kinerja lingkungan

Kinerja lingkungan berhubungan dengan kepedulian perusahaan dengan
aspek lingkungan. Menurut Suratno dkk (2006) kinerja lingkungan adalah kinerja
perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Di Indonesia
pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan sukarela namun demikian
sudah saatnya perusahaan concern mengenai aspek lingkungan mengingat
dampak yang telah dihasilkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan.
Publik memberikan perhatian yang besar terhadap kinerja lingkungan dan selalu
menuntut agar perusahaan lebih peka terhadap isu lingkungan. Perusahaan harus
senantiasa meningkatkan kualitas kinerja lingkungan agar dapat menyesuaikan
dengan harapan yang diberikan publik.
Teori legitimasi mengungkapkan bahwa ada kecendrungan perusahaan
yang memiliki kinerja lingkungan baik akan melakukan pengungkapan
lingkungan. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan
tetap terjaga dan masyarakat tetap meberikan dukungan penuh kepada perusahaan.
Teori stakeholder menyatakan pengungkapan lingkungan dapat dijadikan sarana
perusahaan untuk memberitahu aktivitas lingkungan perusahaan kepada para
stakeholder. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan berkinerja lingkungan
baik akan menjadi kabar baik bagi para stakeholder sehingga dapat menjadikan
hubungan perusahaan dengan para stakeholder tetap harmonis (Verecchia, 1983;
Suratno, dkk 2006).
Pemerintah memberikan perhatian yang luas mengenai masalah
lingkungan dengan diterbitkannya proper untuk perusahaan- perusahaan di
Indonesia. PROPER (program penilaian peringkat kinerja perusahaan) merupakan
salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong
penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen
informasi (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Dilakukan melalui berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati
peraturan perundang-undangan melalui insentifdan disinsentifreputasi, dan (ii)
mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan
produksi bersih (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014). Penilaian PROPER
membantu perusahaan untuk meningkatkan citra dihadapan para stakeholder.
PROPER menekankan penilaian pada konservasi sumberdaya alam, sistem
manajemen lingkungan, dan pelaksanaan CSR (Kementerian Lingkungan Hidup,
2011). Terdapat 5 kategori warna yang digunakan untuk menunjukkan kualitas
pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan yaitu emas, hijau, biru, merah
dan hitam. Warna emas menunjukkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan
perusahaan sangat baik sekali, Warna hijau menunjukkan pengelolaan lingkungan
yang dilakukan perusahaan baik sekali, Warna biru menunjukkan pengelolaan
lingkungan yang dilakukan perusahaan baik, Warna merah menunjukkan
pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan buruk, Warna hitam
menunjukkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan sangat buruk.
Kementerian Lingkungan Hidup (2011) memberikan beberapa kategori
untuk memperoleh warna – warna yang disediakan di dalam PROPER,
diantaranya :
1. Emas : untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten
menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam
proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2. Hijau : untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan
lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond
compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan,
pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse,
Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial
(CSR/Comdev) dengan baik.
3. Biru : untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya
pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merah : upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai
dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
5. Hitam : untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan
atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.