Di dalamvSurat keputusan Menteri BUMN Nomorv: KEP-117/MMBU/2002vmenjelaskan tentangvpenerapan Good Corporate Governance
padavBadanvUsaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip-prinsipvGood
CorporatevGovernancevyangvdimaksudvdalamvkeutusan ini meliputi :
1. “Transparansi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, merupakan kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
