Perlindungan Hukum Merk (skripsi tesis disertasi)

Perlindungan merk diattur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merk diperoleh setelah merk tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentinga, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara naggota masyarakat lainnya dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang laindan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.28 Berdasarkan uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukm adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif,baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum. Modus pelanggaran merk telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merk ini disebut passing off (pemboncengan reputasi). Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, akan tetapi dengan demikian istilahnyapun masih seluruhnya asing. Passinf off memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukm Common Law. Sistem hukum Common Law pemboncengan merk (passing off) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition) dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merk yang telah di mendaftarlam merknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merk miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.29 Passing off dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tenatng asal-usul suatu produk.30 Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merk yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jas yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hukum merk yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merk dikatan merk terkenal (well known mark) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 Pasl 21 Ayat (1) huruf b yaitu:31 permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya taau keseluruhannya dengan merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.