Peran Pemerintah Dalam Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)

Peranan pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif tidak hanya
melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif melainkan di terapkan dalam bentuk
Bantuan Sosial Nontunai. Peranan pemerintah tersebut melalui program-program
sebagai berikut:
a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), ditujukan kepada Rumah
Tangga Sasaran (RTS) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang
merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS): 25% rumah tangga
dengan status sosial ekonomi terendah (dalam rangka kompensasi atas
kenaikan harga BBM).
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2013: Rp 150.000 per keluarga per bulan untuk 4 bulan.
b) 2014: Rp 200.000 per keluarga per bulan untuk 2 bulan (November
dan Desember 2014).
c) 2015: Rp 200.00 per keluarga per bulan untuk 3 bulan (Januari,
Februari, dan Maret 2015).
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2014: 15,5 juta keluarga (14,5 juta dengan giro pos).
3) Jumlah Penyaluran Nontunai
a) 2014: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card.
b) 2015: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card.
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, Telkomsel, Indosat,
XL.
b. Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan kepada Pemegang Kartu
Indonesia Pintar (KIP): anak usia sekolah (^-21 tahun) dari keluarga
pemegang KPS, peserta PKH, dari panti asuhan, pesantren KPS, terancam
putus sekolah karena kesulitan ekonomi/korban musibah dan belum/tidak lagi
bersekolah.
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2013/2014:
(1) SD: Rp 225.000 per semester.
(2) SMP: Rp 375.000 per semester.
(3) SMA: Rp 500.000 per semester.
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2013/2014: 15,43 juta siswa
3) Jumlah Penyaluran Nontunai:
a) 2014: 160 ribu siswa (melalui BRI dan BNI).
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Kemenag, BRI, dan BNI.
c. Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan kepada Keluarga Sangat
Miskin (KSM) pemegang kartu peserta PKH yang memiliki komponen
kesehatan (ibu hamil, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan
(SD, SMP, SMA) atau anak usia 7-21 tahun yang belum pendidikan 12 tahun
(kepesertaan maksimal 6 tahun).
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2015: (per KSM per tahun).
(1) Bantuan tetap: Rp 500.000.
(2) Ibu hamil/menyusui/anak < 6 tahun: Rp 1.000.000.
(3) Anak SD: Rp 450.000.
(4) Anak SMP: Rp 750.000.
(5) Anak SMA: Rp 1.000.000.
(6) Bantuan minimum per KSM: Rp 950.000.
(7) Bantuan maksimum per KSM: Rp 3.700.000.
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2013: 2.365.523 KSM.
b) 2014: 3.200.000 KSM.
3) Jumlah Penyaluran Nontunai:
a) 2014: 1.804 KSM dengan 2 bank (BRI dan Mandiri).
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, BRI, Telkomsel,
Indosat, XL.