Audit Tenure

Audit Tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Di
Indonesia, kebijakan mengenai tenur audit telah diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2
yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama lima tahun berturut-turut.
Keputusan Menteri tersebut juga membatasi masa kerja auditor paling
lama lima tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Pada tahun 2008,
dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa
audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP
paling lama enam tahun berturut-turut untuk auditor paling lama tiga
tahun berturut-turut. Pemerintah pada tahun 2015 kembali mengeluarkan
peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan
tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk melakukan jasa auditnya,
terkecuali untuk akuntan publik dibataskan waktu lima tahun buku
terturut-turut. Akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien, setelah satu tahun buku tidak
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan
karena kedekatan antara auditor dengan klien.
Audit Tenure sendiri dikaitkan dengan dua unsur, yakni keahlian
auditor dan insentif ekonomi. Dalam hal tenur audit dikaitkan dengan
keahlian yang dimiliki auditor, auditor dapat memperoleh pemahaman
yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Hal ini juga terkait
dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin
tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka masa perikatan
akan diperpanjang sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sementara dalam kaitannya dengan insentif ekonomi, tenur audit dapat
menciptakan auditor menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara
auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan
menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi
dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit
going concern (Hasanah dan Putri, 2018)