Salah satu dari ciri negara hukum sebagaimana telah disebutkan
di atas adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak asasi
manusia menurut Jack Donnely dalam Rhona K. M. Smith (2008 : 11)
adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.
Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata
berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Perlindungan sebagaimana kutipan yang diambil dari Kamus
Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna perbuatan melindungi.
Perlindungan merupakan hal untuk memberi suatu lindungan kepada
pihak yang lemah. Salah satu perlindungan yang dapat diberikan oleh
negara kepada pihak yang lemah adalah melalui perlindungan hukum.
Hukum menurut John Austin dalam Achmad Ali (2009 : 56) adalah
seperangkat perintah baik langsung ataupun tidak langsungdari pihak
yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan
masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang
berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum
dalam pemenuhan hak asasi manusia merupakan salah satu cara bagi
negara untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hak
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai perngertian
sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu.
Penyandang disabilitas yang lebih dikenal dengan istilah
penyandang cacat merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang
wajib mendapatkan perlindungan dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Penyandang cacat menurut Pratimaratri (2005 : 253) adalah setiap
orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
melakukan kegiatan secara layaknya. Penyandang cacat terdiri dari
kelompok penyandang cacat fisik yang meliputi penyandang cacat
tubuh (tuna daksa), penyandang cacat netra (tuna netra), penyandang
cacat tuna wicara/rungu, dan penyandang cacat bekas penderita
penyakit kronis (tuna daksa lara kronis) serta penyandang cacat mental
yang meliputi penyandang cacat mental (tuna grahita), penyandang
cacat eks psikotik (tuna laras) dan penyandang cacat fisik dan mental
atau cacat ganda.
Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan
dengan warga masyarakat yang lain dalam semua aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesamaan kesempatan
tersebut merupakan keadaan yang memberikan peluang bagi
penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus sebagai
upaya kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban hidup
bermasyarakat. Kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi
penyandang disabilitas dapat diwujudkan dengan adanya sarana dan
upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan.
Perubahan cara pandang terhadap disabilitas mengalami
perubahan dari waktu ke waktu. Dulu disabilitas dilihat sebagai
problem atau masalah, kini penyandang disabilitas adalah pemegang
atau pemilik hak (holder of rights). Dengan demikian, disabilitas
merupakan salah satu issu hak asasi manusia (human rights issues).
Dahulu pandangan yang lebih dominan adalah pandangan yang
bersifat medikal, sekarang lebih ke social model. Social model sering
disebut juga sebagai human rights perspective. Masalah yang timbul
dalam disabilitas bukan lagi terletak pada individu penyandang
disabilitas tetapi berada pada sikap dan praktik sosial, publik policy,
serta lingkungan yang tidak aksesibel.
Bentuk social model yang dibutuhkan oleh penyandang
disabilitas adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Yang
dimaksud penghormatan, adalah mengakui dan menghormati dan
mempromosikan bahwa penyandang disabilitas adalah subyek manusia
yang mempunyai hak yang tidak bisa direnggut. Perlindungan adalah
cara melindungi pemegang hak dari berbagai tindakan pelanggaran
yang menghalangi penyandang disab menikmati hak-haknya. Adapun
makna dari pemenuhan, adalah melakukan tindakan yang bertujuan
memenuhi hak disability policy saat ini.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan penyandang cacat secara umum dan belum
mencakup semua hak penyandang disabilitas. Pengaturan secara umum
tersebut menyebabkan Daerah membutuhkan norma hukum pada
tingkat pemerintah propinsi sebagai landasan dalam menyusun
kebijakan dan program pelayanan/pemenuhan hak. Norma hukum yang
disusun dalam bentuk Peraturan Daerah kelak menjadi legal instrumen
dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Hak-hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam
Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD), antara
lain mencakup hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya;
memperhatikan kapasitas sumber daya pemerintah dan asas pemenuhan
hak secara bertahap; kapasitas lembaga-lembaga yang memegang
mandat pemenuhan hak; keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga
54
maupun penyandang disabilitas sendiri dalam pemenuhan hak; serta
kerjasama internasional dalam pemenuhan hak.
Jumlah Penyandang Disabiltas di DIY kurang lebih mencapai
40.000 (empat puluh ribu) orang. Kondisi kecacatan yang terdapat di
DIY meliputi jenis kecacatan retardasi mental, rungu wicara, disabilitas
netra, disabilitas tubuh, disabilitas ganda, eks penyakit kronis dan eks
psikotik.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah