Dalam rangka penerapan good corporate governance yang baik Bapepam melalui surat edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan imbauan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat professional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite audit lebih lanjut diatur
dalam KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.
Di Indonesia komite audit merupakan salah satu komite yang berperan penting dalam pelaksanaan corporate governance, selain komite kompensasi dan komite nominasi. Dewan Komite Audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI,2000).
Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah sebagai berikut :
1) Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit ekstern.
2) Komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.
3) Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan corporate governance.
Mekanisme corporate governance yang baik penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas laba.
Menurut Baridwan (2004 :9) komite audit dapat menjembatani masalah keagenan. Beberapa penelitian emperis menjelaskan bahwa keberadaan komite audit dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Fleming,2002; Klien,2002; Sanjaya,2004; Wendari,2004).