Komisaris Independen

Fama dansJensen (1983) menyebutkan, anggota dewan yang berasal dari
luar perusahaan memilikisinsentif dalam melaksanakan kewajibannya sehingga
rendah kemungkinan untuk melakukan praktik kecurangan dengan pihak internal
perusahaan untuk manipulasi shareholders atau demi kepentingan tertentu di luar
kepentingan perusahaan. Dari studisyang telah dilakukan di beberapasnegara
seperti AmerikasSerikat, Inggris, Yunani, Italia, Cina, Korea, danSSingapura,
terbukti bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi
pengawasan sehingga berpengaruh pada peningkatan kualitas penyajian laporan
keuangan.
Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh KomitesNasional
KebijakanSGovernance (KNKG) dijelaskan bahwa keanggotaan dewan komisaris
terdiri dari dewan yang memiliki kaitan dengan perusahaan (terafiliasi) serta dewan
yang bersifat independen, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perusahaan
(tidak terafliasi). Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dan berasal dari
luar lingkungan perusahaan disebut dengan komisaris independen. Komisaris
independen bertugas untuk memastikan terlaksananya mekanisme pengawasan
yang objektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen
juga bertugas sebagai penengah yang menjamin tercapainya kepentingan bersama,
yakni kepentingan manajemen dan kepentingan stakeholders.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris
independen harus terdiri dari setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada Pasal 22 dijelaskan bahwa Komisaris
Independen harus memenuhispersyaratan sebagai berikut:
a. Tidak bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengatur, atau mengontrol kegiatan perusahaan
tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali jika diangkat
kembali pada periode selanjutnya ;
b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung atas
perusahaan;
c. tidak berafiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi dan/atausPemegang SahamsPengendali Perusahaan; dan
d. tidak mempunyaishubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
Sejak krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia di akhir pemerintahan
Orde Baru, manajemen terus berusaha memperbaiki komponen sistem internal tata
kelola perusahaannya dengan menerapan GCG yang berkembang dan
berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan anggota dewan yang
kompeten dan independen demi terciptanya penerapan mekanisme GCG yang
efektif. Dengan keberadaan komisaris independen dalamskeanggotaan dewan
komisaris diharapkansmampu mewakili kepentingan publik, sehingga dapat
menjamin kepentingan investor sebagai pemegang saham