Perencanaan Pajak

Menurut Suandi (2011) pada umumnya, perencanaan pajak (Tax Planning)
merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang
pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan
perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai
perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat
waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.
Perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib
pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik
PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal
mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih
berada didalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan
perencanaan pajak (tax planning) ini di legalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal
perencanaan pajak ini. Dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturanperaturan perpajakn agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat
dilakukan.
Menurut Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang
memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan keuntungan dari tax
shield dan dapat meminimalisir pembayaran pajak.
Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik cenderung akan
mengurangi laba bersih perusahaan guna mendapatkan keuntungan pajak.
Suandy (2011) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen
pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk
meminimumkan kewajiban pajak. Sedangkan menurut mangoting (2012) manfaat
dari perencanaan pajak itu sendiri adalah penghematan kas keluar karena pajak
yang merupakan unsur biaya dikurangi, mengatur aliran kas karena dengan
perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan
menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas
secara lebih akurat.
Menurut Aditama dan Purwaningsih (2014) peran perencanaan pajak
dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori
keagenan, pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak
principal dan manjemen sebagai pihak Agent masing-masing memiliki
kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusaan (agent)
berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti
mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah
(principal) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai
pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara
perusahaan dengan pemerintah