Pengertian Disclosure (skripsi dan tesis)

Disclosure (pengungkapan) merupakan pengeluaran informasi yang disajikan
tidak disembunyikan atau tidak ditutupi. Ghozali dan Chariri (2014:407)
berpendapat bahwa disclosure adalah tidak menutupi atau tidak menyembunyikan,
apabila dikaitkan dengan laporan keuangan disclosure merupakan penyajian
informasi laporan keuangan mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha perusahaan
yang bermanfaat serta harus lengkap dan jelas agar dapat membantu dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Suwardjono (2008:579) menyebutkan bahwa disclosure dimaknai sebagai
penyedia informasi yang disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.
Disclousure dibagi menjadi dua, yakni mandatory disclosure (pengungkapan
wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Mandatory disclosure
adalah pengungkapan minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Paramita,
2012). Bagi perusahaan yang telah go public yang telah terdaftar di BEI wajib
mengungkapkan laporan keuangan tahunan (annual report) secara berkala.
Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib
dilakukan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku, informasi yang
dimaksud meliputi informasi dalam laporan keuangan. Mandatory disclosure
akan memaksa perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai
perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak bersedia melakukan pengungkapan
sukarela. Di Indonesia mandatory disclosure telah diatur oleh IAI dan Bapepam.
Suwardjono (2008:583) menyatakan bahwa voluntary disclosure merupakan
pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar pengungkapan wajib yang telah
berstandar akuntansi atau peraturan oleh badan pengawas.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang
berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan
kredit. Sedangkan tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan posisi
keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Hery, 2015:3).
Sedangkan Prastowo (2011:5) berpendapat bahwa tujuan dari laporan
keuangan adalahuntuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat
dipisahkah dari perusahaan. Hery (2015:3), “laporan keuangan adalah hasil proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Kasmir (2012:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan
kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.
Yadiati (2007:52), “laporan keuagan adalah informasi keuangan yang
disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak
internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha
yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen
kepada pihak-pihak yang membutuhkannya”

Tipe Industri (skripsi dan tesis)

Tipe industri adalah karateristik yang dimiliki oleh perusahaan yang
berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan
lingkungan perusahaan (Hasibuan, 2001). Robert (1992) dalam Hackstone dan
Milne (1996); dalam Khadifa (2014) menyatakan terdapat 2 tipe industri yaitu
industri high profile dan industri low profile. Perusahaan yang termasuk dalam
tipe industri high profile adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas
yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat risiko politik yang
tinggi atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000; dalam
Purwanto, 2011). Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih
mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas karena aktivitas operasinya memiliki
potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya
lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam
pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal
bagi masyarakat. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan
perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan,
agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan
komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan, serta transportasi dan
pariwisata.
Sedangkan perusahaan low profile memiliki tingkat consumer visibility,
tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu
mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya
meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan
kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Perusahaan low
profile lebih ditoleransi oleh masyarakat luas disaat perusahaan melakukan
kesalahan. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan bangunan,
keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan
produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.
Industri high profile diyakini melakukan pengungkapan
pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri low profile karena
industri high profile lebih banyak disorot dan diawasi oleh stakeholder-nya
khususnya pemerintah. Berdasarkan dengan teori legitimasi, perusahaan
melakukan hal tersebut untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan
tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan.

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage timbul jika perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban
tetap seperti beban bunga. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan leverage
yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik
perusahaan itu sendiri. Brigham dan Houston dalam Cahya (2010); dalam
Chuzairi (2013) membagi leverage menjadi 2 tingkat yaitu operating leverage dan
financial leverage. Operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana biayabiaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan. Operating leverage
juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan
pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya
tetap dan biaya variabel. Sedangkan financial leverage adalah tingkat sampai
sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham preferen) yang
digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan.
Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa
semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian utang sehingga perusahaan akan
melaporkan laba sekarang lebih tinggi dan cenderung mengurangi pengungkapan
tanggung jawab sosial (Meek et al., 1995 dalam Ismurniati, 2010; dalam Wijaya,
2012). Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi memiliki biaya keagenan tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi
biaya berkaitan dengan pengungkapan CSR agar tidak menjadi sorotan dari para
debtholders. Namun dalam praktiknya, kecenderungan yang terjadi adalah
manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para debtholders
(Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Sembiring, 2005). Debtholders berharap
kepentingannya didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan.

Ukuran perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditujukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata -rata total penjualan dan rata-rata
total aset (Ferry dan Jones dalam Alichia, 2013; dalam Kurniasih dkk, 2015).
Perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan
tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil.
Sedangkan perusahaan skala lebih kecil akan mengungkapkan informasi
laporannya dengan kualitas lebih rendah dibandingkan perusahaan besar karena
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk membuat laporan tahunan cukup
besar.
Menurut Sudarno (2004) dalam Kusumawati (2013), dampak yang
ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan menjadi perhatian banyak pihak
sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sebagaimana teori agensi
menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan rentan akan adanya konflik antara
pihak prinsipal dan agen, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula
resiko terjadinya konflik antara prinsipal dan agen karena banyaknya pihak yang
terlibat dengan bermacam kepentingan.

Karakteristik Perusahaan (skripsi dan tesis)

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda
meskipun memiliki jenis usaha yang sama, sehingga berpengaruh pada CSR yang
dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan pengungkapan CSR tersebut dikarenakan
karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, seperti ukuran perusahaan, leverage,
dan tipe industri.

Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8)
bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal tersebut maka
disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Simerly dan Li, 2001 dalam Fauzi, 2006; dalam Machmud dan Djakman, 2008;
dalam Maulidra, 2015). Investor asing yang berasal dari negara-negara maju
seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya
concern terhadap isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja,
dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.
Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah dibentuknya
European Environmental Agency (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan
keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa. Dengan demikian, perusahaan
dengan kepemilikan asing telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik,
sehingga investor asing akan menginvestasikan dananya karena keefektifan tata
kelola perusahaan akan mengurangi biaya agensi (Siagian, 2011 dalam Widiana,
2012).
Menurut Susanto (1992) dalam Hasibuan (2001), ada beberapa alasan
mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan
pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki
kepemilikan saham asing sebagai berikut:
1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang
akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien
untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing
dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan
lebih tinggi untuk mengungkapkan dengan terperinci segala aktivitas perusahaan
dengan citra perusahaan agar nilai perusahaan meningkat dan dapat memberikan
eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (sustainable).

Kepemilikan Pemerintah (skripsi dan tesis)

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki
oleh pemerintah. Pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan dan
mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan
kepentingan atau aspirasi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di
perusahaan dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan
lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh
rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki
proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan
untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.
Dengan adanya tekanan dan sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih
transparan dalam pengelolaannya (Amran dan Devi, 2008 dalam Karina dan
Yuyetta, 2013).

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan
institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan
yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976
dalam Damayanti, 2011). Keberadaan investor institusional dianggap mampu
menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan
keputusan oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam
pengambilan keputusan sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan
manipulasi laba dan secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang
merugikan prinsipal atau yang disebut opportunistic (mementingkan kepentingan
pribadi manajer itu sendiri).
Mintzberg (1983) dalam Chaganti dan Damanpour (1991) berpendapat
bahwa investor institusional juga dapat memengaruhi perusahaan dengan cara
berbeda, misalnya dengan tekanan terhadap isu tertentu dan aktifitas untuk
mengendalikan proses keputusan internal melalui keanggotaan dewan direksi
perusahaan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk
mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi
kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai
perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham
perusahaan (Brancato dan Gaughan, 1991).

Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Gideon, 2005). Kepemilikan
saham oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer dalam menjalankan
operasional perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Widarjo dkk, 2010). Manajer
yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja
perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang
diterima oleh manajer akan meningkat pula. Anggraini (2006) menyimpulkan
bahwa semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka
perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Ketika
kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan
terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga (Jensen dan
Meckling, 1976 dalam Ika, 2010; dalam Puspaningrum, 2014).
Asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan agency conflict. Manajer perusahaan cenderung
mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk memperoleh bonus setinggi
mungkin (Warsono dkk, 2009 dalam Puspaningrum, 2014). Manajer hanya
memfokuskan diri pada proyek dan investasi yang akan memberikan laba besar
dalam jangka waktu yang pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek yang menguntungkan dalam
jangka panjang. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari
manajer karena akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan
penurunan keuntungan perusahaan (Jensen dan Meckeling, 1976 dalam Ika, 2010;
dalam Puspaningrum, 2014). Dengan adanya peningkatan kepemilikan
manajemen terhadap saham perusahaan, maka dapat menyelaraskan perbedaan
kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga
permasalahan antara agen dan prinsipal akan hilang. Diharapkan manajer akan
merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula
bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu
konsekuensi dari kepemilikan saham.

Struktur Kepemilikan Saham (skripsi dan tesis)

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan
jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh
institusi/lembaga, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan
tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh
investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) (skripsi dan tesis)

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian
dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan ekonomi perusahaan pada kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan
(Gray et al., 1987 dalam Rosmasita, 2007; dalam Purnama dkk, 2014). Dalam
pengungkapan terdapat 3 konsep umum (Hendriksen dan Breda, 1991 dalam
Widiana, 2012), yaitu:
1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure), merupakan
pengungkapan informasi yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban
dalam menyampaikan informasi yang sejalan dengan tujuan penyajian
laporan guna mencegah kesalahan interpretasi informasi.
2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure), merupakan informasi dengan
menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat
memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi
minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya mempunyai
tujuan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.
3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure), merupakan pengungkapan
informasi yang relevan secara keseluruhan. Informasi yang diungkapkan
adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi
lain yang diungkapkan secara sukarela. Full disclosure dapat membantu
mengurangi terjadinya kesalahan akibat asimetri informasi, namun
seringkali dinilai berlebihan.
Beberapa alasan yang mendorong praktik pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan oleh perusahaan (Deegan, 2002 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), diantaranya adalah:
1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
Ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara
karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan
mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). Atas dasar
alasan ini, praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial memberikan
keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan ―hal yang benar‖ dan
alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk
melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak
yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan
dan manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan
informasi tersebut. Namun demikian, kelihatannya pandangan ini
bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi
dan lingkungan kapitalis.
4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi
pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka,
cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan
berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan
lingkungannya.
5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat.
Refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap ―ijin yang diberikan
masyarakat untuk beroperasi‖ atau ―kontrak sosial‖ tergantung pada
penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas pemberitaan
media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan
tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari rating yang jelek yang
diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan.
7. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerful.
8. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, ―ethical
investment funds‖ merupakan bagian dari pasar modal yang semakin
meningkat peranannya, misalnya The Dow Jones Sustainability Group
Index. Pihak yang bertanggungjawab dalam merangking organisasi
tertentu untuk tujuan analisis portfolio menggunakan informasi dari
sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi
tersebut.
9. Untuk mematuhi persyaratan industri (code of conduct) tertentu. Misalnya,
industri pertambangan di Australia memiliki Code for Environmental
Management. Sehingga terdapat tekanan tertentu untuk mematuhi aturan
tersebut yang selanjutnya dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan.
10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai
penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan
yang melaporkan kegiatannya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan
aspek sosial dan dampak lingkungan. Contohnya penghargaan yang
diberikan oleh The Association of Chartered Certified Acountants. Banyak
organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan
harapan memperbaiki image positif perusahaan. Hal ini memiliki implikasi
positif terhadap reputasi perusahaan pada stakeholder.

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari
konsep tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG).
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG
sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan perusahaan untuk
menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan agar dapat menciptakan
dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. El Gammal dan Showeiry
(2012) dalam Utari (2014) mengatakan bahwa GCG berkaitan dengan
kepercayaan investor kepada pihak manajemen perusahaan bahwa manajemen
dapat memberikan keuntungan atas dana yang telah diinvestasikan kedalam
perusahaan dan investor yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan
kecurangan dalam hal penggelapan dan melakukan investasi terhadap kegiatan
yang akan merugikan pihak investor.
GCG menekankan pada 5 prinsip dasar yaitu transparancy (keterbukaan
informasi), accuntability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban),
independency (kemandirian), fairness (kesetaraan dan kewajaran). Pada dasarnya
GCG mempunyai hubungan yang sangat erat dengan CSR dimana dalam prinsip
GCG terutama responsibility dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan prinsipprinsip dalam corporate goverance akan memberikan manfaat (Utama, 2007
dalam Subroto, 2012): (1) meminimalkan agency costs dengan mengontrol
konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen, (2)
meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para
penyedia modal, (3) meningkatkan citra perusahaan, (4) meningkatkan nilai
perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang rendah, dan (5)
peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholders terhadap masa depan
perusahaan yang lebih baik.
Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk
memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata
kelola perusahaan yang baik memaksa perusahaan untuk memberikan informasi
mengenai aktivitas sosialnya. Tuntutan masyarakat adalah untuk mengetahui
sudah sejauh mana tanggung jawab sosial telah dijalankan oleh perusahaan
sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dalam menggunakan produkproduk yang diproduksi perusahaan tersebut. Tujuan pelaksanaan corporate
governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab
perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apabila perusahaan tidak
melakukan pengungkapan dengan baik (tidak lengkap, transparan dan relevan)
maka baik perusahaan maupun pemegang saham akan mengalami kerugian dan
akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk
meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan nilai-nilai
yang melekat dan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial
masyarakat dimana mereka (perusahaan) berada. Menurut Guthrie dan Parker
(1989) serta O’Dwyer (2002) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan
bahwa teori legitimasi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan social reporting
behavior di semua negara. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh
kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi
pemerintah. Deegan (2004) menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di
negara berkembang terdapat 2 hal: (1) kapabilitas dalam menempatkan motif
maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi
perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya, dan (2) legitimasi organisasi
dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang
berbeda dalam konteks yang berbeda.
O’Donovan (2002) dalam Hadi (2010); dalam Putri dan Christiawan
(2014) berpendapat legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari
perusahaan dari masyarakat. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut
perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada
posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007). Perbedaan tersebut dinamakan legitimacy gap dan dapat
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Beberapa upaya
yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola efektivitas dari legitimasi
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Hadi, 2011) yakni dengan:
1. Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial
kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang
perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR,
dimana dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang
disetujui baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Masyarakat yang
dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada
perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk
melakukan fungsi produksinya. Karena itu pengungkapan CSR merupakan
suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela.
Menurut Tamba (2011) dalam Kurniasih dkk (2015), perusahaan yang
selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka perusahaan
tersebut memperoleh penerimaan oleh masyarakat dan akan menjamin
kelangsungan hidup perusahaan.

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) (skripsi dan tesis)

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau
kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap
eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut
mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan (Wibisono dalam Kirana,
2009). Stakeholder dapat dibedakan kedalam stakeholder primer dan stakeholder
sekunder. Clarkson (1995) dalam Moir (2001); dalam Pian KS (2010)
mendefinisikan stakeholder primer dan stakeholder sekunder sebagai berikut:
1. Stakeholders primer adalah pihak dimana tanpa partisipasinya yang
berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah
shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama
dengan yang didefinisikan dengan shareholder public, yaitu pemerintah
dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar, yang undangundang dan peraturannya harus ditaati, dan kepadanya pajak dan
kewajibannya harus dibayar. Suatu perusahaan atau organisasi dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholders primer – yang merupakan
rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan
yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda.
2. Stakeholders sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam
transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan
hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok
kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini
untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder,
perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham,
kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).
Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan
dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk
mencari dukungan tersebut (Gray, Kouhy dan Adam, 1994 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007).
Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang
dianggap powerfull. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Chariri dan
Ghozali, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses
terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Deegan, 2000 dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Kelompok
stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam
mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan
keuangan (Ulum, Chariri dan Ghozali, 2008 dalam Kusumawati, 2013).
Pada umumnya teori ini berkaitan dengan cara-cara yang digunakan
perusahaan untuk me-manage stakeholder-nya, tergantung pada strategi yang
diadopsi perusahaan. Ullman (1985) dalam Kurniasih dkk (2015) berpendapat
bahwa power stakeholder berhubungan dengan postur strategis yang diadopsi
perusahaan. Postur strategis menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh
pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. Terdapat 2 postur
strategis yang akan diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), antara lain:
1. Active posture merupakan strategi yang berusaha mempengaruhi
hubungan organisasi dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh
atau penting. Hal ini menunjukkan bahwa active posture tidak hanya
mengidentifikasi stakeholder tetapi juga menentukan stakeholder mana
yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber
ekonomi ke perusahaan. Perhatian yang besar terhadap stakeholder akan
mengakibatkan tingginya tingkat pengungkapan informasi sosial dan
kinerja sosial perusahaan. Penganut active posture akan melakukan
pengungkapan pertanggungjawaban sosial sesuai dengan permintaan
stakeholder inti (stakeholder yang paling mempengaruhi perusahaan).
2. Passive posture merupakan strategi yang cenderung tidak terus menerus
memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi
optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Kurangnya perhatian
terhadap stakeholder akan mengakibatkan rendahnya tingkat
pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan. Penganut
passive posture akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban
sosial secara adil untuk semua stakeholder.
Pengungkapan CSR bagi suatu perusahaan bersifat penting, hal demikian
karena para stakeholders perlu untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana
perusahaan dalam melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan
stakeholders sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan
CSR yang telah dilakukannya (Riswari, 2012 dalam Putri dan Christiawan, 2014).
Manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder
(Guthrine et al., 2004 dalam Erwansyah, 2009). Para stakeholder memiliki hak
untuk mengetahui semua informasi baik informasi mandatory maupun voluntary,
serta informasi keuangan dan non keuangan (sosial).

Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara prinsipal (pemilik/para pemegang saham) dan agen
(manajemen/manajer). Kondisi ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi
(asymetrical information), dimana manajer lebih mengetahui informasi internal
dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham
dan stakeholder lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976); Jensen (1986);
Weston dan Brigham (1994) dalam Khadifa (2014), masalah keagenan dapat
terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu: (1) antara manajer dan pemegang saham
(shareholders), dan (2) antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Jika
perusahaan berbentuk perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka
dapat diasumsikan bahwa manajer—pemilik tersebut akan mengambil setiap
tindakan yang mungkin untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur
dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk
kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi jika manajer mempunyai porsi sebagai
pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk
perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka
pertentangan kepentingan bisa segera timbul karena pada dasarnya setiap individu
bertindak atas kepentingan mereka sendiri.
Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dkk (2006); dalam Khadifa
(2014) menambahkan bahwa jika kedua kelompok tersebut (agen dan prinsipal)
adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat
alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang
terbaik untuk kepentingan prinsipal. Diasumsikan bahwa pihak prinsipal hanya
mementingkan dan memperhatikan tentang bertambahnya imbal hasil yang
mereka dapat atas investasi yang mereka tanamkan. Dan pihak agen sebagai pihak
yang menerima wewenang untuk mengelola perusahaan agar tercipta kondisi yang
baik bagi perusahaan dan investor, justru hanya memperhatikan kepuasan
individunya dengan menerima kompensasi keuangan dan fasilitas yang didapat
dari posisinya sebagai seorang pengelola manajemen. Dengan adanya perbedaan
kepentingan tersebut maka timbul agency problem.
Agency problem dapat memunculkan suatu biaya yang dikenal dengan
agency cost (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Widiana, 2012). Agency cost
(biaya keagenan) adalah biaya yang ditanggung pemegang saham untuk
mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan
merupakan salah satu alat pengendali agar konflik antara prinsipal dan agen dapat
dihindari. Jensen dan Meckling (1976) dalam Khadifa (2014) membagi agency
cost menjadi 3 jenis, antara lain:
1. Monitoring cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk
mengawasi perilaku agen yang dapat merugikan prinsipal. Monitoring cost
dapat berupa biaya audit, peraturan operasi, dan pembatasan anggaran.
2. Bonding cost, merupakan biaya yang muncul karena adanya mekanisme
pembatasan tindakan yang dilakukan manajer dengan keinginannya sendiri.
Contoh dari bonding cost adalah pembuatan quarterly report (laporan
triwulan) oleh manajer secara sukarela sebagai sarana komunikasi dengan
prinsipal.
3. Residual loss, merupakan kerugian yang ditanggung oleh prinsipal akibat
dari tindakan agen yang belum sesuai dengan keinginan prinsipal
walaupun monitoring cost dan bonding cost sudah dikeluarkan. Tindakan
tersebut dapat berupa penggantian nilai dari akun-akun tertentu pada
quarterly report yang sudah disiapkan dengan tujuan mendapatkan bonus
yang lebih besar.

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak
luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi
tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya
kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan
kontrol perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif. Hubungan
ini sesuai dengan penelitian Fitri dan Mamduh dalam Naftalia (2013).
Berdasarkan penelitian Moh’d et al. (dalam Pratana dan Mas’ud, 2003)
menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor
agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk
mengatur laba menjadi berkurang.
Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimilki pihak luar
perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen,
sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan
manajemen. Menurut Moh’d et al, (dalam Wahidahwati, 2002) suatu konsentrasi
kepemilikan oleh investor yang berbentuk institusional dapat mengurangi biaya
keagenan karena mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk
mendukung atau sebaliknya tentang keberadaan dan kebijakan manajemen.

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage menunjukkan seberapa besar tingkat aset yang dibiayai oleh
utang. Tingkat leverage dapat diketahui melalui perbandingan total utang dengan
total aset. Menurut Van Horn dalam Almadara (2017) Financial Leverage
merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan
akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban
tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang
memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil (Mardiyah
dalam Almadara 2017).
Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai
kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat
bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Herawaty dan Baridwan dalam Almadara
2017). Namun, leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas pendapatan
setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian
perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage berarti tingkat
ketidakpastian return tinggi, namun disisi lain jumlah return yang diberikan akan
semakin besar pula (Van Horne, James C, dan Wachowicz dalam Almadara
2017). Maka dapat disimpulkan bahwa, Leverage yang tinggi juga akan
meningkatkan perilaku oportunis manajemen seperti melakukan manajemen laba
untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik dan hal
ini merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan membuat manajemen
perusahaan lebih sulit dalam menbuat prediksi jalannya perusahaan ke depan

Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap
para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholders dalam
mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan
perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta
menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan
lingkungannya.
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen bisnis untuk
memberikan konstribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja
sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat
maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat, baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk
pembangunan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini
berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu organisasi,
terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi,
misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang
dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk
jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.
Menurut Nuryana dalam Suharto (2006) tanggung jawab sosial merupakan
sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam
operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Brilliant dalam
Arief (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa nama lain yang memiliki
kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan tanggung jawab sosial atau
CSR ini, antara lain:
a. Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity),
b. Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy),
c. Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public
Relations),
d. Pengembangan Masyarakat (Community Development).
Keempat nama tersebut dapat pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan
tanggung jawab sosial dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate
Social Investment/Investing).
Tanggung jawab sosial ini dapat dikatakan sebagai investasi sosial yang
akan menjamin kesinambungan dari usaha yang dilakukan perusahaan saat ini dan
merupakan salah satu strategi jangka panjang perusahan untuk memberikan nilai
tambah kepada masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan
suatu strategi perusahaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat yang
akan berpengaruh positif pula terhadap perusahaan tersebut.
Terdapat beberapa konsep piramida yang dikembangkan oleh Archie B.
Carrol dalam Arief (2014). Konsep piramida ini memberikan pertimbangan
teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi
masyarakat di sekitarnya, yaitu:
1. Tanggung jawab ekonomis
Tujuan utama perusahaan melakukan suatu bisnis adalah untuk
menghasilkan laba (make a profit). Laba ini menjadi fondasi berdirinya
perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki nilai tambah
ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive)
dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal
Perusahaan yang berdiri di suatu negara harus mentaati hukum yang
berlaku di negara tersebut (obey the law). Meskipun tujuan utama
perusahaan mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan
dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
3. Tanggung jawab etis
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tetap harus memperhatikan
etika yang baik, benar, adil, dan wajar (be ethical). Norma-norma yang
berlaku di masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi
perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis
Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku
etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat
dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas kehidupan semua (be a good citizen). Para
pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung
jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini
dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.

Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihanpilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai
tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga
dikemukakan oleh Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu
intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk
mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan
manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer
untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer
mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. Manajer
mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif–alternatif yang
tersedia utuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat
sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak
mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola
manajemen laba menjadi empat:
1) Taking a bath
Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru
dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini
diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
2) Income minimization
Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi.
Gunanya agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang
dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak
berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian
dan pengembangan.
3) Income maximization
Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan
mendapatkan bonus. Income maximization dilakukan saat perusahaan
mengalami penurunan laba.
4) Income smoothing
Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang
dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan
sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Chariri dan
Ghozali (2007) menyatakan dua alasan yang digunakan manajemen
untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada
asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat
dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang
berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan
untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik.
Teknik dan pola manajemen laba menurut Rahmawati dan Qomariyah
(2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:
1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak
tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi
aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2) Mengubah metode akuntansi
Perubahan metode akunatansi yang digunakan untuk mencatat suatu
transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode
depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3) Menggeser periode biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:
mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan
sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda
pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda
pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap
yang sudah tak dipakai.

Signalling Theory (skripsi dan tesis)

Gray dalam Sembiring (2017) menyatakan bahwa kualitas dari pelaporan
keuangan adalah sinyal bagi pasar keuangan dan stakeholder bahwa manajemen
dianggap mampu untuk mengendalikan risiko sosial dan lingkungan dalam
perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR adalah sinyal yang baik bagi investor
dan stakeholder bahwa perusahaan aktif melakukan kegiatan CSR dan nilai pasar
perusahaan berada dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik
membantu perusahaan untuk memperoleh reputasi dari pasar modal dan pasar
utang. Pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
komitmen yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan saja tetapi juga
perduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi karyawan, sosial dan lingkungan
(Hong dan Andersen dalam Sembiring 2017).

Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu
akan menimbulkan konflik yang potensial. Sun et al.dalam Sembiring (2017)
menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate governance
dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam
memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan.
Menurut Gregory dalam Sembiring (2017) dewan komisaris merupakan inti dari
corporate governance, dewan komisaris bertugas untuk memonitor dewan direksi
terkait dengan pelaksanaan utama dewan direksi dalam menjalankan kegiatan
perusahaan. Dewan komisaris bertindak untuk menyelaraskan pendapat agar tidak
terjadi perselisihan antar manajer dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan
dan dipastikan tidak ada monopoli sehingga tidak menimbulkan manajemen laba.
Demikian pula dengan kepemilikan institusional, yang dapat berperan sebagai
pihak yang berpengaruh pada keputusan organisasi dengan adanya voting power
yang dimilikinya sebagai pertentangan terhadap asimetri informasi oleh
shareholders,dengan menggunakan kekuatan dari informasi institusional investor
memiliki kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan
dibandingkan pemegang saham non institusional

Pengaruh pertumbuhan perusahaan (growth) terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan yang ada di masa yang
akan datang (Lomboan, Sondakh, & Pontoh, 2016). Perusahaan akan lebih
cenderung ketika melakukan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab
sosialnya itu ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang
tinggi. Informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan akan membuat
perusahaan mendapat respon baik oleh publik dan para stakeholders yang akan
memicu pertumbuhan perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai
pertumbuhan yang baik maka akan terlihat lebih unggul dan mampu menghadapi
pesaing yang ada di masa yang akan datang (Wartyna & Apriwenni, 2018).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukenti, Hidayati, & Mawardi
(2017) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan terus tumbuh dapat menunjukkan
bagaimana laju kinerja ekonomi perusahaan, yang mana perusahaan seharusnya
mengimbangi dengan melakukan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan
dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi
ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas dan
kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut, berhubungan dengan
pertumbuhan perusahaan yang baik. Perusahaan yang terlihat lebih unggul dan
dapat menghadapi persaingan bisa mendapatkan respon yang baik dari publik dan
para pemangku kepentingan (Nurjanah, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah et al. (2016) memberikan hasil
pertumbuhan perusahaan (growth) berpengaruh terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial (CSR).

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sebuah aktivitas operasi yang akan
berlangsung hal tersebut karena jika perusahaan tersebut besar maka tidak akan
melepas kemungkinan akan adanya tekanan. Selain itu besar kecilnya sebuah
perusahaan juga akan mempengaruhi dalam pengungkapan tanggung jawab
sosialnya terhadap stakeholdernya menurut Sembiring (2005) dalam penelitian
(Krisna & Suhardianto, 2016).
Dilihat dari teori agensi yang memprediksi suatu perusahaan yang memiliki
ukuran perusahaan berskala besar maka untuk biaya keagenannya pun akan lebih
tinggi, dimana hal tersebut membuat perusahaan untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya keagenan perusahaan
(Sembiring, 2006). Biaya keagenan meliputi biaya pengawasan dan biaya kontrak.
Yang mana jika suatu perusahaan memiliki biaya pengawasan dan biaya kontrak
yang relatif rendah maka akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain
perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen yang salah
satunya digunakan untuk mengingkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.
Sebagai wujud pertangung jawaban manajer sebagai seorang agen kepada para
principal untuk memenuhi keinginan para princimal maka perusahaan akan
melakukan pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan.
Menurut teori legitimasi perusahaan yang memiliki ukuran yang besar maka
perusahaan akan lebih berusaha dalam mencari pengakuan dari masyarakat, upaya
dalam mencari sebuah pengakuan tersebut dibutuhkan sebuah pengungkapan CSR
perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat. Semakin besar sebuah perusahaan
maka akan melakukan pengungkapan CSR yang besar juga untuk mendapat
pengakuan dari masyarakat (Krisna & Suhardianto, 2016).

Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)

Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan menjadi pusat perhatian publik
sehingga membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan
kepentingan dan harapan akan transparansi yang semestinya dilakukan oleh
perusahaan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) adalah suatu
bentuk implementasi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan para
pemangku kepentingan dimana mereka ingin mendapatkan informasi lebih lanjut
mengenai kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan. Dalam teori
legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan ketika melakukan pengungkapan akan
memiliki tujuan akhir yaitu salah satunya memaksimalkan labanya. Laba atau
keuntungan perusahaan akan diperoleh secara maksimal ketika masyarakat
mengakui dan percaya terhadap perusahaan tersebut (Sholihin & Aulia, 2018).
Namun jika dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba perusahaan yang
semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang
lebih luas (Munsaidah et al., 2016). Sehingga dapat menunjukkan bahwa
perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan melakukan pengungkapan CSR
dengan nominal yang besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Putri (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.

Pertumbuhan Perusahaan (Growth) (skripsi dan tesis)

Menurut Munsaidah et al.(2016) pertumbuhan perusahaan (growth)adalah sebuah
cara yang digunakan para investor untuk melakukan pertimbangan ketika
menanamkan modal atau investasinya ke perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan
dari sebuah perusahaan para investor dapat melihat kinerja keuangan di perusahan
tersebut. Yang mana jika perusahaan memiliki tingkat perusahaan yang tinggi maka
kesempatan untuk mendapatkan profit atau laba untuk kedepannya akan semakin
tinggi pula.
Tingkat pertumbuhan (growth) perusahaan yang tinggi dapat membuat para
investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Apabila ketika
perusahaan dalam keadaan terus bertumbuh dengan baik maka akan menarik respon
positif para investor lebih besar. Seberapa baiknya suatu kinerja perusahaan dalam
perkembangan perekonomian dapat dilihat dengan menggunakan rasio
pertumbuhan perusahaan (Wartyna & Apriwenni, 2018).

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai standar pengukuran berdasarkan besar
kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala penentuan untuk mengetahui
apakah perusahaan tersebut berskala besar atau kecil. Ukuran perusahaan sendiri
dapat dinilai dengan melihat total penjualan, jumlah tenaga kerja, kapasitas pasar,
total aset dan masih banyak lagi. Semakin besar nilai dari berbagai macam itemitem tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memilki ukuran yang
besar. Dan semakin besar aset yang dimilki oleh perusahaan maka semakin banyak
pula perputaran uang yang terjadi dan semakin besar pula kapasitas pasar sehingga
perusahaan tersebut mendapat peluang yang besar untuk dikenal oleh masyarakat
luas menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam penelitian (Wardhani & Muid, 2017).
Perusahaan yang memiliki skala yang besar biasanya akan lebih cenderung
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan tersebut lebih
memiliki jumlah aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
skala yang kecil. Perusahaan yang besar juga biasanya memiliki keuangan yang
baik juga sehingga ketika melakukan pengungkapan CSR memungkinkan dalam
jumlah yang besar pula menurut Sembiring, 2005 dalam penelitian (Susilowati,
Zulfa, & Hartono, 2018).

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Profitabilitas yaitu suatu rasio penilaian kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dengan rasio ini dapat
memberikan gambaran mengenai ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan yang ditunjukkan dengan melihat laba yang dihasilkan dari penjualan
atau dari pendapatan investasi perusahaan. Perusahaan profitabilitas dikatakan baik
apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan perusahaanyang mana
dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya (Kasmir, 2015).
Sembiring (2005) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dapat
memotivasi para stakeholder untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka
akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Sehingga
dapatdinyatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka
pengungkapan CSR perusahan akan cenderung semakin besar.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Suatu kegiatan yang menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan
masyarakat sekitar yang akan memberi dampak positif yang mana kegiatan tersebut
itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan karena
kegiatannya dan sering disebut dengan Corporate Social Responsibility
(CSR)(Sari, 2012).
Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
yaitu suatu tindakan yang diadakan oleh perusahaan dengan sukarela untuk
meningkatkan perhatian perusahaan terhadap masalah yang terjadi baik di
lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnisnya dan juga merupakan sebagai bentuk
interaksi atau komunikasi perusahaan dengan para stakeholdernya (Yovana &
Kadir, 2020). Pengertian lain dari Corporate Social Responsibility (CSR) menurut
Untung (2008;1) adalah komitmen yang dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan
keikutsertaan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana hal
tersebut dilakukan dengan melakukan tanggungjawab sosial perusahaan dengan
memperhatikan aspek sekitar seperti aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Menurut Gray et al., (2001) dalam penelitian Oktalia (2014) menjelaskan
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu proses yang
dilakukan perusahaan untuk menyediakan informasi yang dirancang guna untuk
mengutarakan masalah seputar social accountability, yang mana tindakan tersebut
dapat dipertanggung jawabkanbaik laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan
sosial.
CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh perusahaan
tidak lagi single bottom line saja, namun saat ini berganti menjadi triple bottom
lines Mandaika dan Salim (2015) dalam penelitian (Yovana & Kadir, 2020).
Terdapat 3 point penting dalam CSR dengan menggunakan konsep triple bottom
line, yaitu:
1. Tanggung jawab perusahaan terhadap profit, yang maksudnya perusahaan
harus meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Tanggung jawab perusahaan terhadap people, yang maksudnya perusahaan
harus memberikan kesejahteraan bagi semua karyawan dan masyarakat.
3. Tanggung jawab perusahaan terhadap planet, yang maksudnya perusahaan
harus tetap menjaga kelestarian alam yang ada disekitar perusahaan yang
sedang beroperasi atau melakukan kegiatan perindustrian.
Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) harus diberitahukan kepada
stakeholder karena hal tersebut sebagai bentuk adanya pertanggung jawaban
kepada sosial dan lingkungan. Cara yang tepat melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) yaitu dengan melakukan sebuah pengungkapan yang
merupakan sebuah upaya perusahaan untuk menginformasikan kegiatan CSRnya
kepada stakeholdernya dengan cara diungkapkan melalui laporan tahunan
perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR melalui laporan tahunna
perusahan dengan tujuan agar stakeholder mengetahui adanya kegiatan CSR
diperusahaan dan dengan pengungkapan tersebut juga diharapkan perusahaan akan
mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.
CSR diungkapkan dengan menggunakan pedoman yang ada di Global Reporting
Initiative (GRI). GRI adalah suatu organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk
mendukung pelaporan atas kegiatan sosial, lingkungan, dan tata kelola (Indriyani
& Yuliandhari, 2020).

Agency Theory (skripsi dan tesis)

Dalam sebuah perusahaan pasti akan muncul masalah yang disebabkan oleh agen
yang mana masalah tersebut muncul karena adanya ketidaksamaan antara agen
dengan principal. Seorang agen hanya berorientasi untuk mendapatkan bonus dari
perusahaan akan tetapi berbeda dengan principal yang lebih berorientasi pada profit
perusahaan. Dari sudut teori keagenan menyatakan bahwa informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat digunakan oleh para
stakeholder dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
manajer perusahaan. Tingginya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan maka masalah yang muncul antara agen dan principal dapat
diminimalisir karena principal akan lebih mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh
agennya sehingga tidak akan terjadi ketimpangan informasi antara keduanya
melalui pengungkapan CSR tersebut (Hasnia & Rofingatun, 2017).
Informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang
mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya dapat mendapatkan perhatian
masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial
diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada para investor ketika
melakukan pengambilan keputusan, sehingga investor tidak mengacu terhadap
informasi keuntungan saja.

Legitimasi Theory (skripsi dan tesis)

Legitimasi adalah suatu pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan
merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang mana itu membuat
kelangsungan hidup perusahaan menjadi lebih baik. Dalam teori legitimasi
menyatakan bahwa keberlangsungan kegiatan perusahaan harus sesuai dengan
aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar sehingga dengan begitu perusahaan
akan mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar Suchman (1995) dalam
penelitian (Sholihin & Aulia, 2018).
Dalam teori ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat dibuktikan
dengan melakukan pengungkapan secara tertulis dalam laporan keuangan
perusahaan dan kegiatan yang dilakukan perusahaan mengenai pengungkapan CSR
juga sesuai dengan nilai, adab dan aturan yang ada di lingkungan sekitar (Sari &
Triyono, 2017).
Dasar dari adanya pengungkapan CSR perusahaan yaitu menunjukkan
kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap sekitar dengan
melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Tujuan akhir pengungkapan sosial
yang dilakukan yaitu perusahaan ingin memiliki keuntungan yang lebih ketika
menjalankan kegiatan usahanya, namun jika dilihat untuk jangka kedepannya
perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan dimata masyarakat sehingga
reputasi perusahaan menjadi lebih baik (Sholihin & Aulia, 2018).

Stakeholder Theory (skripsi dan tesis)

Menurut Chariri(2008) dalam penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) bahwa
stakeholder theory menunjukkan bahwa perusahaan itu suatu entitas yang
beroperasi tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan juga
harus bermanfaat bagi seluruh stakeholdernya. Stakeholder meliputi kreditor,
pemerintah,analis, investor, supplier, masyarakat, konsumen,dan pihak
lainnya.Dalam teori stakeholder ini mengharapkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan CSRnya karena itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa
kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
Teori stakeholder dapat memberi sebuah penjelasan bahwa perusahaan
melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi
harapan atau permintaan stakeholder. Namun demikian perusahaan tetap
melakukan identifikasi terhadap stakeholdernya, hal tersebut dilakukan perusahaan
untuk menanggulangi jika dalam kelangsungan kegiatannya terdapat gangguan dan
bisa menyebabkan impian perusahaan tidak terwujud (Sholihin & Aulia, 2018).
Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat diwujudkan
dengan melakukan beberapa kegiatan yang baik yang diinginkan oleh stakeholder.
Hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berdampak baik
untuk perusahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk
mewujudkan keinginan stakeholdernya yaitu dengan melakukan pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Pengungkapan Corporate Social Responsibility
merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder, dan dengan
perusahaan melakukan pengungkapan ini stakeholder dapat mengevaluasi dan
mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan perannya yang sesuai dengan
keinginan stakeholder.

Penelitian Sebelumnya (skripsi dan tesis)

Yovana & Kadir (2020) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR), leverage berpengaruh negatif signifikan
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan
pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan perusahaan
index LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2014-
2017 sebagai populasi penelitian.
Hasil penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan untuk
variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Dengan satu teori yaitu teori stakeholder. Sampel yang
digunakan yaitu 44 perusahaan Indeks LQ-45 non-keuangan dengan periode 2015-
2018.
Putri (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa
semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sampel yang digunakan ada 25 perusahaan pertambangan dengan periode selama 3
tahun yaitu tahun 2012- sampai tahun 2014.
Penelitian yang dilakukan oleh Irhami & Diana (2020) dengan hasil
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, ukuran
perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada Corporate Social
Responsibility. Sedangkan leverage, likuiditas, rasio aktivitas dan profitabilitas
berpengaruh positif pada Corporate Social Responsibility. Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018 merupakan
sampel penelitian.
Hasil penelitian Munsaidah et al., (2016) dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa firm size, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap CSR. Sedangkan age dan leverage berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan CSR. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dengan periode 2010-2014 merupakan populasi yang digunakan
dalam penelitian.
Penelitian yang dilakukan Wartyna & Apriwenni (2018) menyimpulkan
variabel kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan
publik, leverage, dan pertumbuhan perusahaan menunjukan tidak adanya pengaruh
terhadap pengungkapan CSR.

Perbedaan Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme (skripsi dan tesis)

Corporate Governance pada Pengungkapan Modal Intelektual di
Indonesia dan Malaysia.
Indonesia dan Malaysia meskipun tergabung dalam bagian negara
berkembang dan terletak dalam satu kawasan tetap memiliki perbedaan
dalam standar pelaporan keuangan serta pedoman mekanisme GCG.
Standar pelaporan keuangan yang digunakan di Indonesia yaitu Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan Malaysia menggunakan
Malaysian Accounting Standards Board (MASB). Perbedaan berikutnya
yaitu pedoman mekanisme penerapan GCG di Indonesia dan Malaysia,
dimana Indonesia memiliki KNKG selaku pembuat pedoman GCG di
Indonesia, sementara di Malaysia memiliki Securities Commision yang
membuat Malaysian Code on Corperate Governance (MCCG). Perbedaan
yang terdapat di Indonesia dan Malaysia akan memengaruhi efek variabel
independen pada ICD mengingat bahwa variabel moderasi penelitian ini
yaitu kualitas komite audit merupakan bagian dari GCG.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesepuluh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh struktur
kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.

Perbedaan Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia dan Malaysia (skripsi dan tesis)

ICD sejauh ini diungkapkan secara sukarela oleh manajemen
perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi
kepada para investor. Wilayah dan hukum yang berlaku disuatu negara
merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tingkat kesukarelaan
pengungkapan ICD pada suatu perusahaan. Pada umumnya negara maju
telah membuat aturan dalam pembuatan laporan tahunan untuk melakukan
pengungkapan mengenai modal intelektual perusahaan, sedangkan untuk
negara berkembang belum ada aturan yang mengatakan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Hal
ini didukung dengan hasil penelitian Web et al. (2008) yang mengatakan
bahwa perusahaan yang berasal dari lingkungan hukum yang kuat
(common law system) mendapatkan tekanan yang lebih dibandingkan
dengan perusahaan dari lingkungan hukum yang lemah (civil law system)
dalam melakukan pengungkapan yang baik. Indonesia menerapkan civil
law system, sedangkan Malaysia menerapkan common law system.
Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dengan
membandingkan 2 negara telah dilakukan oleh Velycia (2014) dan Ulum
et al. (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Velycia (2014) meneliti
perbedaan tingkat ICD antara negara Indonesia dengan Singapura, hasil
dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat ICD
antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Singapura).
Perusahaan di Indonesia memiliki tingkat ICD yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan di Singapura, hal ini dikarenakan
perusahaan di Indonesia melakukan ICD untuk meningkatkan minat
investor agar berinvestasi pada perusahaannya.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulum et al. (2016) membandingkan
tingkat ICD yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ICD
antara universitas di Indonesia dan Malaysia, hal ini dikarenakan
Indonesia dan Malaysia tidak mendapatkan tekanan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesembilan yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan asing yang tinggi dalam suatu perusahaan
akan sangat meningkatkan sistem pengawasan terhadap perusahaan
tersebut, hal ini terjadi karena pihak asing pada umumnya memiliki
pengalaman investasi yang cukup banyak, sehingga membuat kepemilikan
asing memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dibanding
kepemilikan lainnya.
Manajemen dalam memenuhi tuntutan dari para investor asing
tersebut agar pihak asing tersebut yakin bahwa laporan tahunan yang
dilaporkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada umumnya
menggunakan mekanisme pengawasan internal yang dapat menjamin
kebenaran dari laporan tahunan tersebut kepada para stakeholder.
Keberedaan komite audit merupakan salah satu perangkat penting dalam
peneran pengawasan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang
dilakukan Gautama, Daromes, dan Ng (2017) mengatakan bahwa
kompetensi komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan asing
dan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang efektif baik dari pihak
investor asing maupun dari komite audit perusahaan dapat mengurangi
permasalahan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan asing
terhadap pengungkapan modal intelektual.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Pemerintah pada Pengungkapan Modal Intelektual
Ketentuan tentang komite audit telah diatur dalam Undang-Undang
No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa komisaris
dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja
secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas
dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu tugas komite audit dalam perusahaan BUMN yaitu
melakukan monitoring pada setiap tingkat dan unit dalam struktur
organisasi BUMN, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan optimal
dan transparan, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas.
Sedangkan komite audit di Malaysia memiliki tugas berdasarkan
Malaysian Code on Corporate Governance untuk memeriksa dan
memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan
memberikan pandangan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan
modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui
PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaanperusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014
peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama
diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini
tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017,
sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit memperkuat
pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual
di suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketujuh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Institusional pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan saham institusional yang besar akan sangat
memengaruhi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit
terhadap pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan
termasuk dalam laporan tahunan yang diberikan kepada para pemegang
saham. Investor institusional sangat membutuhkan informasi-informasi
yang ada pada perusahaan secara keseluruhan baik itu keuangan dan non
keuangan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan, sehingga komite
audit dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas laporan tahunan
perusahaan.
Hasil penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018)
menunjukkan bahwa kualitas komite audit terbukti dapat menjadi
moderator pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap
pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hal ini terjadi
karena para investor institusional memaksimalkan praktik pengungkapan
informasi di perusahaan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi
komite audit yang ada diperusahaan untuk membantu para investor
tersebut dalam mengawasi dan memantau manajemen perusahaan agar
berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.

Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Manajerial pada Pengungkapan Modal Intelektual
Khafid dan Alifia (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
keberadaan komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran strategis
dalam memonitor manajemen perusahaan. Pengungkapan modal
intelektual sebagai bagian penting dari kualitas pelaporan keuangan
umumnya dipengaruhi oleh peran komite audit dalam menjalankan fungsi
pengawasan.
Komite audit yang memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang ‘Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit’ Pasal 7, memahami dan memiliki
pengalaman luas dalam tata kelola perusahaan dan kompetensi akuntansi
dinilai dapat menekan sikap oportunistik manajemen dalam proses
manajemen perusahaan dan praktik pengungkapan informasi perusahaan.
Hal ini didukung dengan hasil penelitian Merawati et al (2013) yang
menemukan bahwa komite audit yang memenuhi syarat akan lebih efektif
dalam memberikan pengawasan pada proses pelaporan keuangan
perusahaan.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan
modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui
PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaanperusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014
peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama
diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini
tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017,
sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit
memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan
modal intelektual di suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kelima yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Investasi asing sangat berkembang pada perekonomian dunia saat ini.
Banyak perusahaan-perusahaan lokal yang mayoritas pemegang sahamnya
adalah pihak asing. Darmawati (2006) mengatakan bahwa semakin
terkonsentrasinya kepemilikan suatu perusahaan, maka pengambilan
keputusan akan semakin berpengaruh pada pemegang saham mayoritas
yang menguasai perusahaan.
Menurut Utama dan Khafid (2015) bahwa kepemilikan asing dapat
menjadi monitor yang efektif bagi para manajer di pasar negara
berkambang. Hal tersebut dikarenakan pihak asing membawa sistem tata
kelola negara maju untuk diterapkan pada perusahaan yang terdapat di
negara berkambang.
Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan dan tinjauan pustaka,
penelitian yang dilakukan sampai saat ini menyatakan bahwa konsentrasi
kepemilikan merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal
intelektual yang dilakukan pihak perusahaan dalam laporan tahunannya.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Khafid dan
Alifia (2018) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang menyatakan bahwa
kepemilikan asing yang tinggi memiliki efek positif pada tingkat
pengungkapan modal intelektual. Hal ini disebabkan karena perusahaan
berusaha memenuhi permintaan investor asing tersebut dalam menyajikan
dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan rinci termasuk modal
intelektual. Semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan
maka semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keempat yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah
yang menuntut manajemen atau agen bertanggung jawab atas transparansi
yang lebih besar dalam pengungkapan informasi perusahaan kepada
pemerintah. Ghazali (2007) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah
secara politis lebih sensitif karena kegiatan perusahaan dengan bagian
terbesar milik pemerintah mendapat banyak perhatian umum. Investasi
yang dibuat oleh pemerintah di suatu perusahaan memiliki tujuan untuk
kesejahteraan masyarakat luas, sehingga perusahaan harus memiliki
akuntabilitas publik yang tinggi.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia (2018)
menyatakan bahwa sejauh ini kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh
yang paling positif dibanding kepemilikan lain, hal ini dikarenakan
besarnya perhatian dari masyarakat terhadap perusahaan milik pemerintah
membuat manajemen harus lebih transparan sehingga melakukan
pengungkapan secara luas termasuk modal intelektual sebagai bentuk
akuntabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Utama
dan Khafid (2015) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang dalam
penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan pemerintah sejauh ini
memiliki efek positif terhadap pengungkapan modal intelektual.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Haji dan Ghazali (2013)
menemukan hal yang sama bahwa kepemilikan pemerintah yang tinggi
berdampak positif pada pengungkapan modal intelektual perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Semakin besar kepemilikan pemerintah
dalam suatu perusahaan maka akan semakin luas tingkat pengungkapan
modal intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketiga yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H3a: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H3b: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola
dan penungkapan suatu perusahaan. Menurut Li et al. (2008), pengawasan
yang dilakukan oleh investor institusional memiliki tujuan untuk
mengendalikan manajer untuk bertindak atas nama perusahaan dan untuk
mencegah terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer.
Investor institusional membutuhkan informasi yang relevan dan kompleks
untuk pengambilan keputusan serta memberikan lebih banyak pemahaman
terhadap investor institusional.
Menurut Aisyah dan Sudarno (2014) perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang besar cenderung akan mendapatkan pengawasan yang
lebih tinggi dari para investor. Kepemilikan institusional yang tinggi akan
mendorong perusahaan untuk membuat lebih banyak pengungkapan,
karena manajemen didorong untuk melakukan pengungkapan informasi
yang lebih transparan yang akan mengurangi perilaku oportunistik. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia
(2018) dan Utama dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan
modal intelektual. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu
perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan modal
intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kedua yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H2a: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H2b: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Modal (skripsi dan tesis)

Intelektual
Kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik
antara principal dan agen yang lebih rendah karena manajer akan
meningkatkan kinerja mereka untuk menghasilkan banyak insentif.
Adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong
penyatuan antara kepentingan prinsipan dengan agen sehingga manajer
akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan para pemegang saham.
Kepemilikan manajerial membuat para pemegang saham di luar manajer
tidak perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer (Jensen
dan Meckling, 1976).
Khafid dan Alifia (2018) melakukan penelitian terhadap perusahaan
sector keuangan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan modal
intelektual, ini karena manajer perusahaan lebih mengetahui informasi
tentang perusahaan termasuk informasi modal intelektual, sehingga tidak
tergantung pada informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) juga
menemukan bahwa kepemilikan saham yang tinggi oleh manajemen akan
membuat manajemen tersebut cenderung membuat tingkat pengungkapan
modal intelektual di perusahaan rendah, karena perusahaan tidak memiliki
hubungan yang intensif dengan pihak eksternal, dan pihak manajerial
sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan telah memperoleh lebih
banyak informasi daripada informasi yang tercantum dalam laporan
tahunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Aisyah dan Sudarno (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual
dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi
merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas
kepada pihak lain. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat
disimpulkan semakin besar tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu
perusahaan maka semakin sempit tingkat pengungkapan modal
intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H1a: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H1b: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada dewan komisaris perusahaan untuk membantu melaksanakan tugas dan
fungsi dewan komisaris tersebut.
Anggota komite audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota
yang dapat berasal dari komisaris independen ataupun pihak luar perusahaan
yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam
menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya diharuskan bertindak
secara independen. Rapat yang dilakukan oleh komite audit untuk
pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah anggota. Komite audit
setiap tahunnya diwajibkan untuk membuat laporan tahunan atas pelaksanaan
kegiatan yang dilakukannya yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan
perusahaan

Pengungkapan Modal Intelektual (skripsi dan tesis)

Pengungkapan Modal Intelektual didefinisikan oleh Abeyesekera dan
Guthrie (2002) sebagai laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
informasi umum bagi para pengguna yang tidak dapat memerintahkan
penyusunan laporan tentang modal intelektual. Mouritsen et al. (2001),
mengatakan bahwa pengungkapan modal intelektual dalam suatu laporan
keuangan perusahaan merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa laporan
tersebut telah menggambarkan perusahaan secara kredibel, terpadu, serta
benar dan jujur.
Menurut Muhammad dan Ismail (2009), pengungkapan modal intelektual
merupakan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur aset
tidak berwujud dan menjelaskan hasil atas kegiatan berbasis pengetahuan
yang dimiliki perusahaan. Jenis pengungkapan modal intelektual merupakan
informasi yang sangat berharga bagi investor, karena dapat membantu mereka
untuk menilai kembali ketidakpastian prospek masa depan perusahaan dan
memfasilitasi dalam menilai perusahaan (Bukh, 2003).
Menurut Shakina dan Barajas (2014), terdapat tiga komponen modal
intelektual yaitu:
(1) Human Capital (HC), apa yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam
proses atau tujuan untuk menambah nilai karyawan tersebut.
(2) Structural Capital (SC), apa yang terjadi antara orang-orang, bagaimana
orang-orang yang terhubung dalam perusahaan, dan apa yang tersisa
ketika karyawan tersebut meninggalkan perusahaan.
(3) Relational Capital (RC), hubungan perusahaan dengan pemangku
kepentingan eksternal.

Struktur Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Struktur kepemilikan merupakan salah satu cara dalam mengurangin
konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen
perusahaan. Konflik kepentingan umumnya muncul karena pihak-pihak yang
terlibat dalam perusahaan memilki tujuan atau kepentingan masing-masing
sehingga menyebabkan perbedaan, perbedaan tersebut pada umumnya
disebabkan oleh karakteristik kepemilikan dalam perusahaan. Seperti yang
telah dijelaskan di pendahuluan, struktur kepemilikan perusahaan terbagi
menjadi beberapa jenis yang terdiri atas kepemilikan keluarga, kepemilikan
manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing (Saleh et al, 2009).
Pada penelitian ini yang digunakan adalah kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing,
karena struktur kepemilikan tersebut yang terdapat pada perbankan, sedangkan
kepemilikan keluarga sangat sedikit di Indonesia.
a. Kepemilikan Manajerial
Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan manajerial merupakan
kondisi dimana pemegang saham mayoritas dimiliki oleh pihak
manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif
ikut dalam pengambilan keputusan.
Menurut Hasty dan Herawaty (2017) dalam penelitiannya
mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu
mekanisme pengawasan yang berutujuan untuk menyelaraskan
berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan agar memiliki tujuan
atau arah yang sama untuk menekan terjadinya konflik kepentingan.
b. Kepemilikan Institusional
Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan institusional
ada kondisi dimana tingginya persentase saham perusahaan yang
dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi yang dimaksud dalam hal
ini berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan asuransi,
bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta.
c. Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan pemerintah atau yang biasa disebut sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar
atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara).
d. Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing merupakan suatu kondisi dimana pemegang
saham dalam suatu perusahaan mayoritasnya adalah pihak asing. Hal
ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, kepemilikan asing adalah kegiatan penanaman
modal yang dilakukan pihak asing, baik itu negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing untuk
melakukan usaha di wilayah Indonesia

Mekanisme Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Corporate Governance (CG) menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan
dan mengendalikan perusahaan agar operasional perusahaan tersebut berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan para stakeholders, sedangkan Good
Corporate Governance (GCG) didefinisikan oleh IICG sebagai struktur,
sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai suatu upaya
dalam meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka
panjang.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pelaksanaan
GCG sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pembangunan kepercayaan
masyarakat dan dunia untuk memenuhi syarat mutlak untuk berkembang
dengan baik dan sehat bagi dunia perbankan. Dalam pedoman tata kelola
perusahaan (GCG) di Indonesia, ada lima prinsip dasar sebagai berikut:
1. Keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasinya secara tepat
waktu, jelas, luas, akurat dan dapat dibandingkan serta memberikan
kemudahan akses bagi para stakeholders sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas, bank harus menetapkan apa yang menjadi tanggung
jawabnya dengan jelas dari masing-masing organ organisasi yang
sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan.
3. Tanggung Jawab, demi menjaga keberlangsungan usahanya bank harus
berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential banking
practices) dan menjamin atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku.
4. Independensi, dalam pengambilan keputusan bank harus bersifat
obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, bank harus senantiasa untuk memperhatikan kepentingan
para stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

Teori Agensi (skripsi dan tesis)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu
hubungan dimana satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain
(agent) untuk melakukan beberapa pekerjaan atau kegiatan atas nama mereka
dan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen.
Hubungan keagenan dalam perusahaan dapat digambarkan dengan hubungan
antara pemilik dan para pemegang saham sebagai pihak yang disebut
principal dan pihak manajemen perusahaan sebagai pihak yang disebut agent.
Teori agensi yang baik dapat terwujud apabila psinsipal dan agen memiliki
tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga kedua
belah pihak tersebut akan memiliki pemikiran yang sama.
Menurut Purwantini (2011) terdapat tiga jenis konflik keagenan yang
biasanya terjadi pada suatu perusahaan, yaitu konflik antara pemegang saham
dengan manajemen, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan
minoritas, dan konflik antara pemegang saham dengan pemberi utang. Akan
tetapi yang paling sering terjadi diantara ketiga konflik tersebut adalah konflik
antara pemegang saham dengan manajemen. Oleh karena itu, teori keagenan
pada umumnya lebih menekankan pada kontrol atau pengawasan yang
efisiensi dalam hubungan antara pemegang saham dengan agen dengan
harapan dapat meminimumkan konflik keagenan.

Definisi CSR (skripsi dan tesis)

The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk
berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para karyawan beserta keluarganya, dan
juga meningkatan kualitas hidup komunitas setempat dan masyarakat luas. Sedangkan
Tazkiyah (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para
karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang
bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan.
Dusuki dan Dar (2005), CSR perusahaan adalah standar perilaku perusahaan yang
harus dipenuhi untuk memberikan dampak positif dan produktif bagi masyarakat
sekaligus mempertahankan nilai perusahaan selain memaksimalkan keuntungan semata.
Mereka juga menambahkan bahwa setiap perusahaan memiliki dua macam tanggung
jawab, yaitu komersial untuk menjalankan bisnisnya dengan sukses dan sosial untuk
menjalankan peran mereka dimasyarakat dan komunitas sekitar.
Daykin (2006) menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaporan sosial perusahaan
adalah untuk melihat dampak dari tindakan perusahaan pada kualitas kehidupan
masyarakat. Pengungkapan mengenai pelaporan sosial perusahaan bisa didapat dari
pelaporan tahunan perusahaan, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan
berkelanjutan perusahaan, ataupun pelaporan tata kelola perusahaan. Putra (2009) dalam
penelitiannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab
sosial serta hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan reaksi investor
membuat kesimpulkan berdasarkan penelitian-peneliti sebelumnya bahwa secara garis
besar manfaat CSR adalah :
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan.
5. Membuka peluang pasar yang lebih besar.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat CSR yang dibangun berdasarkan visi
tanggung jawab sosial perusahaan bisa didapatkan oleh kedua-belah pihak dan juga
sejalan dengan prinsip kemasyarakatan bersama yang dikembangkan melalui berbagai
program kegiatan CSR.
Di Indonesia adapun undang-undang yang mengatur mengenai pengungkapan
tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Pengertian tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 40
tahun 2007 adalah, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen
perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
mengingkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam
undang-undang juga disebutkan bahwa salah satu laporan yang harus dimuat dalam
laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jenis dan Tingkat Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Darrough (1998) dalam Putra (2009) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan
dalam hubungannya dengan persyaratan standar, yaitu :
1. Mandated Disclosure (Pengungkapan Wajib)
Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi
yang berlaku. Pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan apabila perusahaan
tidak mau mengungkapkan informasinya secara sukarela.
2. Voluntary Disclosure (Pengungkapan Sukarela)
Merupakan butir-butir pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh perusahaan
tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
Hendriksen (1992) menyatakan bahwa pengungkapan dalam pengertian terluas
hanya berarti penyampaian (release) informasi. Hendriksen (1992) dan Evans (2003)
membagi tingkat pengungkapan menjadi tiga konsep pengungkapan yang bergantung
pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Tiga konsep pengungkapan tersebut
adalah:
1. Adequate disclosure (Pengungkapan cukup)
Konsep yang sering digunakan adalah Adequate Disclosure, yaitu pengungkapan
minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka
yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Fair disclosure (Pengungkapan wajar)
Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan
tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan
dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Full disclosure (Pengungkapan penuh)
Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari
seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan.
Hendriksen berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena
penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi
yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan

Definisi Pengungkapan (Disclosure) (skripsi dan tesis)

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan
(Ghozali dan Chariri, 2007). Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, disclosure
mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan
penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan.
Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan
mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun
non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Hendriksen (1992)
berpendapat bahwa untuk mencapai pengungkapan yang pantas, sebuah pengungkapan
harus menjawab pertanyaan:
1. Untuk siapa informasi diungkapkan?
2. Apa tujuan dari pengungkapan informasi?
3. Berapa banyak informasi harus diungkapkan?
Untuk pertanyaan bagaimana dan kapan informasi harus diungkapan termasuk
penting, akan tetapi tidak lebih penting daripada tiga pertanyaan awal. Pertanyaan
tersebut sama dengan pendapat Evans (2003), akan tetapi Evans mengikut sertakan
pertanyaan “kapan informasi harus diungkapan”. Evans (2003) berpendapat bahwa
pengungkapan berarti menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk
laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan
tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan menurut Evans
hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, tidak termasuk
dengan pernyataan umum atau private yang dibuat untuk manajemen atau informasi
yang disampaikan di luar lingkup pelaporan keuangan

Teori Ecofficiency (skripsi dan tesis)

Hansen dan Mowen (2000) dalam Dini (2010) mengungkapkan sebuah
teori yang mendukung upaya perusahaan untuk mengarahkan operasinya untuk
menjadi lebih ramah lingkungan, yang dinamakan ecofficiency. Konsep ini
berupaya menjelaskan bahwa upaya perusahaan untuk memproduksi barang dan
jasa memiliki nilai tambah sekaligus secara berkelanjutan mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini
secara simultan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
Konsep ini dapat menjelaskan mengenai hubungan antara kinerja lingkungan
dengan kinerja keuangan. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hansen dan
Mowen (2000) dalam teorinya adalah:
1) Konsumen semakin menginginkan produk-produk yang memiliki nilai tambah
dan ramah lingkungan.
2) Tenaga kerja saat ini memiliki kecenderungan untuk memilih bekerja di
perusahaan yang memiliki citra yang positif terkait lingkungan. Kinerja
lingkungan perusahaan yang semakin baik juga diindikasikan meningkatkan
produktivitas karyawan.
3) Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat kelalaian dalam mengelola
lingkungan, sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
4) Mengurangi biaya modal karena minimnya biaya keagenan yang harus
dibayar perusahaan, dan meminimalkan biaya asuransi yang harus ditanggung
perusahaan.
5) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi dan
membuka kesempatan baru.
6) Ecofficiency memberikan manfaat lain secara signifikan kepada perusahaan
dalam rangka meningkatkan corporate image.

Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)

Teori legitimasi (legitimacy theory) melihat bahwa perusahaan
merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar di tempat mereka
berada (Gray et al. 1996 dalam Deegan, 2003) dan perusahaan akan mengambil
berbagai tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas operasi mereka dianggap
sah (legitimate), sehingga dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di
tempat mereka beroperasi (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Deegan, 1996).
Deegan dan Rankin (1996: 54) dalam Deegan (2003) menjelaskan bahwa
ketika organisasi tidak mendapatkan legitimasi dari aktivitas operasi mereka,
maka masyarakat akan mencabut “kontrak” untuk keberlanjutan aktivitas operasi
perusahaan. Hal ini akan menimbulkan penurunan konsumen atau ketiadaan
permintaan produk dalam bisnis, penyebab hilangnya penyediaan tenaga kerja
dan pendanaan modal bisnis, atau mempengaruhi pemerintah untuk menaikkan
pajak, denda atau hukuman untuk melarang tindakan yang tidak sesuai dengan
ekspektasi masyarakat (Deegan, 2003: 256).
Perusahaan akan dinilai oleh publik berdasarkan bagaimana perusahaan
tersebut mencitrakan dirinya sendiri. Berdasarkan teori legitimasi, satu-satunya
cara bagi entitas untuk bisa bertahan adalah jika masyarakat di tempat mereka
berada menganggap bahwa kegiatan entitas tersebut sudah selaras dengan
lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus berupaya membentuk
dan mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat dengan cara melakukan
tanggung jawab lingkungan dan melakukan pengungkapan lingkungan kepada
publik dalam pelaporan keuangan (Dowling dan Pfeffer, 1975; Lindblom, 1994,
dalam Deegan, 2003).
Gray et al. (1995: 65) dalam Deegan (2003) juga mengungkapkan bahwa
pengungkapan lingkungan perusahaan dapat membentuk citra (image)
perusahaan yang kompeten dan peduli dalam melakukan tanggung jawab
lingkungan. Deegan (2003: 304) menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi
ekspektasi masyarakat jika mereka berkeinginan untuk mempertahankan
keberlanjutan perusahaan. Hal ini kemudian akan berdampak kepada penilaian
masyarakat mengenai perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan menuai
apresiasi dari masyarakat sehingga dapat berdampak pada peningkatan nilai
perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ini kemudian dapat memberikan
dampak pada kinerja keuangan perusahaan.
Konsep ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati dalam Januarti dan
Apriyanti (2006) yang menyatakan bahwa ada tiga perspektif yang timbul
berkaitan dengan pengungkapan tangggung jawab sosial (termasuk lingkungan)
perusahaan dan berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu:
1. Perspektif Bisnis yang menganggap pentingnya reputation capital untuk
menguasai dan menopang pasar. Perspektif ini memasukkan unsur tanggung
jawab sosial perusahaan dalam kegiatan periklanan perusahaan dan juga pada
kegiatan pemasaran.
2. Perspektif eco-sosial memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai
nilai (value) dan strategi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Tanggung jawab sosial juga dipandang sebagai strategi karena dapat
mengurangi ketegangan sosial.
3. Right-Based perspective menekankan bahwa konsumen, pekerja, masyarakat
dan pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis
perusahaan. Aspek kunci dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah
akuntabilitas, transparansi dan investasi lingkungan

Teori Pemangku Kepentingan (skripsi dan tesis)

As Hanas (1998:.32) dalam Deegan (2003: 268) menyatakan bahwa
berdasarkan sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan menyatakan
bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara
adil oleh sebuah organisasi (Deegan, 2003). Teori ini memandang bahwa
manajer sebaiknya mengelola organisasi tersebut agar menguntungkan seluruh
pemangku kepentingan. Teori ini juga memandang bahwa perusahaan bukan
merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan pengembalian (return)
pemegang saham, namun sebagai sebuah sarana untuk mengkoordinasi
kepentingan investor, dan memandang bahwa manjemen memiliki fiduciary
relationship (hubungan untuk mempercayai orang lain dalam memegang sesuatu)
tidak hanya kepada pemegang saham, namun kepada seluruh pemangku
kepentingan.
Selanjutnya, dalam teori normatif pemangku kepentingan, manajemen
harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku
kepentingan dan ketika terjadi konflik kepentingan, mengelola bisnis agar
mencapai keseimbangan optimal diantara mereka (Deegan, 2003: 268). Hal ini
menyiratkan bahwa manajemen setidaknya mengorbankan sebagian kepentingan
pemegang saham untuk pemangku kepentingan yang lain. Oleh karena itu, dalam
sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan mengimplikasikan bahwa
bisnis memiliki tanggung jawab lingkungan.
Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang
tinggi akan memiliki keuntungan yang besar dan dana berlebih untuk investasi
(Waddock dan Graves, 1994 dalam Setyowati, 2009). Dana tersebut dapat
diinvestasikan pada pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kinerja
lingkungan yang baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial
perusahaan. Teori ini menunjukkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja
lingkungan yang dilakukan perusahaan.
Deegan (2003: 269) mengungkapkan lebih lanjut mengenai teori
pemangku kepentingan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak
untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana organisasi berpengaruh
terhadap mereka, bahkan jika mereka memilih untuk tidak menggunakan
informasi tersebut dan bahkan jika mereka secara tidak langsung berpengaruh
terhadap keberlangsungan organisasi. Pengungkapan lingkungan dapat menjadi
sarana bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kinerja
lingkungan perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil
keputusan manajemen.
Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan yang baik akan
cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih luas. Hal ini
sejalan dengan penelitian Lang dan Lundholm (1993) dalam Clarkson et al
(2006) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang
baik cenderung memiliki pengungkapan yang lebih luas untuk memberikan
berita baik (good news) kepada pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Teori
pemangku kepentingan ini juga dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan
terhadap luas pengungkapan lingkungan.

 Regulasi Lingkungan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Peraturan mengenai kewajiban dalam pengungkapan lingkungan
dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini penggunaan istilah Corporate
Environment and Social Responsibility (CESR) disebut dengan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun
2007 pada pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) perusahaan bahwa:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
Peraturan yang mewajibkan dalam pengungkapan lingkungan dituangkan
dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 merujuk pada pasal 66. Peraturan ini
mengungkapkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
perusahaan kemudian kembali ditekankan pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007,
Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang
mewajibkan pengungkapan lingkungan selanjutnya ditegaskan melalui
Keputusan BAPEPAM-LK Nomor: KEP-134/BL/2006 pasal 1 mengenai
kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik,
menyatakan bahwa:
Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata
kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam
periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian yang dimaksud
sekurang-kurangnya memuat hal-hal diantaranya uraian mengenai aktivitas
dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menjelaskan mengenai
pengungkapan lingkungan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf ke-14 yang menyatakan bahwa:
Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added
statement), khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup
memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan
sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.
Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi
Keuangan.

Tujuan dan Sasaran PROPER (skripsi dan tesis)

Tujuan dari penerapan instrumen PROPER adalah untuk
mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai
peningkatan kualitas hidup. Pengumuman peringkat kinerja PROPER
kepada publik dapat menimbulkan efek insentif dan disinsentif reputasi
dalam peningkatan penataan kinerja. Para pemangku kepentingan
(stakeholders) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang
berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada
perusahaan yang belum berperingkat baik.
Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai
instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum
lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu, penerapan PROPER
dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi
publik dalam pengelolaan lingkungan. (Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Pelaksanaan PROPER difokuskan kepada perusahaan yang
memenuhi kriteria, yaitu: perusahaan yang berdampak besar terhadap
lingkungan hidup; perusahaan yang berorientasi ekspor dan atau
produksinya bersingggungan langsung dengan masyarakat, serta
perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Pengukuran Kinerja Lingkungan dalam PROPER (skripsi dan tesis)

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut PROPER. PROPER
yang termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 127 Tahun 2002 ini, berfungsi dalam penilaian
pertanggungjawaban perusahaan dalam mengendalikan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup.
PROPER yang telah dilakukan KLH sejak tahun 2002 ini telah
diadopsi menjadi instrumen penataan di berbagai negara seperti China,
India, Filiphina dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai
perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Penilaian kinerja penataan
perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan
dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan
lingkungan yang belum menjadi persyaratan penataan (beyond compliance)
(Laporan PROPER 2009).
Saat ini, PROPER memiliki tujuh aspek penilaian penataan
organisasi yang “ramah lingkungan”, yaitu empat aspek pengendalian
resiko dan pemenuhan kewajiban (ketaatan pada peraturan pengendalian
pencemaran air, ketaatan pada peraturan pencemaran udara, ketaatan pada
peraturan pengelolaan limbah B3, ketaatan pada peraturan AMDAL), dan
tiga aspek kepatuhan (Penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan
oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML);
Konservasi dan pemanfaatan sumber daya; serta Kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) termasuk kegiatan Community Development)

Kinerja Lingkungan (Environmental Performance) (skripsi dan tesis)

Menurut Lanskoki (2000), konsep kinerja lingkungan merujuk pada
tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan yang lebih rendah
menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. Begitu pula
sebaliknya, semakin tinggi kerusakan lingkungannya maka semakin buruk
kinerja lingkungan perusahaan tersebut.
Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
(PROPER). Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikenal dengan nama
PROPER merupakan upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan mengelola lingkungan
hidup dengan cara lebih baik melalui instrumen insentif reputasi atau citra bagi
perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan
disinsentif reputasi atau citra perusahaan dengan kinerja buruk (Lemonia dan
Fauzi, 2008). Penelitian Susi Sarumpaet (2005) membuktikan bahwa rating
PROPER yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, cukup terpercaya sebagai
ukuran kinerja lingkungan perusahaan, karena kesesuaiannya dengan sertifikasi
internasional di bidang lingkungan, ISO 14001.

Kinerja Keuangan (Financial Performance) (skripsi dan tesis)

Menurut Suratno et al. (2006) financial performance dapat diartikan
sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan dan
dituangkan dalam laporan keuangan serta dapat menjadi tolok ukur untuk
mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Peningkatan
kinerja keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Pengukuran kinerja keuangan dapat dihitung menurut accounting based
measures maupun capital market based. Pada accounting based measures
menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pengukuran secara finansial.
Sedangkan capital market based dapat diukur dengan menggunakan return
saham. Penelitian ini menggunakan accounting based measures dikarenakan
pengukuran dengan metode ini lebih komprehensif dengan tolok ukur yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah retun on equity (ROE) yang
termasuk ke dalam rasio profitabilitas.
Menurut Weygandt et al. (2002: 789) rasio keuangan dibagi menjadi tiga
kelompok besar, yaitu:
a. Rasio likuiditas
Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk
memenuhi utang yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang
tidak terduga-duga. Contoh dari rasio ini adalah current ratio, acid-test
(quick) ratio, current cash debt coverage ratio, receivable turnover dan
inventory turnover.
b. Rasio profitabilitas
Rasio profitabilitas mengukur laba atau kesuksesan operasi dari perusahaan
selama periode waktu tertentu. Ketiadaan dari laba akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan utang dan pendanaan modal.
Laba juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk berkembang. Akibatnya, kreditor dan investor tertarik
untuk mengevaluasi profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai
ultimate test untuk mengukur efektifitas operasi manajemen. Contoh dari
rasio profitabilitas yaitu net profit margin, return on assets, return on equity,
earning per share dan lain-lain.
c. Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama
periode waktu yang cukup lama. Contoh dari rasio ini ialah debt to total
assets ratio, times interest earned dan cash debt coverage ratio.
Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja
keuangan perusahaan. Rasio ini sangat diperhatikan oleh investor karena mereka
ingin melihat kemampuan dari perusahaan dalam mengalokasikan dananya untuk
menghasilkan keuntungan yang semakin besar di kemudian hari. Tolok ukur
yang digunakan dalam rasio profitabilitas adalah return on equity (ROE). Dalam
buku Key Management Ratio (Walsh, 2005) menyatakan bahwa ROE adalah
ukuran kinerja terbaik, kemudian disusul return on assets (ROA) sebagai
pengukur kinerja terbaik kedua.
Return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri (Soediyono, 1991)
Tujuan dari perhitungan ROE adalah untuk mengetahui jumlah pembagian laba
yang tersedia bagi pemilik modal. Semakin besar nilai ROE, maka semakin besar
jumlah bagian dari laba yang tersedia bagi pemilik modal. ROE sangat dekat
dengan investor karena ROE menghubungkan secara langsung ke laba,
pertumbuhan dan deviden perusahaan.
Rasio ini dikatakan sebagai rasio yang paling komprehensif untuk menilai
kebijakan dan kegiatan perusahaan. Rasio ROE yang tinggi mencerminkan
keberhasilan pimpinan puncak atau pihak manajemen dalam mengemban misi
dari pemiliknya, yaitu mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan
(Soediyono, 1991). Satu angka ROE akan membawa keberhasilan bagi
perusahaan sehingga dapat dengan mudah menarik dana baru. Hal ini juga akan
memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar yang
sesuai, dan pada gilirannya akan memberikan laba yang lebih besar. Semua hal
tersebut akan menciptakan nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan
atas kekayaan para pemiliknya. Walsh (2005) juga menyatakan bahwa ROE
merupakan salah satu penggerak nilai perusahaan.

Pengungkapan Lingkungan (Environmental Disclosure) (skripsi dan tesis)

Bethelot (2002) dalam Al Tuwaijri et al. (2003) mendefinisikan
environmental disclosure sebagai kumpulan informasi yang berhubungan
dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu,
sekarang dan yang akan datang. Informasi ini dapat diperoleh dengan
banyak cara, seperti pernyataan kualitatif, asersi atau fakta kuantitatif,
bentuk laporan keuangan atau catatan kaki.
Diller (1970) menyatakan bahwa ada beberapa teknik pelaporan
kinerja lingkungan diantaranya yakni: (1) Pengungkapan dalam surat
kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan
lainnya; (2) Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan; (3)
Pembuatan dalam perkiraan tambahan misalnya, melalui adanya perkiraan
(akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan
sebagainya.

Pelaporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Dalam SFAC No. 1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan
pelaporan keuangan (financial reporting) tidak terbatas pada isi dari
laporan keuangan (financial statement). Dengan kata lain, cakupan
pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan
(Chariri dan Ghozali, 2005). FASB menyebutkan:
Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi
juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung
atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem
akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang,
laba periodik dan lain-lain.

Metode Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara
teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen
keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008).
Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai:
pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan),
penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung,
lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi
manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

Sifat Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi
dua, yakni pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dan
pengungkapan wajib (discretionary disclosure). Pengungkapan sukarela
adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang
diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.
Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan
perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan
badan pengawas.
Suwardjono (2008) mengungkapkan bahwa teori pensignalan
(signaling theory) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu
berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut
pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham
khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (good news).
Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat
meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun
informasi tersebut tidak diwajibkan.

Luas Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak
informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan
(levels of disclosure). Evans (2003: 336) dalam Suwardjono (2008)
mengidentifikasikan tiga pengungkapan yang dilakukan perusahan, yaitu:
a. Adequate Disclosure (Pengungkapan Cukup)
Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu
pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku,
sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan
benar oleh investor.
b. Fair Disclosure (Pengungkapan Wajar)
Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar
memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan
dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
c. Full Disclosure (Pengungkapan Penuh)
Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang
diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008)
menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai
secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat
keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan
pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.

Fungsi dan Tujuan Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Dalam buku Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan
(Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan
adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan
pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai
kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan
kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (sophistication). Hal ini
dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari
masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi
(protective), informatif (informative), dan melayani kebutuhan khusus
(differential).
a. Tujuan Melindungi
Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai
cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan
mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin
memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk
menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen
keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk
melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan
terbuka (unfair). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan
akan menjadi tinggi.
b. Tujuan Informatif
Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju
sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian,
pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat
membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.
c. Tujuan Kebutuhan Khusus
Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan
tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi
dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju
sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus
disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui
formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.
Di sisi lain, dalam buku Accounting Theory, Riahi dan Belkaoui
(2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:
1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan
kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak
diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi
mereka.

Pengertian Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari
pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah
akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk
seperangkat penuh statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono
(2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:
Disclosure means supplying information in the financial statements
themselves, the notes to the statements, and the supplementary
disclosure associated with the statements. It does not extend to public
or private statements by made management or information provided
outside the financial statement.
Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa
pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta
informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam
pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga
memaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat
disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini tampaknya
sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya sebagai
berikut (SFAC No. 1, paragraf 5):
Although financial reporting and financial statements have
essentially the same objectives, some useful information is better
provided by financial statements and some is better provided, or can
only be provided, by means of financial reporting other than
financial statements.

Pengertian kesiapan (skripsi dan tesis)

Kesiapan adalah adalah kondisi seseorang atau
individu yang membuatnya siap memberikan respon
atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu
situasi. Penyesuaian pada suatu saat akan berpengaruh
untuk memberikan suatu respon (Slameto, 2010).
Menurut Holm (2016) kesiapan perawatan
didefinisikan sebagai kesiapan yang dirasakan dalam
berbagai domain pengasuhan, seperti memberikan
perawatan praktis dan dukungan emosional, serta
mengelola stres yang berkaitan dengan perawatan.
Kesiapan untuk mengasuh memiliki aspek praktis dan
emosional; mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi
juga mengatasi emosi dan stres.
Kedua definisi di atas dapat di tarik kesimpulan
bahwa kesiapan dalam merawat diartikan sebagai suatu
kondisi di mana individu yang akan melakukan
perawatan (keluarga) memberikan respon siap terhadap
situasi yang akan di hadapainya (dalam hal ini adalah
kondisi sakit salah satu anggota keluarga yang akan
dirawatnya) baik itu untuk perawatan praktis,
dukungan emosional serta mengelola emosi dan stress.
Kondisi kesiapan individu mencakup tiga aspek
yaitu: kondisi fisik, mental dan emosional; kebutuhankebutuhan, motif dan tujuan; dan ketrampilan dan
pengetahuan (Slameto, 2010).
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Kesiapan merupakan suatu sikap psikologis yang
dimiliki seseorang sebelum melakukan sesuatu,
dimana kesiapan ini dapat dipengaruhi oleh
dirinya sendiri atau oleh pihak luar. Menurut
Slameto (2010) faktor yang mempengaruhi
kesiapan yaitu:
1) Faktor internal
Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.
Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu
jasmaniah dan rohaniah (psikologis), dimana
keduanya mempengaruhi individu menjadi
terampil. Faktor jasmani adalah bagaimana
kondisi fisik dan panca indra (kesehatan dan
usia), sedangkan kondisi psikologisnya adalah
minat, tingkat kecerdasan, motivasi dan
kemampuan seseorang (individu).
2) Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari
luar diri seseorang yang meliputi lingkungan
dalam, lingkungan luar, dan sistem.
c. Instrumen untuk menilai tingkat kesiapan
Dalam merawat pasien stroke di rumah,
keluarga disebut sebagai pengasuh informal, yang
memberikan tingkat perawatan di rumah yang
seringkali setara dengan perawat profesional,
seperti memantau kondisi akut atau kronis anggota
keluarga mereka, mengenali tanda-tanda awal
masalah yang akan datang seperti efek samping
pengobatan, mengetahui bagaimana dan kapan
harus merespon, dan prosedur seperti ganti baju.
Keluarga memerlukan tingkat keterampilan dan
pengethuan tinggi di rumah untuk merawat
anggota keluarganya yang terkena stroke, namun
pada kenyataannya mereka sering merasa tidak
siap untuk mengasuh, karena tidak memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
untuk memberikan perawatan (Schumacher, Beck,
& Marren, 2006).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja (skripsi dan tesis)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja seseorang. Dalam
hal ini yang dimaksud dengan mempengaruhi adalah dapat menghambat ataupun
dapat mendukung seseorang dalam pengambilan keputusan karirnya.Berikut
pandangan-pandangan para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kesiapan kerja:
1) Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi
kesiapan kerja sebagai berikut :
a) Taraf intelegensi atau kecerdasan, kemampuan untuk mencapai prestasi
yang di dalamnya berfikir memegang peranan.
b) Minat, mengandung makna kecenderungan yang agak menetap pada
seseorang yang merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa
senang mengikuti berbagai kegiatan.
c) Pengetahuan dan pengalaman, informasi beserta pengalaman yang dimiliki
pada bidang-bidang pekerjaan.
d) Keadaan jasmani, ciri-ciri yang dimiliki seseorang, seperti tinggi badan,
tampan, dan tidak tampan, ketajaman penglihatan, dan pendengaran baik
dan kurang baik, mempunyai kekuatan otot tinggi atau rendah dan jenis
kelamin.
e) Sifat kepribadian yang sama-sama memberikan corak khas pada
seseorang, seperti ramah, tulus, teliti, terbuka, tertutup, dan ceroboh.
f) Nilai-nilai kehidupan, individu berpengaruh terhadap pekerjaan yang
dipilihnya, serta berpengaruh terhadap prestasi pekerjaan.
2) Menurut Kartono dan Kartono (1991), faktor-faktor yang mempengaruhi
kesiapan kerja yaitu :
a) Kecerdasan
Kecerdasan memegang peran penting dalam berhasil atau tidaknya
seseorang melaksanakan tugas-tugasnya.
b) Keterampilan dan kecakapan
Berhasil dalam usaha, kerja, atau kehidupan kita tidak perlu meniru-niru,
karena kita melihat banyak orang berhasil dalam hidupnya di berbagai
macam bidang karena keterampilan dan kecakapan berbeda-beda.
c) Kemampuan dan Minat
Kita harus mengetahui apakah kemampuan dan minat kita cocok dengan
pekerjaan yang kita masuki.
d) Motivasi
Dalam mencapai keberhasilan kerja, perlu adanya motif-motif yaitu motif
untuk kreatif, motif mencari efisiensi, motif mencapai sesuatu dan motif
bekerja.
e) Kesehatan
Kesehatan sangat membantu proses kerja seseorang dalam
menyelesaikan segala tugas-tugasnya.
f) Kepribadian
Pribadi yang berhasil yaitu bila seseorang sanggup berhubungan baik
serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta kenyataan
hidup secara wajar dan efektif, juga dapat memeperoleh rasa puas atas
hasil yang telah dicapainya. Salah satu unsur kepribadian yang dianggap
penting dalam kehidupan manusia adalah kemandirian. Kemandirian
merupakan salah satu faktor kepribadian yang dipengaruhi oleh faktorfaktor kodrati yang berupa umur dan jenis kelamin. Selain itudipengaruhi
oleh faktor-faktor lingkungan seperti pola asuh dan pendidikan ibu.
g) Cita-cita dan tujuan dalam bekerja
Jika pekerjaan seseorang sudah merupakan cita-cita dan tujuan sesuai
dengan sistem lainnya, maka ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh,
rajin, tanpa disertai dengan suatu perasaan yang tertekan, yang sangat
berguna bagi kesuksesan kerjanya.
h) Lingkungan keluarga
Keadaan rumah dapat mempengaruhi berhasil tidaknya seseorang yang
sedang bekerja. Anggota keluarga yang mendukung kerja seseorang turut
membantu secara mental dan spiritual untuk berhasilnya seseorang dalam
karirnya.
3) Menurut Muhammad Ihsan (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi
kesiapan kerja antara lain :
a) Tingkat intelejensi, kemampuan bertindak cepat dan tepat.
b) Pengalaman praktik, aplikasi dari teori yang telah dipelajari.
c) Tujuan masuk dunia kerja, harapan individu dalam melakukan sesuatu.
d) Keterampilan, kemampuan yang dimiliki individu untuk menempatkan
diri dan mengambil peran sesuai lingkungannya.
e) Lingkungan keluarga, lingkungan kelompok social yang merupakan
lingkungan yang paling dekat dari individu.
f) Nilai-nilai, suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara
psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
g) Keadaan fisik, keadaan yang memungkinkan kemampuan memfungsikan
organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik.
h) Minat, ketertarikan pada diri individu sebagai wujud kemauan untuk
melaksanakan sesuatu kegiatan.
i) Motivasi, suatu usaha yang disadari untuk menggerakan, mengarahkan,
dan menjaga tingkah laku agar seseorang terdorong untuk bertindak
melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Aspek-aspek Kesiapan Kerja (skripsi dan tesis)

Penyesuaian pada suatu saat akan berpengeruh pada atau kecendrungan
untuk memberi respon. Kulsum Tri Mei (2016) menyatakan bahwa secara
keseluruhan kesiapan kerja terdiri dari empat aspek utama, yaitu: keterampilan,
kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang
berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman yang didapat. Keterampilan
bersifat praktis, keterampilan interpersonal, kreatif, berbikir kritis dan mampu
memcahkan masalah, bekerja sama, dapat menyesuaikan diri, dan keterampilan
berkomunikasi. Ilmu pengetahuan, yang menjadikan pendidikan sebagai dasar
secara teorists sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi ahli sesuai dengan
bidangnya. Sebagai calon sarjana harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang
luas. Pemahaman, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
yang telah diketahui dan diingat, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan dan
diperolah kepuasan sekaligus mengetahui apa yang menjadi keinginannya.
Memahami pengetahuan yang telah dipelajari, menentukan, memperkirakan, dan
mempersiapkan yang akan terjadi, dan mampu mengambil keputusan. Atribut
kepribadian, mendorong seseorang dalam memunculkan potensi yang ada dalam
diri. Kepribadian dalam lingkup sarjana adalah etika kerja, bertanggung jawab,
semangat berusaha, manajemen waktu, memiliki kemmpuan berpikir kritis,
berkomunikasi, dan mampu bekerja sama

Ciri-ciri Kesiapan Kerja (skripsi dan tesis)

Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja diperlukan suatu
kesiapan yang matang dalam diri seseorang itu sendiri, terutama menyangkut ciriciri yang berhubungan dengan diri seseorang. Menurut Anoraga Panji (2014) ciriciri kesiapan kerja adalah sebagai berikut:
1) Memiliki motivasi
Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang
mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Jadi motivasi kerja adalah
suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat lemahnya
motivasi kerja sorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya
prestasinya.
2) Memiliki kesungguhan atau keseriusan
Kesungguhan atau keseriusan dalam bekerja turut menentukan keberhasilan
kerja. Sebab tanpa adanya itu semua suatu pekerjaan tidak akan berjalan
sesuai dengan yang diinginkan. Jadi untuk memasuki suatu pekerjaan
dibutuhkan adanya kesungguhan, supaya pekerjaanya berjalan dan selesai
sesuai dengan terget yang diinginkan.
3) Memiliki keterampilan yang cukup
Keterampilan diartikan cakap atau cekatan dalam mengerjakan sesuatu atau
penguasaan individu terhadap suatu perbuatan. Jadi untuk memasuki
pekerjaan sangat dibutuhkan suatu keterampilan sesuai dengan pekerjaan
yang dipilihnya, yaiut keterampilan dalam mengambil keputusan sendiri
tanpa pengaruh dari orang lain dengan alternatif-alternatif yang akan dipilih.
4) Memiliki kedisiplinan
Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu tertib terhadap suatu tata
tertib. Jadi untuk memasuki suatu pekerjaan sikap disiplin sangat diperlukan
demi peningkatan prestasi kerja. Seorang pekerja yang disiplin tinggi, masuk
kerja tepat pada waktunya, demikian juga pulang pada waktunya dan selalu
taat pada tata tertib.

Pengertian Kesiapan Kerja (skripsi dan tesis)

Kesiapan kerja terdiri atas dua kata, yaitu kesiapan dan kerja. Berdasarkan
pembahasan di atas, kata kesiapan dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang
untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut
memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan
selama melakukan keigatan tertentu, sedangkan kata kerja memiliki arti suatu
kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tenaga dalam usaha
untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu dan memperoleh bayaran atau
upah. Menurut Kartono dan Kartini (1991), kesiapan kerja merupakan
kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik di dalam
maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa. Menurut
Dewa Ketut Sukardi (1993), kesiapan kerja adalah kemampuan, keterampilan dan
sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta sesuai dengan potensipotensi siswa dalam berbagai jenis pekerjaan tertentu yang secara langsung dapat
diterapkan.
Jadi, pengertian kesiapan kerja adalah suatu kondisi seseorang untuk
menanggapi dan mempraktikkan suatu kegiatan yang dilakukan dengan
menggunakan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu
dan memperoleh bayaran atau upah. Harjono yang dikutip oleh Kulsum Tri Mei
(2016 : 14), “kesiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja adalah segala
sesuatu yang harus disiapkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu
tujuan”. Kesiapan peserta didik sebagai calon tenaga kerja merupakan suatu
kondisi individu dari hasil pendidikan dan latihan atau keterampilan yang mampu
memberikan jawaban terhadap situasi dalam suatu pelaksanaan pekerjaan.

Pengertian Kerja (skripsi dan tesis)

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1993), kerja adalah sebagai suatu rangkaian
pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang mengarah pada
kehidupan dalam dunia kerja. Ndraha yang dikutip oleh Kulsum Tri Mei (2016),
kerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit
sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan
kebutuhan yang ada”. Brown (dalam Anoraga Panji, 2014), “Kerja merupakan
penggunaan proses mental dan fisik dalam mencpai beberapa tujuan produktif”.

Pengertian Kesiapan (skripsi dan tesis)

Kesiapan adalah tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan
yang nenggantungkan bagi pemraktikan sesuatu (Chaplin, J.P, 2002 : 18). Ditinjau
lebih jauh lagi kesiapan dapat diartikan sebagai kemampuan, keinginan, dan untuk
melakukan kegiatan tertentu yang bergabung pada tingkat kemasakan
pengalaman-pengalaman sebelumnya serta kondisi mental yang sesuai Dali dalam
Ika Sumarsih (2009). Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kesiapan itu adalah
kemauan, kemampuan atau rasa ingin untuk menyalurkan bakat atau kemampuan
diri seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dimana harus ada tingkat
kemasakan atau kematangan baik dari segi pengalaman maupun kondisi
mentalnya, sehingga siswa sudah siap untuk terjun kedunia kerja dengan kondisi
yang sudah matang, sehingga diharapkan siswa dapat bekerja dengan baik.
Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk
memberi respon/jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Slamento,
2015 : 103). Maksud dari pendapat di atas adalah dengan adanya suatu kesiapan
pada diri seseorang maka orang tersebut dapat memberi respon atau reaksi dengan
cara-cara tertentu di dalam menghadapi situasi apapun

Kesiapan Guru Sekolah Bertaraf Internasional (skripsi dan tesis)

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah (Zainal Aqib, 2010:120).
Sedangkan menurut Umar Tirtaraharja dan La sulo dalam Dwi
Siswoyo (2007:126), ”Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik”.
Implikasi dan tugas utama guru pada sekolah rintisan SBI-SMP
secara lebih tegas lagi adalah mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan
standar internasional. Tugas utamanya secara garis besar pada sekolah
rintisan SBI-SMP yaitu, mengembangkan kurikulum bertaraf
internasional, mengembangkan silabus bertaraf internasional, membuat
RPP, mengajar dengan bilingual yaitu menggunakan salah satu bahasa
asing, khususnya dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,
menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tuntutan
kurikulum yang bertaraf internasional dengan menerapkan prinsip
pembelajaran tuntas, PAKEM, CTL, dan lain-lain, mampu menggunakan
perangkat ICT untuk proses pembelajaran atau untuk pengembangan
profesinya, misalnya menggunakan komputer, internet, LCD, berbagai
program komputer, OHP, dan sebagainya, menerapkan berbagai metode
penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran, mengembangkan berbagai
media pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum bertaraf
internasional.
Penilaian terhadap kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran
menuju sekolah bertaraf internasional dapat dilihat dari beberapa aspek,
yaitu:
1) Kualifikasi Akademik
Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan sumberdaya
manusia. Salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan seseorang
agar mampu dan terampil dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan
bidang keahlian yang ditekuninya. Latar belakang pendidikan
seseorang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Menurut Dadi Permadi (2010:98), ”Kualifikasi akademik adalah
tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru
mengikuti sertifikasi guru, baik pendidikan gelar (S1, S2, dan S3),
maupun non gelar misalnya D4, baik di dalam maupun di luar negeri,
dengan bukti fisik dapat berupa ijazah”. Tingkat pendidikan yang
dimiliki oleh seorang guru sangat berpengaruh terhadap bagaimana
kualitas dalam proses pembelajaran, bagaimana cara mendidik peserta
didik, dan lain sebagainya.
Di sekolah bertaraf internasional, kualifikasi guru 100% minimal
harus Diploma empat (D-IV) atau S1 (Mendiknas, 2010:18). Jumlah
guru minimal 20% berpendidikan S-2/S-3 dari perguruan tinggi yang
program studinya terakreditasi A (Mendiknas, 2010:38).
2) Pengalaman Mengajar
Pengalaman mengajar merupakan masa kerja guru dalam
melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu
sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang, misalnya dari
pemerintah, dan/atau dari kelompok masyarakat penyelenggara
pendidikan. Bukti fisiknya dapat berupa keputusan/surat keterangan
yang sah dari lembaga yang berwenang.
Pengalaman guru akan mempengaruhi kemampuan guru dalam
melaksanakan proses belajar mengajar, semakin lama pengalamannya,
semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengajar. Menurut
Kemendiknas, pengalaman guru yang harus dimiliki dalam
melaksanakan sekolah bertaraf internasional minimal adalah lima
tahun mengajar. 3) Kompetensi Guru
Menurut Broke dan Stone dalam Dadi permadi (2010:87),
”Kompetensi guru adalah merupakan gambaran kualitatif tentang
hakikat perilaku guru yang penuh arti”. Sedang menurut Dwi Siswoyo
(2007:127), ”Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai
oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan
perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial,
dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru, yang
mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik,
pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan
profesionalisme. Sebagai guru profesional harus memiliki empat
kompetensi guru profesional meliputi:
a) Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik, menurut Dadi Permadi
(2010:89) kompetensi pedagogik meliputi:
(1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
(2) Pemahaman terhadap peserta didik
(3) Pengembangan kurikulum atau silabus
(4) Perencanaan pembelajaran
(5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
(6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
(7) Mengevaluasi hasil pembelajaran
(8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya
Kompetensi ini dapat diukur dengan tes terstruktur dalam
praktek pengalaman lapangan (PPL), dan tes yang dilakukan
secara tertulis.
b) Kompetensi Kepribadian
Menurut Dwi Siswoyo (2007:129) kompetensi
kepribadian, ”Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pendidik di sekolah yang berupa kepribadian yang mantap.
Berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta
didik. Kompetensi ini dapat diukur dengan alat ukur portfolio
guru/calon guru, tes kepribadian/potensi”.
c) Kompetensi Profesional
Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang
pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara
luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta
didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam
Standar Nasional Pendidikan (2007:129).
Menurut E. Mulyasa dalam Dadi Permadi, bahwa ruang
lingkup kompetensi profesional meliputi:
(1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan
baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
(2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik.
(3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang
menjadi tanggung jawabnya.
(4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang
bervariasi.
(5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat,
media, dan sumber belajar yang relevan.
(6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program
pembelajaran.
(7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
(8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik
(2010:90).
Kompetensi ini diukur dengan tes tertulis baik multiple
choise maupun essay.
d) Kompetensi Sosial
Menurut Dwi Siswoyo (2007:129), ”Adalah
kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah
untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien
dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta
didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini diukur dengan
portfolio kegiatan, prestasi dan keterlibatan dalam berbagai
aktivitas”.
Dalam kompetensi ini dapat ditunjukkan dengan
kemampuan berkomunikasi guru dan kemampuan penguasaan
komputer, serta penguasaan pengetahuan umum.

Aspek-aspek Kesiapan (skripsi dan tesis)

Suatu kondisi dikatakan siap setidak-tidaknya mencakup beberapa
aspek, menurut Slameto (2010:14), ”ada tiga aspek yang mempengaruhi
kesiapan yaitu:
1) Kondisi fisik, mental, dan emosional
2) Kebutuhan atau motif tujuan
3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang
telah dipelajari”.
Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip readiness
atau kesiapan yaitu:
1) semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh
mempengaruhi).
2) kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk
memperoleh manfaat dari pengalaman.
3) pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif
terhadap kesiapan.
4) kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode
tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan
(2010:15)

Pengertian Kesiapan (skripsi dan tesis)

Menurut Yusnawati (2007:11), ”kesiapan merupakan suatu kondisi
dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau
dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill”.
Menurut Suharsimi Arikunto (2001:54), ”kesiapan adalah suatu
kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi
berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat
sesuatu”.
Menurut Slameto (2010:13), ”kesiapan adalah keseluruhan
kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban
di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi
pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk
memberi respon”.

Hubungan antara Job Involvement dan Kesiapan Individu untuk Berubah (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya job involvement merupakan hasil dari identifikasi diri
seseorang secara psikologis terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terlibat secara
aktif dengan pekerjaan serta menganggap bahwa pekerjaan penting bagi harga diri
mereka (Lodahl dan Kejner 1965; Cohen, 2003). Dengan dasar tersebut, karyawan
yang memiliki tingkat job involvement tinggi adalah mereka yang menganggap
bahwa pekerjaan sangat penting serta berpengaruh kepada harga diri individu
dengan tidak memperhatikan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sementara itu
sebaliknya, karyawan dengan job involvement rendah memiliki anggapan bahwa
pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu penting bagi harga dirinya.
Karyawan dengan job involvement tinggi juga memiliki partisipasi yang aktif
dalam pekerjaan yang dilakukan dan memiliki pertumbuhan kebutuhan yang kuat
dengan melibatkan diri secara menyeluruh pada pekerjaan yang dilkakukan.
Kaitannya dengan keaktifan karyawan dalam pekerjaan didasari oleh beberapa
faktor yang antara lain, identitas tugas yang jelas, mempunyai keberagaman yang
otonom, adanya feedback atau timbal balik, karakteristik tugas dalam pekerjaan
dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan yang kuat dan kemungkinan untuk
berpartisipasi aktif terhadap pekerjaan. Dengan ciri – ciri karyawan yang memiliki
faktor – faktor diatas maka ada kencenderungan karyawan akan berpartisipasi
secara aktif terhadap pekerjaan yang dilakukan (Ciliana dan Mansoer, 2008;
Wahyuni, 2013).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zangaro (2001) dalam Wahyuni,
(2013), menemukan adanya hubungan yang secara tidak langsung antara, kepuasan
dan job involvement, komitmen organisasi dengan dukungan organisasi serta
kesetiaan dengan kesiapan individu untuk berubah. Dalam penelitian lain yang
dilakukan oleh Weber dan Weber (2001) dalam Wahyuni (2013) menyatakan
bahwa involvement atau keterlibatan karyawan dalam organisasi memiliki
keterkaitan dengan kesiapan karyawan untuk berubah. Penelitian tersebut didukung
penelitian lainnya yang dilakukan oleh Shah (2009), yang menyatakan bahwa ada
hubungan secara positif dan signifikan antara job involvement dengan kesiapan
seseorang untuk berubah. Hal tersebut memberi arti bahwa semakin tinggi tingkat
job involvement yang dimiliki oleh seseorang, maka kesiapan seseorang tersebut
menghadapi perubahan semakin tinggi, pernyataan tersebut berlaku pula
sebaliknya.
Menurut Madsen, Miller dan John (2005) mengemukakan bahwa pada
keterlibatan seseorang dalam organisasi menunjukkan hubungan yang memiliki
makna dengan kesiapan seseorang tersebut untuk berubah. bisa diartikan bahwa
tingginya tingkat kesiapan seseorang terhadap perubahan dipengaruhi oleh job
involvement yang tinggi dari seseorang dalam organisasi. Selain itu, karyawan
dengan keterlibatan atau partisipasi secara aktif dalam pekerjaan akan
menumbuhkan rasa solidaritas pada perusahaan dan memunculkan motivasi yang
tinggi dari dalam diri mereka. Maka dari itu, kesiapan karyawan dalam menghadapi
perubahan yang dilakukan oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh tingkat
keterlibatan karyawan dan partisipasi aktif mereka dalam melakukan pekerjaan.

Karakteristik Job Involvement (skripsi dan tesis)

Job involvement memiliki beberapa karakteristik yang dinyatakan oleh
Mathis dan Jackson (2006) serta memiliki tingkat tinggi dan rendah, antara lain:
a. Karakter seseorang dengan job involvement tinggi
1. Menghabiskan waktu untuk bekerja
2. Memiliki kepedulian tinggi
3. Merasakan kepuasan dalam bekerja
4. Berkomitmen tinggi terhadap profesi, karir serta organisasi
5. Berusaha terbaik untuk organisasi
6. Tingkatan rendah untuk turnover dan absensi
7. Motivasi tinggi
b. Karakter seseorang dengan job involvement rendah:
1. Tidak ada kemauan keras demi kemajuan organisasi
2. Tidak ada kepeduliaan untuk perusahaan dan pekerjaan
3. Merasa tidak puas pada pekerjaan
4. Komitmen rendah terhadapa pekerjaan dan organisasi
5. Absensi dan turnover intention tinggi
6. Motivasi rendah
7. Tidak ada kebanggaan terhdap pekerjaan dan organisasi

Dimensi Job Involvement (skripsi dan tesis)

Menurut pendapat Lodahl dan Kejner (1965, dalam Cohen, 2003) terdapat
dua dimensi dalam job involvement, yaitu:
a. Performance self-esteem contingency
Merupakan dimensi yang merefleksikan tingkat harga diri seseorang yang
dipengaruhi oleh performansi kerja. Hal ini mencakup pula seberapa jauh
performance berpengaruh terhadap harga diri seseorang.
b. Psychological identification
Dimensi yang mencakup seberapa jauh seseorang dapat mengidentifikasikan
pekerjaan berpengaruh pada psikologis secara total. Dengan kata lain, seseorang
menganggap pekerjaan sangat penting bagi dirinya dalam keterlibatannya pada
pekerjaan.
Tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi akan membuat mereka sangat
memihak dan sungguh-sungguh peduli terhadap bidang pekerjaan yang mereka
kerjakan. Terdapat tiga keadaan psikologis yang bisa meningkatkan keterlibatan
karyawan didalam bekerja yang dikemukakan Luthans (2005), antara lain:
a. Perasaan berarti, yakni karyawan merasa bahwa tugas yang dikerjakan adalah
suatu hal yang berharga bagi dirinya.
b. Rasa aman, yakni karyawan memiliki keberanian dalam bekerja tanpa ada
rasa takut atau konsekuensi negatif terhadap status, karir dan citra dirinya.
c. Perasaan ketersediaan, yakni karyawan merasa bahwa setiap dibutuhkan akan
tersedia kecukupan fisik personal, emosional, dan kognitif.

Definisi Job Involvement (skripsi dan tesis)

Job involvement atau biasa disebut keterlibatan kerja menurut Brown (1996,
dalam Wahyuni, 2013) menyatakan bahwa seberapa penting pekerjaan bagi dirinya
dan keberpihakan secara psikologis seseorang pada organisasi. Seseorang dengan
tingkat job involvement tinggi akan memihak dan terstimulasi sangat baik dalam
pekerjaan yang dilakukan. Pendapat selaras dengan Robbins (2009) yang
menyatakan seseorang dengan job involvement tinggi akan sangat peduli serta
melebur dengan pekerjaan yang dilakukan (dalam Dari, 2016).
Lodahl dan Kejner (1965, dalam Cohen, 2003) dinyatakan bahwa job
involvement adalah seberapa jauh tingkatan performansi kinerja seseorang secara
psikologis dapat memengaruhi dan seseorang bisa mengidentifikasikan diri meraka
dengan pentingnya pekerjaan bagi diri mereka. Steers dan Porter (1991)
menyatakan keterlibata kerja merupakan seberapa besar seseorang tertarik terhadap
pekerjaan serta seseorang tidak hanya merasa bahagia ataupun puas, melainkan
dapat bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah dibebankan (dalam Ansel
dan Wijono, 2012).
Menurut Saxena (2015), job involvement merupakan keterkaitan antara
psikologis sesorang terhadap pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan
mengenai citra diri. Selain itu, job involvement terkait dengan karakteristik
seseorang serta sifat seseorang dari tugas yang berperan meningkatkan faktor sosial
sebagai contoh antara lain, kerja sama tim, seberapa besar karyawan mendukung
perubahan dalam organisasi, partisipasi dalam pengambilan keputusuan, dapat
memberikan prestasi serta peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan sudut
pandang karyawan yang diajak berdiskusi (Bahram, 2010, dalam Septiadi,
Sintaasih, Wibawa, 2017).

Faktor-Faktor Kesiapan Individu untuk Berubah (skripsi dan tesis)

Menurut Holt, Armenakis, Field dan Harris (2007) dari penelitiannya
menyatakan bahwa kesiapan individu untuk berubah memiliki empat faktor yang
memengaruhi secara simultan, antara lain:
a. Change content mencakup pada sesuatu yang akan diubah pada organisasi
seperti sistem administrasi, prosedur dalam kerja, tehnologi, dan struktural
organisasi.
b. Change process merujuk pada proses implementasi perubahan yang sudah
direncanakan dan diusulkan sebelumnya. Dan dalam hal ini job involvement
berkontribusi terhadap kesiapan individu untuk berubah pada proses
perubahan yang diterapkan oleh perusahaan.
c. Organizational context merupakan keterkaitan kondisi pada lingkungan kerja
pada saat diimplementasikannya perubahan. Dalam proses perubahan ini
didasari oleh persepsi dari manfaat yang didapat, adanya resiko kegagalan
dan tuntutan dari luar organisasi.
d. Individual atributtes, merupakan pandangan yang berkaitan dengan individu
untuk menerima perubahan, dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Self-efficasy, atau yang biasa disebut dengan keyakinan diri yang
berkaitan dengan mampu atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan
tugas perubahan yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Personal Valence, atau valensi pribadi berkaitan dengan keuntungan
yang diterima dari diterapkannya perubahan yang dibuat oleh
organisasi yang mereka tempati.

Pengukuran Kesiapan Individu untuk Berubah (skripsi dan tesis)

Seperti yang dikemukakan oleh Holt, Armenakis, Field dan Harris (2007)
bahwa mengukur kesiapan individu untuk berubah memiliki beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam berbagai sudut pandang pada domain-domain kesiapan
untuk perubahan, antara lain:
a. Proses perubahan yang mencakup langkah-langkah apa saja yang akan
dilakukan pada pelaksanaan perubahan yang melibatkan partisipasi
seseorang.
b. Isi dari perubahan organisasi adalah inisiatif spesifik perubahan yang
diperkenalkan seperti isi perubahan yang mengarah pada administrasi,
prosedur, tehnologi serta karakteristik pada struktural organisasi.
c. Konteks organisasi merupakan situasi dan kondisi ligkungan tempat
berlangsungya perubahan dimana seseorang itu menjalankan perubahan.
d. Atribusi individu dari karyawan yang biasanya beberapa karyawan
menghendaki adanya perubahan lebih dari karyawan lainnya.
Isabella (dalam Holt, Armenakis, Field dan Harris, 2007) berpendapat bahwa
metode kualitatif memang lebih spesifik dan kaya informasi, namun metode
kuantitatif memiliki keuntungan yang unik dan menjadi suplemen yang sesuai bagi
manager, konsultan, dan peneliti. Hal tersebut didasarkan pada efisiensi dari
pendistribusian instrumen yang memiliki cakupan luas dengan periode waktu relatif
singkat.

Dimensi Kesiapan Individu untuk Berubah (skripsi dan tesis)

Ada beberapa dimensi menurut Holt, Armenakis, Field dan Harris (2007)
dalam kesiapan individu untuk berubah, antara lain:
a. Appropriatness adalah dimensi dimana seseorang memiliki keyakinan akan
perubahan yang diusulkan bagi organisasi dapat memberikan keuntungan dan
sangat tepat untuk diterapkan. Seseorang akan memandang secara logis dan
rasional mengenai perubahan yang diusulkan seperti fokus pada manfaat bagi
perusahaan, efisiensi yang akan didapatkan perusahaan, dan kongruensi
antara tujuan perubahan dengan tujuan dari perusahaan.
b. Change efficacy merupakan aspek tentang kepercayaan seseorang terhadap
kemampuan yang dimiliki untuk dapat menerapkan suatu perubahan yang
diinginkan. Analoginya menyatakan bahwa seseorang memiliki kempampuan
menyelesaikan tugas dan aktivitas sesuai dengan pelaksanaan yang diusulkan.
c. Management support adalah peranan dari dukungan pemimpin bagi
seseorang akan menambah kuat komitmen yang dimiliki. Dengan kata lain,
seseorang merasakan adanya dukungan yang baik dari pemimpin maupun
manajemen dalam menjalankan perubahan yang diusulkan.
d. Personal benefit merupakan aspek mengenai keyakinan seseorang akan
keuntungan yang akan didapatkan jika perubahan tersebut diaplikasikan.
Seseorang akan merasakan keuntungan serta manfaat dari implementasi
perubahan yang diusulkan oleh perusahaan.
Pada pendapat lain yang dikemukakan oleh Hanpachern (1997) terdapat tiga
dimensi dari kesiapan individu untuk berubah yaitu participating (keterlibatan
seseorang pada organisasi dalam proses pelaksanaan perubahan), promoting
(terdapat proses promosi yang dilakukan oleh organisasi terhadap anggotanya), dan
resissting (penolakan seseorang terhadap penerapan perubahan yang dilakukan
oragnisasi atau perusahaan).

Definisi Kesiapan Individu untuk Berubah (skripsi dan tesis)

Pengertian mengenai kesiapan individu untuk berubah dikemukakan oleh
Holt, Armenakis, Field dan Harris (2007) adalah tentang sikap yang dipengaruhi
oleh isi (apa yang berubah), proses (bagaimana perubahan dilaksanakan), konteks
(kondisi lingkungan terjadinya perubahan), dan individu (kerateristik individu
pelaku perubahan) yang secara komprehensif dan simultan terlibat dalam suatu
perubahan. Secara kolektif, kesiapan individu untuk berubah adalah suatu refleksi
dari seberapa jauh seseorang ataupun orang dalam kelompok memiliki tendensi
menyetujui, menerima, dan mengadopsi rencana yang spesifik dengan tujun
mengubah keadaan yang berlangsung saat ini.
Dijelaskan oleh Berneth (2004) mengenai kesiapan adalah lebih dari sekadar
paham akan perubahan serta lebih dari sekadar yakin pada perubahan tersebut,
karena kesiapan merupakan sekumpulan pemikiran dan intensi terhadap usaha
perubahan yang spesifik. Hanpachern (1997) menyatakan tentang pengertian dari
kesiapan individu untuk berubah terdapat kesiapan secara fisik, psikis dan mental
yang dimiliki oleh individu pada saat terlibat dalam aktivitas perubahan. Sementara
menurut Backer (1995) menyatakan bahwa kesiapan untuk berubah seorang
karyawan harus melibatkan kepercayaan, sikap dan intensi terhadap sejauh mana
tingkat perubahan yang dibutuhkan dan persepsi yang dimiliki karyawan serta
kapasitas sebuah organisasi untuk melaksanakan perubahan tersebut dengan sukses

Definisi informasi dunia kerja (skripsi dan tesis)

Menurut Tata Sutabri (2005:31) nilai
informasi didasarkan atas sepuluh sifat yaitu:
1) Mudah diperoleh. Sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi
dapat diperoleh
2) Luas dan lengkap. Sifat ini menunjukkan lengkapnya informasi.
3) Ketelitian. Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasandari kesalahan
keseluruhan informasi.
4) Ketepatan waktu. Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih
pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi.
5) Kecocokan. Sifat ini menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam
hubungannya dengan permintaan para pemakai.
6) Kejelasan. Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari
istilah-istilah yang tidak jelas.
7) Keluwesan. Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran
informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan tetapi juga dengan
lebih dari seorang pengambil keputusan.
8) Dapat dibuktikkan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai
informasi untuk menguji keluaran informasi dan pada kesimpulan yang
sama.
9) Tidak ada prasangka. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan
untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah
dipertimbangkan sebelumnya.
10) Dapat diukur. Sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan dari
sistem informasi formal.
Siswa dapat memperoleh informasi dari semua sejawat, guru, orang tua,
media komunikasi seperti surat kabar, televisi, dan buku-buku bacaan. Menurut
Renita Mulyaningtyas dan Yusuf Purnomo Hadiyanto (2007:78), informasi dunia
kerja dapat diperoleh dengan membina relasi dengan kenalan, teman atau
banyak pihak.

Definisi informasi (skripsi dan tesis)

Informasi sangat dibutuhkan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam
pergaulan sosial. Keterbukaan informasi tidak dapat diabaikan, semakin banyak
informasi yang diterima maka seseorang akan semakin tanggap terhadap gejalagejala yang ada di sekelilingnya, sehingga akan mampu menentukan keputusan
yang harus diambil dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:378) “Informasi adalah
keterangan pemberitahuan, kabar atau berita sesuatu”. Dengan adanya
informasi akan diperoleh kabar atau berita yang setiap waktu mengalami
perkembangan. Tata Sutabri (2005:23) mengemukakan bahwa „informasi adalah
data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diintepretasikan untuk
digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Edhy Sutanta (2003:10), “Informasi merupakan hasil pengolahan
data sehingga bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya
secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang”.
Pendapat tersebut menggambarkan informasi itu merupakan data yang telah
diolah yang ditunjukkan bagi penerima. Dari informasi yang diperoleh, maka
penerima akan dapat mengambil suatu keputusan.

Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar (skripsi dan tesis)

Kemandirian belajar sebagaimana belajar pada umumnya banyak
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sumadi Suryabrata (2004 :233-237),
menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar di bagi
menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
1) Faktor Eksternal
Faktor yang berasal dari luar diri pelajar. Faktor ini dibedakan menjadi 2
(dua) golongan, yaitu:
a) Faktor-faktor non sosial
Yang termasuk faktor ini sangat banyak jumlahnya yakni meliputi faktorfaktor yang berasal dari luar selain manusia, misalnya : keadaan udara, suhu
udara, cuaca, waktu (pagi/siang/ malam), tempat (letak, gedung), alat-alat yang
dipakai untuk belajar (alat tulis, buku-buku, alat peraga).
b) Faktor-faktor sosial
Yang dimaksud faktor-faktor sosial disini adalah faktor manusia (sesama
manusia) baik manusia itu hadir (ada) maupun kehadirannya itu dapat
disimpulkan, jadi tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada waktu
seseorang sedang belajar, banyak sekali mengganggu belajar. Misalnya kalau
satu kelas muridnya sedang mengerjakan ujian, lalu terdengar banyak anak-anak
lain bercakap-cakap di samping kelas, atau seseorang sedang belajar di kamar,
satu atau dua orang hilir mudik keluar masuk kamar belajar itu, dan sebagainya.
2) Faktor Internal
Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Faktor ini di golongkan
menjadi dua, yaitu :
a) Faktor Fisiologis
Faktor ini dibedakan dalam dua macam, yaitu :
(1) Keadaan jasmani pada umumnya. Keadaan akan dapat mempengaruhi
kegiatan belajar, seperti kekerungan gizi dapat menyebabkan seseorang itu
kurang bersemangat dalam belajar.
(2) Keadaan fungsi jasmani tertentu, yang dimaksud di sini adalah kurang
berfungsinya indra seseorang yang indranya atau salah satunya akan
berpengaruh dalam kegiatan belajar.
(b) Faktor psikologis
Yang dimaksud faktor ini diantaranya adalah motif, sikap, perhatian, bakat,
tanggapan, pengamatan, minat dan intelegensi.

Keuntungan kemandirian belajar (skripsi dan tesis)

Keuntungan dari belajar mandiri adalah sebagai berikut:
1) Meghasilkan peningkatan baik dari segi jenjang belajar maupun kadar
ingatan. Jumlah siswa yang gagal dalam menunjukkan kinerja yang tidak
memuaskan dapat dikurangi secara nyata.
2) Memberikan kesempatan baik kepada siswa yang lamban maupun yang
cepat untuk menyelesaikan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan
masing-masing dalam kondisi belajar yang cocok.
3) Rasa percaya diri dan tanggung jawab pribadi yang dituntut dari siswa
berlanjut sebagai kebiasaan dalam kegiatan pendidikan lain, tanggung jawab
atas pekerjaan dan tingkah laku pribadi.
4) Menyebabkan lebih banyak perhatian tercurah kepada siswa perseorangan
dan memberi kesempatan yang lebih luas untuk berlangsungnya interaksi
antar siswa.
5) Kegiatan dan tanggung jawab pengajar yang terlibat dalam program belajar
mandiri berubah karena waktu untuk penyajian menjadi berkurang dan ia
mempunyai waktu lebih banyak untuk memantau siswa dalam pertemuan
kelompok dan untuk konsultasi perseorangan

Ciri-ciri kemandirian belajar (skripsi dan tesis)

Berdasarkan pengertian kemandirian belajar tersebut, maka ciri-ciri
kemandirian belajar dapat dikenali. Dalam bukunya, M.Chabib Thoha (1996 :122-
124) mengutip pendapatnya Brawer bahwa ciri-ciri perilaku mandiri adalah:
1) Seseorang mampu mengembangkan sikap kritis terhadap kekuasaan yang
datang dari luar dirinya. Artinya mereka tidak segera menerima begitu saja
pengaruh orang lain tanpa dipikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan
yang akan timbul.
2) Adanya kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas tanpa
dipengaruhi oleh orang lain.
Ciri-ciri program belajar mandiri yang bermutu meliputi hal-hal sebagai
berikut:
1) Kegiatan belajar untuk siswa dikembangkan dengan cermat dan rinci.
Pengajaran sendiri berlangsung dengan baik apabila bahan disusun menjadi
langkah-langkah yang terpisah dan kecil, masing-masing membahas satu
konsep tunggal atau sebagian dari bahan yang diajarkan. Besar langkah
bisa berbeda-beda, namun urutannya perlu diperhatikan dengan teliti.
2) Kegiatan dan sumber pengajaran dipilih dengan hati-hati dengan
memperhatikan sasaran pengajaran yang dipersyaratkan.
3) Penguasaan siswa terhadap setiap langkah harus diperiksa sebelum ia
melanjutkan ke langkah berikutnya. Karena itu, kita perlu menanyai atau
menantang siswa untuk menunjukkan kepahaman mereka atau penggunaan
bahan yang dipelajari.
4) Siswa kemudian harus segera menerima kepastian (balikan) tentang
kebenaran jawabannya atau upaya lainnya. Setiap keberhasilan
menimbulkan rasa percaya diri pada siswa untuk melanjutkan ke langkah
berikutnya.
5) Apabila muncul kesulitan, siswa mungkin perlu mempelajari lagi atau
membina bantuan pengajar. Jadi, siswa secara terus-menerus ditantang,
harus menyelesaikan kegiatan yang diikutinya, langsung mengetahui hasil
belajar atau usahanya, dan merasakan keberhasilan

Definisi kemandirian belajar (skripsi dan tesis)

Menurut Mohammad Ali (2008 :109) kata kemandirian berasal dari kata
dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk
suatu suku kata keadaan atau kata benda.
Sedangkan belajar menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (1991 :121)
“belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil
pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Slameto (2010 :2) “belajar ialah suatu
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.
Di dalam kaitannya dengan belajar, mandiri dapat diartikan belajar sendiri
atau belajar dengan inisiatif sendiri. Seperti diungkapkan oleh Haris Mudjiman
(2007 :7) “belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat
atau motif untuk menguasai sesuatu kompetensi guna mengatasi sesuatu
masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah
dimiliki”.
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Umar Tirtarahardja (2005 :50)
“kemandirian belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya
lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggaung jawab
sendiri dari pembelajaran”.
Kemandirian belajar dalam hal ini mengandung pengertian sebagai
kemampuan belajar siswa untuk belajar sendiri tanpa ketergantungan terhadap
orang lain, karena sangat berpengaruh pada kesiapan kerja siswa.
Konsep kemandirian belajar bertumpu pada prinsip bahwa setiap individu
yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai dari
keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai pada
penemuan diri sendiri, apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan
hasil belajar tersebut.

Definisi pengalaman (skripsi dan tesis)

Pengalaman merupakan salah satu aspek penting dalam membangun
kesiapan kerja. Dalam rangka menciptakan kesiapan kerja seseorang individu
terhadap sesuatu pekerjaan dapat direncanakan melalui pengalaman yang
diberikan pada orang tersebut. Pengalaman yang diperlukan adalah pengalaman
tertentu yang diperoleh berdasarkan keadaan lingkungan kerja, kesempatan
yang tersedia dan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung.
Menurut Oemar Hamalik (2008: 29), pengalaman adalah sumber pengetahuan
dan keterampilan yang bersifat pendidikan dan terintegrasi dalam tujuan
pendidikan. Pengalaman diperoleh karena adanya interaksi antara individu
dengan lingkungannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja (skripsi dan tesis)

Menurut Slameto (2010: 113), faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan
mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Kondisi fisik, mental dan emosional, (2)
Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, (3) Keterampilan, pengetahuan dan
pengertian lain yang telah dipelajari. Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi
kesiapan seseorang untuk berbuat sesuatu. Disebutkan pula oleh Slameto
(2010: 115), bahwa “Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif
terhadap kesiapan”. Menurut Kartini (1991: 21), faktor-faktor yang mempengaruhi
kesiapan kerja adalah faktor-faktor dari dalam diri sendiri (intern) dan faktorfaktor dari luar diri sendiri (ekstern). Faktor-faktor dari dalam diri sendiri meliputi,
kecerdasan, ketrampilan dan kecakapan, bakat, kemampuan dan minat,
motivasi, kesehatan, kebutuhan psikologis, kepribadian, cita-cita, dan tujuan
dalam bekerja, sedangkan faktorfaktor dari luar diri sendiri meliputi, lingkungan
keluarga (rumah), lingkungan dunia kerja, rasa aman dalam pekerjaannya,
kesempatan mendapatkan kemajuan, rekan sekerja, hubungan dengan
pimpinan, dan gaji. Sejalan yang dikemukakan oleh Herminanto (1986: 6) “faktor
yang mempengaruhi kesiapan mental kerja adalah prestasi belajar, keadaan
ekonomi orang tua, bimbingan sosial, bimbingan karier, dan pengalaman kerja
siswa”.
Menurut Dewa Ketut (1993: 44) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
Kesiapan Kerja, diantaranya:
1) Faktor-faktor yang bersumber pada diri individu, yang meliputi:
a) Kemampuan intelejensi
Setiap orang memiliki kemampuan intelegensi berbeda-beda, di mana orang
yang memiliki taraf intelejensi yang lebih tinggi akan lebih cepat
memecahkan permasalahan yang sama bila dibandingkan dengan orang
yang memiliki taraf intelejensi yang lebih rendah. Kemampuan intelejensi
yang dimiliki oleh individu memegang peranan penting sebagai
pertimbangan apakah individu tersebut memiliki kesiapan dalam memasuki
suatu pekerjaan.
b) Bakat
Bakat adalah suatu kondisi, suatu kualitas yang dimiliki individu yang
memungkinkan individu tersebut untuk berkembang pada masa mendatang,
sehingga perlu diketahui sedini mungkin bakat-bakat peserta didik SMK
untuk mempersiapkan peserta didik sesuai dengan bidang kerja dan jabatan
atau karir setelah lulus dari SMK.
c) Minat
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan
dan campuaran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut, dan
kecenderungan-kecenderungan lain untuk bisa mengarahkan individu
kepada suatu pilihan tertentu. Minat sangat besar pengaruhnya dalam
mencapai kesiapan dan prestasi dalam suatu pekerjaan serta pemilihan
jabatan atau karir.
d) Motivasi
Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang
ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
Motivasi sangat besar pengaruhnya untuk mendorong peserta didik dalam
memasuki dunia kerja sehingga menciptakan kesiapan dari dalam dirinya
untuk bekerja.
e) Sikap
Sikap adalah suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara
tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap positif dari dalam diri individu
tentang suatu pekerjaan atau karir akan berpengaruh terhadap kesiapan
individu tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan.
f ) Kepribadian
Kepribadian seseorang memiliki peranan penting yang berpengaruh
terhadap penentuan arah pilih jabatan dan kesiapan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan.
g) Nilai
Nilai-nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap pekerjaan yang
dipilihnya dan prestasi dalam pekerjaan sehingga menimbulkan kesiapan
dalam dirinya untuk bekerja.
h) Hobi atau kegemaran
Hobi adalah  kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu karena kegiatan
tersebut merupakan kegemaranya atau kesenangannya. Hobi yang dimiliki
seseorang akan menentukan pemilihan pekerjaan sehingga menimbulkan
kesiapan dalam dirinya untuk bekerja.
i) Prestasi
Penguasaan terhadap materi pelajaran dalam pendidikan yang sedang
ditekuninya oleh individu berpengaruh terhadap kesiapan kerja individu
tersebut.
j) Keterampilan
Keterampilan adalah kecakapan dalam melakukan sesuatu. Keterampilan
seseorang akan mempengaruhi kesiapan untuk melakukan suatu pekerjaan.
k) Penggunaan waktu senggang
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran di
sekolah digunakan untuk menujang hobinya atau untuk rekreasi.
l) Aspirasi dan pengetahuan sekolah atau pendidikan sambungan
Aspirasi dengan pendidikan sambungan yang diinginkan yang berkaitan
dengan perwujudan dari cita-citanya.
m) Pengetahuan tentang dunia kerja
Pengetahuan yang sementara ini dimiliki anak, termasuk dunia kerja,
persyaratan, kualifikasi, jabatan struktural, promosi jabatan, gaji yang
diterima, hak dan kewajiban, tempat pekerjaan itu berada, dan lain-lain.
n) Pengalaman kerja
Pengalaman kerja yang pernah dialami siswa pada waktu duduk di sekolah
atau di luar sekolah yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Industri.
o) Kemampuan dan keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah
Kemampuan fisik misalnya badan kekar, tinggi dan tampan, badan yang
kurus dan pendek, penampilan yang tidak sesuai etika dan kasar.
p) Masalah dan keterbatasan pribadi
Masalah adalah problema yang timbul dan bertentangan dalam diri individu.
Sedangkan keterbatasan pribadi misalnya mau menang sendiri, tidak dapat
mengendalikan diri, dan lain-lain.
2) Faktor Sosial, yang meliputi bimbingan dari orang tua, keadaan
teman sebaya, keadaan masyarakat sekitar dan lain-lain.

Ciri-ciri kesiapan kerja (skripsi dan tesis)

Ciri-ciri seseorang mempunyai kesiapan kerja menurut Sukirin yang dikutib
Herminanto Sofyan (1991 :1) bahwa untuk mencapai tingkat kesiapan kerja
dipengaruhi oleh tiga hal meliputi:
1) Tingkat kematangan
Tingkat menunjukkan pada proses perkembangan atau pertumbuhan yang
sempurna, dalam arti siap digunakan. Kesiapan dibedakan menjadi kesiapan
fisik yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik dan kesiapan mental yang
berhubungan dengan aspek kejiwaan.
2) Pengalaman
Pengalaman merupakan pengalaman – pengalaman yang diperoleh
berkaitan dengan lingkungan, kesempatan-kesempatan yang tersedia, dan
pengaruh dari luar yang tidak sengaja. Pengalaman merupakan salah satu faktor
penentu kesiapan karena dapat menciptakan suatu lingkungan yang dapat
dipengaruhi perkembangan kesiapan seseorang.
3) Keadaan mental dan emosi yang serasi
Keadaan mental dan emosi yang serasi meliputi keadaan kritis, memiliki
perimbangan-pertimbangan yang logis, obyektif, bersikap dewasa dan emosi
terkendali, kemauan untuk bekerja dengan orang lain, mempunyai kemampuan
untuk menerima, kemauan untuk maju serta mengembangkan keahlian yang
dimiliki.
Kesiapan kerja seseorang dalam melakukan sesuatu juga sangat
dipengaruhi oleh pengalaman. Jika ditinjau dari segi pengalaman dan
keterampilan lulusan SMK telah mempunyai kesiapan kerja, karena pada saat
proses belajar-mengajar mereka telah diberi pengalaman, keterampilan, serta
stimulasi yang mengarah pada dunia kerja. Berdasarkan uraian di atas kesiapan
kerja banyak dipengaruhi oleh tiga hal :
1) Faktor psikologis yang meliputi mental, emosi, keinginan atau minat,
semangat.
2) Faktor fisiologis yang meliputi panca indera, system syaraf pusat dan otototot yang berfungsi dengan baik.
3) Faktor pengalaman yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan dalam bekerja.

Definisi kesiapan kerja (skripsi dan tesis)

Kesiapan merupakan modal utama bagi seseorang untuk melakukan
pekerjaan sehingga dengan kesiapan yang dimiliki akan diperoleh hasil kerja
yang maksimal. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003 :94) “Kerja adalah
pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau
jasa-jasa dengan memperoleh imbalan tertentu”.
Agus Fitriyanto (2006 :9-11) mengemukakan bahwa “Kesiapan kerja adalah
kondisi yang menunjukkan adanya keserasian antara kematangan fisik, mental
serta pengalaman sehingga individu mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam hubungannya dengan pekerjaan.
Adapun menurut Herminanto Sofyan (1991 :17) “Kesiapan kerja adalah
suatu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai
dengan ketentuan tanpa mengalami kesulitan dan hambatan dengan hasil
maksimal dengan target yang telah ditentukan”.

Definisi kesiapan (skripsi dan tesis)

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberikan respon atau reaksi.
Kesediaan itu datang dari dalam diri siswa dan juga berhubungan dengan
kematangan. Kesiapan amat perlu diperhatikan dalam suatu proses, karena jika
siswa sudah ada kesiapan, maka hasilnya akan memuaskan.
Menurut S. Nasution (2003 :179) menyatakan bahwa “Kesiapan adalah
kondisi yang mendahului kegiatan itu sendiri, tanpa kesiapan atau kesediaan ini
proses mental tidak terjadi”.
Sedangkan menurut pendapat Slameto (2010 :113) menyatakan bahwa
“Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk
memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi”.
Prinsip-prinsip dan aspek-aspek kesiapan menurut Slameto (2010 :115).
1) Prinsip-prinsip kesiapan:
a) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
b) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat
dari pengalaman.
c) Pengalaman–pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap
kesiapan.
d) Kesiapan dasar untuk kegiatan tetentu terbentuk dalam periode tertentu
selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.
2) Aspek-aspek kesiapan:
a) Kematangan (Maturation)
Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku
sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan.
b) Kecerdasan
Menurut J. Piaget dalam Slameto, perkembangan kecerdasan adalah
sebagai berkut : (1) sensory motor period (0-2 tahun), (2) Preoperational (2-7
tahun), (3) Concrete operation (7-11 tahun), (4) Formal operation (lebih dari
11 tahun).
Ngalim Purwanto (2006 :45) juga mengemukakan tentang taksonomi Bloom
yang dikembangkan oleh Bloom yang terdiri atas tiga ranah, yaitu:
(1) Ranah kognitif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan ingatan,
pengetahuan dan kemampuan intelektual.
(2) Ranah afektif mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, nilainilai perasaan dan minat.
(3) Ranah psikomotorik mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan
keterampilan fisik, gerak yang ditunjang oleh kemampuan psikis.

Karakteristik Kepemimpinan Transformasional (skripsi dan tesis)

Ada beberapa karakteristik kepemimpinan transformasional menurut
Bass (1985), Bass & Riggio (2006) yaitu :
a. Menciptakan visi dan kekuatan misi
b. Menanamkan kebanggaan pada diri bawahan
c. Memperoleh dan memberikan penghormatan
d. Menumbuhkan kepercayaan di antara bawahan
e. Mengkomunikasikan harapan tertinggi.
f. Menggunakan simbol untuk menekankan usaha tinggi
g. Mengeskpresikan tujuan penting dalam cara yang sederhana
h. Menumbuhkan dan meningkatkan kecerdasan, rasionalitas dan
pemecahan masalah secara hati-hati pada bawahan
i. Memberikan perhatian secara personal
j. Membimbing dan melayani tiap bawahan secara individual
k. Melatih dan memberikan saran-saran
l. Menggunakan dialog dan diskusi untuk mengembangkan potensi dan
kinerja bawaha

Aspek-Aspek Kepemimpinan Transformasional (skripsi dan tesis)

Menurut Bass (1985), Bass & Riggio (2006), ada empat aspek
kepemimpinan transformasional yaitu:
a. Pengaruh Karisma Ideal (Idealized Influence Charisma)
Pemimpin yang memiliki kharisma merupakan seorang pemimpin yang
dengan kekuasaan yang dimiliki membuatnya berpengaruh sangat luar
biasa terhadap bawahannya, dapat mentransfer visi dengan jelas dan
memberikan semangat dalam pengerjaan tugas bawahannya. Dimensi ini
dikenal dengan pemimpin yang memberi keteladanan, menjadi panutan,
dihormati dan dikagumi oleh bawahannya. Perwujudan sifat keteladanan
antara lain adalah memberi contoh bagaimana dia berperilaku dalam
melayani orang lain, khususnya dalam melayani karyawan sebagai mitra
kerjanya. Dengan demikian pemimpin akan diteladani, dapat
membangkitkan kebanggaan, loyalitas, hormat, antusiasme dan
kepercayaan bawahan. Selain itu pemimpin akan membuat bawahan
mempunyai kepercayaan diri.
b. Motivasi yang Menginspirasi (Inspirational Motivation)
Yaitu sifat pemimpin yang dapat memberikan inspirasi kepada bawahan
dalam bekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan stimulasi agar
bawahan menjadi lebih antusias dan juga berusaha untuk meningkatkan
kepercayaan dirinya dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan
kelompok. Pemimpin harus mampu memberikan inspirasi pada
bawahannya antara lain dengan menetapkan standar-standar yang tinggi,
serta memberi keyakinan bahwa tujuan-tujuan dapat dicapai, sehingga
pada akhirnya bawahan merasa mampu untuk melakukan pekerjaannya
dan mampu memberikan berbagai macam gagasan baru.
c. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation)
Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru,
memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan
yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk
mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugastugas organisasi. Stimulasi intelektual dapat mendorong bawahan untuk
memikirkan kembali bagaimana cara kerja mereka selama ini, kemudian
mencari cara-cara baru dalam melaksanakan tugas dan dalam
mempersepsi tugas mereka, yang pada akhirnya akan memotivasi
bawahan untuk melakukan peningkatan pembentukan konsep,
pemahaman, dan kecermatannya dalam melihat setiap masalah yang
dihadapi dan dalam membuat solusi bagi masalah tersebut.
d. Pertimbangan Individual (Individual Consideration)
Pemimpin mampu memperlakukan bawahan sebagaimana mestinya,
mempertimbangkan kebutuhan individual dan aspirasi-aspirasi,
mendengarkan, mendidik dan melatih bawahan. Pemimpin
transformasional cenderung merupakan sosok yang ramah, informal,
selalu mendekatkan diri dengan bawahan, memperlakukan semua
bawahan dengan sama. Selain itu, pemimpin diharapkan dapat
menampilkan ekspresi penghargaan terhadap hasil kerja bawahan apabila
telah dilakukan dengan baik. Di sisi lain, pemimpin juga dapat
memberikan kritik yang dapat membangun bawahan agar lebih
berkembang dan bawahan tetap memiliki keyakinan terhadap diri mereka
sendiri bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dan mencapai
tujuan bersama.

Definisi Kepemimpinan Transformasional (skripsi dan tesis)

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk
memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana
melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk
mencapai tujuan bersama (Yukl, 2010). Wutun (2001) menyatakan bahwa
salah satu konsep kepemimpinan yang dapat menjelaskan secara tepat pola
perilaku kepemimpinan atasan yang nyata ada dan mampu memuat pola-pola
perilaku dari teori kepemimpinan lain adalah kepemimpinan transformasional
dari Bass (1985). Gaya kepemimpinan transformasional juga merupakan gaya
kepemimpinan yang paling kuat kaitannya dengan perubahan dalam organisasi
(Eisenbach, Watson, & Pillai, 1999; Singh & Krishnan, 2005).
Bass (1985) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional
adalah kepemimpinan yang mampu mengubah (to transform) persepsi, sikap,
dan perilaku bawahan terlepas dari meningkat atau tidaknya perubahan yang
terjadi. Secara konseptual, kepemimpinan transformasional merupakan
kemampuan pemimpin dalam mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja,
pola kerja, dan nilai-nilai kerja bawahan sehingga bawahan akan lebih
mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.
Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional
merupakan seorang pemimpin yang memperhatikan dan selalu peduli terhadap
kebutuhan dan perkembangan masing-masing bawahannya. Pemimpin
membantu para bawahannya untuk berusaha melihat setiap masalah dari sudut
pandang berbeda. Di sisi lain, pemimpin tersebut mampu memberikan
dorogan, semangat, dan memberikan kesadaran bagi para bawahannya agar
selalu memberikan usaha yang maksimal dalam mencapai tujuan bersama
(Robbins, 2003).
Bass & Riggio (2006) mengatakan bahwa kepemimpinan
transformasional adalah kepemimpinn yang mampu mendorong dan
menginspirasi para pengikutnya untuk mencapai kinerja luar biasa dengan
cara memberdayakan dan menyelaraskan antara tujuan individu, tujuan
kelompok serta tujuan organisasi atau perusahaan.
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu
mendorong, menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk melakukan
tanggung jawabnya melebihi yang diharapkan perusahaan sehingga mencapai
kinerja yang luar biasa.

Dimensi Persepsi Dukungan Organisasi. (skripsi dan tesis)

Rhoades & Eisenberger (2002) menyatakan bahwa ada tiga dimensi
yang membentuk persepsi dukungan organisasi, yaitu :
a. Fairness (Keadilan)
Dimensi ini terkait dengan bagaimana memperlakukan karyawan melalui
pemberian penghargaan dan menyediakan informasi mengenai bagaimana
penentuan hasil dari suatu keputusan. Keadilan prosedural menyangkut
cara yang digunakan untuk menentukan bagaimana mendistribusikan
sumber daya di antara karyawan (Greenberg, dalam Rhoades &
Eisenberger, 2002). Shore & Shore (1995) menyatakan bahwa banyaknya
kasus yang berhubungan kumulatif yang kuat pada persepsi dukungan
organisasi dimana hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki
kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Cropanzano & Greenberg
(1997) membagi keadilan prosedural menjadi aspek keadilan struktural
dan aspek sosial. Aspek struktural mencakup peraturan formal dan
keputusan mengenai karyawan. Sedangkan aspek sosial seringkali disebut
dengan keadilan interaksional yang meliputi bagaimana memperlakukan
karyawan dengan penghargaan terhadap martabat dan penghormatan
mereka.
b. Supervisor Support (Dukungan Atasan)
Atasan bertindak sebagai agen organisasi, sehingga memiliki tanggung
jawab untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahan
c. Organizational Rewards and Job Conditions (Penghargaan Organisasi dan
Kondisi Pekerjaan)
Penghargaan organisasi dapat meningkatkan kontribusi karyawan.
Perasaan dihargai oleh organisasi juga dapat membantu mempertemukan
kebutuhan karyawan akan persetujuan, penghargaan dan keanggotaan.
Bentuk dari penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan adalah sebagai
berikut :
1. Pengakuan, gaji dan promosi
Menurut teori dukungan organisasi, adanya peluang untuk
mendapatkan penghargaan akan meningkatkan kontribusi karyawan
sehingga dengan demikian berkontribusi pada persepsi terhadap
dukungan organisasi.
2. Keamanan dalam bekerja
Jaminan yang diberikan organisasi untuk mempertahankan
keanggotaan karyawan di masa depan dapat memberikan indikasi kuat
adanya dukungan organisasi yang positif pada karyawan.
3. Kemandirian
Kemandirian menunjukkan adanya kontrol mengenai bagaimana
karyawan melakukan pekerjaan mereka. Dengan menunjukkan
kepercayaan terhadap kemandirian karyawan dalam memutuskan
bagaimana mereka akan melaksanakan pekerjaan termasuk jadwal
kerja, prosedur dan variasi tugas, akan meningkatkan persepsi
dukungan organisasi.
4. Peran stresor
Stress mengacu pada ketidakmampuan individu mengatasi tuntutan
dari lingkungan (Lazarus & Folkman, dalam Rhoades & Eisenberger,
2002). Stres berkorelasi negatif dengan persepsi dukungan organisasi
karena karyawan tahu bahwa faktor-faktor penyebab stres berasal dari
lingkungan yang dikontrol oleh organisasi. Stres terkait dengan tiga
aspek peran karyawan dalam organisasi yang berkorelasi negatif
dengan persepsi dukungan organisasi, yaitu: tuntutan yang melebihi
kemampuan karyawan bekerja dalam waktu tertentu (work-overload),
kurangnya informasi yang jelas tentang tanggung jawab pekerjaan
(role-ambiguity), dan adanya tanggung jawab yang saling bertentangan
(role-conflict) (Lazarus & Folkman, dalam Rhoades & Eisenberger,
2002).
5. Pelatihan
Pelatihan merupakan investasi yang diberikan pada karyawan sehingga
diharapkan dapat meningkatkan persepsi dukungan organisasi (Wayne,
Shore & Liden, 1997).
6. Ukuran organisasi
Karyawan merasa kurang dihargai dalam organisasi yang kecil,
dimana terdapat kebijakan yang sangat formal dan prosedur yang
mungkin mengurangi fleksibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan
individual karyawan.