Informasi merupakan sumber daya penting dalam mendukung bisnis atau organisasi apapun. Tanpa informasi, bisnis tidak dapat mungkin dijalankan. Informasi dipandang sebagai aset organisasi, karena informasi merupakan investasi. Seperti pada aset sumber daya lainnya yang memerlukan pengawasan dan pengelolaan aset atau sumber daya, informasi juga memerlukan tata kelola untuk memastikan bahwa nilai dan resiko penggunaan informasi ditangani dengan cara yang bertanggung jawab. Tata kelola informasi lebih dikenal sebagai information governance.Tata kelola informasi atau information governancediperkenalkan secara ilmiah oleh Donaldson dan Walker sebagai kerangka kerja untuk mendukung pekerjaan di Organisasi Kesehatan (Kooper, Maes, & Lindgreen, 2011). Terdapat 6 komponen yang diusulkan oleh A. Willis(2005)untuk tata kelola informasi di suatu organisasi, yaitu :1.Transparansi, yaitu informasi dikelola dengan cara terbuka untuk pengawasan yang tepat.
2.Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan kewenangan yang dilakukan oleh seseorangatau institusidalam mengelola informasi.3.Sistem dan proses, yaitu dilakukan dengan tata cara yang sesuai yang telah disepakati, serta dikontrol dengan cara yang tepat.4.Kepatuhan, yaitu memiliki sistem untuk memastikan segala sesuatu dilakukan dengan benar. 5.Persyaratanhukum, yaitu mengikuti kewajiban hukum yang berlaku.6.Keamanan pribadi dan institusi, yaitu memiliki sistem untuk perlindungan informasi.Keenam komponen tersebut dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam mengelola informasi di suatu organisasi. Lomas (2010)mendefinisikan tata kelola informasi atau information governanceadalah manajemen informasi di suatu organisasi yang menyeimbangkan penggunaanan keamanan informasi. Manajemen informasi berhubungan dengan nilai informasi, akses, keamanan dan manajemen risiko dari waktu ke waktu (Lomas, 2010).Nilai dari informasi dapat dilihat dari manfaat dan biaya mendapatkannya. Informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan biaya mendapatkannya. Begitupun dengan akses dan keamanan suatu informasi, juga diperhitungkan nilainya. Akses menurutRibot & Peluso (2003), merupakan sekumpulan kekuasaan (bundle of power) dan jaringan kekuasaan (webs of power) yang memungkinkan orang mendapatkan, mengontrol, dan memelihara akses
terhadap sumberdaya. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya informasi.Informasi tidak terlepas dari sejarah institusi yang mengaturnya, yaitu oleh lembaga swasta dan publik seperti internet (Epstein, 2013). Internet dengan latar belakang pergerakan 1960-an dan 1970-an sebagian besar didasarkan pada etos keterbukaan dan kolaborasi. Prinsip dari keterbukaan untuk memperoleh informasi salah satunya yaitu akses informasi harus bersifatcepat, akurat, utuh, dapat dipercaya, murah dan tepat waktu (Khatarina, 2003).Dengan didukung teknologi baru seperti internet, maka untuk mengakses informasi kini dapat dengan mudah dijangkau. Akses informasi melalui internet yang diungkapkan Eriksson & Giacomello (2009)adalah tentang peluang yang dimiliki seseorang untuk menghubungkan sesuatu melalui internet