Prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governancememiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan Wahyudin Zarkasyi (2010). Secara umum penerapan prinsip GCG memiliki tujuan perusahaan sebagai berikut:“1. Memudahkan akses terhadap investasidomestik maupun asing.2.Mendapatkan cost capitalyang lebih murah.3.Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4.Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholdersterhadap perusahaan.5.Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.”Menurut Organization for Economic Corporation and Development(OECD) (2007) dalam Jillyanka Muliandini (2017), prinsip dasar good corporate governanceadalah kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy), dan responsibilitas (responsibility). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh good corporate governancetelah diterapkan dalam perusahaan. Adapun penjelasan untuk keempat prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:“1. Kewajaran (fairness)Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (conflict of interest) salah satu cara mengatasinya adalah dengan memberikan saham kepada manajer.
2.Akuntabilitas (accountability)Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problemyang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris.3.Transparansi (transparancy)Prinsip dasar transparansi hubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam penyajian (disclosure) informasi yang dimiliki perusahaan. Transparansi dilaksanakan dengan adanya kepemilikan institusi.4.Responsibilitas (responsibility)Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai
yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya. Prinsip responsibilityini penekanannya diberikan kepada kepentingan stakeholdersperusahaan.”Sedangkan menurut Organization for Economic Corporation and Development(OECD) (2007) dalam Jillyanka Muliandini (2017) juga mengemukakan lima prinsip sebagai kerangka kerja legal, institusional, dan aturan untuk corporate governancepada suatu negara, lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:“1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham.Prinsip yang mengatur sejumlah hak untuk memiliki saham, hak untuk memperoleh informasi yang jelas, serta hak ikut serta dalam pembuatan keputusan mengenai perdagangan atau aset perusahaan, termasuk merger dan pembelian yang baru. 2.Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham.Pada poin ini, OECD membahas perlindungan hak pemegang saham minoritas yaitu dengan menciptakan sebuah sistem yang mencegah agar orang dalam termasuk manajer dan direktur tidak mengambil untung dari posisi mereka.3.Peranan stakeholdersyang berhubungan dengan perusahaan.OECD mengakui bahwa disamping para pemegang saham, terdapat pula unsur pelaku lain yang juga mempunyai kepentingan di dalam perusahaan. Pedoman dasar OECD
menggariskan pembagian secara umum untuk kepentingan semua unsur yang terlibat dalam perusahaan4.Transparansi dan keterbukaan.Poin ini meliputi sejumlah ketentuan tentang keterbukaan dan fakta penting mengenai perusahaan, mulai dari perincian keuangan dan struktur perusahaan termasuk lembaga direksi dan imbalannya.5.Akuntabilitas dewan komisaris.Menetapkan fungsi dewan dalam melindungi perusahaan, pemegang saham, dan komisaris.Termasuk perhatian mengenai strategi penanganan risiko, kompensasi pelaksanaan, juga perhitungan dan sistem pelaporan