Bea Cukai (skripsi, tesis, disertasi)

Kantor Inspeksi Direktorat Bea dan Cukai memiliki tugas pokok memungut pajak-pajak yang tidak langsung , seperti bea masuk, bea keluar, cukai, serta mencegah adanya penyelundupan pajak-pajak tersebut. 20 Secara spesifik, bidang kegiatan Bea dan Cukai meliputi : 1. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. 2. Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai. 3. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. 4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan, pengembalian bea masuk dan cukai. 5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan dibidang kepabeanan dan cukai. 6. Penelitian dokumen pemberitahuan impor ekspor barang, nilai pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan. 7. Penetapan klasifikasi barangm tarif bea masuk, nilai pabean, sanksi administrasi berupa denda. 8. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang, serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean. 9. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya. 21 10. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan kepabeanan dan cukai. 11. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai. Didalam Kepegawaian telah dijelaskan dan diatur yang berbunyi sebagai berikut. (Abdullah,1996:15) (1) Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, Badan Pemerintah atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta semua kepala rakyat indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. (2) Yang disebutpejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua peradilan agama. (3) Semua anggota angkatan perang juga termasuk pegawai (pejabat). Sedangkan didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian pegawai negeri dirumuskan sebagai : “Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan / badan 22 hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat” Pengertian pegawai negeri tersebut di atas cukup luas, sehingga dapat juga menjangkau orang-orang lain yang menurut pengertian biasa mereka itu bukan pegawai negeri. Pokok-pokok Kepegawaian merumuskan pegawai negeri sebagai : “Setiap warga negara Replubik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejawabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara laiinya, dan digaji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari rumusan diatas kita tarik kesimpulan, unsur unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut pegawai negeri adalah : 1. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya. 4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.