Posted on by Kresna

Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan

Peraturan yang terkait dengan penyampaian laporan keuangan yaitu
peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
29/POJK.04/2016 dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan
publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
Perusahaan yang menyampaikan laporan tahunannya secara tidak tepat waktu
dan melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan di atas, maka akan
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Jakarta No. Kep-307/BEJ/07-2004 pada ketentuan II.6 sebagai berikut.
1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan
sampai 30 (tiga puluh) hari kalender sejak lampaunya batas waktu
penyampaian Laporan Keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak
lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat
tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender
ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan atau
menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk
membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada poin (2) di atas.
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu
penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi
kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perussahaan Tercatat
telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban
untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin (2) dan
(3) di atas.
5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan
Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin (2) dan (3) di atas