Ajudikasi yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan penyelesaian
    konflik peran yang sulit kepada pihak ketiga, sehingga seseorang merasa
    bebas dari tanggung jawab dan dosa.
  11. Kedirian (Self)
    Kadang-kadang orang membuat pemisahan secara sadar antara peranan
    dan”kedirian” (self), sehingga konflik antara peran dan kedirian dapat
    muncul sebagai satu bentuk dari konflik peran. Bila orang menampilkan
    peran yang tidak disukai, mereka kadang-kadang mengatakan bahwa
    mereka hanya menjalankan apa yang harus mereka perbuat. Sehingga
    secara tak langsung mereka mengatakan, karakter mereka yang
    sesungguhnya tidak dapat disamakan dengan tindakan-tindakan mereka
    itu. Konflik-konflik nyata antara peran dan kedirian itu dapat dianalisis
    dengan konsep jarak peran (role distance) yang dikembangkan Erving
    Goffman.”Jarak peran” diartikan sebagai suatu kesan yang ditonjolkan
    oleh individu bahwa ia tidak terlibat sepenuhnya atau tidak menerima
    definisi situasi yang tercermin dalam penampilan perannya. Ia melakukan
    komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai dengan sifat dari peranannya
    untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar peran yang dimainkannya.
    Seperti, pelayan toko yang mengusulkan pembeli untuk pergi ke toko lain
    karena mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ini merupakan
    tindakan mengambil jarak dari peran yang mereka lakukan dalam suatu
    situasi. Penampilan”jarak peran” menunjukkan adanya perasaan kurang
    terikat terhadap peranan. Pada sisi lain,”penyatuan diri” dengan peranan
    secara total merupakan kebalikan dari”jarak peran.” Penyatuan diri
    terhadap peran tidak dilihat dari sikap seseorang terhadap perannya, tetapi
    dari tindakan nyata yang dilakukannya. Seorang individu menyatu dengan
    perannya bila ia menunjukkan semua kemampuan yang diperlukan dan
    secara penuh melibatkan diri dalam penampilan peran tersebut

Klasifikasi Role Conflict (Konflik Peran)


Menurut Rizzo et al. Dalam Winardi (2007:198-201) mengklasifikasikan
konflik peran sebagai berikut:

  1. Intrasender role conflict
  2. Intersender role conflict
  3. Interrole conflict
  4. Person-role conflict
    Keempat klasifikasi konflik peran tersebut akan dijelaskan sebagai
    berikut:
  5. Intrasender role conflict, yang dapat terjadi jika terdapat incompatible
    pesan-pesan dan perintah-perintah yang berbeda yang bersumber dari
    seorang anggota role-set.
  6. Intersender role conflict, yang dapat terjadi jika pesan-pesan atau perintah-
    perintah yang berasal dari seorang role senders bertentangan dengan
    pesan-pesan atau perintah-perintah yang berasal dari role sender lainnya.
  7. Interrole conflict, yang terjadi jika perintah-perintah yang berkaitan
    dengan keanggotaan seseorang pada suatu kelompok incompatible dengan
    perintah-perintah yang berasal dari keanggotaannya pada kelompok yang
    lain.
  8. Person-role conflict, yang dapat terjadi jika tuntutan peran tidak sesuai
    dengan nilai-nilai, sikap, atau pandangan-pandangan focal person.

Penyebab Role Conflict (Konflik Peran)


Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2010:56), konflik peran dapat ditimbulkan
dari hal-hal sebagai berikut:
a. Koordinasi Arus Kerja
b. Kecukupan Wewenang
c. Kecukupan Komunikasi, dan
d. Kemampuan Adaptasi
Dari beberapa penyebab konflik peran di atas, berikut ini akan dijelaskan
kembali pengertian dari masing-masing penyebab konflik peran tersebut:

  1. Koordinasi Arus Kerja
    Berkaitan dengan seberapa baik berbagai aktivitas kerja yang saling
    berhub0ungan dapat dikoordinasikan dan seberapa jauh individu
    memperoleh informasi menganai kemajuan tugasnya.
  2. Kecukupan Wewenang
    Berkaitan dengan sampai sejauh mana individu berwewenang mengambil
    keputusan yang perlu dan untuk mengatasi masalah kerja.
  3. Kecukupan Komunikasi
    Berkaitan dengan derajat penyediaan informasi yang akurat dan tepat
    waktu sesuai dengan kebutuhan.
  4. Kemampuan adaptasi
    Kemampuan menangani perubahan keadaan dengan baik dan tepat waktu

Dimensi atau Indikator Role Conflict (Konflik Peran)


Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Priatna (2013), role conflict
diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

  1. Sumber Daya Manusia
  2. Mengesampingkan Aturan
  3. Kegiatan yang Tidak Perlu
  4. Arahan yang Tidak Jelas
    Dari indikator diatas, berikut ini akan dijelaskan kembali pengertian dari
    masing-masing penyebab indikator-indikator konflik peran tersebut:
  5. Sumber Daya Manusia
    Melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang berbeda-beda dan menerima
    penugasan tanpa sumber daya manusia yang cukup untuk
    menyelesaikannya
  6. Mengesampingkan Aturan
    Mengesampingkan aturan agar dapat menyelesaikan tugas dan menerima
    permintaan dua pihak atau lebih yang tidak sesuai satu sama lain
  7. Kegiatan yang Tidak Perlu
    Melakukan pekerjaan yang cenderung diterima oleh satu pihak tetapi tidak
    diterima oleh pihak lain dan melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak
    perlu
  8. Arahan yang Tidak Jelas
    Bekerja di bawah arahan yang tidak pasti dan perintah yang tidak jelas.
    Berdasarkan indikator di atas maka dapat disimpulkan, konflik peran
    muncul ketika perilaku peran yang ditampilkannya tidak sesuai dengan berbagai
    pengaharapan peran yang ia terima dari anggota kumpulan perannya (yaitu: pihak
    atasan, rekan kerja, dan pihak bawahan)
    Sedangkan menurut Wexley terjemahan Shobaruddin (2003:171) indikator
    konflik peran antara lain:
  9. Peran
  10. Harapan Peran
  11. Peran Sosial
    Ketiga indikator konflil peran akan dijelaskan sebagai berikut:
  12. Peran
    Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
    menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kolompok.
  13. Harapan Peran
    Harapan peran berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri
    dan uraian tugas, peratutan-peraturan dan standar.
  14. Peran Sosial
    Kondisi situasi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar yang
    memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Role Conflict (Konflik Peran)


Menurut Sedarmayanti (2013:255) faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi konflik peran sebagai berikut :

  1. Masalah Komunikasi
    37
    Hal ini diakibatkan salahnya pengertian yang berkenaan dengan kalimat,
    bahasa yang kurang atau sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan
    tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.
  2. Masalah Struktur Organisasi
    Hal ini disebabkan karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen
    dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan,
    persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas
    atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja
    untuk mencapai tujuan mereka.
  3. Masalah Pribadi
    Hal ini disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial
    pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan
    perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.

Definisi Role Conflict (Konflik Peran)


Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kelompok. Harapan peran berasal
dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dan uraian tugas, peraturan-
peraturan dan standar. Jika keseluruhan harapan peran tidak dengan jelas
menunjukkan tugas-tugas apa yang seharusnya dilaksanakan seseorang dan
bagaimana individu seharusnya berprilaku, maka akan terjadi kekacauan peran.
Kekacauan peran dapat disebabkan baik oleh harapan-harapan peran yang tidak
memadai maupun harapan-harapan peran yang tidak bersesuaian. Harapan-
harapan peran yang tidak konsisten menciptakan konflik peran bagi seseorang.
Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait
(2015:183) Role Conflict adalah
“Suatu situasi dimana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang
berbeda-beda.”
Sedangkan menurut Arfan Ikhas Lubis (2010:57) menyatakan bahwa:
“Konfllik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh
auditor yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan
berpotensi menurunkan motivasi kerja. Konflik peran berdampak negatif
terhadap perilaku auditor, seperti timbulnya ketergantungan kerja,
penurunan komitmen pada organisasi dan penurunan kinerja secara
keseluruhan.”
Handoko (2012:349) mengatakan bahwa
“Konflik peran dalam diri individu yaitu sesuatu yang terjadi bila seorang
individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan
untuk melaksanakannya, bila bebagai permintaan pekerjaan saling
bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari
kemampuannya.”
Konflik peran didefinisikan oleh Leigh et al. (dalam Amilin dan Dewi,
2008) menyatakan bahwa:
“Role conflict is the result of an employee facing the inconsistent
expectations of various parlies or personal needs, values, etc.”
Artinya konflik peran merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-
harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran
dengan kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya.
Menurut Tsai dan Shis dalam Zaenal Fanani (2008) bahwa:
“Konflik peran (role conflict) merupakan suatu gejala psikologis yang
dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman
dalam bekerja dan secara potensial bisa menurunkan motivasi kerja,
sehingga bisa menurunkan kinerja secara keseluruhan.

Upaya-upaya Menghindari Role Ambiguity (Ketidakjelasan peran)


Menurut Zeithaml, V. A. , Parasuraman, A. and Berry, L. L. , dalam Idris
(2012) manajemen dapat menggunakan empat alat kunci untuk memberikan
kejelasan peran untuk karyawan:

  1. Komunikasi
  2. umpan balik
  3. kepercayaan diri, dan
  4. kompetensi
    Pertama, karyawan memerlukan informasi yang akurat tentang peran
    mereka dalam organisasi. Mereka membutuhkan komunikasi tertentu dan sering
    dari supervisor dan manajer tentang apa yang mereka diharapkan untuk
    melakukan. Mereka juga perlu mengetahui tujuan, strategi, tujuan, dan filosofi
    perusahaan dan departemen mereka sendiri. Mereka membutuhkan informasi
    terkini dan lengkap tentang produk dan jasa perusahaan menawarkan, dan mereka
    perlu tahu pelanggan perusahaan, siapa mereka, apa yang mereka harapkan, dan
    jenis masalah yang mereka hadapi dalam menggunakan layanan.
    Selanjutnya, karyawan perlu mengetahui seberapa baik mereka melayani
    dibandingkan dengan standar pelayanan yang ditetapkan untuk mereka. Harus ada
    umpan balik ketika karyawan melakukan pekerjaan dengan baik agar memberi
    spirit kepada mereka dan memberi kesempatan untuk koreksi diri ketika mereka
    berkinerja buruk. Akhirnya, karyawan perlu merasa percaya diri dan kompeten
    dalam pekerjaan mereka. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan karyawan
    dengan pelatihan yang dibutuhkan untuk memuaskan pelanggan.
    Pelatihan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan
    membuat contact person menjadi dan merasa mampu ketika berhadapan dengan
    pelanggan, pelatihan keterampilan komunikasi terutama dalam mendengarkan
    pelanggan dan memahami apa yang pelanggan harapkan, dan memberikan
    karyawan rasa penguasaan atas masalah yang tak terelakkan yang muncul dalam
    pertemuan layanan. Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan
    kepercayaan dan kompetensi karyawan yang menghasilkan kejelasan peran yang
    lebih besar

Faktor-faktor Penyebab Role Ambiguity (Ketidakjelasan Peran)


Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasan peran menurut
Everly dan Giordano dalam Munandar (2010:392) antara lain:

  1. Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran (tujuan-tujuan)
  2. Kesamaran tentang tanggungjawab
  3. Ketidakjelasan tentang prosedur kerja
  4. Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain
  5. Kurang adanya ketidakpastian tentang unjuk kerja pekerjaan

Dimensi atau Indikator Role Ambiguity (Ketidakjelasan peran)


Menurut Rizzo, House, dan Lirtzman dalam Pratina (2013), role ambiguity
diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

  1. Wewenang
  2. Tanggung Jawab
  3. Kejelasan Tujuan
  4. Cakupan Pekerjaan
    Dari indikator di atas, berikut ini akan dijelaskan kembali pengertian dari
    masing-masing penyebab indikator ketidakjelasan peran tersebut:
  5. Wewenang
    Merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki dan
    mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.
  6. Tanggung Jawab
    Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa
    yang harus dikerjakan adalah jelas
  7. Kejelasan Tujuan
    Mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa
    perlunya membagi waktu dengan tepat
  8. Cakupan Pekerjaan
    Mengetahui cakupan dari pekerjaan dari bagaimana kinerjanya dievaluasi

Ciri-ciri Role Ambiguity (Ketidakjelasan Peran)


Nirman (2009:89) menggambarkan ciri-ciri mereka yang berada dalam
ketidakjelasan peran sebagai berikut:

  1. Tidak mengetahui dengan jelas apa yang dimainkannya.
  2. Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor
    kepadanya
  3. Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya
  4. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan darinya
  5. Tidak memahami dengan benar peranan pekerjaannya dalam rangka
    mencapai tujuan secara keseluruhan.
    Sementara itu Keitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa
    Alkamis (2014:17) mengatakan bahwa:
    “orang yang mengalami ambiguitas peran ketika mereka tidak mengetahui
    apa yang diharapkan dari mereka.

Definisi Role Ambiguity (Ketidakjelasan Peran)


Role Ambiguity atau ketidakjelasan peran menurut Robbins and Judge
yang diterjamahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:306) menyatakan bahwa:
“Ambiguitas peran tercipta manakala ekspetasi peran tidak dipahami
secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang ia lakukan. Ambiguitas
peran dirasakan seseorang jika ia tidak memiliki cukup informasi untuk
dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasikan
garapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.”
Sedangkan menurut Arfan Ikhsan Lubis (2010:58) menyatakan bahwa:
“Ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta
tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang
otoritas, kewajiban yang jelas dan hubungan lainnya.”
Bamber et al dalam Zaenal Fanani (2008) menyatakan bahwa:
“Ketidakjelasan peran adalah tidak adanya prediktabilitas hasil atau respon
terhadap perilaku seseorang dan eksistensi atau kejelasan perilaku yang
dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan dan tidak mengetahui standar evaluasi
pekerjaan yang akhirnya dapat menyebabkan stress.”
Sedangkan menurut Gibson et al dalam Amilin (2008) menyatakan bahwa:
“Ketidakjelasan peran (role ambiguity) adalah kurangnya pemahaman atas
hak-hak, hak-hak istimewa, dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk
melakukan pekerjaan individu dapat mengalami ketidakjelasan peran jika
mereka merasa tidak adanya kejelasan sehubungan dengan ekspektasi
pekerjaan, seperti kurangnya informasi yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan atau tidak memperoleh kejelasan menganai
tugas-tugas dari pekerjaan.”
Menurut Fisher dalam Jones et al., (2010) menyatakan Role ambiguity
adalah:
“Role ambiguity accurs when a individual does not prossess requisite
information to enable effective execution of his/her role.”
Artinya, ambiguitas peran terjadi ketika seseorang individu tidak memiliki
informasi yang efektif yang diperlukan untuk melaksanakan perannya

Dimensi atau Indikator Pelaksanaan Independensi Auditor Internal


Mautz dan Sharaf dalam Sawyer (2009:35) yang dialih bahasakan oleh
Desi Adhariani mengatakan ada beberapa indikator-indikator independensi
profesional yang bisa diterapkan oleh auditor internal yang ingin bersikap
independen dan objektif, indikator-indikator tersebut adalah :

  1. Independensi dalam program audit
  2. Independensi dalam verifikasi
  3. Independensi dalam pelaporan
    Ketiga indikator independensi auditor internal tersebut akan dijelaskan
    sebagai berikut :
  4. Independensi dalam program audit
    Dalam melaksanakan program auditing, auditor internal harus bebas dalam
    hal sebagai berikut :
    a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit
    b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit
    c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang
    disyaratkan untuk sebuah proses audit
  5. Independensi dalam verifikasi
    a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan
    karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan
    b. Mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama
    proses audit
    c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktifitas
    yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti
    d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit
  6. Independensi dalam pelaporan
    a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi
    dari fakta-fakta yang dilaporkan
    b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan
    dalam laporan audit
    c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara
    sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta dan
    rekomendasi dalam interpretasi auditor
    d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor
    mengenai fakta dalam laporan audit internal
    Unsur-unsur yang mempengaruhi Independensi Auditor adalah sebagai
    berikut:
    a. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, objektivitas dan
    indepemdensi
    b. Kepercayaan auditor terhadap diri sendiri
    c. Kemampuan auditor untuk meningkatkann kredibilitas pernyataannya
    terhadap laporan keuagan yang diperiksa
    d. Suatu sikap pikiran dan mental auditor yang jujur dan ahli serta bebas dari
    pengaruh pihal lain dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan
    pelaporan hasil pemeriksaanya
    Kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor (internal) maupun
    (eksternal) berhubungan langsung dengan pemeriksaan dan salah satu elemen
    pengendali mutu yang penting adalah independensi.
    Adapun dimensi atau indikator dari pelaksanaan independensi auditor
    internal menurut Nurjannah (2008) adalah sebagai berikut:
  7. Kemandirian Auditor
  8. Independensi dalam Kenyataan (Independence In Fact)
  9. Independensi dalam Penampilan (Independence In Appearance)
    Ketiga dimensi atau indikator independensi auditor internal tersebut akan
    dijelaskan sebagai berikut :
  10. Kemandirian Auditor
    Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian-
    penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana sangat
    diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini
    dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektifitas dari para
    pemeriksa internal (auditor internal).
    a. Kemandirian Auditor Dilihat Dari Status Organisasi.
    Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi adalah bahwa status
    organisasi dari bagian internal audit haruslah memberikan keleluasaan
    untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan
    yang diberikan kepadanya. Internal audit haruslah mendapat dukungan
    dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan
    mendapatkan suatu kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat
    menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan
    pihak lain.
    b. Kemandirian Auditor Dilihat Dari Sikap Objektifitas.
    Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektifitas adalah sikap mental
    yang bebas dan yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor
    internal) dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak
    boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang
    dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang
    dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil
    penilaian orang lain. Bukan hanya penting bagi auditor internal untuk
    memelihara sikap mental independen dan tanggung jawab mereka,
    akan tetapi penting juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh
    kepercayaan terhadap independensi tersebut.
  11. Independensi dalam Kenyataan (Independence In Fact)
    Independensi dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya auditor
    mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang
    pelaksanaan auditnya.
  12. Independensi dalam Penampilan (Independence In Appearance)
    Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi
    pihak lain terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya

Pentingnya Independensi


Para auditor internal adalah karyawan perusahaan yang mereka audit.
Mereka harus independen dari aktivitas yang mereka audit. Independensi dapat
dicapai melalui status organisasional dan objektivitas auditor internal. Menurut
Amin Widjaja Tunggal (2012:22) pentingnya independensi akan dijelaskan
sebagai berikut :
“Independensi akan meningkat jika direktur departemen audit internal : (1)
bertanggung jawab kepada seseorang dalam organisasi yang memiliki
kewenangan memadai untuk memastikan cakupan audit yang luas serta
pertimbangan yang cukup dan efektifnya tindakan atas rekomendasi audit,
dan (2) mempunyai komunikasi langsung dengan dewan komisaris atau
komite auditnya.”
Objektifitas mengharuskan auditor internal untuk memiliki sikap mental
yang independen dalam melaksanakan audit. Objektifitas akan menurun bila
auditor internal memikul tanggung jawab operasi atau membuat keputusan
manajemen.

Definisi Indepedensi


Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak
didalam pelaksanaanya pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan
laporan audit.
Pengertian Independensi menurut International profesional Practices
Framework dalam The Insitute of Internal Auditors (2011:43) yaitu:
“Independence is the freedom from condition that theaten the ability of the
internal audit responsibillies in a unbiased manner”
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa seorang auditor akan
dikatakan independen apabila status organisasi memiliki keleluasaan dalam
menyelesaikian tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan dan memiliki sikap
objektifitas, dalam arti bahwa internal audit memiliki sikap mental jujur dan
sungguh-sungguh yakin akan hasil pekerjaannya serta tidak akan membuat
penilaiannya diragukan
Menurut Sawyer (2009:205) yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar,
pengertian independensi adalah sebagai berikut :
“Independensi adalah kebebasan dari kewajiban atau hubungan dengan
subjek yang diaudit / pegawainya. Selain ikut bagian dalam melakukan
penelahaan penilaian silang, ia tidak mengalami konflik kepentingan.
Tidak dikendalikan oleh perusahaan yang mengontrol aktivitas audit
internal / tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan dimasa
kini atau dimasa lalu.”
Sedangkan menurut Akmal (2007:11), independensi memiliki artian
sebagai berikut :
“Independensi atau kebebasan yang dimiliki oleh auditor internal adalah
kebebasan yang relatif, yaitu kebebasan yang terbatas pada organisasi
dimana auditor internal bekerja.”
Untuk auditor internal, kebebasan atau independensi secara absolut adalah
tidak mungkin. Kebebasan secara absolut berarti bebas dari segala
ketergantungan, termasuk kebebasan dalam hal keuangan. Selama bagian auditor
internal merupakan bagian dari badan usaha dan selama itu perlu kehidupannya
tergantung pada badan usaha tersebut. Oleh karena itu, auditor internal harus
melepaskan sebagian dari kebebasnnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah
melindungi pemeriksa agar tidak terpaksa melakukan kompromi mengenai tujuan
pemeriksaannya.
Audit internal bekerja dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi
kepentingan manajemen. Tugas yang diberikan pada auditor internal bermacam-
macam, tergantung dari perintah atasannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai
auditor internal harus berada diluar fungsi lini dalam suatu organisasi. Seorang
auditor internal wajib memberikan informasi yang penting bagi pihak manajemen
yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh pihak
manajemen.
Oleh karena itu, kepala unit pemeriksaan intern sebaiknya bertanggung
jawab ke pejabat yang memiliki wewenang yang cukup dan jika memungkinkan
diusahakan berada di bawah dewan komisaris dan berhubungan dengan komite
audit. Ini dimaksudkan untuk menjamin jangkauan yang memadai, pertimbangan
yang layak, serta tindak lanjut yang efektif terhadap temuan-temuan pemeriksaan
dan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan pemeriksaan intern.
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,
organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat
mempengaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar umum kedua ini,
organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat
mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan,
pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak
memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Standar Profesi Audit Internal


Standar profesional audit internal yang diterbitkan oleh Konsorsium
Organisasi Profesi Audit Internal dalam Pusdiklatwas BPKP (2008, 89-103)
membagi standar menjadi 2 kelompok, meliputi:

  1. Standar Atribut
  2. Standar Kinerja
    Kedua standar tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
  3. Standar Atribut
    a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab
    Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus
    dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten
    dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat
    persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
    b. Independensi dan Objektivitas
    Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus
    objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.
    c. Keahlian dan Kecermatan Profesional
    Penugasan harus dilaksanakan dengan memerhatikan keahliann dan
    kecermatan profesional.
    d. Program Quality Assurance fungsi Audit Internal
    Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan
    memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek
    dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor
    efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan
    eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang
    berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi
    audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi
    perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal
    telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal.
  4. Standar Kinerja
    a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
    Dilakukan secara efektif dan efeisien agar memberi nilai tambah bagi
    organisasi, dengan melakukan perencanaan, komunikasi dan
    persetujuan, pengelolaan sumber daya, penetapan kebijakan dan
    prosedur, koordinasi yang memadai dan menyampaikan laporan
    berkala pada pimpinan dan dewan pengawasan.
    b. Lingkup Penugasan
    Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi
    terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan
    governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur
    dan menyeluruh.
    c. Perencanaan Penugasan
    Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan
    rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lungkup,
    sasaran, waktu dan alokasi sumber daya. Di sini auditor internal harus
    melakukan pertimbangan perencanaan, menentukan sasaran
    penugasan, menetapkan ruang lingkup penugasan, menentukan sumber
    daya dan menyusun program kerja yang menetapkan prosedur untuk
    mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi dan mendokumentasikan
    informasi selama penugasan.
    d. Pelaksanaan Penugasan
    Auditor internal harus mengidentifikasi yang handal dan relavan,
    mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan
    evaluasi yang tepat, mendokumentasikan informasi yang relavan, dan
    supervisi penugasan dengan tepat untuk memastikan tercapainya
    sasaran, terjaminnya kualitas serta meningkatnya kemampuan staf,
    e. Komunikasi Hasil Penugasan
    Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara
    tepat waktu yang memenuhi: kriteria komunikasi yang tepat, kualitas
    komunikasi yang akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap
    dan tepat waktu: pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar
    yang dapat mempengaruhi penugasan tertentu dan menyampaian hasil
    penugasan pada pihak yang berhak.
    f. Pemantau Tindak Lanjut
    Menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil
    penugasan serta menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan
    memastikan pelaksanaan tindak lanjut secara efektif oleh manajemen.
    g. Resolusi Penerimaan oleh Manajemen
    Mendiskusikan masalah terkait risiko risidual yang tidak dapat
    diterima organisasi, jika tidak menghasilkan keputusan penanggung
    jawab fungsi auditor internal dan manajemen senior harus melapor
    pada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat
    resolusi

Ruang Lingkup Audit Internal


Ruang lingkup audit internal yaitu menilai keefektifan sistem
pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem
pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan
tanggung jawab yang diberikan.
Menurut Guy, dkk, yang dialihbahasakan oleh Paul A. Rajoe (2008: 410),
menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal adalah sebagai berikut :

  1. Menelaah keandalan (Reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan
    operasi serta perangkat yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur,
    mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
  2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan
    kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum,
    dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi,
    serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian
    dengan hal-hal tersebut.
  3. Mereview berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila
    dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
  4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
  5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya
    akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
    apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang
    direncanakan

Tanggung Jawab Auditor Internal


Tanggung jawab seorang auditor internal dalam perusahaan tergantung
pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang
yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan
dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.
Menurut Hiro Tugiman (2011:53), tanggung jawab auditor internal
didefinisikan sebagai berikut :
“Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan
melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau di
review oleh pengawas”
Sedangkan menurut Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:21), tanggung
jawab auditor internal adalah :
“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal,
mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga
menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan
menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”
Tanggung jawab dari auditor internal yang dikemukakan oleh Amin
Widjaja Tunggal (2012:22) dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Direktur audit internal memiliki tanggungjawab dalam menetapkan
    program audit internal organisasi. Direktur audit internal bertugas untuk
    mengarahkan personil atau karyawan dan aktivitas-aktivitas departemen
    audit internal yang menyiapkan rencana tahunan, untuk memeriksa semua
    unit organisasi beserta aktivitas yang telah dilakukan organisasi. Direktur
    audit internal menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.
  2. Auditing supervisor memiliki tanggungjawab dalam membantu direktur
    auditor internal dalam mengembangkan program audit tahunan yang telah
    dibuat dan membantu dalam mengkoordinasi kinerja pihak auditing
    dengan auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai.
  3. Tanggungjawab senior auditor adalah menerima program audit dan
    instruksi untuk area audit yang telah ditugaskan oleh auditing supervisor.
    Senior auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit,
    dengan memantau dan memberikan instruksi yang telah ia terima, agar
    pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai.
  4. Tanggungjawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu
    lokasi audit sesuai dengan aturan dan instruksi yang diterimanya.
    Tanggung jawab internal auditor di dalam perusahaan tergantung pada
    status dan kedudukannya di dalam perusahaan tersebut, dalam pembahasan ini
    tanggung jawab internal auditor lebih di khususkan kepada kedudukan dan
    peranan internal auditor untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan.
    Tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada internal auditor
    tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan
    dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Tanggung jawab internal auditor
    dalam perusahaan haruslah ditetapkan dengan jelas melalui kebijakan manajemen
    perusahaan. Selain itu tanggung jawab internal auditor dalam perusahaan haruslah
    ditetapkan dengan jelas dengan kebijakan manajemen.
    Dari pernyataan di atas auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk
    memberi perintah langsung pada pegawai-pegawai bidang operasi. Dengan
    demikian terlihat jelas bahwa audit internal hanya bertanggungjawab sebatas
    penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas
    dari manajemen

Tujuan dan Fungsi Auditor Internal


Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah untuk
membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar
mengenai kegiatan yang diperiksanya.
Menurut Wuryan Andayani (2011:3) tujuan audit internal adalah :
“Penganalisaan, konsultasi, menilai anggota-anggota organisasi atas
efektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab mereka,
menginformasikan tindakan-tindakan yang telah di review dan
memberikan rekomendasi”.
Menurut Hery (2010:39) tujuan dari Audit Internal adalah:
“Audit Internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap
anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara
efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar
yang objektif menganai kegiatan atau hal-hal yang dipaksa.”
Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) dikutip oleh Sawyer (2009:42)
yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar, adanya internal audit adalah bertujuan
untuk menentukan:
a. Apakah informasi yang telah akurat dan dapat diandalkan
b. Apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan
diminalisir
c. Apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang
bisa diterima telah diikuti
d. Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
e. Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
f. Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif
Fungsi auditor internal merupakan alat bantu manajemen guna menilai
tingkat efektif dan keefisienan pengendalian internal perusahaan, memberi saran
ataupun rekomendasi serta memberikan nilai tambah untuk manajemen sebagai
dasar pengambilan keputusan atau tindakan berikutnya. Seperti telah
dikemukakan bahwa Internal Auditing merupakan salah satu unsur daripada
pengawasan yang dibina oleh manejemen, dengan fungsi utama adalah untuk
menilai apakah pengawasan intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Adapun fungsi Internal Auditing secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja
Intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Fungsi audit internal adalah meyelidiki dan menilai pengendalian internal
dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai tugas organisasi. Dengan
demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang
fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur
pengendalian internal yang lain.
b. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat
dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi,
keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan
analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap
kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut.
Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan,
sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan tujuan dan fungsi auditor internal
adalah untuk membantu manajemen dan menilai kerja, prosedur, dan kebijakan
yang ditetapkan dalam organisasi agar dapat meyakinkan dan memperbaiki
pelaksanaaan tugas dan tanggung jawab manajemen untuk mengurangi risiko-
risiko yang terdapat dalam organisasi sehingga dalam orgnisasi dapat berjalan
efektif dan merupakan penilaian independen. Dari definisi diatas juga dapat
penulis simpulkan fungsi auditor internal yaitu, menyelidiki dan menilai
pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai tugas organisasi.
Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam
organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan
kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan
tanggung jawab mereka

Kedudukan Auditor Internal


Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat
mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan
tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan
baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif.
Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan
job description yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses
komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer.
Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus
pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan
auditor internal ini.
Menurut Sukrisno Agoes (2012:243-246), ada empat alternatif kedudukan
internal auditor dalam struktur organisasi yaitu:
a. Bagian internal audit berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan
bagian akuntansi keuangan),
b. Bagian internal audit merupakan staf direktur utama,
c. Bagian internal audit merupakan staf dari dewan komisaris,
d. Bagian internal audit dipimpin oleh seorang internal audit director

Definisi Audit Internal


Audit internal mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu
organisasi seperti yang dikemukakan oleh Lawrence B. Sawyer mengutip
pernyataan dari Institute of Internal Auditors mengenai pengertian audit internal
(Sawyer, 2009: 9) yakni :
“Internal auditing is an independent, objective assurance, and consulting
activity designed to add value and improve an organization’s operations.
It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic,
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk
management, control, and government process.”
Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan
konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi
organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan
menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
Menurut Lawrence B. Sawyer, dkk (2009:10) mendefinisikan Audit
Internal sebagai berikut:
“Internal Audit is a systematic and objective assessment conducted by the
internal auditor on the operation and control of different within the
organization to determine whether (1) The financial and operating
information is accurate and reliable; (2) The risk facing the company have
been identified and minimized; (3) Regulations External and internal
policies and procedures that can be received has been followed; (4)
Criteria for satisfactory operation have been met; (5) The resources have
been used efficiently and economically; and (6) Where the organization
has achieved effectively all done for the purpose of consultation with
management and help members of the organization in carrying out its
responsibilities effectively”.
Audit Internal adalah sebuah penilaian secara sistematis dan objektif yang
dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda
dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi
telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah
diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) Peraturan Eksternal serta kebijakan dan
prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang
memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan
ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan
dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota
organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif “.
Pengertian audit internal yang dikemukakan oleh Sawyer, secara garis
besar sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Committee of Sponsoring
Organization (COSO) yaitu :
“Internal audit is the process affected by an entity’s board of directors,
management and other personnel, designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of objective in: 1) effectiveness and
efficiency operations, 2) reability of financial reporting, 3) the compliance
with applicable laws and regulations.” (Arens, 2008:65)
Audit internal merupakan proses yang dijalankan oleh pihak-pihak penting
organisasi seperti dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu
organisasi yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi operasi,
keandalan laporan keuangan yang memadai dan juga kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku.
Menurut Mulyadi (2010:29) auditor internal adalah:
“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang
tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik
tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi
dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.
Dari definisi di atas penulis menyimpulkan Audit Internal adalah sebuah
penilaian secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal
terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. Pemeriksaan yang dilakukan
oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak
yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah

Kinerja


Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral
maupun etika (Prawirosentono dalam Sutrisno, 2010:170). Sutrisno (2010:172)
menyimpulkan kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan dilihat pada aspek
kualitas, kuantitas, waktu kerja dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan oleh organisasi.
Sedangkan menurut Nawawi (2006:64-65) kinerja merupakan
gabungan dari tiga faktor yang terdiri dari: (a) pengetahuan, khususnya yang
berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja.
Faktor ini mencakup jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan yang pernah
diikuti di bidangnya, (b) pengalaman, yang tidak sekedar berarti jumlah waktu
atau lamanya bekerja, tetapi berkenaan juga dengan substansi yang dikerjakan
yang jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan
kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu, (c) kepribadian, berupa
kondisi di dalam diri seseorang dalam menghadapi bidang kerjanya, seperti minat,
bakat, kemampuan bekerjasama/keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja
dan sikap terhadap pekerjaan.
Miner dalam Sutrisno (2010:172-173) menyatakan aspek dari kinerja
ada empat, yaitu:

  1. kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan
    ketepatan dalam melakukan tugas
  2. kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa
    yang dapat dihasilkan
  3. waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan, serta
    masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut
  4. kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau
    menghambat usaha dari teman sekerjanya.
    Sedangkan indikator kinerja menurut Nawawi (2006:67) adalah:
  5. kuantitas hasil kerja yang dicapai
  6. kualitas hasil kerja yang dicapai
  7. jangka waktu mencapai hasil kerja tersebut
  8. kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja
  9. kemampuan bekerjasama
    Bernardin dan Russel dalam Sutrisno (2010:179-180) mengajukan
    enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:
  10. Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan
    kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
  11. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan. misalnya jumlah rupiah, unit,
    dan siklus kegiatan yang dilakukan.
  12. Timeliness, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu
    yang dikehendaki, dengan memerhatikan koordinasi output lain serta waktu
    yang tersedia untuk kegiatan orang lain.
  13. Cost efectiveness, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya
    organisasi (manusia, keuangan, teknologi, dan material) dimaksimalkan untuk
    mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit
    penggunaan sumber daya.
  14. Need for supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat
    melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang
    supervisi untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
  15. Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara
    harga diri, nama baik, dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan.
    Satibi (2011) menyatakan ada beberapa parameter yang jelas untuk
    mengungkap dan memetakan esensi peningkatan kinerja pustakawan yaitu:
    a. Produktif. Seorang pustakawan yang berkinerja tinggi memiliki produktifitas
    kerja yang tinggi, artinya ia mampu menghasilkan pekerjaan, baik secara
    kualitas maupun kuantitas sesuai dengan program kerja yang telah
    dicanangkan. Apakah menyangkut pekerjaan yang bersifat administrasi, teknis
    maupun manajerial.
    b. Berinisiatif. Hal ini mencerminkan bahwa seorang pustakawan yang
    berkinerja tinggi harus memiliki inisiatif dalam menyampaikan ide-ide cerdas
    terkait dengan penataan, pengembangan, penyempurnaan bahkan perubahan-
    perubahan yang mungkin bisa dilakukan.. Dengan kata lain, ia bersikap
    proaktif dalam memperjuangkan peningkatan kinerja perpustakaan secara
    kelembagaan.
    c. Mandiri. Kinerja seorang pustakawan juga dapat dicermati dari
    kemandiriannya dalam melaksanakan pekerjaan. Ia tidak bergantung pada
    orang lain, tetapi ia mampu menterjemahkan setiap program yang telah
    dicanangkan sebelumnya.
    d. Disiplin. Seorang pustakawan yang berkinerja tinggi akan tercermin pula dari
    sikapnya yang disiplin. disiplin yang dimaksud tidak hanya terkait dengan
    persoalan kehadiran dalam bekerja, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan
    pekerjaan, membuat laporan serta mengevakuasi hasil pekerjaan yang telah
    dilakukan.
    e. Mampu bekerjasama secara efektif. Pustakawan yang berkinerja tinggi dapat
    dilihat dari kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain,
    baik secara internal maupun eksternal.
    f. Responsif. Responsif yang dimaksud merupakan kemampuan seorang
    pustakawan dalam menangkap berbagai kebutuhan pihak lain yang dilayani
    (pemustaka), baik secara internal maupun eksternal. Dengan kata lain, seorang
    pustakawan yang berkinerja tinggi akan tercermin dari sejauhmana ia mampu
    memberikan respon yang positif terhadap berbagai keluhan, kepentingan dan
    kebutuhan pihak lain yang dilayani.
    g. Akuntabel. Hal ini mengandung makna bahwa seorang pustakawan yang
    berkinerja tinggi akan mampu menyelaraskan antara program yang telah
    dicanangkan dengan kebutuhan pihak lain yang dilayani serta
    pertanggungjawaban yang dilaporkan.
    Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja
    adalah hasil kerja seseorang dilihat dari kuantitas, kualitas, waktu kerja dan
    kemampuan bekerjasama yang didasari oleh pengetahuan, pengalaman dan
    kepribadian

Ambiguitas Peran


Siguaw (1993) mengatakan bahwa ambiguitas peran terjadi akibat
job description yang tidak ditulis atau dijelaskan dengan rinci serta tidak adanya
standar kerja yang jelas, sehingga ukuran kinerja karyawan yang baik
dipersepsikan secara kabur oleh karyawan. Menurut Sumrall & Sebastianelli
dalam (Catharina:2001) menyatakan bahwa penyebab lain munculnya ambiguitas
peran adalah komunikasi yang buruk antara karyawan dengan atasan atau dengan
rekan kerjanya, kurangnya pengawasan (supervisi) dari pihak manajemen dan
program pelatihan yang buruk. Ambiguitas peran muncul ketika ada harapan dari
pihak lain (misal, rekan kerja, atasan, pelanggan) yang dipersepsikan tidak jelas
(singh dalam Catharina:2001).
Ambiguitas peran menurut Luthan ( 2006:473) terjadi ketika individu
tidak memperoleh kejelasan mengenai tugas-tugas dari pekerjaannya atau lebih
umum dikatakan “tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan”. Job description
yang tidak jelas, perintah-perintah yang tidak lengkap dari atasan dan tidak
adanya pengalaman memberikan kontribusi terhadap ambiguitas peran.
Sedangkan Robbins (2008:372) menyatakan bahwa ambiguitas peran tercipta
manakala ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin
apa yang harus ia lakukan. Ambiguitas peran dirasakan seseorang jika ia tidak
memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak
mengerti atau merealisasikan harapan-harapan yang berkaitan dengan peran
tertentu.
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ambiguitas peran menurut
Everly dan Giordano ( dalam Munandar, 2001) :
a. Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran kerja
b. Kesamaran tentang tanggung jawab
c. Ketidakjelasan tentang prosedur kerja
d. Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain
e. Kurang adanya balikan, atau ketidakpastian tentang unjuk kerja pekerjaan.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan ambiguitas peran adalah ketidakjelasan peran seseorang
dalam organisasi yang disebabkan oleh tidak adanya arahan yang jelas dari pihak
manajemen

Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Stres Kerja Pegawai


. Usman A., et al.(2011) konflik peran dan ambiguitas peran berpengaruh positif
terhadap stres kerja, Sedangkan Nurqamar(2014) Konflik peran berpengaruh pada stres kerja
sedangkan ambiguitas peran berpengaruh negatif terhadap stres kerja. Agus Joko Triyono
dan Agus Prayitno (2017) membuktikan bahwa konflik peran dan ambiguitas peran memiliki
pengaruh positif terhadap stres kerja dengan konflik peran memiliki pengaruh yang dominan

Pengaruh Ambiguitas Peran Terhadap Stres Kerja Pegawai


Usman dkk (2011) membuktikan bahwa ambiguitas peran berpengaruh positif
signifikan terhadap stres kerja. Quarat-ul-ain, dkk (2012) juga menyimpulkan bahwa
ambiguitas peran yang meningkat mengakibatkan pegawai semakin stres. Jika pegawai
dituntut bekerja secara baik, tetapi tidak diikuti dengan kejelasan peran, kejelasan
Konflik Peran
Stres Kerja Pegawai
pertanggungjawaban, kewewenangan yang cukup, dan pemahaman peranan pekerjaan dalam
mencapai tujuan organisasi maka pegawai memiliki kecenderungan menjadi stres

Pengaruh Konflik Peran Terhadap Stres Kerja Pegawai


Penelitian yang dilakukan Usman, dkk(2011) membuktikana bahwa konflik peran
memiliki pengaruh positif terhadap stres kerja. Jika pegawai merasa terdapat pertentangan
antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dengan tanggung jawab yang dimiliki, tugas yang
dilakukan bukan pekerjaannya, bertentangan dengan tuntutan atasan dan rekan kerjanya, dan
bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini maka akan stres membuat seorang pegawai.
Sejalan dengan hasil penelitian Quarat-ul-ain, dkk (2012) dan Nurqamar, dkk (2014) yang
menyimpulkan konflik peran berpengaruh positif signifikan terhadap stres kerja. Semakin
besar konflik peran seorang pegawai akan menjadi mudah stres

Reaksi – Reaksi Terhadap Stres Kerja Pegawai


Reaksi – reaksi terhadap stres menurut Isniar, Deden &Sriwidodo (2018:160)
diantaranya:

  1. Kecemasan
    Respon paling umum merupakan tanda bahaya yang menyatakan diri sendiri dengan
    suatu penghayatan yang khas yang sukar di gambarkan.
  2. Kemarahan dan agresip
    Adalah perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai
    ancama.
  3. Depresi keadaan
    Yang di tandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih

Indikator Stres Kerja Pegawai


Indikator stres kerja pegawai menurut Roberts, dkk, dalam Cindy Silvia, Ahyar
Yuniawan (2017).yaitu:

  1. Kepemimpinan Organisasi
    Atasan tidak memberikan intruksi dengan jelas dan bertindak kurang adil dalam
    pembagian pekejaan kepada bawahan
  2. Tuntutan Tugas
    Merasakan beban yang berat karena tuntutan pekerjaan yang tinggi dan sering terlibat
    dalam kegiatan yang bertentangan dengan pekerjaan
  3. Tuntutan antar Pribadi
    Merasakan kesulitan dalam memenuhi standar kinerja perusahaan dan mengalami
    hambatan komunikasi yang baik dengan atasan, bawahan maupun rekan kerja
  4. Tuntutan Peran
    Karyawan sering diminta untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang di
    lakukan oleh karyawan lain sehingga merasa kelelahaan karena banyaknya tuntutan
    pekerjaan dari perusahaan

Pengertian Stres Kerja Pegawai


Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak sulit dan membuat ketidak
seimbangan dalam hidup Isniar, Deden &Sriwidodo (2018:157) dan Isniar, Deden
&Sriwidodo (2018:162) Mengatakan juga bahwa stress adalah reaksi tubuh terhadap situasi
yang tampak dimana manusia merasa ada tuntutan sehingga membutuhkan suatu kemampuan
untuk mengatasinya, dan Stres Pegawai suatu keadaan dimana karyawan mendapat beban
pekerjaan yang berlebihan dari perusahaan yang melebihi batas kemampuannya Roberts, dkk,
dalam Cindy Silvia, Ahyar Yuniawan (2017).
Dapat di simpulkan bahwa Stres kerja Pegawai Adalah suatu keadaan dimana
pekerjaan yang di berikan tidak sesuasi yang dapat mengakibatkan ketidak seimbangan dapat
mengancan kemampuan seseorang untuk menghadapinya

Faktor – Faktor Ambiguitas peran


Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ambiguitas peran menurut Everly dan
Giordano dalam Munandar (2010:392) antara lain :

  1. Ketidak jelasan dari sasaran-sasaran (tujuan-tujuan)
  2. Kesamaran tentang tanggungjawab.
  3. Ketidak jelasan tentang prosedur kerja.
  4. Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain.
  5. Kurang adanya ketidakpastian tentang unjuk kerja pekerjaan

Indikator Ambiguitas Peran


Indikator Ambiguitas Peran menurut Rosita (2013) yaitu:.

  1. Wewenang
    Mengerti seberapa besar wewenang yang di miliki dalam perusahaan dan memiliki
    rencana yang jelas untuk pekerjaan
  2. Tanggung Jawab
    Memiliki tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan membagi waktu dengan tepat adalah
    hal yang penting
  3. Kejelasan Tujuan
    Mengetahui apa saja tanggung jawabnya dan Mengetahui dengan jelas apa yang
    seharusnya di kerjakan
  4. Cakupan Pekerjaan
    16
    Mengetahui apa saja cakupan pekerjaannya dan bagai mana kinerjanya di evaluasi

Pengertian Ambiguitas Peran


Ambiguitas Peran yaitu keadaan dimana karyawan tidak menerima kejelasan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya seperti cakupan dari pekerjaanya, apa yang
seharusnya dikerjakan, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya, wewenangnya dalam
perusahaan dan lain-lain sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan harapan perusahaan
Rosita (2013). Ambiguitas peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro
Bahasa Alkemis (2014:16) terjadi ketika anggota tatanan peran gagal menyampaikan kepada
penerima peran ekspektasi yang mereka miliki atau informasi yang dibutuhkan untuk
melakukan peran tersebut, entah itu karena mereka tidak memiliki informasinya atau karena
mereka sengaja menyembunyikanya. peran menurut Kreitner and Kinicki yang
diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:14), adalah tatanan perilaku yang diharapkan
seseorang dari suatu posisi.
Dapat di simpulkan ambiguitas peran suatu keadaan dimana seseorang tidak
mendapatkan informasi dan wewenang sehingga tidak mempunyai arahan yang jelas
mengenai harapan akan peranya

Ciri-Ciri Konflik Peran


Ciri-ciri Konflik Peran Nimran (2009:91) menyebutkan ciri-ciri seseorang yang
berada dalam konflik peran, yaitu :

  1. Mengerjakan hal-hal yang tidak perlu.
  2. Terjepit di antara dua atau lebih kepentingan yang berbeda (atasan dan bawahan atau
    sejawat).
  3. Mengerjakan sesuatu yang diterima oleh pihak yang satu tetapi tidak oleh pihak yang
    lain.
  4. Menerima perintah yang bertentangan.
  5. Mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan keadaan dimana saluran komando
    dalam organisasi tidak terpenuhi

Macam – Macam Konflik Peran


Macam – macam konflik menurut Isniar, Deden &Sriwidodo (2018:152)
diantanya :

  1. Konflik individu dengan individu
    Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan individu
    pimpinan dari berbagai tingkatan. Individu pimpinan dengan individu karyawan
    maupun antara individu karyawan dengan individu karyawan lainya.
  2. Konflik individu dengan kelompok
    Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan kelompok
    ataupun antara individu karyawan dengan kelompok pimpinan

Indikator Konflik Peran


Indikator Konflik Peran menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Priatna (2013)
adalah:

  1. Sumber Daya Manusia
    Menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang berbeda – beda dan menerima penugasan
    tanpa SDM yang cukup untuk menyelesaikannya
  2. Mengesampingkan Aturan
    Mengesampingkan aturan agar dapat menyelesaikan pekerjaan dan menerimaa
    permintaan dari dua pihak atau lebih yang tidak sesuai antara satu dengan yang
    lainnya
  3. Kegiatan Yang Tidak Perlu
    Melakukan pekerjaan yang cenderung di terima oleh satu pihak saja dan seringkali
    melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu
  4. Arahan Tidak Jelas
    Bekerja di bawah arahan dan perintah yang tidak jelas

Pengertian Konflik Peran


Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:183)
konflik peran adalah “Suatu situasi dimana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang
berbeda-beda.” Sedangkan menurut Arfan Ikhas Lubis (2010:57) menyatakan bahwa:
“Konfllik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh individu bisa
menimbulkan ketidak nyamanan dalam bekerja dan berpotensi menurunkan kerja. Konflik
Peran Merupakan keadaan karyawan ketika mengalami dua atau lebih tuntutan dalam satu
waktu yang bersamaan sehingga kesulitan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut Rizzo,
House dan Lirtzman dalam Priatna (2013).
Dapat di simpulkan bahwa konflik peran merupakan poses yang saling berbeda atau
peselisihan dan bertentangan yang mengakibatkan terganggunya pencapaian tujuan baik yang
berkaitan akan suatu peran maupun tuntutan pekerjaan.

Indikator Ambiguitas Peran


Rizzo et al (1970) dalam Fanani et al (2008) telah mengembangkan
enam indikator untuk mengukur ambiguitas peran, yaitu:
1) Pengetahuan rencana dan tujuan pekerjaan di perusahaan
2) Pengetahuan cara membagi waktu untuk perusahaan
3) Pengetahuan tanggung jawab di perusahaan
4) Pengetahuan terhadap apa yang diharapkan perusahaan
5) Pemahaman terhadap wewenang
6) Pengetahuan terhadap Deskripsi pekerjaan (job desripyion)

Faktor-faktor timbulnya Ambiguitas Peran


Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ambiguitas peran
menurut Everly dan Giordano (dalam Munandar, 2001):
1) Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran kerja
2) Kesamaran tentang tanggung jawab
3) Ketidakjelasan tetntang prosedur kerja
4) Kesamaran apa yang diharapkan oleh orang lain
5) Kurang adanya balikan, atau ketidakpastian tentang unjuk kerja
pekerjaan

Indikator Konflik Peran


Rizzo et al (1970) dalam Fanani et al (2008) telah mengembangkan
tujuh indikator untuk mengukur konflik peran, yaitu:
1) Bekerja pada dua kelompok atau lebih yang cara melakukannya
berbeda
2) Mengabaikan aturan atau kebijakan
3) Diminta melakukan beberapa pekerjaan yang saling bertentangan
4) Melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh orang lain
5) Melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan seperti biasanya
6) Dukungan material dan sumberdaya
7) Dukungan sumberdaya manusia

Jenis-jenis konflik peran


Konflik peran dapat terjadi dimana dan kapan pun pada manusia
baik dalam kedudukannya sebagai makhluk individu maupun sebagai
makhluk sosial.Konflik peran yang terjadi tersebut banyak bentuknya
dan beragam pula jenisnya. Menurut Wijono (2010) konflik dapat
dikelompokkan dalam dua unsur yaitu
1) Konflik antar individudengan dirinya sendiri
Konflik antar individu dengan dirinya sendiri terjadi jika ada satu
pertentangan yang terjadi di dalam diri individu yang diakibatkan
oleh adanya unsur-unsur yang saling bertentangan yang
mengakibatkan individu tersebut mengalami kesulitan dalam
menentuukan sikap.
2) Konflik antar individu dengan lingkungan organisasi.
Konflik antara individu dengan lingkungan dalam organisasi
muncul ketika individu mengalami ketidakcocokan antara
kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain atau
kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dalam organisasi
tersebut.
Muchlas (2008) menjelaskan bahwa ada tiga jenis konflik peran
diantaranya yaitu :
1) Konflik antara orang dan peran
Konflik ini terjadi akibat adanya pertentangan kepribadian
seseorang dengan ekspektasi peran.Misalnya, karyawan bagian
produksi yang sekaligus sebagai anggota serikat buruh yang
ditujuk menduduki jabatan penyelia.Penyelia yang baru ini tentu
tidak mempercayai perlunya kontrol produksi yang ketat.Hal ini
bertentangan dengan kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh
seorang pengawas produksi yang begitu diharapkan oleh kepala
produksi.
2) Konflik dalam peran (intrarole)
Jenis yang kedua adalah konflik yang timbul akibat adanya
ekspektasi yang saling bertentangan, bagaimana peran yang
diberikan itu sebaiknya dimainkan atau dijalankan.
3) Konflik antar peran (interrole)
Konflik ini muncul akibat adanya persyaratan yang berbeda antara
dua atau lebih peran-peran yang harus dijalankan pada saat yang
sama

Penyebab atau Sumber Konflik


Konflik muncul karena ada kondisiyang melatar-belakanginya
(antecedentconditions). Kondisi tersebut, yangdisebut juga sebagai
sumber terjadinyakonflik, terdiri dari tiga ketegori, yaitu:komunikasi,
struktur, dan variabel pribadi. Menurut Muchlas (2008) ada tiga faktor
yang dapat dianggap sebagai sebab atau sumber dari konfik, yaitu :
1) Komunikasi
Sumber komunikasi direpresentasikan sebagai kekuatan-kekuatan
yang bertentangan yang bisa muncul dari kesulitan-kesulitan
semantik, salah pengertian dan gumuruhnya suara-suara lain
dalam media komunikasi.Sesuatu yang sudah klasik disebutkan
adalah komunikasi yang buruh sebagai alasan timbulnya konflik.
Menurut Serdamayanti (2007), komunikasi dapat menjadi sumber
konflik karena diakibatkan adanya salah pengertian yang
berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit
dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta
gaya individu yang tidak konsisten
2) Struktur
Semakin besar sebuah kelompok dan semakin terspesialisasinya
kegiatan-kegiatan, makin besar pula kemungkinan terjadinya
konflik.Kelompok-kelompok didalam organisasi memliki tujuan
yang berbeda-beda, perbedaan tujuan diantara kelompok-
kelompok ini bisa menjadi sumber pokokterjadi konflik.
Selain itu, konflik yang bersumber dari struktur dapat terjadi
karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan
kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang
bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-
sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau
lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan
mereka (Sedarmayanti, 2007)
3) Variabel-variabel pribadi
Variabel-variabel pribadi dalam konteks ini adalah faktor-faktor
pribadi, termasuk sistem nilai individual yang dimiliki oleh setiap
orang dan karakteristik-karakteristik kepribadian yang
bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan dan
perbedaan-perbedaan. Menurut Serdamayanti (2007), hal ini
disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai
sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada
jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.
Menurut Munandar (2008), konflikperan timbul jika seorang
karyawan mengalami adanya:
1) Pertentangan antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dan antara
tanggung jawab yang ia miliki.
2) Tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya
bukan merupakan bagian dari pekerjaannya.
3) Tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan,
bawahannya, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya.
4) Pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya
sewaktu melakukan tugas pekerjaannya

Pengertian Konflik Peran


Robbins (2008), mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses yang
dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah
memengaruhi secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif,
sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama.
Menurut Mangkunegara (2011) konflik adalah suatu pertentangan yang
terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya,
orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya.
Dipandang sebagai perilaku, konflikmerupakan bentuk interaktif
yang terjadipada tingkatan individual, interpersonal,kelompok atau pada
tingkatan organisasi.Konflik ini terutama pada tingkatanindividual yang
sangat dekathubungannya dengan stres (Winardi,2003).
Winardi (2003) membagi konflik menjadi empat macam, dilihat
dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Keempat jenis konflik
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang
memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi. Misalnya,
antara atasan dan bawahan.
2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang
memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi.
Misalnya, konflik antar karyawan, atau antar departemen yang
setingkat.
3) Konflik garis-staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini
yang biasanya memegang posisi komando, dengan pejabat staf
yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi.
4) Konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang
mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan.
Menurut Luthans (2006), seseorang akan mengalami konflik peran
jika ia memiliki dua peran atau lebih yang harus dijalankan pada waktu
yang bersamaan. Menurut Winardi (2003), konflik peran adalah konflik
yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang
saling bertentangan.
Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami
oleh seseorang yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan secara
potensial bisa menurunkan motivasi kerja sehingga bisa menurunkan
kinerja secara keseluruhan. Konflik peran muncul karena adanya
ketidaksesuaian pengharapan yang disampaikan pada individual di
dalam organisasi dengan orang lain di dalam organisasi dan di luar
organisasi (Tsai dan Shis, 2005Fanani et al, 2008).
Konflik peran didefinisikan sebagai kondisi yang simultan dari
dua atau lebih bentuk tekanan pada tempat kerja, dimana pemenuhan
dari satu peran membuat pemenuhan terhadap peran lainnya lebih sulit
(Carnicer, 2005). Artinya terjadina konflik peran ketika seseorang yang
melaksanakan satu peran tertentu membuatnya merasa kesulitan untuk
memenuhi harapan peran yang lain. Konflik ini cenderung makin
berkembang ketika tuntutan pekerjaan dan tuntutan peran sosial sebagai
tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Konflik mampu
menghancurkan organisasi melalui penciptaan dinding pemisah antara
rekan sekerja, menghasilkan kinerja yang buruk, dan bahkan
pengunduran dir

Hubungan Burnout dengan Kinerja Auditee after Auditor Internal


“Memiliki lebih dari satu peran bisa memicu tekanan yang berlebihan.
Hal ini disebabkan oleh seseorang dalam kesehariannya tidak hanya memiliki
satu peran. Stres dapat terjadi jika individu sulit menginterpretasikan harapan-
harapan dari orang lain, terdapat konflik antara harapan atas peran yang satu
dengan peran yang lainnya. Tekanan-tekanan pekerjaan dapat mengakibatkan
kelelahan (burnout) secara emosional dan fisik, yang pada akhirnya dapat
menurunkan kinerja auditee. Hal ini juga dapat menimbulkan keinginan untuk
berpindah dan menurunnya kepuasan kerja auditee

Hubungan Role Ambiguity dengan Kinerja Auditee after Auditor Internal


“Ketidakpastian peran (role ambiguity) adalah situasi yang terjadi ketika
individu tidak mendapat informasi yang cukup untuk menyelesaikan perannya
di suatu perushaan. Penyebab peristiwa ini terjadi yaitu tidak adanya informasi
yang disampaikan oleh seseorang dan kurangnya pengetahuan mengenai peran
yang telah diberikan kepadanya. Sehingga seseorang tidak mengetahui
perannya dengan baik dan tidak menjalankan perannya sesuai dengan
diharapkan dan berdampak pada mereka yang tidak efisien dan terarah dalam
bekerja dan dapat menurunkan Kinerja Auditee after Auditor Internal.”

Hubungan Role Conflict dengan Kinerja Auditee after Auditor Internal


“konflik peran (role conflict) yaitu. konflik yang timbul dari mediasi
institusional yang tidak tepat standar, aturan, etika dan independensi
profesional. Fenomena ini terjadi karena ada dua order yang diterima pada saat
yang sama dan hanya satu yang dieksekusi hanya agar perintah lain diabaikan.
Peristiwa tersebut dapat menyebabkan Ketidaknyamanan di tempat kerja dan
dampaknya terhadap Kinerja Auditee after Auditor Internal berkurang

Hubungan Auditee dengan Auditor


“Azas ketergantungan antara auditor dengan auditee merupakan hal
sifatnya akan terus terjadi. Tentu saja diperlukan batasan yang mengatur bahwa
pola ketergantungan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder
(pemangku kepentingan) masing-masing. Stakeholder auditee yang utama
adalah pemegang sahamnya, sedangkan stakeholder auditor adalah kepada
Ikatan Profesi Auditor. Sungguh tidak masuk akal apabila auditor karena
dianggap menerima jasa pembayaran dari auditee, menjadi tidak independen
dalam berhubungan dengan auditee disebabkan masing-masing pihak
bertanggungjawab kepada stakeholdernya.”
“Secara praktis dapat disimpulkan bahwa pada organisasi manapun,
proses audit pasti merepotkan auditee. Apalagi apabila auditee sistem kerjanya
belum mapan atau memadai, mungkin tidak bisa dilakukan proses audit, namun
lebih kepada asistensi pembenahan sistem kerjanya terlebih dahulu. Untuk
membuat pola hubungan auditee dengan auditor yang efektif dan efisien tentu
harus disepakati sejak awal oleh auditee dengan auditor bagaimana cara kerja
simultan dari auditor dengan memperhatikan kesibukan auditee dalam
menjalankan rutinitas pekerjaan.”

  1. Tindak Lanjut Hubungan Auditee dengan Auditor
    “Hubungan keseimbangan antara auditee dengan auditor adalah faktor
    utama yang harus dipegang, berdiri sama tinggi berdiri sama rendah.
    Transparansi auditee dan auditor dalam penilaian operasi organisasi tentu
    memberikan dampak kepada jangka panjang operasi bisnis organisasi auditee
    dan auditor. Untuk itulah auditee harus memahami standar atau aturan yang
    melandasi pekerjaan auditor, dan auditor pun juga harus memahami standar atau
    aturan kerja yang melandasi operasi bisnis auditee

Contoh Auditee


“Contoh auditee adalah perusahaan, badan usaha, organisasi nirlaba,
atau entitas lain yang menjadi subjek dari audit. Auditor akan melakukan audit
terhadap organisasi tersebut untuk memverifikasi bahwa semua aspek operasi
dan keuangan organisasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.”
“Sebagai contoh, sebuah perusahaan publik mungkin menjadi auditee
dalam audit tahunan yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan
bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut dapat diandalkan dan sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku

Tugas Auditee


Tugas auditee dalam proses audit adalah:
a. Memberikan akses kepada auditor untuk melakukan audit, termasuk
memberikan informasi yang diperlukan dan menyediakan fasilitas yang
diperlukan.
b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari auditor dan memberikan informasi
yang diperlukan untuk membantu auditor melakukan audit yang efektif.
c. Menjalankan operasional perusahaan/organisasi dan keuangan organisasi
sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga informasi yang disajikan
dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
16
d. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor, jika diperlukan,
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi dan keuangan
organisasi.
e. Bekerja sama dengan auditor untuk memastikan bahwa proses audit berjalan
lancar dan hasil audit dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan

Pengertian Auditee


“Auditee adalah seseorang atau sebuah organisasi/perusahaan yang
diaudit. Auditee adalah subjek dari audit yang harus memberikan informasi
yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan audit yang efektif. Auditor akan
bertanya kepada auditee tentang berbagai aspek operasi dan keuangan mereka
untuk memverifikasi bahwa semua hal tersebut sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Tujuan audit adalah untuk menilai keandalan dan kewajaran
informasi keuangan, serta untuk memberikan opini yang independen kepada
pihak yang berkepentingan tentang apakah informasi tersebut dapat
diandalkan.

Pengertian Burnout


“Burnout adalah istilah kondisi stres kronis di mana pekerja merasa
lelah secara fisik, mental, dan emosional gara-gara pekerjaannya. Burnout
ditandai dengan tiga hal, pertama kelelahan fisik. Mereka yang mengalami burn
out akan selalu merasa kekurangan energi dan merasa lelah sepanjang waktu itu
diperkenalkan oleh (Freudenberger, 1974) dan banyak penelitian dalam literatur
penelitian bidang kesehatan dan psikologi terapan (Almer dan Kaplan, 2002).
Kelelahan dapat dipahami sebagai kelelahan emosional yang dialami seorang
individu, baik fisik maupun mental. memiliki tingkat keterlibatan emosional
yang tinggi dan waktu yang lama. (String dan Daughterty, 1993)
mendefinisikan burnout sebagai suatu sindrom stres psikologis sebagai reaksi
negatif ini terjadi karena tekanan yang dihasilkan pekerjaan (stressor).”
(Maslach dan Leiter ,1997) Beberapa indikator mempengaruhi formasi
mereka kelelahan seperti di bawah ini:
a. Terlalu banyak beban kerja (work overload)
“Ada beban kerja pribadi karena kesalahpahama antara apa yang dia
lakukan, dan siapa dia, itulah pekerjaannya. Orang yang dituntut selesaikan
pekerjaan secepat mungkin dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas
menurun, kreativitas manusia menurun, komunikasi yang tidak tepat dengan
lingkungan bekerja dan memicu kelelahan.”
b. Dihargai untuk pekerjaan (rewarded for work)
“seorang individu di organisasi mungkin tidak merasa dihargai
ketika.tidak dihargai lingkungan kerja. Lebih dari sekedar bentuk pengakuan
tentang uang tetapi juga tentang hubungan sosial baik di tempat kerja, baik di
antara karyawan atau dengan supervisor akan berdampak pada individu.”
c. Perlakuan tidak adil
“Keinginan untuk diperlakukan secara adil menyebabkan kelelahan.
perasaan bersama rasa hormat dan toleransi yang tinggi untuk membangun
kepercayaan antara komunitas bisnis untuk dipercaya karyawan apa yang
dianggapnya pantas atau adil. (Kalbers et al., 2005) mengatakan dia berada di
urutan ketiga aspek kelelahan ini adalah keadaan psikologis.dengan polanya
yang unik anteseden terkait dengan stres peran

Role Overload


“Kelebihan peran adalah perselisihan yang muncul pada gagasan bahwa
individu mampu untuk menyelesaikan misi anda tepat dalam waktu singkat
tidak mungkin (Abraham, 1997). (Yustrianthe, 2008) menyimpulkan bahwa
mungkin juga ada peran penyederhanaan yang berlebihan terjadi ketika
keterampilan dan waktu tidak cocok dengan beban kerja. di musim ramai dari
Oktober sampai bulan April , KAP akan menerima banyak pekerjaan tahun
depan sehingga auditor sering memacu waktu dan didorong untuk
menyelesaikan pekerjaan bekerja untuk waktu yang terbatas padahal harus
dilakukan oleh lebih dari satu orang.”
“Penugasan peran adalah konflik prioritas hal ini didasarkan pada
harapan bahwa seseorang dapat melakukan berbagai tugas tidak dapat
dilakukan dalam waktu yang terbatas (Abraham, 1997). Angka saat
merencanakan persyaratan, auditor dapat mengalami kelebihan peran terutama
selama musim puncak ketika KAP kewalahan. dan semua pekerjaan harus
dilakukan oleh personel inspeksi yang tersedia. periode waktu yang sama.

Role Conflict


“Konflik peran (Role Conflict) perselisihan muncul dari keberadaan
tidak ada kecocokan antara peran yang dimainkan etika, standar, aturan dan
profesionalisme. Di sisi lain, Fanani dkk. (2008), hal ini terjadi karena adanya
beberapa instruksi mana yang bertemu dan mendapat satu instruksi kursus dapat
mengarah ke tutorial lain tidak dilakukan. Konflik ini adalah pemenuhan
persyaratan peran menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Di Sini ketidakcocokan antara instruksi dan misalkan peran membuat mereka
muncul Konflik peran (Rahmawati, 2011).”
“Jika tetap berlarut-larut, konflik ini menimbulkan stres mental, baik
fisik maupun mental atau fisik. Konflik peran muncul di lingkungan kerja
auditor karena tidak mengikuti petunjuk Kepemimpinan (Utami & Nahartyo,
2013). Umumnya,auditor memiliki dua peran, pertama, bagaimana pakar etika
peraturan saat ini dan yang kedua adalah anggota dalam sebuah organisasi
dengan sistem kontrol sendiri. Ini sering mengarah ke pengawas mereka
terbalik. Konflik peran disebabkan oleh adanya dua “perintah” yang berbeda.
diterima secara bersamaan saat mengeksekusi hanya satu instruksi dan
mengabaikan hasil dan perintah lainnya. (Wolfe & Snoke, 1962 dan Arfan
İkhsan dan Muhammad İshak, 2005).”

  1. Role Ambiguity
    “Ambiguitas peran tidak cukup informasi bagi seseorang untuk
    menjalankan memainkan peran yang memuaskan (Kahn et al. 1964 dan Dyah
    2002). (Rebele & Michaels, 1990) Ambiguitas peran adalah ketidakpastian
    tentang prospek pekerjaan, metode harapan yang diketahui dan/atau hasil
    kinerja harus dipenuhi atau peran tertentu. Tentang ambiguitas peran dengan
    ketidakpastian dalam harapan bekerja untuk memenuhi harapan ini, atau
    pengaruh peran atau kinerja tertentu (Rebele dan Michael, 1990).”
    “Menurut Munandara (2001:34), Jenis konflik ini terjadi ketika terjadi
    kelaparan. pengalaman pengetahuan sebagai individu dan melaksanakan tugas
    pokok dan fungsi atau tidak selesai menunggu pekerjaan terkait peran tertentu
    (Maslach dan Jackson, 1984) menjelaskan auditor memiliki informasi ini lebih
    atau kurang menyelesaikan tugas atau peran terkait pekerjaannya dan juga
    informasi tidak cukup untuk menimbulkan tujuan dan arah kerja menjadi tidak
    jelas, kesannya seperti. jangan lakukan itu karena membutuhkan energi mental
    yang tinggi menyelesaikan ambiguitas peran individu (Maslach dan Jackson,
    1984).

Kinerja Audit internal


“Meski memasuki era New Normal, kondisi saat ini diyakini masih
menimbulkan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada yang
tahu kapan kita akan kembali hidup normal tanpa masker seperti dulu. Dewan
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)
menemukan bahwa, seiring dengan evolusi situasi pandemi global Virus
Corona (Covid-19), ketidakpastian muncul dari pandemi. penilaian kinerja dan
audit. Organisasi dalam penyusunan laporan keuangan. . Untuk memastikan
konsistensi penerapan SAK, DSAK IAI memutuskan untuk mengeluarkan
pedoman penerapan beberapa standar terkait dampak pandemi Covid-19.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2019: 1), Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) memiliki beberapa penerapan yang perlu
diperhatikan selama wabah Covid 19”
a. PSAK 8
“Peristiwa pasca periode dimaksudkan untuk memberikan petunjuk
apakah wabah Covid-19 merupakan peristiwa pasca periode yang dapat
mempengaruhi laporan keuangan tahun 2019.”
b. PSAK 71
“Instrumen Keuangan – Diimplementasikan pada awal 1 Januari 2020
untuk memberikan penjelasan dan panduan apakah wabah Covid-19 akan
mempengaruhi perhitungan Expected Credit Loss (ECL). ) pada tanggal
penerapan awal PSAK 71 pada 1 Januari 2020 atau tidak.”
c. PSAK 71
Instrumen Keuangan Expected Credit Loss (SEE), indikator dampak
wabah Covid-19 dalam perhitungan ELC 2020, terutama terkait berbagai
kebijakan pelonggaran Proses audit adalah serangkaian langkah-langkah yang
dilakukan oleh auditor untuk menilai keandalan dan kewajaran informasi
keuangan. Proses audit meliputi beberapa tahap, yaitu:
1) Persiapan: Auditor akan menyiapkan semua dokumen dan informasi yang
diperlukan untuk melakukan audit, termasuk mengatur jadwal audit dan
menetapkan tujuan dan sasaran audit.
2) Pengumpulan bukti: Auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan
untuk mendukung penilaian yang akan dilakukan. Bukti-bukti ini dapat
berupa dokumen, catatan, dan informasi lain yang dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, atau pengujian sampel.
3) Penilaian: Auditor akan menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk
memverifikasi bahwa semua aspek operasi dan keuangan auditee sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
4) Laporan: Auditor akan menyusun laporan audit yang menyajikan hasil
penilaian dan rekomendasi untuk perbaikan, jika diperlukan. Laporan audit
akan diberikan kepada auditee dan pihak yang berkepentingan lainnya.
5) Tindak lanjut: Auditee akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
oleh auditor, jika diperlukan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
operasi dan keuangan organisasi.instansi/pemerintah.

Pengertian Audit Internal


“Menurut Hery (2018:1), pengertian audit internal adalah sebagai
berikut: “Audit internal adalah serangkaian proses dan teknik yang digunakan
karyawan perusahaan untuk memastikan keakuratan informasi keuangan dan
kinerja operasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.”
“Sementara itu, Faiz Zamzami dkk (2015:7) menjelaskan pentingnya
audit internal sebagai berikut: “Audit internal adalah kegiatan yang independen
dan objektif yang memberikan jasa asurans dan konsultasi yang dirancang
untuk meningkatkan operasi organisasi dan menambah nilai. pengendalian dan
proses manajemen.”
“Kemudian, Moeller (2016:4) menjelaskan pengertian audit internal
sebagai berikut: “Audit internal adalah fungsi evaluasi independen yang
dibentuk dalam suatu organisasi yang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan
organisasi tersebut sebagai layanan kepada organisasi tersebut.”
“Pernyataan di atas masuk akal ketika kita fokus pada istilah kunci.
Audit memberikan ide yang berbeda. Ini dapat dipahami secara sempit sebagai
pemeriksaan akurasi numerik atau keberadaan catatan akuntansi yang
sebenarnya, atau lebih luas lagi, sebagai tinjauan dan evaluasi di tingkat
tertinggi organisasi.”
“Dari beberapa pengertian audit internal, maka penulis mengambil
kesimpulan bahwa audit internal adalah sebuah fungsi pengendalian dan
penilaian independen yang ada pada sebuah organisasi untuk membantu
organisasi tersebut mencapai tujuannya dengan cara menilai, menganalisis serta
mengevaluasi secara terstruktur dan sistematis

Tekanan Peran


“(Hardy dan Conway, 1978) mendefinisikan role stress sebagai
konstruksi social, kondisi dimana tanggung jawab peran tidak jelas, sulit,
kontradiktif, atau tidak mungkin dipenuhi Dengan kata lain, tekanan peran
merupakan kondisi struktur sosial. peran tidak jelas, sulit, kontradiktif atau tidak
mungkin Tekanan silinder pada dasarnya adalah suatu kondisi peran setiap
orang memiliki harapan yang berbeda yang mempengaruhi harapan orang lain,
ketika harapan ini mungkin bertentangan, Perannya ambigu dan kompleks,
karenanya perannya tidak pasti, sulit, kontradiktif atau tidak mungkin.
Penelitian sebelumnya tentang stres peran dalam profesi akuntan publik
menggunakan dua elemen ketegangan peran; di sini Unsur tekanan peran
berdasarkan pengalaman dan persepsi auditor Terkait dengan karakteristik
organisasi akuntan publik adalah konflik peran. (konflik peran) dan ambiguitas
peran (Bamber, Snowball, dll. 1989). (Gregson, Wendell dan Aono, 1994).
(Sorensen, 1974) “Ini adalah ciri dari profesi akuntan publik,” katanya.
Kemungkinan konflik dan ketidakpastian dengan kata lain, profesi akuntan
publik dianggap sebagai salah satu pekerjaan dengan potensi konflik dan Peran
ambigu. Selain itu, ( Fogarty et al, 2000) dan (Almer dan Kaplan, 2002)
menambahkan unsur penelitiannya ke lingkungan akuntan publik Tekanan
Peran, kelebihan peran (role overload). Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan tiga elemen tekanan peran (role stress), seperti yang
dikemukakan oleh ( Fogarty et al, 2000) dan (Almer & Kaplan, 2002), yang
terdiri dari konflik peran (role conflict), ketidakjelasan peran (role ambiguity),
dan kelebihan peran (role overload).

pengaruh antara motivasi terhadap kinerja

Hariyanto (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Karanganyar. Dia berpendapat bahwa motivasisebagai salah satu variable bebas berpengaruh positif terhadap kinerja. Demikian pula dengan Tjahjono dan Gunarsih (2008) melakukan penelitian pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan dinas bina marga provinsi jawa tengah. Mereka berpendapat bahwa motivasi kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai.

pengaruh antara Komitmen terhadap Kinerja

Konsep tentang komitmen organisasi berkembang pada studi awal mengenai loyalitas individu yang diharapkan ada pada diri karyawan. Keterikatan kerja yang sangat erat merupakan suatu kondisi yang dirasakan para karyawan, sehingga menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi kerja yang dimiliki. Menurut Steer (1983) suatu bentuk ikatan kerja yang kuat bukan bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan pelaksanaan tujuan organisasi. Berarti karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan melakukan segala usaha agar dapat mencapai tujuan organisasi. Apabila tujuan organisasi tercapai maka kinerja organisasi akan menjadi lebih baik.

Angel dan Perry (1981) mengemukakan bahwa komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para individu untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik lagi. Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Randall,1990) dalam Nouri dan Parker (1998). Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2006) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Ivano (2009) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja.

pengaruh antara penghargaan instrinsik terhadap kinerja

Penghargaan instrinsik akan memotivasi prestasi, mengurangi perputaran tenaga kerja, mengurangi kemangkiran, dan menarik pencari kerja yang berkualitas ke dalam organisasi (Gitosudarmo dan Sudita, 2000). Lebih lanjut dikatakan bahwa penghargaan instrinsik dapat dipakai sebagai dorongan atau memotivasi pada suatu tingkat perilaku dan ptrestasi, dan dorongan pemilihanorganisasi sebagai tempat bekerja. Dalam mempertimbangkan pengaruh kompensasi finansial terhadap prestasi, harus dipertimbangkan sejumlah peran kompensasi finansial terhadap perilaku pekerja dalam organisasi. (1) bahwa uang harus dipertimbangkan sebagai tujuan orang bekerja yang mampumemenuhi kebutuhannya, (2) uang dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang menjadi sumber kurangnya motivasi. Potensial jika jumlahnya jauh dari yang diharapkan, tetapi tidak dapat berfungsi sebagai faktor pemuas, (3) uang dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika uang dianggap bernilai atau dibutuhkan seseorang, dan ia mempunyai persepsi atau perkiraan ada peluang yang kuat untuk mendapatkan, maka akan ada upaya kearah pencapaian hasil tersebut, (4) uang dapat berfungsi sebagai penguat, jika diberikan kepada seseorang berkaitan dengan prestasi tertentu (Murgijanto, 2010)

pengaruh antara penghargaan ekstrinsik terhadap kinerja

Pemberian penghargaan ekstrinsik sangatlah penting dalam meningkatkan kinerja .Pemberian penghargaan ekstrinsik akan meningkatkan kinerja pegawai, maka jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja harus menambah penghargaan yang diterima oleh pegawai (Nugroho,2004). Hal ini sejalan dengan Nursalam (2002) yang menyatakan bahwa rendahnya penghargaan ekstrinsik selama ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan kinerja terbaiknya.

pengaruh antara penghargaan ekstrinsik terhadap motivasi

Robins (2001) beranggapan bahwa motivasi seseorang tergantung pada penghargaan ekstrinsik (extrinsic reward).  Hal ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow (A.H. Maslow, 1943), dimana disebutkan bahwa seseorang akan termotivasi dalam bekerja dengan tujuan pertama untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (physiological), kemudian kebutuhan rasa aman (safety) yang dapat di golongkan dalam penghargaan ekstrinsik (extrinsic reward). Penelitian Gibson, Ivancevich & Donnely (1991) menemukan bahwa penghargaan ekstrinsik yang meliputi gaji dan upah (salary and wage), jaminan sosial (fringe benefit), penghargaan antar pribadi (interpersonal reward), serta promosi (promotion) berhubungan positif terhadap motivasi kerja karyawan. Hasil penelitian Gibson, Ivancevich & Donnely (1991) juga mengemukakan bahwa program bonus pada umumnya adalah jenis program gaji dan upah yang paling baik, dimanapun program tersebut diterapkan. Juga, program yang didasarkan secara individual nampak lebih baik dibandingkan program untuk kelompok atau organisasi

pengaruh antara penghargaan instrinsik terhadap motivasi

Edwin Locke dengan goal setting theory-nya (1984) mengemukakan bahwa motivasiseseorang sangat dipengaruhi oleh tujuan danmaksud orang tersebut, dan perusahaan dituntutuntuk dapat memberikan tujuan yang jelas kepada karyawan, karena hal tersebut padaakhirnya akan memberikan kepada pekerja rasaberprestasi. Jadi goal setting theory ini lebihmenekankan pada penghargaan intrinsic (intrinsic reward). Penelitian Gibson, Ivancevich & Donnely(1991) menemukan bahwa penghargaan intrinsikyang meliputi penyelesaian tugas (task completion), pencapaian prestasi (achievement),otonomi (autonomy) serta pengembangan pribadi (personal growth), berhubungan positif terhadap motivasi kerja karyawa

Pengukuran Kinerja

Menurut Dessler (2002) ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja yang populer yaitu :

  1. Kualitas pekerjaan meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan dan penerimaan keluaran.
  2. Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi.
  3. Supervisi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan, atau perbaikan.
  4. Kehadiran meliputi : regularitas, dapat dipercayai/ diandalkan dan ketepatan waktu.
  5. Konservasi, meliputi : pencegahan pemborosan, kerusakan, pemeliharaan peralatan.

Dalam pendapat lain diketahui bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) ini meliputi beberapa aspek, yakni kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing instansi.

  1. Aspek Kuantitas

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003) bahwa “Quantity (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987) mengatakan bahwa “Quantity of Work (kuantitas kerja) adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.” Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

  • Aspek Kualitas

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003) bahwa “Quality (kualitas) adalah     segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wilson dan Heyel (1987) mengatakan bahwa “Quality of work (kualitas kerja) menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”. Dari pendapat diatas, jelas bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sesaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

  • Aspek Waktu

Ketepatan waktu ini berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas (pekerjaan) sesuai dengan waktu yang diberikan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai memiliki standar waktu yang telah ditentukan. Visi dan misi suatu organisasi akan tercapai apabila pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini diantaranya ; Ketepatan waktu dalam menyelesai kan pekerjaan dan Pekerjaan selesai pada saat dibutuhkan. Berbicara soal ketepatan waktu maka hal ini terkait dengan efisiensi waktu. Menurut Muchdoro (1997:180) “Efisiensi adalah tingkat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Efisiensi waktu adalah tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan hingga kapan proyek itu selesai. Sedangkan efisiensi biaya adalah tingkat kehematan dan pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

  • Aspek Biaya

Aspek  biaya disini mengenai tingkatan dimana penggunaan sumber dana organisasi yang mana didalamnya menyangkut penggunaan  keuangan dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari tiap unit. Didalam melaksanakan tugasnya para pegawai diharapkan untuk dapat memberdayakan/menggunakan segala sumber daya keuangan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan guna membantu penyelesaian tugas pekerjaan baik dari segi waktu maupun hasil kerja.  Efisiensi adalah tingkat pengendalian biaya atau pengorbanan sumberdaya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.