Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Jasa Akuntan Publik (skripsi, tesis, disertasi)

Peraturan di Indonesia tentang Jasa Akuntan Publik telah ditetapkan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 pasal 1 ayat (2-3). 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 pasal 2 ayat 1 Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi,yang meliputi: a. Jasa audit umum atas laporan keuangan; b. Jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; c. Jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; d. Jasa reviu atas laporan keuangan; dan e. Jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1-3: Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf adilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 1) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. 2) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut