Istilah Good Corporate Governance (GCG) sudah sangat populer,
namun sampai saat ini belum ada defenisi baku yang dapat disepakati
oleh semua pihak. Istilah “corporate governance” pertama kali
diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang
menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal
sebagai Cadbury Report (Agoes, 2006). Berikut ini beberapa definisi Good
Corporate Governance antara lain adalah:
a) Cadbury Committee of United Kingdom:
“A set of rules that define the relationship between stakeholders,
managers, creditors, the government, employees and other internal
and external stakeholder in respect to their rights and
responsibilities, or the system by which companies are directed and
controlled.” [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”] (Agoes dan
Ardana, 2014).
b) Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)
pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah
bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders).
c) Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika
(Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 117/M-MBU/2002).
d) Menurut Agoes (2006) mendefenisikan tata kelola perusahaan yang
baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para Dewan
Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga
disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
e) Organization for Economic Cooperation and Development-OECD
(Tjager dkk, 2004) – mendefenisikan GCG sebagai: “The structure
through which shareholders, directors, managers, set of the board
objectives of the company, the means of attaining those objectives
and monitoring performance.” [“Suatu struktur yang terdiri atas para
pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin
dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai
tujuan dan memantau kinerja.”]
f) Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno, Agoes, 2006), mendefenisikan
GCG sebagai: “mekanisme adminstratif yang mengatur hubunganhubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi,
pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan
(stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan
dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif
sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan untuk
mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian
tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa
GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Defenisi yang disampaikan oleh Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) dapat mewakili pengertian dalam arti sempit,
sedangkan defenisi yang diberikan oleh cadbury committee, keputusan
Menteri BUMN, Sukrisno, Agoes, dan Wahjudi Prakarsa dapat mewakili
pengertian GCG dalam arti luas. (Agoes dan Ardana, 2014).
Daily & Dalton (1993) dalam Trisnantari (2010) mengemukakan
bahwa corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan
yang didasarkan pada teori keagenan. Corporate governance
diharapkan dapat mengatasi agency problems dengan memberi
keyakinan kepada para pemegang saham bahwa mereka akan menerima
return atas dana yang telah diinvestasikan. Lebih lanjut, Shleifer dan
Vishny (1997) dalam Trisnantari (2010), mengemukakan Corporate
governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer
akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak
akan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak
menguntungkan atas modal yang telah ditanamkan pemegang saham,
dan berkaitan dengan bagaimana para pemegang saham dapat
mengontrol para manajer.
Menurut Sutedi (2012), secara definitif good corporate governance
merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholders.
Selanjutnya menurut Tjager, et. al (2003) dalam Yuniarti (2014),
pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai
perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi
risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusankeputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya Good
Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ada
dua hal yang ditekankan dalam konsep Good corporate governance, yaitu:
(a) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan
benar dan tepat pada waktunya; dan (b) kewajiban perusahaan untuk
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,
transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan,
dan stakeholder.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah