- Berdasarkan Undang-undang perkawinan
Menurut Undang-undang No.7 tahun 1974 Perkawinan di negara pada dasarnya memiliki asas perkawinan monogami. Seperti yang disebutkan pada pasal 1. Namun pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan Poligami dimungkinkan terjadi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Jika tidak ada izin, maka perkawinan dianggap tidak sah.
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Dan untuk dapat mengajukan permohonan perkawinan poligami ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 5 ayat 1, antara lain :
- Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Terdapat pernyataan baik lisan maupun tulisan bahwa istri menyetujui perkawinan suami.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Suami dapat menunjukkan keterangan penghasilan atau bukti lain yang mendukung bahwa suami mampu menjamin kehidupan dan keperluan mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terdapat pernyataan atau janji untuk menjamin suami dapat berlaku adil.
Meski demikian terdapat beberapa keadaan/kondisi yang memperbolehkan seseorang untuk dapat menikah lebih dari satu istri. Hal ini dilihat dari kondisi istri ketika suami hendak melakukan perkawinan yang kedua atau selanjutnya. (Tutik dan Trianto, 2007) Ini diatur dalam Undang-Undang No.4 ayat 2. Kondisi-kondisi tersebut antara lain apabila:
- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu apabila istri menderita penyakit jasmani atau ruhani yang menurut dokter sulit untuk disembuhkan.
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketika istri memiliki penyakit badan yang menyeluruh dan menurut keterangan dokter sulit untuk disembuhkan.
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan, yaitu menurut keterangan dokter istri tidak dapat melahirkan keturunan atau setelah pernikahan sekurangkurangnya sepuluh tahun tidak melahirkan keturunan.
- Berdasarkan Hukum Agama Islam
Aturan mengenai perkawinan poligami dalam agama Islam diatur dalam Al-Qur’an Surat Annisa ayat 3 :
“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya perkawinan dalam agama Islam memiliki asas monogami (Ahmad, 2007:66). Selain itu, anjuran untuk menikah hanya dengan satu orang istri saja karena untuk menghindari berbuat sewenang-wenang atau aniaya terhadap orang lain bila tidak mampu berbuat adil (Faqih, 2006:34).
Meski demikian, perkawinan poligami tetap diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. syarat-syarat tersebut antara lain:
- Mampu berlaku adil terhadap istri dalam segala hal seperti pembagian waktu bermalam dan nafkah. Seorang suami harus memberikan hak-hak yang sama pada para istrinya. (Faqih, 2006:37)
- Tidak menikah melebihi dari empat orang istri pada saat bersamaan. (Husein, 2003:72)
- Memiliki kemampuan finansial, yaitu kemampuan memberi nafkah kepada istri-istri. Sebab jika seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain. (Faqih, 2006:42)
Adapun hak-hak istri-istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah:
- Memiliki rumah sendiri. Masing-masing istri tidak tinggal di rumah yang sama tapi diberikan rumah sendiri-sendiri. Hal ini bertujuan agar istri-istri lebih tenang Husein, 2003:94).
- Wajib mendapatkan nafkah yang sama. Ketika masing-masing istri mendapatkan rumah, seorang suami juga wajib memenuhi hak istri-istrinya serta anaknya untuk mendapatkan nafkah atau untuk penghidupan mereka.
- Mendapatkan waktu kunjung yang sama. Setiap istri harus mendapatkan waktu kunjungan oleh suaminya secara adil dan bergiliran. Sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dan perhatian yang sama.
Ahmad (2007: 83) menambahkan bahwa dalam Islam untuk dapat melakukan perkawinan poligami juga tidak boleh dilakukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri atau istri-istrinya. Perkawinan harus dilakukan secara transparan sehingga hubungan antar suami-istri tersebut diketahui oleh masyarakat luas.