Pengetahuan ilmiah tentang peran faktor budaya dalam praktik pelaporan non-keuangan berasal dari literatur akuntansi keuangan. Salah satu kontribusi pertama diberikan oleh Gray (1988), yang menggarisbawahi peluang yang terkait dengan mengevaluasi faktor budaya untuk memahami secara mendalam kekhasan yang mempengaruhi sistem sosial. Secara khusus, kerangka yang diusulkan oleh Gray telah digunakan oleh sarjana akuntansi untuk menilai hubungan antara dimensi budaya dan topik yang berbeda seperti proses akuntansi manajerial, audit dan manajemen strategis (Hope et al., 2008). Selanjutnya, pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengevaluasi praktik pelaporan keuangan juga telah digunakan untuk mengevaluasi perilaku etis. Secara khusus, banyak penelitian telah dilakukan oleh akademisi untuk mengevaluasi hubungan antara faktor budaya dan praktik pelaporan CSR (Adams, 2002; García-Sánchez et al., 2013; Sannino et al., 2020).
Beberapa teori yang mendasari penemuan dimensi budaya Hofstede, antara lain A. Kluckhohn (1952) menjelaskan tentang dimensi budaya dalam 10 “Primary Message Systems” yaitu: interaction, association (with others), subsistence, isexuality, teritorality, temporality, learning, play, defense, dan exploitation. Sedangkan Parsons & Shils (1951) mengklasifikasikan multimensional dalam “General Theory of Action”. Parsons dan Shils menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ditentukan oleh lima variabel, yaitu:
- Affectivity versus affectivity neutrality
- Self-orientation versus Collectivity-orientation
- Universalism versus particularism
- Ascription versus achievement
- Specificity versus
Kluckhohn & Strodtbeck (1961) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa masyarakat dibedakan dalam orientasi nilai sebagai berikut:
- Suatu evaluasi sifat manusia
- Hubungan manusia dengan lingkungannya
- Orientasi pada aktivitas
- Hubungan antar manusia
Berdasarkan analisis faktor, Hofstede (1980) secara empiris menemukan ada empat dimensi program mental, yaitu:
- Perbedaan kekuasaan (power distance), merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidak sejajaran (inequality) bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi (keluarga, sekolah, dan masyarakat) atau organisasi (tempat bekerja). Perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkatan sosial, tingkat pendidikan, dan Misalnya politisi dapat menyukai status dan kekuasaan, pebisnis menyukai kesejahteraan dan kekuasaan, dan sebagainya. Ketidak sejajaran ini dapat terjadi dalam masyarakat (perbedaan dalam karakteristik mental dan phisik, status sosial, kesejahteraan, kekuasaan, aturan, hukum, dan hak), keluarga, sekolah, dan ditempat kerja/organisasi (nampak pada struktur organisasi dan hubungan antara boss-subordinate). Norma Perbedaan Kekuasaan Norma perbedaan kekuasaan berikatan dengan 1) tingkat ketidak sejajaran yang diinginkan atau tidak diinginkan 2) tingkat ketergantungan dan kesaling tergantungan dalam masyarakat. Nilai tentang ketidak sejajaran ini melekat pada nilai tentang kekuasaan yang dipraktekkan dalam masyarakat. Perbedaan nilai yang dianut menyebabkan perbedaan dalam mengartikan sesuatu yang ada. French & Raven (1959) mengklasifikasikan dasar kekuatan sosial dalam 5 tipe, yaitu: reward power, coercive power, legitimate power (didasarkan pada aturan/hukum), referent power (didasarkan pada kharisma seseorang) dan expert power. Adanya perbedaan kekuasaan ini mempunyai konsekuensi pada sistem politik, kehidupan beragama, ideologi, dan pada organisasi. Ukuran-ukuran yang digunakan oleh Hosftede dalam mengukur tingkat perbedaan kekuasaan adalah:
- Luasnya geografis (makin luas makin rendah tingkat perbedaan kekuasaan)
- Besarnya populasi (makin besar makin tinggi tingkat perbedaan kekuasaan).
- Kesejahteraan (makin sejahtera makin rendah tingkat perbedaan kekuasaan).
Tingkat kesejahteraan yang tinggi diwakili dengan ukuran-ukuran: kurangnya pertanian tradisional, tehnologi lebih modern, lebih banyak kehidupan urban, mobilitas sosial lebih banyak, sistem pendidikan lebih baik, dan lebih banyak masyarakat tingkat menengah.
- Pengelakan terhadap ketidak pastian (uncertainty avoidance), merupakan dimensi budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat Masyarakat dapat melakukan pengelakan terhadap ketidak pastian ini dengan tehnologi, hukum, dan agama. Tehnologi digunakan untuk membantu dalam mempertahankan diri dari ketidak pastian yang disebabkan oleh sifat alam, hukum digunakan untuk membantu dalam mempertahankan diri dari ketidak pastian atas perilaku orang lain, sedangkan agama digunakan untuk menerima ketidakpastian yang tidak dapat dipertahankan oleh diri manusia sendiri. Ketidakpastian dalam suatu organisasi berkaitan dengan konsep dari lingkungan yang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang diluar kendali perusahaan. Teori-teori yang berkaitan dengan ketidak pastian yang sering digunakan dalam organisasi adalah:
- Teori pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti,
- Teori kontijensi,
- Teori perilaku
Dalam organisasi pengelakan ketidakpastian ini dilakukan dengan tehnologi, aturan, dan tatacara (ritual). Tehnologi digunakan untuk menciptakan prediksi jangka pendek sebagai pencapaian hasil. Sedangkan aturan dan tatacara digunakan untuk mengurangi ketidak pastian akibat tidak dapat diprediksinya perilaku dari anggota organisasi. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pengelakan kepastian adalah:
- Orientasi aturan,
- Stabilitas pekerja,
- Individualitas vs kolektivitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama ataukah sebagai kepentingan bersama di dalam suatu Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat, dan organisasi. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi Collectivism memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi Individualism (Hofstede, 1980). Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat individualisme diantaranya adalah: tingkat pendidikan, sejarah organisasi, besarnya organisasi, tehnologi yang digunakan dalam organisasi, dan subkultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan.
- Maskulinitas vs femininitas, merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda- beda tergantung perbedaan jenis para Pada masyarakat maskulin, menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapatnya, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Dalam masyarakat feminin, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibandingkan dengan keberhasilan materalitas. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulinitas adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sifat kelaki-lakian, sedangkan masyarakat femininitas lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Jadi sudut pandangnya bukan dari sudut jenis kelamin.
- Dimensi long term versus short term orientation merupakan pengembanagan Hofstede dan Bond 1998 yang menghasilkan dimensi “Confusian Dynamism”. Dimensi ini kemudian diubah menjadi long term Masyarakat dengan oreintasi jangka panjang menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan reward masa depan., sperti kegigihan dan penghematan. Masyarakat dengan orientasi jangka pendek lebih menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini, seperti penghormatan terhadap tradisi, menyelamtkan harga diri sesorang dan memenuhi kewajiban sosial.
- Dimensi indulgence versus Indulgence merefkleksikan masyarakat yang dalam tatanan sosial sangat mentoleransi pengekspresian hasrat dan perasaan, terutama yang berkaitan dengan waktu luang, mencari hiburan bersama teman, pembelian barang, konsumsi dan hal-hal yang berbau seksual. Ujung kontinum dari dimensi ini adalah restraint, yang merefleksikan masyarakat yang menahan kesenangan-kesenangan yang disebutkan sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini cenderung tidak bisa menikmati hidup.