Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba adalah upaya yang dilakukan
dengan sengaja oleh manajer perusahaan untuk mengintervensi atau
memepengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan
untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui dan menilai kinerja serta
kondisi perusahaan.
Menurut Assih, Prihat dan Gundono (2000) manajemen laba adalah suatu
proses yang dilakukan dengan sengaja oleh manajer yang masih dalam batasan
Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) untuk mengarah pada tingkatan laba
yang dilaporkan.
Sedangkan menurut Sulistiawan, Januarsi dan Alvia (2011) manajemen
laba adalah aktivitas suatu badan usaha yang memanfaatkan metode dan kebijakan
akuntansi guna mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan penyusun
laporan keuangan tersebut.
Beberapa cara yang dapat digunakan oleh manajer dalam mempengaruhi
laporan keuangan adalah bermain dengan menggunakan metode akuntansi atau
nilai estimasi akuntansi dan menggunakan metode akuntansi sekaligus nilai
estimasi akuntansi (Sulistyanto, 2008). Mengubah metode dan nilai estimasi
akuntansi berarti mengubah nilai seperti yang dikehendaki manajer. Hal ini dapat
dilakukan manajer karena manajer diberikan kebebasan untuk menentukan
metode dan nilai estimasi akuntansi yang serta mengubah metode dan nilai
estimasi akuntansi tersebut
Kriteria Indeks LQ45
Agar bisa masuk kedalam indeks LQ45, suatu saham harus memenuhi
kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Menurut Gumanti (2011) kriteria-kriteria
yang harus dipenuhi oleh calon perusahaan yang akan masuk kedalam indeks
LQ45 adalah sebagai berikut :
1. Masuk dalam urutan 60 (enam puluh) terbesar dari total transaksi saham di
pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir)
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar
selama 12 (dua belas) bulan terakhir)
3. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama paling sedikit 3 (tiga)
bulan
4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan
jumlah hari transaksi di pasar reguler tertinggi dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan lainnya.
Hasil dari evaluasi berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut akan
melahirkan 45 perusahaan yang membentuk indeks LQ45 dan dijadikan sebagai
dasar untuk perhitungan indeks LQ45 selama enam bulan kedepan.
Pengertian Indeks LQ45
Menurut Gumanti (2011) Indeks LQ45 (ILQ45) merupakan indeks yang
terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar
tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria yang telah ditentukan. Sahamsaham perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45 ini dikenal dengan sebutan
saham blue chip karena memiliki daya tarik yang tinggi dan likuid (Gumanti,
2011). Saham LQ45 dibaca saham Likuid 45 setiap enam bulan sekali terus
mengalami review dan penggantian saham
Pemakai Laporan Keuangan
Menurut Harahap (2008) pemakai laporan keuangan adalah sebagai
berikut :
1. Pemilik Perusahaan atau Pemegang Saham
Bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham laporan keuangan
bertujuan untuk :
a. Menilai hasil yang diperoleh manajemen perusahaan selama periode
bersangkutan
b. Mengetahui jumlah pengembalian atau return berupa dividen yang
akan diterima
c. Menilai pertumbuhan dan posisi keuangan perusahaan
d. Mengetahui nilai saham beserta laba per lembar sahamnya
e. Menjadi dasar untuk memprediksi keadaan perusahaan dimasa yang
akan datang
f. Menjadi dasar untuk mempertimbangkan apakah menambah atau
mengurangi investasi pada suatu perusahaan
2. Manajemen Perusahaan
a. Sebagai media untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang
diberikan oleh pemilik perusahaan
b. Mengatur besar kecilnya biaya dari setiap kegiatan operasi dari divisi,
departemen dan perusahaan
c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat laba dari divisi, departemen dan
perusahaan
d. Menilai hasil kinerja individu yang telah diberikan tugas dan tanggung
jawab oleh manajer
e. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan apakah perlu atau
tidaknya pengambilan kebijaksanaan yang baru
f. Memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan, anggaran
dasar, pasar modal, dan lembaga regulator lainnya
3. Investor
a. Menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan
b. Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang
akan datang
c. Menilai apakah perusahaan tersebut berpotensial sebagai tempat untuk
berinvestasi
d. Menilai kemungkinan menarik investasi dari perusahaan
4. Kreditur atau Banker
a. Menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam jangka
pendek dan jangka panjang
b. Menilai kualitas jaminan kredit untuk menentukan kredit yang akan
diberikan
c. Meninjau dan memprediksi apakah return yang akan didapatkan sesuai
dengan return yang diharapkan atau menilai tingkat pengembalian dari
perusahaan
d. Menilai kemampuan perusahaan dengan melihat rasio likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas perusahaan sebagai dasar untuk
mempertimbangkan keputusan kredit
e. Menilai apakah perusahaan mengikuti perjanjian kredit atau liabilitas
yang telah disepakati
5. Pemerintah dan Regulator
a. Menghitung dan menentukan jumlah pajak terliabilitas maupun yang
harus dibayar perusahaan
b. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan-kebijakan baru
c. Menilai apakah perusahaan patuh terhadap aturan yang ditetapkan
d. Menilai kemungkinan perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan
lainnya
e. Bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun data dan statistik untuk
lembaga pemerintah lainnya
6. Analisa, Akademisi dan Pusat Data Bisnis
Bagi para analisa, akademisi dan lembaga-lembaga pengumpulan data
bisnis, laporan keuangan juga berperan penting sebagai bahan atau sumber
informasi yang akan diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi
yang informatif bagi analisa, ilmu pengetahuan dan komoditi informasi.
Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan dimengerti,
karena akuntansi pada dasarnya merupakan proses untuk mencatat transaksi dan
menyusun laporan keuangan yang nantinya informasi-informasi dalam laporan
keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal
perusahaan, termasuk pemilik, calon investor, kreditur, pemerintah, regulator, dan
publik secara umum. Agar dapat dipahami, seluruh informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan harus disusun dengan menggunakan Prinsip Akuntansi
Berterima Umum (PABU) (Sulistyanto, 2008)
Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah sebagai media untuk
mengkomunikasikan hasil kinerja perusahaan selama suatu periode tertentu untuk
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik pihak internal perusahaan
maupun pihak eksternal perusahaan yang dijadikan sebagai acuan dalam
mengevaluasi kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan yang bersifat
ekonomik.
Menurut Kasmir (2016) tujuan pembuatan laporan keuangan adalah
sebagai berikut :
1. Menyediakan informasi mengenai jenis dan jumlah aset yang dimiliki
perusahaan pada periode berjalan yang dilaporkan
2. Menyediakan informasi mengenai jenis dan jumlah liabilitas serta modal
yang dimiliki perusahaan pada periode berjalan yang dilaporkan
3. Menyediakan informasi mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang
diperoleh perusahaan selama suatu periode tertentu
4. Menyediakan informasi mengenai jenis dan jumlah biaya yang
dikeluarkan perusahaan selama suatu periode tertentu
5. Menyediakan informasi mengenai kinerja manajemen perusahan selama
suatu periode tertentu
6. Menyediakan informasi mengenai catatan-catatan atas laporan keuangan,
dan
7. Menyediakan informasi keuangan lainnya.
Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014) laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus
kas dalam sebuah entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan
dalam pembuatan keputusan yang bersifat ekonomik. Laporan keuangan juga
digunakan sebagai salah satu media untuk menunjukkan pertanggungjawaban
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka
Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014) laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus
kas dalam sebuah entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan
dalam pembuatan keputusan yang bersifat ekonomik. Laporan keuangan juga
digunakan sebagai salah satu media untuk menunjukkan pertanggungjawaban
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka
Teori Akuntansi Positif (Positive accounting Theory)
Menurut Hery (2009) teori akuntansi positif adalah teori yang
menyediakan seperangkat prinsip atau konsep yang luas untuk menjelaskan dan
memberi jawaban terhadap praktik akuntansi yang berlaku serta memprediksi
fenomena yang terjadi. Teori akuntansi positif berupaya untuk menjelaskan
sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan
akuntansi serta kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi
yang tidak pasti di masa datang (Hery, 2009).
Teori akuntansi positif menjelaskan dan memprediksi sebab dan akibat
yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu (Chariri dan Ghozali, 2003).
Teori akuntansi positif juga menyatakan bahwa individu selalu bertindak karena
motivasi pribadi dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.
Menurut Watts dan Zimmerman (1986) teori akuntansi positif berhubungan erat
dengan teori agensi bahwa penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif
didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan
stakeholder seperti investor, kreditur, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan
pemerintah.
Menurut Watts dan Zimmerman (1986), ada tiga hipotesis yang dapat
digunakan untuk memprediksi motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba
dalam teori akuntansi positif, yaitu :
1. Hipotesis Rencana Bonus (Bonus Plan Hypothesis)
Hipotesis rencana bonus ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang
menerapkan rencana bonus akan cenderung menggunakan metode-metode
akuntansi yang termotivasi untuk menaikkan laba dengan cara mengakui laba
yang seharusnya menjadi bagian laba dimasa mendatang, malah diakui
menjadi laba pada tahun berjalan.
2. Hipotesis Perjanjian Liabilitas (Debt Covenant Hypothesis)
Hipotesis perjanjian liabilitas ini terkait dengan syarat-syarat dan
kesepakatan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan ketika melakukan
perjanjian liabilitas. Sebagian perjanjian liabilitas memiliki persyaratan
tertentu yang harus dipenuhi peminjamnya selama masa perjanjian
berlangsung. Apabila kesepakatan dalam perjanjian ini diingkari, perjanjian
liabilitas tersebut bisa memberikan penalti, seperti pembatasan dividen atau
tambahan pinjaman. Hipotesis ini juga menyatakan apabila perusahaan mulai
mendekati suatu pelanggaran terhadap perjanjian liabilitas, maka perusahaan
tersebut akan berusaha menghindari pelanggaran dengan cara memilih metode
akuntansi yang dapat meningkatkan laba periode berjalan.
3. Hipotesis Biaya Politik (Political Cost Hypothesis)
Hipotesis biaya politik ini menyatakan bahwa semakin besar laba yang
diperoleh oleh peusahaan, maka semakin besar biaya politis akibat naiknya
tekanan politis yang dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan akan
cenderung untuk menggunakan pilihan-pilihan akuntansi yang dapat
mengurangi laba, karena perusahan dengan tingkat laba yang tinggi dinilai
akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang
nantinya juga menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga akan
menyebabkan biaya politis. Penyebab meningkatnya biaya politis adalah
karena muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi dan
berbagai macam tuntutan lain
Teori Agensi (Agency Theory)
Teori agensi adalah teori yang mempelajari adanya perbedaan kepentingan
antara agents selaku manajer dan principals selaku pemegang saham, kreditur dan
pemegang klaim lainnya. Dalam teori agensi, principals diartikan sebagai pihakpihak yang menyerahkan kemakmurannya baik dalam jumlah kecil maupun
jumlah besar untuk dikelola dan dikembangkan oleh agents (Gumanti, 2017).
Hubungan ini menimbulkan adanya ikatan kontrak antara agents dengan
principals. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan adalah
entitas legal yang beroperasi semata-mata hanya sebagai ikatan kontrak mengenai
kesepakatan antara manajer, suplier, pelanggan, pemegang saham, karyawan serta
pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik keagenan (agency
conflicts). Konflik keagenan ini mucul karena ada pihak yang lebih
mengutamakan kepentingan pribadi meskipun ia mengetahui tindakannya akan
merugikan pihak lain (Sulistyanto, 2008). Konflik keagenan dapat timbul dalam
dua konteks, pertama adalah konflik antara manajer (agents) dengan pemegang
saham (shareholders) dan yang kedua adalah konflik antara pemegang saham
(shareholders) dengan kreditur (debtholders) (Gumanti, 2017). Agents diberikan
wewenang oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan yang berarti
seharusnya hubungan agensi antara agents dengan pemegang saham
menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan, khususnya apabila setiap
pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab. Namun yang
terjadi justru sebaliknya, sehingga muncul konflik keagenan antara agents dengan
pemegang saham karena agents tidak lagi bertindak demi kepentingan pemegang
saham selaku pemilik perusahaan. Mungkin pada mulanya manajer bertindak
sesuai dengan keinginan pemegang saham untuk mengoptimalkan kepentingan
pemegang saham dan tidak bertindak diluar keinginan pemegang saham, tetapi
dengan berjalannya waktu manajer mulai berfikir bahwa mereka harus
mendapatkan kewenangan lebih banyak untuk memakmurkan dirinya sendiri
tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemegang saham (Gumanti, 2017).
Konflik keagenan yang sering terjadi antara agents dengan pemegang
saham menimbulkan biaya agensi (agency costs). Menurut Gumanti (2017) biayabiaya agensi adalah sebagai berikut :
a. Biaya yang timbul akibat agents tidak mengelola perusahaan secara efisien
b. Biaya yang timbul karena adanya perbedaan pemilihan risiko dalam
proyek yang akan dipilih. Artinya, ada pemilihan proyek yang berbeda jika
proyek dipilih oleh agents dan jika proyek dipilih oleh pemegang saham.
c. Biaya pengawasan (monitoring costs) adalah biaya yang dikeluarkan untuk
mengawasi agents agar bertindak sesuai dengan keinginan pemegang
saham. Pengawasan ini dilakukan untuk menilai, mengamati, mengawasi,
dan mengontrol perilaku agents oleh pemilik. Biaya ini dapat berupa biaya
yang dikeluarkan untuk menyewa Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP
akan memberikan opini mengenai laporan keuangan yang diaudit. Opini
yang dikeluarkan oleh KAP tersebut menjadi acuan pemilik untuk menilai,
mengawasi dan mengontrol perilaku agents. Selanjutnya, biaya
pengawasan juga bisa berupa kompensasi untuk agents dan biaya gaji dan
atau tunjangan yang diberikan kepada dewan komisaris dan komite-komite
yang ada di perusahaan. Dewan komisaris bertanggungjawab untuk
mengamati, memberikan saran dan rekomendasi kepada agents yang
dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan persuahaan. Dewan komisaris juga dapat mendirikan komite-komite
untuk membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas karena terdapat
potensi perbedaan kepentingan, seperti komite audit, komite tata kelola,
komite nominasi dan remunerasi, dan komite manajemen risiko. Komitekomite ini bertugas memberikan usulan dan masukan kepada dewan
komisaris.
d. Biaya pengikat (bonding costs) adalah biaya yang dikeluarkan sebagai
upaya dari agents untuk meyakinkan pemilik bahwa agents sudah
melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan pemegang saham.
e. Kerugian residu (residual loss) adalah nilai uang yang sama besarnya
dengan berkurangnya kesejahteraan pemegang saham karena adanya
perilaku menyimpang oleh agents. Tetap ada celah yang dimiliki agents
untuk bertindak demi kepentingannya sendiri meskipun sudah ada
monitoring costs dan bonding costs.
Biaya pengawasan (monitoring cost) dan biaya pengikat (bonding cost)
tidak hanya timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara agents dengan
pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, tetapi juga karena adanya konflik
kepentingan dalam hubungan antara pemegang saham dengan kreditur. Konflik
tersebut dapat terjadi karena terdapat peluang pengalihan kekayaan dari pihak
kreditur kepada pemegang saham ketika dana yang dipinjam perusahaan dari
kreditur tidak digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan guna
memperoleh pendapatan, melainkan digunakan untuk membagikan dividen para
pemegang saham (Gumanti, 2017). Biaya pengawasannya bisa timbul karena
adanya tuntutan dari kreditur untuk dilakukannya pengawasan atau evaluasi
terkait pinjaman yang diberikan sudah dimanfaatkan sesuai dengan rencana atau
belum dan biaya proses penyiapan pembuatan laporan (Gumanti, 2017).
Sedangkan biaya pengikatnya adalah biaya yang berhubungan dengan aktivitas
untuk mengikat pengelola (agents) berkenaan dengan pemberian, penggunaan dan
keberhasilan pinjaman (Gumanti, 2017).
Menurut Gumanti (2017) asumsi-asumsi dalam teori agensi adalah sebagai
berikut:
a. Seluruh individu yang terlibat mengambil keputusan yang dapat
menguntungkan dirinya sendiri. Artinya, sasaran utama agents sebagai
pihak yang membuat keputusan adalah memaksimalkan kemakmurannya
sendiri. Maka dari itu, agents yang diberikan wewenang oleh pemegang
saham akan bertindak untuk memanfaatkan kesempatan yang ada sebagai
upaya untuk memenuhi kepentingannya sendiri.
b. Seluruh individu yang terlibat memiliki pikiran yang rasional. Artinya,
individu akan mengambil keputusan yang sesuai dengan harapannya yang
tidak memihak dan memiliki harapan mengenai masa datang yang relatif
lebih pasti atau bisa diprediksi. Maka dari itu, setiap individu memiliki
kepentingan masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya sehingga
terjadi perilaku yang menyimpang antara individu satu dan individu
lainnya.
Dari dua asumsi teori agensi di atas, bahwa dalam hubungan keagenan ada
upaya dari salah satu pihak untuk menuduh pihak yang lain agar memiliki
kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hubungan kerjasama.
Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki tuntutan agar mampu
bekerja dengan baik, tuntutan membuat manajer merasa memiliki tekanan yang
sering mengakibatkan manajer membuat laporan kinerja keuangan terlihat baik
dengan berbagai cara. Menurut Gumanti (2017) manajer sebagai pengelola
perusahaan memiliki tuntutan agar mampu bekerja dengan baik, tuntutan yang
dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Manajer yang dinilai tidak profesional dapat diberhentikan kapanpun dari
jabatannya oleh pemegang saham dan diganti dengan manajer yang dinilai
lebih baik. Dengan begitu, manajer yang diberhentikan akan cenderung
memiliki masa depan yang kurang baik karena mempunyai catatan yang
kurang baik sebagai tenaga kerja manajerial. Maka dari itu, manajer
perusahaan akan menghadapi hambatan untuk melakukan sesuatu yang
dapat menurunkan nilai perusahaan karena dapat membahayakan
posisinya.
b. Pasar modal yang efisien dinilai bisa menghambat perilaku manajer yang
menyimpang karena para pelaku pasar akan memberi nilai pada saham
perusahaan yang memiliki kinerja kurang bagus. Pasar modal dikatakan
efisien apabila segala informasi tentang suatu perusahaan akan langsung
direspon oleh pelaku pasar yang memberikan cerminan terhadap harga
saham suatu perusahaan. Artinya, manajer akan terus berusaha mengelola
perusahaan dengan sebaik mungkin guna mempertahankan posisinya.
c. Dalam kaitannya dengan pasar pengendalian perusahaan, pasar atau
pesaing dapat melakukan suatu pengawasan atau tekanan kepada
perusahaan apabila kinerja perusahaan menurun atau tidak baik. Maka dari
itu, perusahaan dengan kinerja yang menurun akan cenderung mengalami
perpindahan pemilik dan memungkinkan manajer diberhentikan dari
jabatannya semakin besar.
Tiga hal ini merupakan tuntutan yang rasional agar manajer mampu
bekerja dengan baik dan dapat menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk
dipertahankan. Tuntutan untuk bertahan pada posisinya membuat manajer merasa
tidak perlu mengambil kebijakan yang penuh dengan risiko dan tekanan yang
dapat menempatkan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan antara pemilik dengan
manajer akan mendorong manajer untuk berusaha memaksimalkan
kesejahteraannya walaupun harus mengelabui pihak berkepentingan (stakeholder).
Manajer dapat menggunakan teknik-teknik akuntansi tertentu yang membuat
laporan kinerja keuangan terlihat baik walaupun sebenarnya tidak baik. Menurut
Gumanti (2017) solusi untuk mengendalikan konflik keagenan dan biaya
keagenan adalah dengan adanya anggota dewan independen, komite yang
berbeda, kepemilikan manajerial, dan pengendalian kepemilikan yang kuat.
Teori Asimetri Informasi (Asymmetric Information Theory)
Pihak manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan
lengkap dibandingkan pemegang saham dan berkepentingan lainnya yang
mengakibatkan adanya kesenjangan informasi atau yang dikenal dengan istilah
asimetri informasi (asymmetric information). Sementara pemegang saham dan
berkepentingan lainnya memiliki keterbatasan sumber dan akses untuk
memperoleh informasi mengenai perusahaan sehingga pihak eksternal hanya bisa
mengandalkan informasi yang disajikan manajer yaitu laporan keuangan jika
ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan antara manajer dan pemegang saham akan
mengakibatkan manajer memiliki informasi yang lebih banyak, lebih lengkap dan
lebih akurat sehingga akan terjadi kecenderungan memanfaatkan informasi ini
untuk kepentingan manajer itu sendiri (Sulistiawan, Januarsi dan Alvia, 2011).
Menurut Sulistyanto (2008) asimetri informasi mendorong manajer untuk
berperilaku oportunis dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan,
terutama informasi tentang keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan
keuangan. Laporan keuangan yang disajikan untuk pemegang saham dan
berkepentingan lainnya dimanipulasi oleh manajemen untuk kepentingan
manajemen itu sendiri. Semakin banyak manajer memiliki informasi, maka
semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunis. Praktik
perataan laba merupakan salah satu akibat dari adanya asimetri informasi. Praktik
perataan laba mengakibatkan pemilik mendapatkan informasi yang kurang andal
karena tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan tidak
relevan dengan kebutuhan pemilik dengan begitu kebutuhan dan kepentingan
pemilik untuk memperoleh informasi yang berkualitas menjadi terabaikan
(Sulistyanto, 2008). Artinya, karakteristik kualitatif atau kualitas informasi
akuntansi yang terabaikan adalah relevan dan keterandalan.
Relevan adalah informasi akuntansi mampu membantu para pemakainya
dalam membedakan beberapa alternatif keputusan untuk menentukan pilihan
dengan mudah dan membantu dalam menyusun beberapa prediksi mengenai
peristiwa masa lalu, masa kini dan masa datang (Suwardjono, 2014). Pada
umumnya, laporan keuangan yang sudah dimanipulasi akan memberikan efek
buruk pada para pemakainya karena informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan tidak mampu memberikan beberapa prediksi mengenai peristiwa masa
lalu, masa kini dan masa datang. Hal ini dapat berakibat pemilik perusahaan tidak
tepat dalam menilai kinerja perusahaan, calon investor tidak tepat dalam
menentukan perusahaan tempatnya berinvestasi, kreditur tidak tepat dalam
menilai kelayakan perusahaan yang akan atau telah menerima pinjaman,
pemerintah tidak tepat dalam menentukan berapa pajak yang dipungutnya.
Keterandalan adalah informasi akuntansi mampu memberi keyakinan
bahwa informasi yang disajikan benar (Suwardjono, 2014). Laporan keuangan
yang labanya sudah diratakan kurang andal karena tidak lagi memenuhi syarat
keterandalan, seperti kenetralan (neutrality) dan penyajian yang jujur
(representational faithfulness). Laba yang sudah diratakan umumnya disajikan
untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pihak manajemen, sehingga
informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dianggap
tidak netral karena memihak manajemen dan merugikan pihak-pihak
berkepentingan lainnya. Laba yang sudah diratakan umumnya terdapat upaya
manajemen untuk mengatur pola laba yang dilaporkan, sehingga penyajian
informasi akuntansi dapat dianggap tidak jujur karena tidak menggambarkan
kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kedua hal ini mengakibatkan informasi
akuntansi dapat dianggap kurang andal bagi para pemakainya.
ROA, DER, EPS, ukran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri dan reputasi underwriter secara simultan berpengaruh terhadap besarnya tingkat underpricing.
Profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi
ketidakpastian bagi investor sehingga akan menurunkan tingkat underpricing.
Sementara emakin besar DER mencerminkan resiko perusahaan yang relatif
tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang
memiliki DER yang tinggi. Hal ini akan otomatis menyebabkan
meningkatnya Underpricing. Pada variabel EPS, apabila EPS perusahaan
tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli saham tersebut
sehingga menyebabkan harga saham tinggi dan dapat menurunkan tingkat
Underpricing. Selanjutnya variabel umur perusahaan akan mengurangi
adanya informasi asimetri dan memperkecil ketidakpastian pasar yang
akhirnya akan menurunkan tingkat underpricing. sama halnya dengan ukuran
perusahaan, dengan rendahnya tingkat ketidakpastian perusahaan berskala
besar maka akan menurunkan tingkat underpricing. Jenis industri manufaktur
juga memiliki perbedaan signifikan dengan jenis industri lainnya yaitu real
estate, properti, keuangan, asuransi dan investasi. Perbedaan tersebut antara
lain dalam struktur modal dan komponen-komponen neraca dan laba rugi
yang dapat mempengaruhi perhitungan variabel-variabel keuangan (Gumanti,
2005).
ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap besarnya tingkat Underpricing
Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai proxy tingkat ketidakpastian
saham. Tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar pada umumnya
rendah karena dengan skala yang tinggi perusahaan cenderung tidak
dipengaruhi pasar, sebaliknya dapat mewarnai dan mempengaruhi keadaan
pasar secara keseluruhan. Keadaan ini dapat dinyatakan sebagai kecilnya
tingkat resiko investai perusahaan berskala besar dalam jangka panjang.
Sedangkan pada perusahaan berskala kecil tingkat ketidakpastian di masa
yang akan datang besar, sehingga tingkat resiko investasinya lebih besar
dalam jangka panjang (Handayani 2008).
Dengan rendahnya tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar maka
akan menurunkan tingkat underpricing dan kemungkinan initial return yang
akan diterima investor akan semakin rendah oleh karena itu diduga semakin
besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil underpricing. Demikian
pula hasil penelitian Yolana (2005) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan negatif terhadap underpricing.
umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap besarnya tingkat Underpricing
Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup
dan banyaknya informasi yang bisa diserap oleh publik. Perusahaan yang
beroperasi lebih lama mempunyai kenaikan yang lebih besar untuk
menyediakan informasi perusahaan yang lebih luas daripada perusahaan yang
baru saja berdiri (Nurhidayati dan Indrainto 1998) dengan demikian umur
perusahaan akan mengurangi adanya informasi asimetri dan memperkecil
ketidakpastian pasar yang akhirnya akan menurunkan tingkat underpricing.
Penelitian yang dilakukan oleh Ritter (dalam Dimovski & Brooks, 2008),
menemukan bahwa tingkat underpricing akan lebih tinggi pada perusahaan
yang lebih muda.
Pengaruh Earning Per Share berpengaruh negatif terhadap tingkat Underpricing
Earning per Share ( laba per saham ) yang dibagikan merupakan salah satu
informasi penting bagi investor di pasar modal untuk pengambilan keputusan
investasinya. EPS merupakan pendapatan bersih yang tersedia bagi saham
biasa yang beredar. Jadi EPS menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh
untuk setiap lembar saham biasa atau laba bersih per lembar saham biasa.
Jumlah keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham adalah keuntungan
setelah dikurangi pajak pendapatan. Pertumbuhan EPS yang positif
memperoleh bagian laba yang lebih besar dimasa yang akan datang atas
setiap lembar saham yang dimilikinya (Handayani, 2008). Variabel EPS
merupakan proxy laba per lembar saham perusahaan yang diharapkan dapat
memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian keuntungan yang dapat
diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan memiliki suatu saham. Apabila
EPS perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli
saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham tinggi dan dapat
menurunkan tingkat Underpricing. Hasil penelitian Retnowati (2013) EPS
berpengaruh secara negatif signifikan terhadap underpricing.
Pengaruh Debt to Equity Rasio berpengaruh positif terhadap Underpricing
Debt to Equity Ratio adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Hanafi dan Halim,
2000). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh
kewajiban yang ditunjukkan oleh bebeapa bagian modal yang digunakan untuk
membayar hutang.
Semakin besar DER mencerminkan resiko perusahaan yang relatif tinggi,
akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki
DER yang tinggi (Ang 1997). Hal ini akan otomatis menyebabkan
meningkatnya Underpricing. Penelitian yang dilakukan Aini (2009) DER
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat underpricing.
Return On Asset berpengaruh negatif terhadap besarnya tingkat Underpricing
Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas
perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan
aktiva yang dimilikinya (Retnowati, 2013). Nilai ROA yang semakin tinggi
akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba di masa yang
akan datang dan laba merupakan informasi penting bagi investor sebagai
pertimbangan dalam menanamkan modalnya.
Profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi
ketidakpastian bagi investor sehingga akan menurunkan tingkat underpricing
(Ghozali 2002). Hal ini berarti kemungkinan investor untuk mendapatkan
return awal semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2009)
menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
underpricing.
Investasi Dalam Perspektif Islami
Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat
mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi background
dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang
mendasar dan mendalam. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep islam
yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut
dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga
bernuansa spiritual karna menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan
hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karnanya investasi sangat dianjurkan
bagi setiap muslim (Huda dan Nasution, 2008).
Dalam Al-Qur’an surat ppLukman ayat 34 secara tegas Allah SWT
menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui
apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi esok
hari. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk
melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat:
”Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan
tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang
dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Dan
tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Maksud dari ayat ini yaitu manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti
apa yang akan diusahakan besok atau yang akan diperolehnya. Namun demikian
mereka diwajibkan berusaha. Manusia sama sekali tidak mengetahui tentang
hakikat apa yang dia upayakan dan usahakan sehingga ia meraih hasilnya baik
berupa kebaikan ataupun keburukan, manfaat ataupun mudharat, kemudahan
ataupun kesulitan, sehat ataupun sakit, dan ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi
usaha yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini lebih umum dari sekedar
meraih keuntungan harta benda dan materi semata-mata ataupun sesuatu yang
semakna dengannya. Usaha itu meliputi setiap yang menimpa seseorang keesokan
harinya. Dan perkara itu adalah masih berada dalam tataran gaib dan ditutupi oleh
tabir-tabir.
Ayat lain yang menjelaskan tentang investasi yaitu surah yusuf ayat 47
Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu
biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkonsumsi semua
kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi hendaknya
sebagian kekayaaan yang kita dapatkan itu juga kita tangguhkan pemanfaatannya
untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain, ayat ini mengajarkan
kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan demi untuk
mempersiapkan masa depan. Secara harfiah mengelola harta itu bisa dilakukan
dalam beberapa bentuk, seperti menyimpan di rumah, menabung/mendepositokan
di bank, mengembangkannya melalui bisnis, membelikan property ataupun caracara lain yang halal dan berpotensi besar dapat menghasilkan keuntungan.
Tahapan Initial Public Offering (IPO)
Suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya akan menjual saham atau
obligasi kepada masyarakat umum atau disebut initial public offering (IPO),
membutuhkan tahapan-tahapan terlebih dahulu, tahapan tersebut dapat
dikelompokkan menjadi 5 (Samsul, 2006) yaitu: rencana go public, persiapan go
public, pernyataan pendaftaran ke Bapepam, penawaran umum, dan kewajiban
emiten setelah go public.
1. Rencana go public
Rencana go public membutuhkan waktu yang cukup berkaitan dengan
kondisi internal perusahaan, seperti:
– Rapat gabungan pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris
– Kesiapan mental personel
– Perbaikan organisasi
– Perbaikan sistem informasi
– Perbaikan aspek hukum
– Perbaikan struktur permodalan
– Persiapan dokumen
34
2. Persiapan menuju go public
Persiapan menuju go public meliputi:
– Penunjukan lembaga penunjang dan lembaga profesi
Setelah rincian rencana go public diselesaikan, calon emiten akan
menunjuk perusahaan penjamin emisis efek, akuntansi publik, notaris,
konsultan hukum dan perusahaan penilai yang terdaftar di bapepam.
Emiten akan melakukan pembicaraan dengan setiap lembaga profesi itu
sesuai dengan jadwal yang dibuatnya. Pembicaraan itu akan
menghasilkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses
berikutnya.
– Uji tuntas (due diligence) dengan penjamin pelaksana emisi/profesi
Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kekuatan pasar, emitem
memerlukan deu diligence meeting yang dikoordinasikan oleh
underwriter, yaitu pertemuan antara emiten, underwriter dan lembaga
profesi lainnya di satu sisi dengan para pialang dan para analisis
keuangan serta investor kelembagaan disisi lainnya.
– Pernyataan pendaftaran kepada Bapepam
Pernyatan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada
Bapepam oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan
publik. Meiten mengajukan pernyataan pendaftaran kepada bapepam,
kemudaian menunggu tanggapan dari bapepam. Apabila Bapepam
meminta data tambahan, emiten wajib memenuhinya. Bapepam akan
mengeluaran Pernyatan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran setelah
35
emiten memenuhi permintaan data tambahan itu. Apabila dalam waktu
tertentu, misalnya 45 hari setelah tanggal pernyataan pendaftran diajukan
atau setelah tanggal penyerahan data tambahan dimaksud berlalu dan
bapepam belum memberikan Pernyataan Efektif, berati Pernyatan Efektif
itu berlaku secara otomatis.
– Public expose dan road show
Setelah pernyataan efektif berlaku, seringkali diadakan persiapan untuk
melakukan kegiatan public expose dan road show. Public expose dan
road show bukan merupakan suatu kewajiban formal, tetapi merupakan
upaya sendiri oleh emiten yang menjual saham dengan nilai kapitalisasi
sangat besar sehingga perlu mengundang calon investor.
3. Pelaksanaan go public
Kegiatan pelaksanaan go public meliputi:
– Penyerahan dokumen ke Bapepam
– Tanggapan dari Bapepam
– Perbaikan dokumen pernyataan pendaftaran
– Mini expose di Bapepam
– Penentuan harga perdana
– Sindikasi dan perjanjian penjaminan emisi.
4. Penawan umum
Kegiatan penawaran umum meliputi:
– Distribuso prospektus
– Penyusunan propektus ringkas untuk diiklankan
36
– Penawaran
– Pengambilan dana
– Penyerahan saham
– Pencatatan saham/perdagangan saham.
5. Kewajiban emiten setalah go public
Pemilik lama sebagai pemegang saham pendiri pada awal setelah go public
masih menjadi mayotitas. Dengan berjalannya waktu pemegang saham
pendiri akan melepaskan lebih banyak sahamnya kepada masyarakat umum.
Sampai akhir 2004 tidak ada aturan mengenai komposisi antara saham pendiri
dan saham publik setelah go public. Walaupun masyarakat merupakan
pemegang saham minoritas. Pemagang saham mayoritas harus menjaga
kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemagang saham manoritas dengan
cara:
– Tidak melakukan tindakan yang mejatuhkan harg saham dipasar
– Selalu memberi informasi secepat mungkin kepada investor
– Tidak melakukan penipuan harga dalam transaksi internal yang
mengundang conflic of interest, misalnya transfer pricing, dan
pinjaman tanpa bunga
– Menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit langsung ke
alamat pemegang saham
– Menyampaikan laporan berkala yang sudah diwajibkan oleh
Bapepam/bursa
– Menyampaikan laporan insidential atas suatu peristiwa yang terjadi dan
dapat mempengaruhi harga saham dipasar modal.
Penawaran Umum Perdana (IPO)
Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham di pasar perdana
yang dilakukan perusahaan yang akan go public. Undang-Undang No.8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan
penawaran yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat
berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan
peraturan pelaksananya.
Penawaran Umum Perdana (IPO) merupakan suatu persyaratan yang harus
dilakukan oleh emiten yang melakukan go public yang akan menjual sahamnya
untuk pertama kali di Bursa Efek. Keputusan perusahaan untuk mengubah dari
Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka (go public) merupakan
keputusan yang tidak tanpa perhitungan karna perusahaan harus menghadapi
konsekuensi yang menguntungkan (benefit) ataupun yang merugikan (cost).
Alasan dilakukan go public adalah karena dorongan atas kebutuhan modal
(capital need). Perusahaan yang go public adalah perusahaan yang mengalami
pertumbuhan yang pesat. Karena pertumbuhan yang pesat, perusahaan dituntut
untuk mampu menyediakan dana untuk keperluan ekspansi dan untuk keperluan
investasi baru. Dengan melakukan go public, perusahaan dapat menikmati
berbagai manfaat, baik finansial maupun nonfinansial. Menurut Sitompul (2001)
hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
melaksanakan penawaran umum antara lain bahwa melalui go public, perusahaan
akan mendapatkan dana segar yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka
panjang dan juga sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan, membayar
hutang dan tujuan-tujuan lainnya. Dengan melakukan go public, dapat pula
meningkatkan nilai pasar dari perusahaan karena umumnya perusahaan yang
sudah menjadi perusahaan publik, likuiditasnya akan lebih meningkat bila
dibandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup
Pengertian Saham
Saham merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang bagi
suatu perusahaan. perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang berupa
ekuitas, dapat memperolehnya melalui penerbitan saham, baik yang dijual melalui
private placement maupun melalui initial public offering (IPO) (Sudana, 2011).
Samsul (2006) mendefenisikan saham sebagai tanda bukti memiliki
perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham
(shareholder atau stockholder). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat
dianggap sebagai pemgang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai
pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).
Anoraga dan Pakarti (2001) mendefinisikan saham sebagai surat berharga
bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu
perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh jika memiliki saham suatu perusahaan
adalah:
1) Deviden, bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik
saham.
2) Capital Gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga
belinya.
3) Manfaat non finansial, yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan,
memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.
Pengertian Pasar Modal
Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan
penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu)
tahun. UU No. 8 Th.1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal
sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan
efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Samsul, 2006)
Menurut Tandelilin (2010) Pasar modal adalah pertemuan anatara pihak yang
memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara
memperjuabelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan
sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur
lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.
Handayani (2008) menyatakan seperti halnya pasar pada umumnya, pasar
modal merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran. Karenanya
keberhasilannya juga tergantung pada bagaimana keadaan permintaan dan
penawarannya. Hal-hal yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar
modal, secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Penawaran Sekuritas
Berarti bahwa untuk membentuk pasar modal yang baik haruslah tersedia
cukup penawaran sekuritas.
2. Permintaan Sekuritas
Berarti harus terdapat cukup banyak masyarakat yang memiliki dana besar
untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan.
3. Kondisi politik dan ekonomi
Kondisi politik yang stabil akan turut membantu pertumbuhan keadan
ekonomi yang pada akhirnya berpengaruh pada penawaran dan permintaan.
4. Masalah Hukum dan Peraturan
Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang
disediakan oleh perusahaan-perusahaan penerbit sekuritas, karena itu
kebenaran informasi menjadi sangat penting di samping kecepatan dan
kelengkapan informasi itu. Peraturan yang melindungi pemodal dari
informasi yang salah dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan.
5. Lembaga Lain
Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal
dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukannya transaksi secara
efisien. Kegiatan dari pasar modal pada dasarnya kegiatan yang dilakukan
oleh pemilik dana dan kepada pihak yang memerlukan dana secara langsung,
tanpa perantara keuangan yang mengambil alih resiko investasi,sehingga
peran informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dan cepat tersedia
menjadi sangat penting. Di samping itu transaksi harus dapat dilakukan
secara efisien dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga dan
profesi yang menjamin persyaratan tersebut dapat terpenuhi.
Jenis Industri
Bursa Efek Indonesia melalui ICMD (indonesian capital market directory)
mengklasifikasikan beberapa sektor industri kedalam dua jenis industri yang
terdiri dari industri manufaktur dan non manufaktur (www.sahamok.com).
Penggunaan jenis industri dalam penelitian ini sebagai variabel independen
bertujuan untuk melihat apakah underpricing dapat terjadi pada semua jenis
industri yang melakukan IPO atau hanya pada jenis industri tertentu saja dan
apakah investor membedakan jenis industri dalam pengambilan keputusannya
sehingga terjadi perbedaan signifikan dalam tingkat underpricingnya.
Jenis industri merupakan variabel dummy. Pada hakekatnya variabel dummy
ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah tingkat underpriced perusahaan
industri manufaktur berbeda dengan perusahaan industri non manufaktur.
Variabel jenis industri mungkin saja mempengaruhi underpricing karena tiap
industri memiliki risiko dan tingkat ketidakpastian berbeda sehingga dapat
mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Risiko untuk
setiap sektor industri berbeda karena adanya perbedaan karakteristik. Perbedaan
risiko ini menyebabkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor untuk
setiap sektor juga berbeda. Sehingga tingkat underpricing saham perdana untuk
tiap sektor industri mungkin akan berbeda. Jenis industri yang berisiko tinggi
biasanya akan memberi kompensasi yang besar atas keberanian dan ekspektasi
investor untuk berinvestasi (higher return higher risk).
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan dapat dijadikan proxy tingkat ketidakpastian saham.
Untuk mengukur besarnya ukuran dari perusahaan adalah dengan melihat total
aset dari laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sebelum perusahaan
tersebutt melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia. Aset
merupakan tolak ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan
besar mempunyai aset yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan yang
berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat sehingga informasi mengenai
prospek perusahaan berskala besar lebih mudah diperoleh investor daripada
perusahaan berskala kecil. Tingkat ketidakpastian yang akan dihadapi oleh calon
investor mengenai masa depan perusahaan emiten dapat diperkecil apabila
informasi yang diperolehnya banyak (Ardiyansyah, 2004).
Tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar pada umumnya rendah
karena dengan skala yang tinggi perusahaan cenderung tidak dipengaruhi pasar,
sebaliknya dapat mewarnai dan mempengaruhi keadaan pasar secara keseluruhan.
Keadaan ini dapat dinyatakan sebagai kecilnya tingkat resiko investai perusahaan
berskala besar dalam jangka panjang. Sedangkan pada perusahaan berskala kecil
tingkat ketidakpastian di masa yang akan datang besar, sehingga tingkat resiko
investasinya lebih besar dalam jangka panjang.
Dengan rendahnya tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar maka
akan menurunkan tingkat underpricing dan kemungkinan initial return yang akan
diterima investor akan semakin rendah oleh karena itu diduga semakin besar
ukuran perusahaan maka akan semakin kecil underpricing
Umur Perusahaan
Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup
dan banyaknya informasi yang bisa diserap oleh publik. Semakin panjang umur
perusahaan semakin banyak informasi yang bisa diserap masyarakat (Daljono,
2000). Pengalaman dalam menjalankan usaha bagi sebuah perusahaan akan
mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam menghadapi persaingan, semakin
lama perusahaan tersebut berdiri cenderung semakin eksis.
Umur perusahaan juga menunjukkan informasi yang tepat dapat diperoleh
calon investor. Perusahaan yang telah lama berdiri dalam kondisi normal akan
tidak lebih banyak mengeluarkan publikasi jika dibandingkan dengan perusahaan
yang baru berdiri, karena perusahaan yang telah lama berdiri biasanya sudah
banyak diketahui oleh masyarakat.
Umur perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan investor
dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan emiten menunjukkan seberapa
lama perusahaan mampu bertahan dan menjadi bukti perusahaan mampu bersaing
dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian.
Dalam konteks penilaian jangka panjang maka perusahaan yang sudah lama
berdiri reputasinya dimasa lalu sudah dapat dilihat. Oleh karena itu jika tidak ada
sesuatu yang bersifat luar biasa kondisi perusahaan tersebut dapat digunakan
untuk memprediksi keadaan dimasa yang akan datang. Jika perusahaan sudah
cukup lama beroperasi dengan save maka secara umum dapat dikatakan bahwa
investor dapat memlilih perusahaan tersebut dengan tingkat risiko yang rendah,
karena ketidakpastian perusahaan dimasa lalu kecil.
Earning Per Share
Earning per Share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk
pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap
lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 2014) Earning Per Share yang dibagikan
merupakan salah satu informasi penting bagi investor di pasar modal untuk
pengambilan keputusan investasinya. EPS merupakan pendapatan bersih yang
tersedia bagi saham biasa yang beredar. Jadi EPS menggambarkan jumlah rupiah
yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa atau laba bersih per lembar
saham biasa.
Jumlah keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham adalah keuntungan
setelah dikurangi pajak pendapatan. Pertumbuhan EPS yang positif memperoleh
bagian laba yang lebih besar dimasa yang akan datang atas setiap lembar saham
yang dimilikinya. Informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan pendapatan, dapat membantu investor untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang baik di masa mendatang.
Menurut Kasmir (2008) keuntungan bagi pemegang saham merupakan
jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang terseedia bagi
pemegang saham biasa adalah jumlah keutungan dikurang pajak, deviden, dan
dikurang hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.
Debt To Equity Ratio
Fahmi (2014) mendefinisikan Debt To Equity Ratio sebagai ukuran yang
dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya
jaminan yang tersedia untuk kreditor.
DER merupakan salah satu dari rasio leverage. DER mencerminkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan
oleh bebrapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER
menunjukkan imbangan antara tingkat leverage (penggunaan hutang)
dibandingkan modal sendiri perusahaan. DER juga memberi jaminan tentang
seberapa besar hutang-hutang perusahaan dijamin modal sendiri perusahaan yang
digunakan sebagaipendanaan usaha. Semakin besar nilai DER menandakan
struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif
terhadap ekuitas. Semakin besar DER mencerminkan resiko perusahaan yang
relatif tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang
memiliki nilai DER yang tinggi (Ang,1997). Dengan demikian semakin tinggi
DER maka semakin besar pula tingkat Underpricingnya.
Return On Assets
ROA (Return On Assets) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return)
atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu
ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir,
2008).
Menurut Sudana (2011) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan
menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.
Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan
efesiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan.
ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Nilai ROA yang
semakin tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba
di masa yang akan datang dan laba merupakan informasi penting bagi investor
sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya. Profitabilitas yang tinggi
dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian bagi investor sehingga
akan menurunkan tingkat Underpricing. Hal ini berarti kemungkinan investor
untuk mendapatkan return awal semakin rendah
Underpricing
Underpricing adalah hasil dari ketidakpastian harga saham pada pasar
perdana. Fenomena underpricing terjadi karena adanya mispriced dipasar perdana
sebaga akibat adanya ketidaksinambungan informasi antara pihak underwriter
dengan pihak emiten, biasanya disebut asymetry informasi (Carter dan Manaster
1990). Sebagai pihak yang membutuhkan dana, emiten menginginkan harga
perdana yang tinggi, dilain pihak, underwriter sebagai penjamin emisi
menginginkan harga yang rendah untuk meminimalkan resiko yang
ditanggungnya.
Underpricing merupakan suatu keadaan dimana harga saham pada saat
penawaran perdana lebih rendah dibandingkan ketika diperdagangkan di pasar
sekunder, penentuan harga saham pada penawaran umum ke publik, dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dan underwriter. Sedangkan
harga saham yang terjadi dipasar sekunder merupakan hasil mekanisme pasar
yaitu hasil dari mekanisme penawaran dan permintaa.
Harga saham yang ditawarkan pada saat melakukan IPO merupakan faktor
yang penting dalam menentukan berapa besar jumlah dana yang diperoleh
perusahaan. Jumlah dana yang diperoleh emiten adalah jumlah perkalian antara
jumlah lembar saham yang ditawarkan dengan harga per saham. Jika harga tinggi
maka jumlah dana yang diterima juga besar. Demikian juga sebaliknya. Hal ini
mengakibatkan emiten menginginkan harga perdana yang lebih rendah sehingga
dapat memperoleh “return” pada pasar sekunder yang berupa capital gain. Harga
perdana yang tinggi akan mengurangi atau bahkan menghilangkan return awal
(initial return). Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut dimana emiten
ingin memperoleh dana yang lebih besar dan investor menginginkan return,
mengakibatkan terjadinya underpricing, yakni adanya selisih positif antara harga
penutupan saham (closing price) dengan harga perdana di pasar perdana, yang
disebut initial return bagi investor
Teori Sinyal (Signaling Theory)
Signalling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di
pasar. Sehingga akan memberi pengaruh terhadao keputusan investor. Tanggapan
para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi
kondidi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi
sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan
dalam bentuk tidak beraksi seperti “wait and see” atau tunggu dan lihat dulu
perkembangannya yang ada baru kemudian mengambil tindakan. Dan untuk
dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu yang tidak baik atau salah namun
itu dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari timbulnya resiko yang lebih
besar karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak
kepadanya (Fahmi, 2014)
Sumarso (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan
sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian calon investor
diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Pada
saat melakukan penawaran umum, calon investor tidak dapat membedakan
sepenuhnya perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Oleh karena itu, emiten
dan penjamin emisi sengaja memberikan sinyal kepada pasar. Underpricing
beserta sinyal lain (ROA, DER, EPS, umur perusahaan, ukuran perushaan, jenis
industri dan reputasi underwriter) merupakan sinyal positif yang dberikan oleh
issuer kepada pasar untuk menunjukkan kualitas perusahaan pada saaat IPO.
Ross (1997) mengembangkan model dimana struktur model merupakan
signal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai
keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan karna ingin agar harga saham
meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke investor.
Teori Signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk
memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal
disini yang dimaksud adalah underwritter, investor,kreditor atau pengguna
informasi lainnya. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena
terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak
eksternal kemudian menilai perusahaan sebagai fungsi dari mekanisme signalling
yang berbeda-beda. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan
menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang
rendah untuk perusahaan. Kemungkinan lain, pihak eksternal yang tidak memiliki
informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan.
Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi
yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari
yang seharusnya dan begitu sebaliknya. Perusahaan memberikan sinyal kepada
pihak luar yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat
mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan
datang. Teori Signal melandasi pengungkapan sukarela. Teori Signal
mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan
sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai
apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan
pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan
bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu
berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya
sangat diminati investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut
merupakan berita baik (good news). Manajemen juga berminat menyampaikan
informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan
meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.
Beberapa penelitian akademik menunjukkan semakin besar perusahaan makin
banyak informasi sukarela yang disampaikan. Pengungkapan yang bersifat
sukarela merupakan signal positif bagi perusahaan. Pengungkapan intellectual
capital merupakan salah satu pengungkapan sukarela yang bisa menjadi sinyal
positif bagi perusahaan kepada pengguna informasi keuangan
Teori Asimetri Informasi (Asymmetry Information Theory)
Asimetri informasi adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi
yang lebih banyak daripada pihak lain. Misalnya pihak manajemen perusahaan
memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor
dipasar modal. Tingkat asimetri informasi ini bervariasi dari sangat tinggi ke
sangat rendah. Asimetri informasi memberikan efek yang nyata pada keputusan
keuangan maupun finansial (Atmaja, 2008)
Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan
perushaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko
perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pihak
lainnya. Manajer biasanya memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan
dengan pihak luar (seperti investor). Karna itu bisa dikatakan terjadi asimtri
informasi antara manajer dan investor. Investor yang merasa mempunyai
informasi yang lebih sedikit, akan berusaha menginterpretasikan prilaku manajer
(Hanafi, 2005).
Menurut Hanafi (2005) ada asimetri informasi antara manajer dengan pihak
luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi
perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Pada saat harga saham menunjukan
nilai yang terlalu tinggi (overvalue), manajer akan cenderung mengeluarkan
saham (memanfaatkan harga yang tinggi). Tentunya pihak luar (pasar) tidak mau
ditipu. Karna itu pada saat penerbitan saham baru diumumkan, harga akan jatuh
karna pasar menginterprestasikan bahwa harga saham sudah overvalue. Teori
tersebut bisa menjelaskan fenomena jatuhnya harga saham pada saat terjadi
pengumuman penebitan saham baru, yang sering dijumpai.
Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi
internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik
(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban
memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang
diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti
laporan keuangan.
Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak,
termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan
dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar
manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal
terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar
ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki
kontak langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui
peristiwaperistiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya
terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini
akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi
(information asymmetry), yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan
perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi
(prepaper) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya
sebagai pengguna informasi (user).
Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:
1) Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya
biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan
dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat
mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut
tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer
tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman.
Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang
saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma
mungkin tidak layak dilakukan.
Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi
antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk
kepentingan sendiri. Safitri (2012), menyatakan bahwa proksi pengukuran dari
asimetri informasi yang terdiri atas ukuran perusahaan, umur perusahaan, proporsi
saham yang ditawarkan kepada masyarakat, reputasi underwriter dan reputasi
auditor terhadap underpricing mengindikasikan bahwa reputasi underwriter dan
reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing. Sedangkan, ukuran
perusahaan, umur perusahaan dan proporsi saham yang ditawarkan tidak
berpengaruh terhadap underpricing.
Uji Normalitas
Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunya distribusi data
yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini
digunakan 2 cara dalam melakukan uji normalitas, pertama dengan normal
probability plot dan kedua dengan uji statistik non-parametik kolmogrov-Smirnov
(K-S).
Normal probability plot adalah metode dengan cara membandingkan
distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Jika data residual normal maka
plotting data akan mengikuti pola yang dibentuk oleh distribusi normal berupa
garis diagonal. Uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)
memberikan detail berupa angka-angka. Uji ini dilakukan dengan membuat
hipotesis terlebih dahulu sebagai berikut :
H0 : data residual berdistribusi normal
HA : data residual tidak berdistribusi normal
Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikasi > 0,05 maka
data terdistribusi secara normal namun jika nilai signifikasi <0,05 maka data
tidak terdistribusi secara normal
Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model
regresi yang baik yaitu tidak model regresi tidak. Untuk mendetsi ada tidaknya
multikolinearitas di dalam regresi dapat diamati dari : 1. Tolerance value, 2. Nilai
variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya.
Apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan
dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sementara Apabila
suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan dengan nilai
VIF ≥10 maka terjadi multikolinearitas.
Uji Autokorelasi
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi
linier terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan periode satu dengan
kesalahan periode t-1 (tahun sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang
baik adalah bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan uji DurbinWatson (DW test) untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam model regresi
Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi adanya
heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar scatterplots yang membentuk pola
tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit). Sebaliknya, apabila gambar
scatterplots tidak menunjukan ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heterokedastisitas tidak terdeteksi.
Selain itu, untuk menguji heterokedastisitas juga dilakukan uji Glesjer.
Cara kerja uji Glesjer adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap
variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2011). Jika variabel independen
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi
terjadi heterokedastisitas
Koefisien Determinasi (R²)
Pengujian ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diantara nol
dan satu. Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memperdiksi variasi dependen (Ghozali, 2011)
Uji Signifikasi Parameter Individual (uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel independen. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji t
dengan menguji tingkat signifikansi pengungkapan emisi karbon. Apabila
signifikansi > 0,05 (5%) maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti variabel
independen secara individual tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen namun Apabila signifikansi < 0,05 (5%) maka hipotesis tidak
ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara individual mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara
bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila
signifikansi > 0,05 (5%) maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti variabel
independen secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen namun Apabila signifikansi < 0,05 (5%)
maka hipotesis tidak ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara bersamasama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.
Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
Teori legitimasi menyatakan Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang
baik lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat
meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas
perusahaan tetap dilegitimasi oleh masyarakat. Verrechia (1983) berpendapat
bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki insentif untuk
lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Teori Stakeholder mengungkapkan bahwa perusahaan akan bertindak dan
bekerja sama dengan para stakeholder demi menggapai kepentingan bersama.
45
Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai sarana pemberitahuan
kinerja lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder terutama kepada
investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar daripada
perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk.
Hal ini karena pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan
kinerja lingkungan yang baik merupakan good news yang dapat memuaskan
keinginan dari stakeholder sehingga hubungan antara perusahaan dengan
stakeholder tetap harmonis (Verrechia,1983; Suratno dkk 2006). Beberapa
investor sangat concern mengenai masalah – masalah lingkungan dan
menjadikan masalah ini sebagai indikator untuk membeli perusahaan.
Pengungkapan lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon dapat dijadikan
daya tarik perusahaan untuk mendapatkan calon investor baru. Al – tuwaijri
(2004) dan Suratno dkk (2006) menemukan hubungan yang positif antara kinerja
lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan sementara Dawkins dan Fraas
(2011) , dan Pradini (2013) juga menemukan hubungan yang positif antara kinerja
lingkungan dengan pengungkapan perubahan iklim
Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon
Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaanan dengan
kondisi keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan kustomer (Choi, et al 2013). Melakukan pengungkapan sukarela
seperti pengungkapan lingkungan akan menambah extra cost bagi perusahaan
(Luo, et al 2013) sehingga ada kecendrungan perusahaan dengan leverage yang
tinggi akan lebih memilih untuk tidak melakukan pengungkapan demi menghemat
biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih
berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan
pengungkapan sukarela.
Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan
maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin besar sehingga
memaksa perusahaan untuk menggunakan sumber dana yang tersedia untuk
melunasi hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan emisi karbon
karena melakukan pengungkapan akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan
dapat menjadi beban bagi perusahaan (Choi, et al 2013). Luo et al (2013)
berpendapat bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi hanya memiliki
sedikit dana untuk melakukan sistem pelaporan karbon proaktif karena beban
hutang yang besar.
Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah negatif antara tingkat
leverage dengan tingkat pengungkapan emisi karbon. Semakin tinggi leverage
perusahaan maka pengungkapan emisi karbon akan semakin kecil, begitu pula
sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan membuat pengungkapan
emisi karbon semakin besar. Penelitian yang dilakukan Luo, et al (2013) dan
Zhang, et al (2013) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
Profitabilitas seringkali dijadikan tolak ukur dalam melakukan tanggung
jawab lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, masyarakat senantiasa melakukan
tekanan kepada perusahaan agar peduli terhadap masalah lingkungan. Perusahaan
dengan profitabilitas tinggi lebih mudah dalam menjawab tekanan tersebut karena
perusahaan memiliki sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk melakukan
pengungkapan lingkungan (Barako, et al dalam Zhang, et al 2013) dibandingkan
perusahaan dengan profitabilitas rendah sehingga memudahkan perusahaan dalam
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Semakin tinggi profit perusahaan maka
ketersediaan dana juga menjadi lebih besar, dengan dana yang lebih besar
membuat perusahaan lebih mudah untuk melakukan pengungkapan. Perusahaan
dengan kondisi keuangan yang baik memiliki kemampuan lebih dalam
menggunakan sumber daya manusia maupun keuangan untuk melakukan
pelaporan emisi karbon (Choi, et al 2013) dan hal ini dapat meningkatkan nilai
perusahaan di dalam pasar (Barako dalam Zhang et al, 2013).
Lang dan Lundholm dalam Uyar, et al (2013) menyatakan bahwa
perusahaan dengan profitabilitas yang besar cenderung untuk mengungkapkan
“good news” kepada pasar finansial. Good news ini dapat berupa pengungkapan
wajib (mandatory disclosure) maupun pengungkapan sukarela (voluntary
disclosure) seperti pengungkapan emisi karbon. Sementara untuk perusahaan
dengan profitabilitas rendah lebih memilih fokus pada hal – hal produktif seperti
meningkatkan efisiensi dan laba perusahaan dibandingkan membuat
pengungkapan sosial lingkungan karena dapat menambah beban operasional
perusahaan (Ullman; Robert; Tagesson; dalam Zhang, et al 2013). Di dalam
penelitian Luo, et al (2013) menemukan hubungan yang positif antara
profitabilitas dengan pengungkapan emisi karbon.
Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
Semakin besar perusahaan maka akan mendapatkan tekanan sosial yang
lebih besar dalam melakukan pengungkapan sukarela dibandingkan dengan
perusahaan kecil (Choi, et al 2013). Semakin besar perusahaan maka aktivitas
operasinya akan semakin terlihat begitu juga dengan kontribusi terhadap
lingkungan sekitar maka akan sangat mudah bagi pihak-pihak tertentu baik
bermotif politik maupun ekonomi untuk memberikan tekanan agar perusahaan
lebih serius dalam memberikan perhatian masalah lingkungan. Menurut Luo, et al
(2012) masyarakat luas menaruh harapan besar kepada perusahaan besar untuk
mempublikasikan performa lingkungannya.
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar aktivitasnya akan lebih
terlihat dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga tuntutan dan tekanan dari
masyarakat akan lebih besar. Hal ini membuat perusahaaan besar lebih peka
terhadap isu lingkungan. Pengungkapan emisi karbon adalah bagian dari
pengungkapan lingkungan yang dapat digunakan perusahaan untuk menjawab
tekanan tersebut sehingga aktivitas perusahaan tetap mendapatkan legitimasi dari
masyarakat.
Berdasarkan teori stakeholder interaksi perusahaan besar dengan
masyarakat cenderung lebih banyak dan berpengaruh signifiakan secara ekonomi,
dan organisasi perusahaan besar lebih terlihat oleh media, pembuat kebijakan,
regulator dan juga masyarkat sehingga membuat perusahaan menghadapi tekanan
politis dan mendapatkan peraturan ketat dari pihak eksternal agar perusahaan
lebih peduli dengan masalah lingkungan termasuk dalam melakukan
pengungkapan emisi karbon (Brammer dan Pavelin, 2006; Lorenzo, 2009; Luo, et
al 2013). Semakin besar ukuran perusahaan maka pengungkapan emisi karbon
juga semakin besar. Kaya (2008), Lorenzo, et al (2009), dan Ghomi da Leung
(2013) serta Choi, et al (2013) menemukan hubungan yang positif antara ukuran
perusahaan dengan pengungkapan sukarela.
H2 :
Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam industri yang memiliki
dampak yang besar terhadap lingkungan lebih besar dalam melakukan
pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan industri yang berpengaruh kecil
terhadap lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Brammer
dan Pavelin (2006) yang menemukan indikasi bahwa perusahaan yang bergerak
dalam bidang pengolahan baja, sumber daya alam, paper and pulp, power
generation, water and chemical memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap isu-isu lingkungan.
Industri dengan emisi yang intensif akan menghadapi pengawasasn yang
lebih ketat dari pemerintah ( Reid dan Toffel, 2009) dan sering dijadikan isu
politik yang sensitif dalam sebuah negara sehingga membuat pihak yang berada
dalam emisi yang intensif lebih cenderung menyediakan pengungkapan sukarela
termasuk pengungkapan emisi karbon (Mckinnon and Dalimunthe, Collect and
Hrasky, dalam Choi, et al 2013). Patten (2002) menemukan bahwa perusahaan –
perusahaan yang tergabung di dalam industri yang menghasilkan polutan yang
lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih besar untuk melegitimasi
aktivitasnya. Dalam teori legitimasi, perusahaan intensif karbon cenderung
mendapatkan tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat perusahaan
harus menyediakan laporan pengungkapan karbon agar sesuai dengan tuntutan
dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Choi, et
al (2013), Zhang, et al (2013) dan Ghomi dan Leung (2013) mendapatkan bukti
bahwa tipe industri berpengaruh terhada pengungkapan emisi karbon.
kinerja lingkungan
Kinerja lingkungan berhubungan dengan kepedulian perusahaan dengan
aspek lingkungan. Menurut Suratno dkk (2006) kinerja lingkungan adalah kinerja
perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Di Indonesia
pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan sukarela namun demikian
sudah saatnya perusahaan concern mengenai aspek lingkungan mengingat
dampak yang telah dihasilkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan.
Publik memberikan perhatian yang besar terhadap kinerja lingkungan dan selalu
menuntut agar perusahaan lebih peka terhadap isu lingkungan. Perusahaan harus
senantiasa meningkatkan kualitas kinerja lingkungan agar dapat menyesuaikan
dengan harapan yang diberikan publik.
Teori legitimasi mengungkapkan bahwa ada kecendrungan perusahaan
yang memiliki kinerja lingkungan baik akan melakukan pengungkapan
lingkungan. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan
tetap terjaga dan masyarakat tetap meberikan dukungan penuh kepada perusahaan.
Teori stakeholder menyatakan pengungkapan lingkungan dapat dijadikan sarana
perusahaan untuk memberitahu aktivitas lingkungan perusahaan kepada para
stakeholder. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan berkinerja lingkungan
baik akan menjadi kabar baik bagi para stakeholder sehingga dapat menjadikan
hubungan perusahaan dengan para stakeholder tetap harmonis (Verecchia, 1983;
Suratno, dkk 2006).
Pemerintah memberikan perhatian yang luas mengenai masalah
lingkungan dengan diterbitkannya proper untuk perusahaan- perusahaan di
Indonesia. PROPER (program penilaian peringkat kinerja perusahaan) merupakan
salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong
penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen
informasi (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Dilakukan melalui berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati
peraturan perundang-undangan melalui insentifdan disinsentifreputasi, dan (ii)
mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan
produksi bersih (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014). Penilaian PROPER
membantu perusahaan untuk meningkatkan citra dihadapan para stakeholder.
PROPER menekankan penilaian pada konservasi sumberdaya alam, sistem
manajemen lingkungan, dan pelaksanaan CSR (Kementerian Lingkungan Hidup,
2011). Terdapat 5 kategori warna yang digunakan untuk menunjukkan kualitas
pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan yaitu emas, hijau, biru, merah
dan hitam. Warna emas menunjukkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan
perusahaan sangat baik sekali, Warna hijau menunjukkan pengelolaan lingkungan
yang dilakukan perusahaan baik sekali, Warna biru menunjukkan pengelolaan
lingkungan yang dilakukan perusahaan baik, Warna merah menunjukkan
pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan buruk, Warna hitam
menunjukkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan sangat buruk.
Kementerian Lingkungan Hidup (2011) memberikan beberapa kategori
untuk memperoleh warna – warna yang disediakan di dalam PROPER,
diantaranya :
1. Emas : untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten
menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam
proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2. Hijau : untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan
lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond
compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan,
pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse,
Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial
(CSR/Comdev) dengan baik.
3. Biru : untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya
pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merah : upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai
dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
5. Hitam : untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan
atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
Leverage
Leverage adalah perbandingan antara total hutang terhadap total aset
perusahaan. leverage mengindikasikan persentase penggunaan dana dari pihak
kreditur untuk membiayai aset perusahaan. Keputusan perusahaan sangat
bergantung kepada kondisi leverage yang dialami. Perusahaan dengan leverage
yang tinggi cenderung lebih berkonsentrasi dalam melunasi kewajiban
dibandingkan dengan melakukan pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan
karena ketebatasan alokasi dana yang dimiliki, perusahaan harus memilih apakah
menggunakan dana tersebut untuk melunasi segala kewajiban mereka ataukah
untuk melakukan pengungkapan sukarela. Jadi semakin tinggi leverage
perusahaan maka semakin kecil pengungkapan sukarela yang dilakukan dan jika
leverage perusahaan kecil makan akan semakin besar pengungkapan sukarela
yang dilakukan. Dalam teori stakeholder, leverage tinggi mengindikasikan
tanggung jawab perusahaan yang besar terhadap para krediturnya. Kreditur dapat
memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memastikan bahwa uang yang
dipinjam oleh perusahaan dapat dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan
sehingga perusahaan lebih cenderung mengalokasikan sumber dayanya yang
terbatas untuk melunasi segala kewajiban dibandingkan untuk membuta laporan
sukarela. Pembuatan laporan sukarela berarti akan menambah biaya lebih besar
sehingga dapat menambah beban perusahaan (Choi, et al 2013).
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba. Tujuan utama perusahaan adalah profitabilitas. Di dalam teori legitimasi,
perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mudah dalam menjawab tuntutan
yang dilakukan oleh masyarakat. Profitabilitas menandakan ketersediaan dana
perusahaan. Semakin besar dana operasional maka akan lebih leluasa bagi
perusahaan dalam menentukan aktivitasnya. Perusahaan dengan profitabilitas
tinggi lebih mampu dalam melakukan pengungkapan dibandingkan dengan
perusahaan dengan profitabilitas rendah (Lorenzo, et al 2009). Profitabilitas dapat
dijadikan dasar untuk menuntut perusahaan dalam melakukan pengungkapan
sukarela. Pemerintah dan masyarakat luas akan lebih menuntut perusahaan dengan
profitabilitas tinggi untuk membuat laporan pengungkapan sukarela karena
pihak-pihak tersebut menilai bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk
melakukan hal tersebut dan tidak akan menjadi beban bagi perusahaan. Choi, et al
(2013) menyatakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang bagus akan dengan
mudah mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membuat laporan
pengungkapan sukarela dan lebih baik di dalam melawan tekanan dari luar
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan dilihat
dari total aset, tingkat penjualan, maupun nilai pasar saham. Dalam teori
legitimasi dan stakeholder, perusahaan besar lebih terlihat aktivitasnya
dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga tuntutan dan tekanan dari
stakeholder dan masyarakat akan semakin besar. Luo, et al (2013) menyatakan
perusahaan besar akan mendapatkan tekanan besar dari publik dan para
stakeholder mempunyai ekpektasi yang tinggi mengenai praktik manajemen
karbon. Untuk menjawab tekanan tersebut cara yang dapat ditempuh perusahaan
adalah dengan melakukan pengungkapan sosial lingkungan agar mendapatkan
dukungan dari para stakeholder dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat
(Berthelot dan Robert, 2011). Brammer dan Pavelin (2006) menemukan bahwa
perusahaan di United Kingdom terdorong untuk menyediakan pengungkapan
sukarela agar mendapatkan legitimasi.
Tipe Industri
Tipe industri membagi industri menjadi dua kategori yaitu perusahaan
yang intensif karbon dan perusahaan non intensif karbon. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Choi, et al (2013). Perbedaan antara intensif dan
non intensif terletak dari dampak lingkungan yang dihasilkan. Industri intensif
karbon adalah industri yang menghasilkan emisi karbon besar sehingga
berdampak relatif lebih besar terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan
industri non intensif karbon adalah industri yang menghasilkan emisi karbon kecil
sehingga berdampak relatif kecil terhadap pencemaran lingkungan.
Dasar yang digunakan dalam pengklasifikasian kategori tersebut mengacu
pada aturan yang dikeluarkan GICS. GICS memasukkan perusahaan yang
aktivitasnya menyangkut ketersediaan energy, transportasi, material dan utilitas
kedalam industri intensif karbon (Choi, et al 2013) sedangkan industri non
intensif karbon adalah selain perusahaan yang terlibat dalam aktvitas ketersediaan
nergy, transportasi, material dan utilitas. GICS (Global Industri Classification
Standard) merupakan lembaga global yang mengklasifikasikan industri-industri
ke dalam beberapa sektor sesuai dengan aktivitas bisnis utamanya (Jannah, 2014).
Teori legitimasi menyatakan bahwa semakin intensif industri tersebut
dalam menghasilkan karbon maka tekanan yang akan didapatkan akan semakin
besar. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Mckinnon dan Dalimunthe
(1993) Collet and Harsky (2005) yang menemukan bahwa di Australia industri
yang termasuk baja, minyak, dan gas seringkali mendapatkan perhatian serius
sebagai isu politik yang sensitif dan perusahaan yang termasuk di dalam industri
ini diharuskan menyediakan lebih besar laporan pengungkapan sukarela (dalam
Choi, et al 2013). Maka dari itu pengungkapan yang dilakukan perusahaan
intensif karbon akan sangat membantu perusahaan dalam mendapatkan legitimasi
dari masyarakat dan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan
terhadap masyarakat
Pengungkapan Emisi karbon
Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk melegitimasi
aktivitasnya adalah dengan melakukan pengungkapan ke publik (Uyar, et al
2013). Pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini menggunakan indeks
pengungkapan yang dikembangkan oleh Choi, et al (2013) dimana pengungkapan
ini didesain berdasarkan konstruksi dari faktor-faktor yang teridentifikasi dalam
information request sheet yang dikembangkan oleh CDP (Carbon Disclosure
Project). CDP merupakan lembaga independen non-profit yang menyediakan
informasi luas mengenai perubahan iklim di dunia dan memiliki 3000 organisasi
di 60 negara (Choi, et al 2013). Pengungkapan dalam CDP dibagi dalam 5
kategori besar yaitu : perubahan iklim, emisi gas rumah kaca (greenhouse gas),
konsumsi energy, pengurangan gas rumah kaca, dan emisi karbon
Emisi Karbon
Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung
karbon ke lapisan atmosfer bumi. Pelepasan terjadi karena adanya proses
pembakaran terhadap karbon baik dalam bentuk tunggal maupun senyawa.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2012) Gas- gas ini dapat berbentuk
CO2, CH4, N2O, HFCs, C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2 dan
sebaginya. Martinez (2005) menyatakan Emisi karbon atau pun gas rumah kaca
(greenhouse gas) berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu gas rumah
kaca alami dan gas rumah kaca industri. Gas rumah kaca alami merupakan bagian
dari siklus alam yang dapat dengan mudah dinetralisir oleh tumbuhan dan lautan.
Gas rumah kaca alami menguntungkan bagi makhluk hidup karena dapat menjaga
temparature bumi tetap hangat dikisaran 6˚C (Martinez, 2005) sedangkan gas
rumah kaca industri berasal dari kegiatan industrial yang dilakukan oleh manusia.
aktivitas manusia membuat kadar karbondioksida menjadi lebih padat sehingga
alam tidak dapat menyerap seluruh karbondioksida yang tersedia dan terjadi
kelebihan karbon (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Setelah era revolusi
industri, Manusia adalah penyumbang terbesar karbondioksida di atmosfer.
(United States Environmental Protection Agency, 2014).
Sektor industri dan energi merupakan aktivitas manusia yang banyak
menghasilkan karbondioksida (Stolyarova, 2013). Sektor industri menggunakan
sumber energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara telah
menyebabkan bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer bumi (Kementerian
Lingkungan Hidup, 2012). Setiap pembakaran bahan fosil tersebut maka akan
didapat pertambahan emisi karbon di alam bebas. Selain sektor industri,
transportasi juga menghasilkan emisi yang jumlahnya tidak sedikit. Penggunaan
bahan bakar minyak bumi untuk energi kendaraan adalah faktor utama penyebab
semakin banyaknya jumlah karbondioksida. Menurut united states enviromental
protection agency (2014) kedua sektor tersebut menyumbang 46% pencemaran
karbon di dunia disamping penggunaan listirk (electicity) sebesar 38%. Hal ini
semakin diperparah oleh pembalakan liar atau pun alih fungsi hutan yang
berkontribusi dalam menurunkan kemampuan lingkungan dalam mengubah gas
karbon tersebut (United States Environmental Protection Agency, 2014)
Teori Stakeholder
Konsep stakeholder pertama kali dikembangkan oleh freeman untuk
menjelaskan tingkah laku perusahaan (corporate behaviour) dan kinerja sosial (
Ghomi dan Leung, 2013). Freeman dalam Kaya (2008) menambahkan
stakeholder adalah kelompok atau individu – individu yang dapat mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang yang beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus
memberikan manfaat bagi para stakeholdernya (Ghozali dan Chariri, 2007).
Purnomosidhi (2006) menyatakan bahwa stakeholder memiliki hak untuk
diberikan informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi
mereka meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan, atau tidak memainkan
peranan signifikan dalam perusahaan. Stakeholder terdiri dari berbagai pihak
yakni pemegang saham, supplier, konsumen, pemerintah dan lainnya.
Stakeholder memilki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan dalam
menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan pengungkapan. Ghomi dan
Leung (2013) berpendapat bahwa stakeholder memiliki harapan yang berbedabeda terhadap perusahaan, untuk mengejar harapan tersebut stakeholder dapat
memberikan tekanan kepada perusahaan secara langsung maupun tidak langsung
dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Untuk menghadapi hal ini
perusahaan dituntut selalu bekerjasama dengan para stakeholdernya agar visi
perusahaan sejalan dengan mereka. Ullman dalam Ghozali dan Chariri (2007)
mengatakan bahwa organisasi akan memilih stakeholder yang dipandang penting,
dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara
perusahaan dengan stakeholdernya.
Deegan dan Unerman (2011) berpendapat bahwa para stakeholder
memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana sebuah
organisasi harus melakukan operasinya, maka berbagai kontrak sosial akan
“dinegosiasikan” dengan stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda.
Li, et al (1997) menyatakan bahwa perusahaan lebih mungkin untuk
mengungkapkan informasi lingkungan sebagai usaha untuk meningkatkan
pengetahuan stakeholders tentang lingkungan perusahaan
Teori Legitimasi
Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan
lingkungan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menyatakan
bahwa terdapat kontak sosial antara perusahaan dengan lingkungan tempat
perusahaan beroperasi. secara eksplisit dapat dikatakan bahwa teori ini adalah
upaya mencari legalitas dari aktivitas yang dilakukan perusahaan sedangkan
secara implisit berarti harapan yang dikehendaki masyarakat namun tidak secara
jelas tertulis dalam peraturan legal (Deegan dalam Ghozali dan Chariri, 2007).
Legalitas dapat diartikan bahwa aktivitas perusahaan selain mendapatkan
dukungan dari undang-undang yang berlaku di negara tersebut, juga mendapatkan
dukungan dari masyarakat sekitar berupa partisipasi yang dilakukan masyarakat
dan tidak dihambatnya perusahaan dalam beroperasi, untuk mencapai hal
tersebut perusahaan disarankan memenuhi apa yang diharapkan oleh lingkungan
masyarakat. Hal mendasar dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu bertindak
sesuai dengan aturan dan nilai-nilai sosial di dalam lingkungan masyarakat
(freedman dan jaggi, 2005). hal ini sesuai dengan pemikiran Dowling dan preffer
(dalam Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa :
Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang
melekat pada kegiatannya dengan norma-norma berperilaku yang ada dalam
sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tesebut.
Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut
sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial
terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap
legitimasi perusahaan.
Uyar, et al (2013) menyatakan bahwa perusahaan berusaha menjustifikasi
keberadaannya di dalam masyarakat dengan melegitimasi aktivitsanya. Legitimasi
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu
yang diinginkan masyarakat dari perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).
Lindblom dalam Choi, et al (2013) berpendapat bahwa teori legitimasi adalah
sebuah konsep yang dinamis dimana dapat berubah dalam waktu dan tempat yang
berbeda. Perubahan harapan masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu
penyebab pudarnya legitimasi.
Di dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial selalu berkembang
seiring berjalannya waktu, untuk itu maka perusahaan diharapakan selalu
menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya dengan nilai – nilai lingkungan
masyarakat agar tidak terjadi legitimasi gap antara keduanya.
Legitimasi gap dapat terjadi karena tiga alasan. Pertama : ada perubahan dalam
kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan
tidak berubah, kedua : kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat
tidak berubah, ketiga : kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap
kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda ( Wartici dan Mahon dalam
Ghozali dan Chariri, 2007).
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial ( Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi
yang telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).
Pengaruh Tipe Industri terhadap Kualitas Pengungkapan Emisi Karbon
Penelitian ini mengadopsi klasifikasi tipe industri intensif dan nonintensif. Perusahaan yang
termasuk dalam klasifikasi intensif memiliki kecenderungan untuk lebih banyak mengungkapkan
aktivitas emisinya atau tanggung jawab sosialnya secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan
perusahaan non-intensif. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas utama perusahaan intensif yang lebih
berpotensi membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan intensif akan lebih
pro-aktif dalam menghadapi masalah lingkungan karena tipe ini lebih banyak mendapat tekanan dari
pihak eksternal daripada perusahaan non-intensif dalam hal menginformasikan emisi yang dihasilkan
serta kiat-kiat untuk menanggulanginya.
Tipe Industri
Menurut Bae et al., (2014) volume emisi karbon yang dihasilkan oleh entitas erat kaitannya
dengan tipe industry dari perusahaan tersebut. Volume emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan
dalam kategori intensif akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan dalam kategori
non-intensif yang juga menghasilkan emisi karbon namun dalam jumlah yang minim. Pengkatagorian
untuk tipe industri tersebut mengacu pada teknik klasifikasi GICS (Global Industry Classification
Standard). GICS merupakan standar tingkat dunia dibawah naungan manajemen MSCI yang membuat
klasifikasi tipe industri berdasarkan aktivitas utama yang ditekuni oleh perusahaan.
Terdapat dua jenis tipe industri yang dikeluarkan oleh GICS yaitu, tipe industri intensif dan
tipe industri non-intensif. Perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi intensif adalah perusahaan
dengan aktivitas utama yang berhubungan lansung dengan kelestarian lingkungan, sehingga yang
termasuk pada kelompok ini adalah perusahaan pertambangan, energi, material, utilitas, transportasi.
Sedangkan, tipe industri non-intensif diisi dengan perusahaan pada sektor keuangan, kesehatan, dan
Pengungkapan Emisi Karbon
Peraturan Presiden menjelaskan bahwa pengertian dari gas rumah kaca ialah gas yang berada
dalam atmosfer yang berasal dari alam maupun hasil buatan manusia, gas tersebut dapat menyerap dan
memancarkan kembali radiasi inframerah. Pelepasan gas tersebut membawa dampak bercampurnya
zat dilapisan udara bumi, dan apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan
krisis perubahan iklim. Gas emisi ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan
semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan, dan kebakaran hutan.
Meningkatnya volume emisi gas tersebut mendorong pemerintah dunia termasuk Indonesia
untuk mengeluarkan peraturan agar semua pelaku usaha atau perusahaan melakukan pelaporan
mengenai aktivitas emisi nya dalam bentuk pengungkapan emisi yang tertuang pada laporan
keberlanjutan (Irwhantoko & Basuki, 2016). Perusahaan menjadi fokus utama pemerintah karena
dianggap sebagai produsen emisi gas terbesar. Pengungkapan ini diharapkan dapat mengurangi
volume dan dampak yang ditimbulkan dari emisi gas rumah kaca
Teori Legitimasi
Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan bersumber pada norma dan nilai sosial yang
berlaku pada lingkungan tempat perusahaan tersebut berada karena terdapat hubungan sosial tidak
langsung yang mengikat perusahaan dengan masyarakat. Poin utama teori ini terletak pada analisis
perilaku dan budaya organisasi yang berfokus pada nilai dan norma (Suchman, 1995). Masyarakat
akan berperan untuk menilai aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan harus sebaik mungkin dapat
menyesuaikan aktivitasnya dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.
Disisi lain, aktivitas perusahaan dapat menghasilkan dampak positif atau negatif, untuk
menghindari munculnya dampak negatif, perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan.
Pengungkapan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat sebagai cerminan
atas keseluruhan aktivitas perusahaan. Dalam penelitian ini, pengungkapan emisi karbon termasuk
dalam upaya perusahaan dalam menghindari konflik sosial dengan masyarakat. Pengungkapan ini
diharapkan dapat membawa dampak positif untuk keberlanjutan hidup perusahaan
Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntansi karbon.
Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan
yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang
posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba
dan dividen di masa mendatang serta resiko atas penilaian tersebut.
Shareholder dan investor memandang bahwa kinerja keuangan perusahaan
yang baik adalah dengan adanya grafik peningkatan laba dan dividen di
masa depan. Kinerja keuangan sangat penting untuk diukur atau dinilai,
karena bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran
organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelum
nya agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Sudaryanto,
2011).
Perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik,
semakin besar kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas
perusahaan mereka. Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai
inisiatif perusahaan untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau
dalam hal ini emisi karbon seperti penggantian mesin-mesin yang lebih
ramah lingkungan, ataupun tindakan lingkungan lainnya seperti aksi
penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan CO2 ( Pradini, 2013).
Pengungkapan kinerja perusahaan merupakan good news bagi
pelaku pasar dan stakeholder. Selain informasi keuangan, perusahaan perlu
mengungkapkan berbagai non-keuangan seperti informasi kinerja
lingkungan dan sosial perusahaan agar perusahaan dikatakan memiliki
tanggung jawab sosial yang baik. Perusahaan yang mengungkapkan
akuntansi karbon diharapkan dapat memperoleh legitimasi sosial dan dapat
menjaga keberlanjutan perusahaan melalui kinerja keuangannya. Sehingga
dengan melakukan pengungkapan akuntansi karbon diharapkan perusahaan
mendapatkan respon dari stakeholder.
Teori Kepatuhan (Compliance Theory)
Menurut Tyler (dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar
mengenai kepatuhan terhadap hukum yaitu instrumental dan normatif.
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong
oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap
perubahan insentif, tangible dan penalti yang berhubungan dengan
perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang
anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi
mereka. Seorang individu cenderung akan mematuhi hukum yang
mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal
mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative
commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena
hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen
normatif melalui legitimasi (normative commitment through
legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun
hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Saleh, 2004).
Kepatuhan perusahaan dapat dilihat dari kegiatan yang
dilakukan, dalam hal ini meliputi kepatuhan terhadap hukum yang
berlaku di Indonesia. Wujud dari kepatuhan tersebut seperti tanggung
jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dalam mengatasi
limbah/pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis
perusahaan. Sehingga akan terjadi pengurangan emisi karbon di udara
Teori Legitimasi
Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang
dan kelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya
baik fisik maupun non fisik. O’Donovan (2002) berpendapat
legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan
masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi
merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk
bertahan hidup (going concern). Legitimasi perusahaan dapat
ditingkatkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk
mendapatkan nilai positif masyarakat demi meningkatkan reputasi
perusahaan (O’Donovan 2002 dalam Saraswati, 2012). Dengan
demikian dapat diartikan bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan berorientasi dan berpihak pada masyarakat,
maka dari itu operasi perusahaan harus selaras dengan harapan
masyarakat agar memberikan suatu nilai tambah baik bagi perusahaan,
masyarakat maupun pemerintah
Teori Stakeholder
Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (dalam
Fahrizqi, 2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.
Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya
yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder (Clarkson, 1995
dalam Fahrizqi, 2010). Stakeholder primer adalah seseorang atau
kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk going
concern, meliputi: shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan
pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok
stakeholder publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. Kelompok
stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang
mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak
berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial
kelangsungannya (Fahrizqi, 2010).
Dari dua jenis stakeholder diatas, stakeholder primer adalah
stakeholder yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan
karena mempunyai power yang cukup tinggi terhadap ketersediaan
sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, “ketika stakeholder
mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka
perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan
keinginan stakeholder” (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam Fahrizqi,
2010).
Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada
pihak mana saja (stakeholder) perusahaan bertanggungjawab
(Freeman, 2001 dalam Fahrizqi, 2010). Perusahaan harus menjaga
hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan
dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai
power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk
aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk
perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Salah satu
strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan
adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang akan
memberikan berbagai manfaat kepada semua stakeholder. Adapun
aktivitas sosial dalam hal ini adalah melakukan pengungkapan
terhadap emisi karbon perusahaan sebagai wujud dari kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Hubungan yang
baik dengan stakeholder akan memberikan dampak baik bagi
perusahaan dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.
Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Perusahaan yang dalam usahanya memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan
akan lebih tiggi pengungkapan lingkungannya dibandingkan dengan perusahaan
yang berpengaruh kecil terhadap lingkungan. Berdasarkan dari penelitian yang
dilakukan oleh Brammer dan Pavelin (2006) yang menemukan bahwa perusahaan
yang bergerak dalam bidang pengolahan baja, sumber daya alam, kertas,
pembangkit listrik, air dan bahan kimia memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap isu-isu lingkungan.
Industri dengan emisi yang intensif akan mendapatkan pengawasasn yang
lebih ketat dari pemerintah dan sering dijadikan isu politik yang sensitif dalam
sebuah negara sehingga membuat pihak yang berada dalam emisi yang intensif
lebih cenderung menyediakan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan
emisi karbon (Mckinnon and Dalimunthe, Collect and Hrasky, dalam Choi et al.
(2013). Perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam industri yang
menghasilkan polutan yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih
besar untuk melegitimasi aktivitasnya (Patten, 2002).
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan intensif karbon akan cenderung
mendapatkan tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat perusahaan
harus menyediakan laporan pengungkapan karbon agar sesuai dengan tuntutan dan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Choi et al.
(2013), Suhardi dan Purwanto (2015), Prafitri dan Zulaikha (2016) serta Pratifi dan
Sari (2016) mendapatkan bukti bahwa tipe industri berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Jannah
dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaru terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang
baik akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat
meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan
tetap dilegitimasi oleh masyarakat. Verrechia (1983) berpendapat bahwa
perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik memiliki inisiatif untuk
lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan akan bertindak dan
melakukan kerja sama dengan para stakeholder untuk mencapai kepentingan
bersama. Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi
terkait kinerja lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder terutama kepada
investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar daripada
perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk. Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan
pengungkapan emisi karbon :
Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaanan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi et al., 2013). Melakukan pengungkapan lingkungan
secara sukarela akan menambah biaya ekstra bagi perusahaan (Luo et al., 2013)
sehingga ada kecendrungan perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih
memilih untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan agar bisa menghemat
biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih
berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan
pengungkapan lingkungan secara sukarela.
Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan
maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin tinggi pula
sehingga perusahaan harus menggunakan sumber dana yang ada untuk melunasi
hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sebab
melakukan pengungkapan akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat
menjadi beban bagi perusahaan (Choi et al., 2013).
Perusahaan dengan leverage yang tinggi hanya mempunyai dana yang
minim untuk melakukan sistem pelaporan karbon proaktif karena beban hutang
yang besar (Luo et al., 2013). Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah
negatif antara tingkat leverage dengan tingkat pengungkapan emisi karbon.
Semakin tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan emisi karbon akan
semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan
membuat pengungkapan emisi karbon semakin besar. Penelitian yang dilakukan
Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan
informasi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradini (2013) yakni
perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik, semakin besar
kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas perusahaan mereka.
Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk
berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau dalam hal ini emisi karbon seperti
penggantian mesin-mesin yang lebih ramah lingkungan, ataupun tindakan
lingkungan lainnya seperti aksi penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan
CO2.
Menurut Choi et al. (2013), perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik
mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan
untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk
menahan tekanan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi
mengungkapkan informasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka dapat
bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk
menyelesaikan masalah dengan cepat.
Menurut Luo et al. (2013) perusahaan dengan kinerja keuangan baik
mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat keputusan terkait
lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan kurang baik lebih
fokus pada pencapaian tujuan keuangan dan peningkatan kinerja mereka sehingga
membatasi kemampuannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan emisi karbon.
Penelitian yang dilakukan Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Suhardi
dan Purwanto (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pegungkapan emisi karbon
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan
yang positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi et al., 2013). Perusahaan
besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga mereka
cenderung untuk meningkatkan respon terhadap lingkungan. Perusahaan besar
lebih didorong untuk memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas untuk
mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar diharapkan dapat memberikan
lebih banyak pengungkapan karbon.
Perusahaan besar lebih mengungkapkan secara detail informasi terkait
polusi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diasumsikan menghadapi tekanan
besar dari perusahaan-perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan
pengungkapan informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik
sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik
tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
atau komunitas dimana perusahaan tersebut berada (Freedman dan Jaggi, 2005).
Penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) serta Prafitri dan
Zulaikha (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Emisi Karbon
Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer. Emisi karbon dalam konteks penelitian ini adalah karbon dioksida
(Carbon dioxide) yang merupakan bagian dari gas rumah kaca yang harus direduksi
oleh negara anggota pada amandemen Protokol Kyoto (United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), 1998). Dalam Irwhantoko, I., &
Basuki, B. (2016). Pengurangan emisi karbon berfokus pada emisi yang dihasilkan
oleh kegiatan industri. Sehingga pada akhirnya, informasi berkurangnya emisi
karbon memerlukan pengungkapan emisi karbon
Teori Stakeholder
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya entitas yang
beroperasi untuk kepentingan sendiri tapi harus memberikan manfaat bagi
stakeholder (pemegang saham, supplier, kreditor, konsumen, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak yang lain). Dengan demikian, keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder
kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari
stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan
adalah mencari dukungan stakeholder tersebut. Semakin kuat stakeholder maka
semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap
sebagai bagian dari bentuk komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.
(Gray, Kouhy dan Lavers, 1995 dalam Ghozali dan Chariri ,2007)
Deegan dan Unerman (2011) berpendapat bahwa para stakeholder
mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sebuah organisasi
sebaiknya beroperasi, berbagai kontrak sosial akan “dinegosiasikan” dengan
kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda
Teori Legitimasi
Teori legitimasi terpusat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori legitimasi mengatakan bahwa
jika dilihat dari sudut pandang sistem organisasi, pengungkapan memiliki peran
penting dalam menjembatani hubungan antara organisasi perusahaan, perusahaan
dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Hal penting dari legitimasi bagi
organisasi menurut Ghozali dan Chariri (2007) adalah sebagai pendorong analisa
organisasi atas batasan-batasan, norma-norma sosial dan reaksi kelompok
masyarakat yang ditekankan kepada perusahaan sehingga pada akhirnya
menciptakan aktivitas yang lebih memperhatikan lingkungan.
Teori ini akan mampu menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan
oleh suatu organisasi. Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi
dari kelompok masyarakat sosial dimana perusahaan itu berada dan berupaya untuk
memaksimalkan kekuatan jangka panjang perusahaan pada aspek keuangan.
Legitimasi yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari kelompok masyarakat
adalah bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasanbatasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan dan Unerman, 2011).
Sehingga semakin memperhatikan norma dan nilai sosial masyarakat maka akan
membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi itu sendiri akan diperoleh
perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi resiko jangka panjang atas adanya
tuntutan dari masyarakat yang berhubungan dengan keuangan (Deegan et al.,
2002). Penetapan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan nilai masyarakat
itulah yang menyebabkanya mendapatkan legitimasi.
Hal yang mendasari teori legitimasi menurut Ghozali dan Chariri (2007)
adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan
beroperasi yang memberikan otoritas agar dapat menggunakan sumber daya
ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan mengenai kontrak
sosial bahwa semua institusi sosial termasuk perusahaan yang beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial, baik ditunjukan secara terang-terangan
maupun tidak bahwa kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil
yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pengalokasian manfaat ekonomi,
sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Teori
legitimasi menyarankan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa
terdapat kesesuaian nilai yang diterapkan perusahan dengan nilai yang ditetapkan
masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara perusahan dan masyarakat terkait
dengan nilai yang dianut, maka pada saat itu legitimasi perusahaan berada pada
posisi terancam dan mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya. Ancaman terbesar dari masyarakat pada
perusahaan adalah ketika masyarakat merasa tidak puas atas aktivitas perusahaan,
masyarakat dapat mencabut kontrak sosialnya. Teori ini tidak hanya
memperhatikan kepentingan investor tetapi juga memperhatikan kepentingan
publik. Manfaat teori ini adalah untuk mengamankan nilai perusahaan dari hal-hal
yang tidak diinginkan, terutama hal yang berasal dari perbedaan nilai “legitimation
gap”.
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk
mengurangi legitimation gap adalah melalui investasi lingkungan (Gray et al.,
1995). Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memeriksa
hubungan secara empiris antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan,
akan tetapi hasil penelitiannya masih belum seragam. Beberapa penelitian yang
konsisten antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan adalah Choi et al.
(2013) dan Luo et al. (2013).
Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan
emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan
masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan
bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan
norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.
Pengaruh Political Connection terhadap Carbon Emission Disclosure
Berdasarkan teori ketergantungan sumberdaya, perusahaan yang
terhubung secara politis termotivasi untuk menggunakan praktik ramah
lingkungan karena mereka telah menerima sumber daya utama melalui
koneksi politik (Lin, et al., 2015). Perusahaan merupakan resourceconstrained (Zona, et al., 2018). Berbagai sumber daya merupakan faktor
yang mempengaruhi dasar perilaku dan kinerja perusahaan. Beberapa
berpendapat bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih memikul
tanggung jawab lingkungan dan menunjukkan kinerja lingkungan yang
lebih baik (Lin, et al., 2015); (Zhang, 2017), Berdasarkan teori
ketergantungan sumber daya, perusahaan yang terhubung secara politis
memiliki kapasitas yang cukup untuk berinvestasi dalam inovasi hijau
karena basis sumber daya yang kuat. Dengan ini, peneliti menduga adanya
hubungan sumber daya eksternal dari perusahaan yang terkoneksi secara
politis terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan membentuk
interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik melalui strategi
politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk
subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan perlakuan istimewa
oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson & Mitton, 2003);
(Dinç, 2005).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan, maka peneliti menduga sumber daya ini
mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pengungkapan
emisi karbon. (Wang, et al., 2018) menunjukkan bahwa koneksi politik
secara positif terkait dengan green investment. Hasil penelitian (Lin, et al.,
2015), (Zhang, 2017), (Gie, 2019), dan (Zhang, et al., 2019) menemukan
bahwa koneksi politik berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon.
Pengaruh Firm Size terhadap Carbon Emission Disclosure
Perusahaan terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari
masyarakat karena ingin meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan
telah sesuai dengan norma dan batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan
yang berlaku (Deegan & Unerman, 2006). Legitimasi itu sendiri akan
diperoleh perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat
persamaan hasil yang diharapkan, sehingga akan mengurangi risiko jangka
panjang atas adanya tuntutan dari masyarakat (Deegan, et al., 2002). Lebih
lanjut, perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan
sukarela yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan
besar diharapkan memberikan pengungkapan karbon yang lebih sukarela.
Menurut penelitian (Freedman & Jaggi, 2005), perusahaan besar lebih
cenderung mengungkapkan informasi detail terkait polusi. Demikian pula,
penelitian oleh (Wang, et al., 2013) bahwa perusahaan besar mendapatkan
lebih banyak tekanan sosial dan politik daripada perusahaan kecil.
Perusahaan besar diasumsikan menghadapi tekanan besar dari perusahaan
kecil, sehingga mereka akan meningkatkan pengungkapan informasi
perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari
strategi bisnis mereka.
Selanjutnya citra sosial yang baik digunakan oleh perusahaan untuk
mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau komunitas dimana perusahaan
tersebut berada (Jannah & Muid, 2014). Sumber daya yang dimiliki
perusahaan dapat tercermin dari ukurannya. Semakin besar ukuran
perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki (Choi, et al., 2013).
Hasil penelitian (Borghei-Ghomi & Leung, 2013), (Jannah & Muid, 2014)
(Prafitri & Zulaikha, 2016), (Widianto & Sari, 2020), dan (Yusuf, 2020)
menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif pada
pengungkapan emisi karbon.
Carbon Emission Disclosure
Pengungkapan karbon adalah informasi tentang emisi karbon yang
ditambahkan dan disediakan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan
laporan keberlanjutan perusahaan (Jannah & Muid, 2014). Pengungkapan
informasi emisi dalam laporan tahunan menunjukkan transparansi dan
tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usahanya (Deantari, et al.,
2019); (Pratiwi & Sari, 2016). Pengungkapan emisi karbon merupakan salah
satu bentuk atau contoh pengungkapan informasi lingkungan yang
merupakan komponen pengungkapan sukarela perusahaan atas laporan
pelengkap yang juga dijelaskan dalam PSAK No.1 (Prafitri & Zulaikha,
2016).
Dengan semakin meningkatnya operasi perusahaan-perusahaan
yang memproduksi gas karbon, maka dapat menjadi salah satu penyebab
meningkatnya emisi karbon dunia. Perusahaan diharapkan dapat melakukan
transparansi kepada publik, khususnya investor, bahwa perusahaan telah
menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Perusahaan dapat
mewujudkan transparansi tersebut dengan mengungkapkan informasi emisi
karbon. Melalui keterbukaan tersebut diharapkan masyarakat khususnya
investor semakin percaya bahwa tidak hanya laporan keuangan saja yang
perlu diperhatikan tetapi juga informasi penting lainnya seperti
pengungkapan emisi karbon (Hapsoro & Falih, 2020)
Carbon Accounting
Carbon accounting adalah suatu mekanisme pengukuran,
pengaturan strategi, pencatatan biaya yang dikeluarkan, dan pelaporan
kepada stakeholders terkait aktivitas penurunan emisi karbon (Dwijayanti,
2011). Terdapat banyak pengertian mengenai carbon accounting atau
disebut juga akuntansi karbon. Menurut Renewable Energy Certificate
System (RECS) International (2014) CA adalah “…an extremely important
part of corporate social responsibility report (CSR). Also known as personal
disclosure information or carbon footprinting”.
(Vesco, 2013) mendefinisikan CA sebagai suatu proses dimana
organisasi melakukan penghitungan serta pelaporan mengenai emisi karbon
mereka. Sedangkan pengertian CA menurut (Louis, et al., 2010) adalah
“The process of calculating the amount of carbon emitted by industrial
processes, setting target for reduction, the establishment of systems and
program to reduce carbon emissions, and reporting progress the
programs”.
(Warren, 2008) mendefinisikan carbon accounting sebagai
“assessing your organisation’s carbon emissions and setting targets for
reduction” (proses pengukuran emisi karbon yang dihasilkan perusahaan
dan penentuan target pengurangan emisi). Tujuan utama penerapan carbon
accounting ini adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh
industri sebagai bagian dari kesepakatan dalam Protokol Kyoto. Melalui
carbon accounting, tiap industri dapat mengukur emisi karbon yang mereka
hasilkan, membuat strategi untuk menguranginya, mencatatnya serta
melaporkannya pada stakeholder perusahaan (Shodiq & Kartikasari, 2009).
Firm Size
Ukuran perusahaan merupakan skala pembanding atau
pengklasifikasian usaha besar atau kecil yang dapat dilihat berdasarkan total
aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017).
Ukuran perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Semakin besar skala atau ukuran organisasi, semakin banyak sumber daya
yang dimiliki organisasi terkait dengan aset dan penjualan. Aktiva atau
penjualan yang besar menunjukkan bahwa modal yang tertanam dan
perputaran aktiva yang menghasilkan laba dalam perusahaan tinggi (Hery,
2017).
Ukuran perusahaan menurut (Machfoedz, 1994) yaitu suatu skala
yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan melalui berbagai
cara, antara lain: total aktiva, log size, ataupun nilai pasar sahamnya dan
pada dasarnya ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan
total aset yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan
kecil. Dalam penelitian ini, total aktiva dipilih sebagai proksi pengukuran
ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva
perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan market capitalized dan
penjualan (Sudarmadji, et al., 2007).
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
memiliki hubungan positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi, et al.,
2013). Perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan
sukarela yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan
17
besar diharapkan memberikan pengungkapan karbon yang lebih sukarela.
Menurut penelitian (Freedman & Jaggi, 2005) perusahaan besar lebih
cenderung mengungkapkan informasi detail terkait polusi. Demikian pula,
penelitian oleh (Wang, et al., 2013) bahwa perusahaan besar mendapatkan
lebih banyak tekanan sosial dan politik daripada perusahaan kecil.
Perusahaan besar diasumsikan menghadapi tekanan besar dari perusahaan
kecil, sehingga mereka akan meningkatkan pengungkapan informasi
perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari
strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik digunakan oleh
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau komunitas
dimana perusahaan tersebut berada (Jannah & Muid, 2014).
Perusahaan yang berskala besar memiliki kegiatan operasional
dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi terhadap dampak terhadap
lingkungan karena kegiatan operasional yang lebih variatif dibandingkan
dengan perusahaan skala kecil (Irwhantoko & Basuki, 2016). Perusahaan
skala besar juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memberikan
informasi lingkungan tentang emisi karbon (Irwhantoko & Basuki, 2016)
Teori Legitimasi
Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer
(1975). Teori legitimasi yang dikemukakan memberikan gambaran tentang
adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilainilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam
dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy Gap. Legitimacy gap
akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin
ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap
perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesarbesarnya (Lindawati & Puspita, 2015). Menurut (O’Donovan, 2002)
berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya
untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam norma yang ada di
masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas mereka diterima oleh pihak
luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2002). Yang melandasi teori legitimasi
adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat
dimana perusahaan beroperasi (Chariri & Ghozali, 2007). Perusahaan
terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena ingin
meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma
dan batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan &
Unerman, 2006). Legitimasi itu sendiri akan diperoleh perusahaan jika
antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi risiko jangka panjang atas adanya
tuntutan dari masyarakat (Deegan, et al., 2002). Pengungkapan lingkungan
merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini
(Berthelot & Robert, 2011). Berdasarkan teori legitimasi, untuk dianggap
beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat organisasi akan
terus berusaha. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa pemangku
kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi
Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory)
Resource dependence theory dicetuskan pertama kali oleh Pfeffer
dan Salancik (1978) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi
membangun hubungan kolaborasi dan mengatur sumber daya untuk
menanggapi ketidakpastian lingkungan. Resource dependence theory
mencirikan perusahaan sebagai suatu sistem terbuka, tergantung pada
kontijensi dalam lingkungan eksternal. Organisasi tidak otonom, melainkan
dibatasi oleh jaringan saling ketergantungan dengan organisasi lainnya.
Teori ketergantungan sumber daya mencirikan perusahaan sebagai suatu
sistem terbuka, tergantung pada variabel kontinjensi dalam lingkungan
eksternal. Teori ini mengakui pengaruh faktor eksternal pada perilaku
organisasi, dan meskipun dibatasi oleh konteks mereka, manajer dapat
bertindak untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan,
dengan cara meningkatkan kekuatan mereka di atas yang lain. Saling
ketergantungan ketika digabungkan dengan ketidakpastian akan mengarah
ke kesuksesan. Teori ketergantungan sumber daya menjadi salah satu dasar
pemikiran teoritis mengapa perusahaan penting untuk terlibat dalam
relationship.
Menurut teori ketergantungan sumber daya (RDT), organisasi
digambarkan sebagai sistem terbuka, di mana kemampuan untuk
mendapatkan sumber daya kritis dari luar mempengaruhi kinerja mereka
karena perusahaan merupakan resource-constrained (Zona, et al., 2018).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan. Teori ketergantungan sumber daya (RDT)
menunjukkan bahwa pemerintah adalah sumber utama sumber daya
eksternal dan peluang bagi perusahaan (Shirodkar & Mohr, 2015).
Perusahaan bergantung pada koneksi politik di negara berkembang, di mana
kekuatan dan sumber daya yang cukup besar yang mempengaruhi kegiatan
bisnis masih dikendalikan oleh pemerintah (Adomako & Danso, 2014).
Koneksi politik dianggap sebagai sumber daya eksternal yang penting.
Membentuk interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik
melalui strategi politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai
manfaat, termasuk subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan
perlakuan istimewa oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson
& Mitton, 2003); (Dinç, 2005)
Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Perusahaan yang dalam usahanya memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan
akan lebih tiggi pengungkapan lingkungannya dibandingkan dengan perusahaan
yang berpengaruh kecil terhadap lingkungan. Berdasarkan dari penelitian yang
dilakukan oleh Brammer dan Pavelin (2006) yang menemukan bahwa perusahaan
yang bergerak dalam bidang pengolahan baja, sumber daya alam, kertas,
pembangkit listrik, air dan bahan kimia memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap isu-isu lingkungan.
Industri dengan emisi yang intensif akan mendapatkan pengawasasn yang
lebih ketat dari pemerintah dan sering dijadikan isu politik yang sensitif dalam
sebuah negara sehingga membuat pihak yang berada dalam emisi yang intensif
lebih cenderung menyediakan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan
emisi karbon (Mckinnon and Dalimunthe, Collect and Hrasky, dalam Choi et al.
(2013). Perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam industri yang
menghasilkan polutan yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih
besar untuk melegitimasi aktivitasnya (Patten, 2002).
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan intensif karbon akan cenderung
mendapatkan tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat perusahaan
harus menyediakan laporan pengungkapan karbon agar sesuai dengan tuntutan dan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Choi et al.
(2013), Suhardi dan Purwanto (2015), Prafitri dan Zulaikha (2016) serta Pratifi dan
Sari (2016) mendapatkan bukti bahwa tipe industri berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Jannah
dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaru terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang
baik akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat
meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan
tetap dilegitimasi oleh masyarakat. Verrechia (1983) berpendapat bahwa
perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik memiliki inisiatif untuk
lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan akan bertindak dan
melakukan kerja sama dengan para stakeholder untuk mencapai kepentingan
bersama. Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi
terkait kinerja lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder terutama kepada
investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar daripada
perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk. Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan
pengungkapan emisi karbon.
Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaanan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi et al., 2013). Melakukan pengungkapan lingkungan
secara sukarela akan menambah biaya ekstra bagi perusahaan (Luo et al., 2013)
sehingga ada kecendrungan perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih
memilih untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan agar bisa menghemat
biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih
berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan
pengungkapan lingkungan secara sukarela.
Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan
maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin tinggi pula
sehingga perusahaan harus menggunakan sumber dana yang ada untuk melunasi
hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sebab
melakukan pengungkapan akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat
menjadi beban bagi perusahaan (Choi et al., 2013).
Perusahaan dengan leverage yang tinggi hanya mempunyai dana yang
minim untuk melakukan sistem pelaporan karbon proaktif karena beban hutang
yang besar (Luo et al., 2013). Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah
negatif antara tingkat leverage dengan tingkat pengungkapan emisi karbon.
Semakin tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan emisi karbon akan
semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan
membuat pengungkapan emisi karbon semakin besar. Penelitian yang dilakukan
Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan
informasi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradini (2013) yakni
perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik, semakin besar
kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas perusahaan mereka.
Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk
berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau dalam hal ini emisi karbon seperti
penggantian mesin-mesin yang lebih ramah lingkungan, ataupun tindakan
lingkungan lainnya seperti aksi penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan
CO2.
Menurut Choi et al. (2013), perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik
mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan
untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk
menahan tekanan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi
mengungkapkan informasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka dapat
bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk
menyelesaikan masalah dengan cepat.
Menurut Luo et al. (2013) perusahaan dengan kinerja keuangan baik
mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat keputusan terkait
lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan kurang baik lebih
fokus pada pencapaian tujuan keuangan dan peningkatan kinerja mereka sehingga
membatasi kemampuannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan emisi karbon.
Penelitian yang dilakukan Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Suhardi
dan Purwanto (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pegungkapan emisi karbon.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan
yang positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi et al., 2013). Perusahaan
besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga mereka
cenderung untuk meningkatkan respon terhadap lingkungan. Perusahaan besar
lebih didorong untuk memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas untuk
mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar diharapkan dapat memberikan
lebih banyak pengungkapan karbon.
Perusahaan besar lebih mengungkapkan secara detail informasi terkait
polusi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diasumsikan menghadapi tekanan
besar dari perusahaan-perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan
pengungkapan informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik
sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik
tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
atau komunitas dimana perusahaan tersebut berada (Freedman dan Jaggi, 2005).
Penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) serta Prafitri dan
Zulaikha (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Emisi Karbon
Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer. Emisi karbon dalam konteks penelitian ini adalah karbon dioksida
(Carbon dioxide) yang merupakan bagian dari gas rumah kaca yang harus direduksi
oleh negara anggota pada amandemen Protokol Kyoto (United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), 1998). Dalam Irwhantoko, I., &
Basuki, B. (2016). Pengurangan emisi karbon berfokus pada emisi yang dihasilkan
oleh kegiatan industri. Sehingga pada akhirnya, informasi berkurangnya emisi
karbon memerlukan pengungkapan emisi karbon
Teori Stakeholder
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya entitas yang
beroperasi untuk kepentingan sendiri tapi harus memberikan manfaat bagi
stakeholder (pemegang saham, supplier, kreditor, konsumen, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak yang lain). Dengan demikian, keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder
kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari
stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan
adalah mencari dukungan stakeholder tersebut. Semakin kuat stakeholder maka
semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap
sebagai bagian dari bentuk komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.
(Gray, Kouhy dan Lavers, 1995 dalam Ghozali dan Chariri ,2007)
Deegan dan Unerman (2011) berpendapat bahwa para stakeholder
mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sebuah organisasi
sebaiknya beroperasi, berbagai kontrak sosial akan “dinegosiasikan” dengan
kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda
Teori Legitimasi
Teori legitimasi terpusat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori legitimasi mengatakan bahwa
jika dilihat dari sudut pandang sistem organisasi, pengungkapan memiliki peran
penting dalam menjembatani hubungan antara organisasi perusahaan, perusahaan
dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Hal penting dari legitimasi bagi
organisasi menurut Ghozali dan Chariri (2007) adalah sebagai pendorong analisa
organisasi atas batasan-batasan, norma-norma sosial dan reaksi kelompok
masyarakat yang ditekankan kepada perusahaan sehingga pada akhirnya
menciptakan aktivitas yang lebih memperhatikan lingkungan.
Teori ini akan mampu menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan
oleh suatu organisasi. Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi
dari kelompok masyarakat sosial dimana perusahaan itu berada dan berupaya untuk
memaksimalkan kekuatan jangka panjang perusahaan pada aspek keuangan.
Legitimasi yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari kelompok masyarakat
adalah bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasanbatasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan dan Unerman, 2011).
Sehingga semakin memperhatikan norma dan nilai sosial masyarakat maka akan
membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi itu sendiri akan diperoleh
perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi resiko jangka panjang atas adanya
17untutan dari masyarakat yang berhubungan dengan keuangan (Deegan et al.,
2002). Penetapan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan nilai masyarakat
itulah yang menyebabkanya mendapatkan legitimasi.
Hal yang mendasari teori legitimasi menurut Ghozali dan Chariri (2007)
adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan
beroperasi yang memberikan otoritas agar dapat menggunakan sumber daya
ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan mengenai kontrak
sosial bahwa semua institusi sosial termasuk perusahaan yang beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial, baik ditunjukan secara terang-terangan
maupun tidak bahwa kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil
yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pengalokasian manfaat ekonomi,
sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Teori
legitimasi menyarankan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa
terdapat kesesuaian nilai yang diterapkan perusahan dengan nilai yang ditetapkan
masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara perusahan dan masyarakat terkait
dengan nilai yang dianut, maka pada saat itu legitimasi perusahaan berada pada
posisi terancam dan mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya. Ancaman terbesar dari masyarakat pada
perusahaan adalah ketika masyarakat merasa tidak puas atas aktivitas perusahaan,
masyarakat dapat mencabut kontrak sosialnya. Teori ini tidak hanya
memperhatikan kepentingan investor tetapi juga memperhatikan kepentingan
publik. Manfaat teori ini adalah untuk mengamankan nilai perusahaan dari hal-hal
yang tidak diinginkan, terutama hal yang berasal dari perbedaan nilai “legitimation
gap”.
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk
mengurangi legitimation gap adalah melalui investasi lingkungan (Gray et al.,
1995). Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memeriksa
hubungan secara empiris antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan,
akan tetapi hasil penelitiannya masih belum seragam. Beberapa penelitian yang
konsisten antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan adalah Choi et al.
(2013) dan Luo et al. (2013).
Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan
emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan
masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan
bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan
norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.
Hubungan Media Exposure dengan Carbon Emission Disclosure
Teori Legitimasi secara luas menguji peran yang dimainkan oleh berita
media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap
perusahaan. Media merupakan perhatian masyarakat luas mengenai sebuah
perusahaan. Pengkomunikasian pengungkapan lingkungan melalui media akan
meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat. Perusahaan dalam hal ini memiliki kewajiban moral untu mengungkapkan aktivitasnya tidak hanya terbatas
pada aspek keuangan tetapi aspek sosial dan lingkungan.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media exposure
mempunyai pengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014).
Hubungan Kinerja Lingkungan dengan Carbon Emission Disclosure
Penelitian Dawkins dan Fraas dalam penelitian Jannah dan Muid (2014),
kinerja lingkungan mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan
lingkungan yaitu perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2016)
yang menyatakan bahwa hasil penelitian kinerja lingkungan konsisten dengan
teori stakeholder, yaitu pengungkapan lingkungan dapat menjadi sarana unutuk
memberitahukan aktifitas lingkungan perusahaan kepada para stakeholder.
Pengungkapan yang dilakukan perusahaan intensif emisi akan meningkatkan nilai
perusahaan dan juga kinerja perusahaan terhadap lingkungan. B
Hubungan Leverage dengan Carbon Emission Disclosure
Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi, et.al 2013). Tingkat leverage yang tinggi
mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai hutang yang banyak, sehingga
pengungkapan yang dilakukan relatif lebih kecil. Hal ini ditujukan untuk
menghemat biaya, selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih
memilih berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan
pelakukan pengungkapan emisi karbon (Suhardi dan Purwanto, 2015).
Pengembangan hipotesis ini terjadi arah negatif antara leverage dengan
carbon emission disclosure. Jadi semakin tinggi tingkat leverage perusahaan
maka semakin kecil pengungkapan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Suhardi dan Purwanto (2015) dan Sari (2016)
Hubungan Profitabilitas dengan Carbon Emission Disclosure
Profitabilitas menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi
keuangan perusahaan yang baik lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi
lingkungan (Cahya, 2017). Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan membuat
perusahaan lebih leluasa dalam mengelola keuangan untuk bertanggungjawab
pada lingkungan. Menurut Choi, et.al (2013), perusahaan dengan kondisi yang
baik akan mampu membayar sumber daya manusia dan tambahannya yang
dibutuhkan dalam pelaporan dan carbon emission disclosure.
Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung tidak menutupi
informasi dalam laporan dan pengungkapannya. Perusahaan akan cenderung
mengungkapkan informasinya secara luas. Untuk perusahaan dengan kondisi
keuangan buruk, pengungkapan kewajiban atau peraturan baru mengenai
lingkungan artinya menambah biaya yang menyebabkan kekhawatiran dari
stakeholder terhadap kinerja perusahaan (Jannah dan Muid, 2014). Perusahaan
yang melakukan pengungkapan lingkungan akan mendapatkan kepercayaan atau
legitimasi dari masyarakat (Pratiwi, 2018).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas
akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut didukung dengan
penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) dan Cahya
(2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan
terhadap carbon emission disclosure
Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Carbon Emission Disclosure
Semakin besar perusahaan maka aktivitas operasinya semakin terlihat,
begitu juga dengan kontribusi terhadap lingkungan sekitar maka akan sangat
mudah bagi pihak-pihak tertentu baik bermotif politik maupun ekonomi untuk
memberikan tekanan agar perusahaan lebih serius dalam memperhatikan masalah
lingkungan (Suhardi dan Purwanto, 2015). Salah satu cara untuk menjawab
tekanan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan informasi tentang emisi
secara transparan kepada masyarakat. Agar masyarakat percaya bahwa perusahaan
layak untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Ukuran perusahaan sering kali menjadikan sebuah ukuran dari bagaimana
kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya. Semakin besar ukuran perusahaan
atau semakin tinggi visibilitas perusahaan maka akan semakin tinggi dan luas
pengungkapan emisi karbon yang dilaporkan. Karena perusahaan yang besar
memiliki kegiatan operasional yang tinggi, hal tersebut membuat banyak emisi
yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan mengganggu masyarakat dan
lingkungan sekitar perusahaan.
Uraian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Jannah dan Muid
(2014), Suhardi dan Purwanto (2015), dan Sari (2016), yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif.
Perusahaan besar diharapkan dapat memberi lebih banyak pengungkapan emisi
karbon.
Media Exposure
Perusahaan yang ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari
masyarakat harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif.
Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas lingkungan melalui berbagai media.
Media internet (web) merupakan media yang efektif di era sekang ini, dimana
pengguna internet selalu meningkat. Selain itu dengan diungkapkannya melalui
internet, masyarakat diharapkan mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan.
Kinerja Lingkungan
Menurut ISO 14001 2004, kinerja lingkungan berkaitan dengan seberapa
baik perusahaan atau organisasi melakukan aspek lingkungan dari aktivitas
produk, jasa, serta akibatnya terhadap lingkungan. Pemerintah memberikan
perhatian yang luas mengenai masalah lingkungan dengan diterbitkannya
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER
merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk
mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui
instrumen informasi. Penilaian PROPER membantu perusahaan untuk
meningkatkan citra dihadapan para stakeholder. Citra tersebut dilihat dari hasil
penilaian PROPER yaitu dengan warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam.
PROPER berwarna emas merupakan penilaian proper yang terbaik, artinya
perusahaan sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyaluruh dan
kontinu. Perusahaan yang mendapatkan peringkat buruk berturut-turut sebanyak 2
kali dapat dituntun dan usaha akan dihentikan.
Pengertian Pengungkapan Emisi Karbon (Carbon Emission Disclosure)
Carbon emission disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan
perusahaan untuk mengungkapkan atau mempertanggungjawabkan kegiatannya
pada lingkungan. Carbon emission disclosure merupakan salah satu jenis
pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang
telah dinyatakan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) pada paragraf ke dua belas yang
berisai : entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan
mengenai lingkungan hidup dari lingkungan nilai tambah (value edded statement).
Pada Prokotol Kyoto pengungkapan emisi rumah kaca di negara berkembang
masih bersifat voluntary. Pengungkapan emisi karbon dapaat diketahui dari
annual report maupun sustainability report.
Dalam penelitian ini carbon emission disclosure diukur dengan
menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi, et.al (2013) yang
dikembangkan oleh Carbon Disclosure Project (CDP). Yang terdapat lima
kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon sebagai
berikut : risiko dan peluang perubahan iklim (CC/Climate Change), emisi gas
rumah kaca (GHG/Greenhouse Gas), konsumsi energi (EC/Energy Consumption),
pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC/Reduction and Cost) serta
akuntabilitas emisi karbon (AEC/Accountability of Emission Carbon).
Pengertian Carbon (Karbon)
Karbon adalah unsur keempat paling banyak yang terdapat di alam semesta
dengan massa dan unsur paling berlimpah kedua dalam tubuh manusia. Karbon
merupakan unsur dasar dari segala kehidupan di bumi. Karbon juga banyak
ditemukan dalam banyak senyawa termasuk karbon dioksida di atmosfer bumi
dan terlarut dalam lautan dan badan utama lainnya dari air. Karbon digunakan
dalam berbagai industri di dunia, misalnya digunakan untuk bahan bakar berupa
batu bara, gas metana, dan minyak mentah (yang digunakan untuk membuat
bensin).
Karbon merupakan salah satu jenis dari Gas Rumah Kaca. GRK terus
meningkat seiring berjalannya waktu, pada tingkat global, regional, maupun
nasional pada suatu negara maupun lokal dalam sebuah kawasan. Walaupun
karbon banyak terkandung di alam semesta, karbon sangatlah berbahaya bagi
keberlangsungan makhluk hidup. Pernyumbang emisi terbesar adalah kegiatan
operasional perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya
banyak menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi karbon. Sehingga
perusahaan ikut berperan dalam meningkatkan pemanasan global maupun
perubahan iklim. Salah satu perusahaan dalam mempertanggungjawabkan
kegiatannya adalah dengan melakukan carbon emission disclosure
Teori Stakeholder
Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri (Ghozali dan
Chariri, 2007). Namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya
(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat,
analisis, dan pihak lain). Tujuan utama teori stakeholder yaitu untuk membantu
manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin
muncul bagi stakeholder. Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan
pengungkapan.
Berdasarkan asumsi teori stakeholder, maka perusahaan tidak bisa
melepaskan diri dari lingkungan sosial. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya
terbatas untuk memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun
juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian
operasi perusahaan itu sendiri. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut,
perusahaan dapat melakukan pengungkapan kepedulian lingkungan. Li, et al
dalam penelitian Suhardi dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa perusahaan
lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi lingkungan sebagai usaha untuk
meningkatkan pengetahuan stakeholders tentang lingkungan perusahaan.
Tekanan yang diberikan stakeholder untuk perusuhaan dalam melakukan
pengungkapan lingkungan, dalam hal ini adalah emisi karbon, hal tersebut akan
membuat sinyal good news terhadap pihak luar. Artinya perusahaan tersebut tidak
hanya memperhatikan aspek financial tetapi memperhatikan aspek lingkungan
dengan melakukan perbaikan kinerja lingkungannya secara terus menerus.
Perusahaan yang memperlihatkan tanggung jawab sosialnya, terbukti memiliki
kinerja lingkungan yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.
Teori Legitimasi
Teori legitimasi berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat.
Dalam buku Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan yang mendasari teori
legitimasi adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini menyatakan
bahwa organisasi termasuk dalam bagian dari masyarakat, sehingga organisasi
harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena
dengan perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka perusahaan akan terlihat
semakin legitimate dimata masyarakat.
Legitimate dapat dianggap sebagai penyamaan persepsi atau asumsi bahwa
tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang
diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai kepercayaan. Legitimasi
dianggap penting bagi perusahaan. Dengan adanya legitimasi, masyarakat sekitar
akan mendukung perusahaan berupa partisipasi yang dilakukan masyarakat dan
tidak dihambatnya perusahaan dalam beroperasi. Perusahaan akan cenderung
bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap
lingkungan (Cahya, 2017).
Dalam teori legitimasi menyarankan adanya pengungkapan sebagai langkah
meyakinkan masyarakat akan tanggung jawab lingkungan. Hal ini dikarenakan
ketika masyarakat tidak puas atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan maka
saat itulah posisi posisi legitimasi perusahaan tersebut akan terancam dan
mempengaruhi keberlanjutan usaha perusahaan tersebut. Ketidakpuasan ini akibat
dari adanya ketidaksesuaian nilai yang dianut masyarakat dan perusahaan. Hal
inilah yang disebut sebagai legitimacy gap (Ghozali dan Chariri, 2007).
Perusahaan diharapkan dapat meneysuaiakan dengan nilai-nilai sosial dan
norma-norma yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini untuk
mencegah terjadinya legitimacy gap dimasa mendatang. Selain itu cara untuk
mencegah legitimacy gap yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi
perusahaan kepada public, seperti pengungkapan pada annual report. Melalui
pengungkapan, perusahaan juga dapat mengklarifikasi atau bahkan membantah
berita-berita negatif yang mungkin muncul di media.
Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya
terkait dengan lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada
pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan perusahaan
(Cahya, 2017). Berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan emisi karbon
merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan masyarakat atas
keberadaaan usahanya. Dengan pengungkapan emisi karbon, perusahaan dapat
menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan tidak bertentangan dengan hukum,
aturan norma, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga perusahaan berharap
untuk mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjaga keberlangsungan
usahanya.
Laporan Tahunan atau Annual Report
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016
mendefinisikan Laporan Tahunan (annual report) adalah laporan
pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau
Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku
kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini. Laporan Tahunan wajib memuat:
a. Ringkasan data keuangan penting;
b. Informasi saham (jika ada);
c. Laporan Direksi;
d. Laporan Dewan Komisaris;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan
Publik;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
Teori Stakeholder
(Hadi, 2011) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan
tidak hanya diukur dengan moneter atau transaksi keuangan saja,
melainkan juga diukur dengan hubungan baik antara perusahaan dengan
sosial (stakeholder), baik internal maupun eksternal. Stakeholder
merupakan pihak internal maupun eksternal yang mempunyai
kepentingan atau hubungan dengan perusahaan.
Pada dasarnya teori legitimasi dan teori stakeholder mempunyai
hubungan yang erat, yaitu apabila perusahaan menginginkan pengakuan
dari masyarakat sekitar maka hendaknya perusahaan juga
memperhatikan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Untuk itu,
perusahaan hendaknya tidak hanya berfokus pada transaksi atau
kegiatan keuangan saja, namun juga harus lebih memperhatikan
tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai
bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan
Teori Legitimasi
Legitimasi dapat dijadikan perusahaan sebagai strategi untuk
mengembangkan usahanya. Perusahaan harus dapat memposisikan diri
di lingkungan masyarakatnya agar kegiatan usahanya mendapat
dukungan dari masyarakat sekitar.
Legitimasi merupakan kepekaan individu terhadap gejala
lingkungan disekitarnya. O’Donovan (2002) dalam (Hadi, 2011)
mengungkapkan bahwa legitimasi organisasi merupakan hubungan
timbal balik antara perusahan dengan masyarakat. Masyarakat dan
perusahaan akan saling memberi atas kebutuhan masing-masing.
Legitimasi akan mengalami perubahan seiring dengan
berubahnya kondisi dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan
tersebut. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam (Hadi, 2011)
mengungkapkan bahwa legitimasi dapat tercapai apabila terjadi
keselarasan antara perusahaan dengan nilai yang ada di masyarakat dan
lingkungan sekitar. Apabila perusahaan tidak selaras dengan nilai
masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan terancam.
Wartick dan Mahon (1994) dalam (Hadi, 2011) menyatakan
bahwa pergeseran legitimasi perusahaan dapat terjadi karena beberapa
faktor, yaitu:
1. Kinerja perusahaan mengalami perubahan namun tidak diikuti
dengan perubahan harapan masyarakat, dan sebaliknya.
2. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang
berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda
Pengungkapan Emisi Karbon dan Akuntansi Karbon
Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari Corporate
Social Responsibility (CSR) perusahaan yang disajikan dalam annual
report atau sustainability reporting. Pengungkapan emisi karbon
merupakan penjabaran upaya perusahaan dalam mengurangi emisi
karbon, seperti perhitungan energi yang dikeluarkan, biaya lingkungan
yang dikeluarkan, serta peraturan perusahaan terkait penggunaan
energi.
Carbon Disclosure Project (CDP) merupakan perusahaan non
profit dari Inggris yang memberikan informasi mengenai perubahan
iklim dan emisi karbon. Pengungkapan informasi emisi karbon dalam
suatu perusahaan dapat diukur dengan indeks list yang diterbitkan oleh
CDP, yaitu Carbon Emission Disclosure Checklist. Indeks list tersebut
digunakan oleh (Irwhantoko & Basuki, 2016) dalam penelitiannya
untuk mengukur pengungkapan emisi karbon. CDP mampu mendorong
perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan penggunaan energi dan
perubahan lingkungan.
Menurut (Ghomie & Leung, 2013) masalah perubahan iklim dan
keprihatinan publik beberapa tahun terakhir memicu dibentuknya
peraturan lingkungan baru. Peraturan tersebut berfokus pada
pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) di seluruh dunia dengan
mengadopsi strategi seperti penetapan harga karbon. Salah satu contoh
persyaratan pengungkapan regulasi adalah Australian National
Greenhouse and Energy Reporting (NGER) Act 2007.
Warren (2008) dalam penelitian Shodiq dan Febri (2015)
mendefinisikan carbon accounting sebagai proses pengukuran,
pengungkapan, dan upaya pengurangan emisi karbon yang dikeluarkan
dalam proses produksi perusahaan. Menurut Taurisianti dan Kurniawati
(2014) definisi yang sederhana dari carbon accounting merupakan
proses pengukuran dan pelaporan terkait emisi karbon yang dihasilkan
perusahaan. (Puspita, 2015) mendefinisikan akuntansi karbon sebagai
ilmu yang relatif baru dan merupakan fenomena penting dalam rangka
merealisasikan program pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari
akuntansi lingkungan.
Efisiensi emisi gas rumah kaca merupakan kunci utama dalam
akuntansi karbon, khususnya emisi karbondioksida yang dikeluarkan
dalam proses produksi perusahaan. Peraturan perundang-undangan
mengenai perdagangan karbon dan penyerapan emisi karbon perlu
diperjelas apabila suatu negara berkomitmen untuk melakukan
mekanisme perdagangan karbon sesuai Protokol Kyoto. Terwujudnya
paradigma akuntansi karbon dapat mendukung upaya minimalisasi
global warming (Shodiq & Kartikasari, 2009).
Menurut (Shodiq & Kartikasari, 2009) perspektif paradigma
carbon accounting merupakan upaya penyelamatan ekosistem yang
menjadi faktor penting dalam keberlanjutan ekonomi negara, bahkan
dunia. Corporate governance dapat mendukung paradigma carbon
accounting yang melingkupi kesehatan dan keberlanjutan ekonomi
sosial. Adanya jaminan dari perusahaan tentang pertanggungjawaban
dan transparansi pelaporan manajemen karbon merupakan faktor utama
dalam implementasi carbon accounting dalam hal corporate
governance
Green Accounting
Lako (2016) menyatakan bahwa Green Accounting memiliki
makna dan hakikat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bidang
akuntansi lingkungan lainnya. Green accounting menganjurkan agar
perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada
transaksi keuangan serta memperoleh laba yang maksimal, melainkan
juga terkait aktivitas yang berhubungan dengan sosial (people) dan
lingkungan (planet). Jadi, laporan akuntansi mencakup pelaporan sosial
dan pelaporan lingkungan, tidak sebatas pelaporan keuangan.
Obyek dari akuntansi mencakup semua transaksi yang melekat
atau berhubungan dengan lingkungan. Karena aktivitas manusia dan
perusahaan memiliki hubungan timbal-balik dengan lingkungan, maka
akuntansi lingkungan dan akuntansi keuangan juga menjadi bagian
17
Green Accounting. Akuntansi karbon, akuntansi lingkungan, Corporate
Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(TJSL) merupakan bagian Green Accounting.
Prinsip dasar Green Accounting menurut Lako (2016) terdiri
dari:
1. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan green
business dan CSR dapat diakui sebagai investasi apabila dapat
memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi untuk masa
sekarang maupun masa yang akan datang.
2. Prinsip matching antara costs-benefits dan antara effortsaccomplishments tidak hanya diberlakukan pada periode waktu
akuntansi yang sama, melainkan juga untuk periode selanjutnya
apabila biaya yang dikeluarkan perusahaan memiliki potensi
manfaat ekonomi dan non ekonomi yang cukup pasti dimasa yang
akan datang.
3. Pelaporan akuntansi yang terdiri dari pelaporan keuangan dan
pelaporan lingkungan harus disajikan secara lengkap agar dapat
dijadikan informasi bagi stakeholders dalam proses pengambilan
keputusan.
Akuntansi Keberlanjutan
Sukoharsono (2010) menyatakan bahwa Akuntansi
Sustainabilitas (Aksus) hadir untuk menjawab tantangan kekinian dan
masa mendatang untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan dan
spiritualitas. Aksus melaporkan kegiatan perusahaan tidak hanya dalam
bidang ekonomi, melainkan dalam bidang sosial dan lingkungan.
Tujuan dari Akuntansi Sustainabilitas terdiri dari:
1. Benchmarking, menilai keberlanjutan perusahaan dalam bidang
hukum, norma, dan etika.
2. Demonstrating, melaporkan kegiatan dan transaksi perusahaan
dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritualitas sebagai
bentuk pertanggungjawaban operasional organisasi.
3. Comparing, laporan keberlanjutan disajikan secara berkala guna
dijadikan perbandingan.
Lako (2011) menyatakan perlunya dilakukan perubahan dari
akuntansi konvensional menuju Akuntansi Keberlanjutan
(Sustainability Accounting) untuk mendukung Pelaporan Keberlanjutan
(Sustainability Reporting). Akuntansi Keberlanjutan memiliki
penalaran yang logis serta relevan dengan realitas akuntansi, sehingga
lebih mudah diterima dan dipahami publik.
Lako (2013) menyatakan bahwa akuntansi lingkungan
merupakan cabang ilmu akuntansi yang baru. Akuntansi lingkungan
mengubah paradigma bahwa akuntabilitas dan transparansi akuntansi
tidak hanya tertuju pada transaksi-transaksi atau informasi keuangan,
melainkan juga pada transaksi atau peristiwa yang ada disekitar
perusahaan, yaitu masyarakat (people) dan lingkungan (planet) yang
mendasari informasi keuangan.
Akuntansi Keberlanjutan berfokus pada transaksi-transaksi atau
peristiwa keuangan, sosial dan lingkungan sehingga output
pelaporannya berisi informasi keuangan, sosial dan lingkungan Tujuan dari akuntansi keberlanjutan adalah:
16
a. Tujuan umum:
Agar pemangku kepentingan mengetahui informasi lengkap
mengenai kegiatan perusahaan dalam melakukan proses produksi
yang ramah lingkungan.
b. Tujuan khusus:
1. Agar pemangku kepentingan mengetahui nilai dan prospek
perusahaan secara utuh sebelum mengambil keputusan.
2. Untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan laba,
keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai suatu
ekosistem.
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure
Ukuran Perusahaan dapat menggambarkan jumlah aktivitas operasional. Perusahaan
yang besar, lebih mampu untuk memberikan pelaporan sukarela yang berkualitas dan
mampu memberikan lebih biaya pengungkapan karbon secara sukarela. MenurutWang
et al (2013) Perusahaan-perusahaan yang besar diasumsikanmendapatkantekanan yang
lebih besar dari perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan pengungkapan
informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai strategi untuk
bisnis mereka. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh RichatulJannah
dan Dul Muid (2014) Hanifah Nur Faridan dan HafiezSofyani (2018), menunjukan
bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure.
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri cahya (2016), dan Adi
Wiranto & Nur Anisah (2019) yang mengatakan bahwa ukuran perusahan tidak
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian diatas,
maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan emisi karbon.
