Corporate Governance

The Organization for Economic Corporation and Development (2015)
menjelaskan corporate governance adalah struktur hubungan yang berkaitan
dengan tanggung jawab dan hak di antara pihak-pihak terkait (pemegang saham,
anggota dewan komisaris dan dewan direksi) yang dirancang untuk mencapai
tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. The Indonesian Institute for
Corporate Governace (2010) menyatakan bahwa corporate governance sebagai
serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan
agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Sutedi (2012) lebih menekankan corporate
governance merupakan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan
(pemegang saham dan pengurus perusahaan) untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang.
The Organization of Economic Coperation and Development (OECD,
2015) menyatakan ada enam pedoman corporate governance dalam perusahaan,
yaitu:
1. Menjamin kerangka dasar corporate governance yang efektif. Kerangka
kerja corporate governance harus mendorong terciptanya pasar yang
transparan dan efisien, sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung
jawab otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan
hukum.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting kepemilikan saham, dalam hal ini terutama mengingat insvestor saham perusahaan publik
memiliki hak khusus seperti pembelian saham, penjualan saham atau
transfer saham.
3. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, yaitu menerapkan
persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing.
4. Peranan stakeholders dalam corporate governance, yaitu mengakui hak
stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian dan
mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders. 5. Keterbukaan dan transparansi, yaitu memastikan bahwa keterbukaan
informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang
material berkaitan dengan perusahaan
6. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, yaitu memastikan pedoman
strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh
dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang
saham.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan ada
lima prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu:
1. Transparancy, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan
perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability, yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan
tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan
termasuk pemegang saham.
3. Responsibilitity yaitu pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian
(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi
yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independent yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional
dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun.
5. Fairness yaitu perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – pihak yang
berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.
Corporate governance memiliki banyak manfaat dan tujuan. Forum for
Corporate governance in Indonesia (2006) menyatakan manfaat corporate
governance antara lain dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah
diperolehnya dana yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value,
membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, dan
peningkatan shareholder value. Sutojo dan Aldridge (2005:5) menyatakan corporate governance
mempunyai lima macam tujuan utama yaitu:
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non
pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau
Board of Directors dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen
senior perusahaan.
Pengukuran corporate governance berdasarkan penjelasan diatas dapat
menggunakan mekanisme pengawasan internal dalam perusahaan. Sutedi (2012)
menyatakan mekanisme corporate governance yaitu melalui kepemilikan saham
manajemen dan kepemilikan saham instiusional, dewan komisaris, dan dewan
direksi,