Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (skripsi tesis disertasi)

Demi mendorong keterjaminan perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah, dimana Pemerintah menetapkan kebijakan melalui program PTSL. Dalam pelaksanannya, program PTSL tersebut didasarkan dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukumnya demi menjamin terlaksananya program tersebut. Dasar hukum diselenggerakannya program PTSL sendiri antara lain adalah: 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 4) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 6) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 8) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 9) Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis