Islamic Social Reporting (ISR)

Baydoun dan Willet (1997) dan Haniffa (2002), dalam perspektif Islam
pengungkapan terdiri dari dua persyaratan umum, yaitu pengungkapan penuh
dan sosial akuntabilitas. Konsep sosial akuntabilitas berhubungan dengan
prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan melayani kepentingan publik.
Dalam konteks Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui efek
operasional suatu organisasi terhadap kesejahteraan dan hal ini disarankan
dalam syariah untuk mengetahui apakah perusahaan tetap melakukan
operasional sesuai syariah dan mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah
dicapai.
Dengan adanya konsep tanggung jawab sosial dalam Islam maka
meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan ataupun pengungkapan
sosial yang bersifat syariah. Hanya saja sampai saat ini belum ada standar
pelaporan tanggung jawab sosial secara syariah yang bisa dijadikan patokan
standar secara internasional. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) sebagai organisasi yang mengembangkan
akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia sudah
mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah,
akan tetapi standar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar atas
pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena tidak menyebutkan
keseluruhan item – item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus
diungkapkan oleh perusahaan.
Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial
perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks Islamic Social
Reporting (ISR). Haniffa (2002), ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial
yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat
terhadap peran perusaaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif
spiritual untuk pengguna laporan yang muslim. ISR tujuan
memdemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas. ISR juga
bertujuan meningkatkan transparasi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan
informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna
laporan perusahaan yang muslim. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada
keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas
dan karyawan.
ISR adalah kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang
sudah ditetapkan oleh AAOFII yang sesuai dengan syariah dan kemudian
dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Haniffa, 2002; Maali
et al., 2006; Ousama & Fatima, 2006; Sulaiman, 2005; dan Othman et.al,2009).
Indeks Islamic Social Reporting yang dirancang oleh Othman et al. (2009)
adalah pengembangan indeks yang diadaptasi dari Haniffa (2002). Haniffa
mengembangkan laporan Islam berdasarkan lima tema: Pendanaan dan
Investasi, Produk, Karyawan, Masyarakat dan Lingkungan. Sedangkan
Othman mengembangkan ISR menjadi enam tema yaitu Pendanaan dan
Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, dan Tata
Kelola Perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks ISR
yang dirancang oleh Othman et al. (2009), penulis akan melakukan sedikit
penyesuaian atas indeks – indeks tersebut dengan menyesuaikan indeks-indeks
yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, sama dengan yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu Ayu (2010) dan Raditya (2012).
Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks Islamic
Social Reporting (ISR) yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber pendanaan dan
investasi perusahaan apakah mengandung interest-free (Riba) dan speculativefree (Gharar) yang sangat diharamkan dalam syariah Islam. Selain itu terdapat
juga pengungkapan mengenai zakat, kebijakan atas penghapusan hutang tak
tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen (Haniffa, 2002; Othman
& Thani, 2009). Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya aturan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Hal
yang menyebabkan riba dilarang adalah karena riba adalah transaksi yang
tidak adil yang akan mengakibatkan pihak peminjam akan semakin miskin dan
pihak yang memberi pinjaman akan semakin kaya (merugikan salah satu
pihak), sehingga akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar
masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Berikut adalah firman Allah
SWT dalam Al- Quran yang mengharamkan riba terdapat pada surat AlBaqarah ayat 278-280:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika
kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan
Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika
(orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”
Pada kondisi lingkungan bisnis sekarang ini, untuk menghindari
transaksi riba dan gharar termasuk hal yang sulit untuk dilakukan oleh
beberapa perusahaan karena mereka harus terlibat dengan aktivitas yang
melibatkan organisasi luar negeri ataupun sistem ekonomi dan politik yang
berlaku. Dalam kondisi yang darurat, salah satu pemikiran memperbolehkan
adanya transaksi riba dan gharar tersebut secara temporer sampai saat ketika
perekonomian tidak lagi didominasi oleh kapitalisme sedangkan pemikiran
yang lain hanyamemperbolehkan praktek transaksi riba dan gahrar tersebut
boleh dilakukan ketika pada situasi ekstrim yang dapat menyebabkan
hilangnya jiwa (Haniffa, 2002).
Sedangkan Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung
ketidakpastian yang disebabkan oleh incomplete information. Ketidakjelasan
dapat terjadi dalam lima hal yaitu, dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu
penyerahan, dan akad. Transaksi ini dilarang karena salah satu pihak akan
terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian (Nurhayati & Wasilah, 2009).
Menurut Arifin (2009) dalam Raditya (2012), adapun bentuk-bentuk
transaksi gharar dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa
penyerahan (future non delivery atau trading margin trading), short selling,
melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, hedging,
dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Oleh karena pelarangan transaksi riba
dan gharar tersebut, maka semua sumber penghasilan perusahaan yang berasal
dari riba dan gharar harus dengan sangat jelas diidentifikasi, dilaporkan, dan
diungkapkan. Informasi pengungkapan lain masuk dalam tema ini adalah
mengenai pembayaran zakat. Pengertian Haniffa (2002) atas zakat adalah
pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah
SWT untuk penyucian harta dan jiwa. Ayat Al-Quran yang mengandung
perintah untuk membayar zakat adalah:
“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah: 43)
Informasi selanjutnya yang masuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai kebijakan penghapusan piutang perusahaan.
Dalam Islam transaksi hutang piutang adalah suatu hal yang diperbolehkan
karena dengan memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang
membutuhkan akan membantu orang tersebut. Apabila pihak yang tidak bisa
membayar hutang tersebut maka ada baiknya apabila mereka diberikan
penangguhan ataupun penghapusan, hal tersebut terdapat dalam surat AlBaqarah ayat 280:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Akan tetapi sebaiknya perusahaan mencari tahu terlebih dahulu alasan
mengapa pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tersebut karena
dalam Islam walapun penghapusan piutang diperbolehkan tetapi hutang itu
sendiri wajib dibayarkan bagi pihak yang berhutang. Berikut adalah hadits –
hadits yang mengharuskan pembayaran hutang adalah:
“Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan
terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong,
(kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam Othman et al. (2009) terdapat satu indeks pengungkapan lainnya
yaitu Current Value Balance Shett akan tetapi dalam penelitian ini peneliti
tidak memasukkannya pada ISR. Sesuai dengan pendapat Ayu (2010),
klasifikasi current value balance sheet menjadi tidak relevan sebagai kriteria
pengungkapan karena PSAK masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca dan perusahaan di Indonesia berpedoman pada PSAK dan
karena banyak perusahaan yang masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca, maka dalam penelitian ini current value balance sheet tidak
dimasukkan dalam indeks.
2. Produk dan Jasa (Product and Service)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah
pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang
diperjualbelikan. Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa semua produk
dan jasa yang ditawarkannya bebas dari kategori haram seperti alkohol, babi,
senjata, judi, dan hiburan begitu juga dengan Haniffa (2002), produk maupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen harus diidentifikasi
kehalalannya. Seluruh produk dan jasa yang termasuk dalam kategori haram
seperti babi, minuman keras, senjata, judi, dan hiburan harus diidentifikasi
bersama dengan persentase kontribusinya terhadap laba perusahaan. Berikut
adalah ayat Al-quran yang berisikan barang dan jasa yang diharamkan Allah
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)
selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya, Sungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS AlBaqarah: 173)
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al- Ma’idah: 90)
Oleh karena itu produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan harus
diungkapkan kehalalannya dan juga kualitas produk ataupun jasa. Informasi
pengungkapan lain yang masuk dalam tema ini adalah pengungkapan
mengenai produk yang ramah lingkungan. Allah SWT menciptakan alam
supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya
manusia janganlah merusak alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu bentuk perusakan alam tersebut bisa berupa pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah produk, baik limbah yang berasal dari
bahan pembuatan produk ataupun kemasan produk. Oleh karena itu perusahaan
hendaknya menciptakan produk ramah lingkungan atau tidak memberikan
negatif pada lingkungan.
Larangan Allah SWT atas berbuat kerusakan di muka bumi terdapat
dalam surat Al A’raf ayat 56:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
3. Karyawan (Employee)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema karyawan adalah
pengungkapan atas perlakuaan perusahaan terhadap karyawan. Haniffa (2002)
dan Othman dan Thani (2010), karyawan harus diperlakukan dan dibayar
dengan adil atau tepat dan pemberi kerja harus menjamin pemenuhan
kewajiban dasar dan juga spiritual karyawan. Informasi-informasi yang harus
diungkapkan terkait dengan gaji atau upah, jam kerja, hari libur, tunjangan,
sifat pekerjaan, dukungan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan
keselamatan, kesetaraan, dan peluang melaksanakan ibadah.
4. Masyarakat (Society)
Item informasi yang termasuk dalam tema Masyarakat adalah
memberikan pengungkapan mengenai tindakan apa saja yang perusahaan
berikan untuk masyarakat. Haniffa (2002), menyatakan bahwa tema
masyarakat memberikan pengungkapan mengenai konsep umma, amanah, dan
adl yang menekankan pada pentingnya membagi tujuan umum dan
menghilangkan penderitaan dalam masyarakat dan hal tersebut bisa terwujud
melalui sadaqah (kegiatan sosial), waqf (kepercayaan) dan qard hassan
(memberikan pinjaman tanpa keuntungan). Sadaqah/Shadaqah adalah segala
bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak
terbatas pada materi tetapi juga dapat berbentuk non materi.
Sadaqah/Shadaqah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan
zakat dan infak karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau
mendermakan harta, tetapi mencakup segala amal dan perbuatan baik dalam
rangka mencari kerhidhaan Allah SWT . Waqf atau Wakaf adalah penahanan
hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau
faedahnya. Sedangkan qard hassan adalah suatu pinjaman yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial saja, dimana pihak peminjam tidak dituntut untuk
mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Kesamaan atas ketiga aktivitas
tersebut adalah mendorong seseorang ataupun perusahaan untuk melakukan
perbuatan yang dapat membantu orang disekitarnya, baik berupa pinjaman
ataupun pemberian. Sedangkan bagi masyarakat umum merupakan realisasi
kepedulian sosial, yang akan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan
mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan sosial. Sedangkan
menurut Haniffa dan Hudaib (2004) dalam Ayu (2010), dengan melakukan
kegiatan shadaqah, waqf, dan qard al-hassan dapat menghapuskan ataupun
memindahkan penderitaan dalam kehidupan sosial karena perusahaan
membagi rezeki yang mereka miliki dengan masyarakat, dimana tindakan
perusahaan dapat berupa mendukung komunitas ataupunkegiatan kampanye
sosial pemerintah. Adapun ajakkan untuk melakukan ketiga perbuatan tersebut
terdapat dalam ayat Al-Quran:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS Al-Imran:92).
5. Lingkungan (Enviroment)
Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan
terkait dengan lingkunga. Haniffa (2002), konsep mizan (keseimbangan),
i‟tidal (pertengahan), khilafah, dan akhirat, menekankan pada konsep
keseimbangan, pertengahan, dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan
hidup, sehingga informasi yang terkait penggunaan sumber daya dan program-
program yang dilaksanakan untuk melindungi lingkungan hidup, harus
diungkapkan oleh perusahaan. Othman dan Thani (2010), perusahaan
seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas yang mungkin menghancurkan atau
merusak lingkungan, sehingga informasi mengenai program perlindungan atas
alam haruslah diungkapkan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai
perlakuan terhadap lingkungan adalah pada Surat Al-Baqarah ayat 205-206:
“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah
tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah
kepada Allah” bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka
pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sesungguhnya (Jahaman itu) tempat
tinggal yang terburuk.” (QS Al-Baqarah: 205-206)
6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Othman dan Thani (2010), perusahaan haruslah mengungkapkan semua
aktivitas terlarang seperti praktik monopoli, manipulsi harga, perjudian, dan
penimbunan barang yang dibutuhkan dan kegiatan melanggar hukum lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 42:
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”
(QS Al-Baqarah: 42)