Perhatian terhadap corporate governance kian meningkat seiring dengan banyaknya masalah skandal keuangan yang muncul di lingkungan bisnis. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan good corporate governance (Daniri, 2005: 6).
Konsep corporate governance telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar dan badan sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Banyak pakar yang telah mendefinisikan istilah corporate governance secara berbeda-beda. Darmawati (2003: 7) mendifinisikan corporate governance sebagai keseluruhan set aransement legal, kebudayaan, dan institusional yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan publik, siapa yang mengendalikan, bagaimana pengendalian dilakukan dan bagaimana resiko dan return dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dialokasikan.
Lang (1999: 153) mendifinisikan corporate governance berkenaan dengan cara untuk meyakinkan para penyedia dana perusahaan untuk mendapatkan return pada investasi mereka. Sedangkan menurut Boediono (2005: 6) mengemukakan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Kalihatu (2006: 6) mengemukakan corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.
Sedangkan definisi corporate governance menurut beberapa badan diantaranya FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2001) dalam publikasi yang pertamnya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Darmawati (2003: 7) dalam makalahnya menyertakan berbagai definisi corporate governance yang dikemukakan oleh beberapa badan corporate governance yaitu :
- OECD Principles of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance sebagai sistem mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
- PWC-ADB SOE Reform Project mengemukakan corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif bersumber pada budaya perusahaan, etika, nilai, system, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya, dan risiko secara lebih efisien dan efektif dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
- CalPERS mengemukakan corporate governance merujuk pada hubungan diantara berbagai pihak yang berperan serta dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Pemeran serta utama adalah pemegang saham, pengurus (yang dipimpin oleh Direktur Utama/CEO) dan pengawas. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa
pakar dan badan corporate governance di atas, meskipun berbeda-beda namun memiliki maksud yang sama. Dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan mekanisme pengendalian perusahaan yang mengatur tidak hanya shareholder tetapi juga stakeholder. Corporate governance tidak hanya sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban saja namun juga meningkatkan nilai perusahaan.