Hukum Persaingan Usaha

Masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis sangat
merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur
tentang persaingan sehat. Keinginan itu muncul karena adanya praktik-
praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama karena penguasa
sering memberikan perlindungan khusus atau previleges kepada para
pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi,
kroni, dan nepotisme.
Sebenarnya batasan-batasan yuridis yang terhadap praktik-praktik
bisnis yang tidak sehat atau curang telah dapat ditemukan secara tersebar
di berbagai hukum positif. Namun hal ini menjadi kurang efektif untuk
memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-
undang persaingan sehat karena sifatnya yang sektoral tersebut.
Praktik monopoli dan persaingan usaha harus diatur sedemikian
mungkin agar tidak menjadi sarana praktik monopoli dalam system
perekonomian nasional yang berdasarkan asas demokrasi ekono