Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Effendi, 2016 bahwa Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengendalian internal perusahaan, dan tujuan utamanya adalah mengelola risiko utama untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan melindungi aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Tujuan dari corporate governance menurut FCGI (Forum Corporate Governance Indonesia) adalah menciptakan nilai tambah untuk stakeholder. FCGI juga mengemukakan bahwa, apabila perusahaan menerapkan corporate governance, maka keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yaitu perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal, cost of capitalmenjadi lebih rendah, meningkatkan kinerja bisnis, serta mempunyai dampak yang baik terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Wirawati (2016), penerapan good corporate governanceyang lemah dalam sebuah perusahaan dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memaksimalkan kepentingan bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Pada prinsipnya corporate governancemenyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam corporate governance, transparansi dan penjelasan, serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 21/ PJOK.04/ 2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menyebutkan bahwa peraturan tata kelola perusahaan dengan pendekatan “Terapkan atau Jelaskan” diharapkan dapat mendorong Perusahaan Terbuka untuk mempelajari secara mendetail dan mendalam praktik-praktik tata kelola perusahaan dengan

baik. Harapan para pemangku kepentingan bahwa perusahaannya mampu menerapkan prinsip GCG sebijaksana mungkin, agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan yang baik, sehingga corporate governancemenjadi alat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan melindungi hak kepentingan stakeholder. Menurut Effendi, 2016 menyebutkan bahwa pokok-pokok corporate governanceyang dikenal dengan TARIF, yaitu:1.Transparansi/ keterbukaan (Transparancy)Transparansi adalah keterbukaan pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan materi dan informasi terkait yang diberikan tentang perusahaan. Prinsip dasar transparansi adalah menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, dan perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi dapat dilakukan dengan peningkatan keterbukaan perusahaan melalui penyampaian informasi secara akurat dan tepat waktu, serta pelaksanaan jalannya perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen (accountability). Untuk itu, diperlukan adanya pengawasan yang efektif agar terjadi keseimbangan kewenangan antara board of directors, manajemen, pemegang saham, dan auditor independen. Terdapat 3 indikator dalam menilai sikap transparan pada perusahaan yaitu:a.Financial and Operating

b.Keadaan Perusahaanc.Kepemilikan SahamContohnya yaitu penetapan gaji karyawan, pengambilan keputusan rapat, tujuan perusahaan dan struktur organisasi jelas, laporan keuangan perusahaan dan status keuangan perusahaan transparan.2.Akuntabilitas (Accountability)Prinsip dasar dalam akuntabilitas bahwa perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja perusahaannya secara transparansi dan keadilan. Untuk itu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas juga dapat merajuk pada memperjelas fungsi dan tanggung jawab para manajer masing-masing organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Contohnya adalah kelengkapan laporan tugas masing-masing pegawai.3.Pertanggungjawaban (Responsibility)Prinsip dasar dalam responsibility bahwaperusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang, dan diakui sebagai perusahaan yang unggul. Kegiatan ini akan menunjukkan bahwa perusahaan memang dikelola dan menjalankan usahanya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contohnya yaitu

kepatuhan karyawan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dan kode etik perusahaan.4.Kewajaran (Fairness)Adalah prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan. Prinsip fairness memberikan perlakuan yang sama baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Dengan demikian, pemegang saham minoritas akan dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan seperti insider trading, konsentrasi pembiayaan terhadap kelompok usaha tertentu terutama yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Misalnya, memberikan kesempatan promosi dan karir kepada seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama,ras, golongan, gender dan golongan fisik.5.Kemandirian (Independence)Prinsip dasar independensi adalah mempercepat penerapan prinsip-prinsiptata kelola perusahaan. Perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga berbagai institusi perusahaan saling independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.Dalam penerapan tata kelola perusahaan,dewan direksi, direktur independen dan kepemilikan institusional merupakan tiga variabel untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik.

a.Dewan DireksiDireksi adalah organisasi perseroan yang menurut ketentuan anggaran dasar perseroan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar kendali (Kuswiranto, 2016). Effendi,2016 menyebutkan direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:a)Direksi wajib menjalankan tugas pengurusan perseroan secara jujur dan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perseroan.b)Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham.c)Dalam memimpin dan mengelola perusahaan sepenuhnya untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan.d)Direksi senantiasa menjaga dan mengelola kekayaan perusahaan secara handal dan transparan. Oleh karena itu, direksi telah menyusun sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko secara tertib dan menyeluruh.e)Direksi akan menghindari tanggung jawab perusahaan dan kondisi kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai primus inter paresyang berarti mengkoordinasikan kegiatan direksi.b.Komisaris IndependenKomisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yangtidak terafiliasi dengan direksi, anggota direksi lainnya, dan pemegang saham pengendali, dan tidak ada hubungan usaha atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau hanya untuk kepentingan perusahaan.Komisaris independen dapat berperan untuk meminimalkan konflik keagenan, yang ditimbulkan antara dewan direksi dengan pemegang saham (Noviani, Atahau, dan Robiyanto, 2019). Oleh karena itu, dewan komisaris independen harus mengawasi kinerja dari direksi yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT, Komisaris Independen telah diadopsi yakni pada Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa:1)Anggaran dasar Perseroan dan mengaturadanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan2)Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak

terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris lainnya.c.Kepemilikan InstitusionalMenurut Mudasetia dan Solikhah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Investor institusional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pasif dan aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen, sedangkan investor aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Gunawan, 2021). Kehadiran investor institusional memiliki peran yang penting dalam memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Apabila perusahaan membedakan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan mudah terjadi konflik. Hal ini dapat terjadi karena manajemen yang bertindak sebagai agen cenderung ingin memperoleh keuntungan yang besar, sehingga memunculkan konflik pemegang saham (Noviani, Atahau, dan Robiyanto, 2019).Keberadaan Investor institusional dinilai mampu menjadi mekanisme pemantauan yang efektif dalamsetiap keputusan yang dibuat oleh manajer. Ini karena kelembagaan investor yang terlibat dalam pengambilan keputusanstrategis tidak mudah mempercayai manipulasi laba (Herdinata dan Pranatasari,2020). Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan investor lainnya. Umumnya institusional menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola investasi pada

divisi tertentu, sehingga institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya akibatnya pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangandapat ditekan (Gunawan, 2021). Kepemilikan institusionalmempunyai kedudukan yang berguna dalam meminimalisir masalah keagenan yang terjadi antara manajer dengan investor. Kehadiran investor institusionaldipandang sebagai teknik kontrol yang paling efektif bagi setiap arahan yang dikeluarkan oleh manajer sehingga akan mendorong peningkatan lesbih baik dari kapasitas manajemen perseroan (Kusumaningtyas dan Mildawati, 2016).Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pemantauan manajemen karena adanya kepemilikan institusional mengarah pada pengendalian yang lebih optimal. Pemantauan akan memastikan kemakmuran bagi para pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusionalsebagai agen pengawas terlihat dari besarnya investasi di pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengarah pada upaya pengawasan yang lebih besar oleh kelembagaan investor untuk mencegah perilaku oportunistis manajer (Herdinata dan Pranatasari,2020).