Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem self assessment, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Walikota atau pejabat dapat menerbitkan :
1.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal : a.Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar b.Jika SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. c.Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 2.SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap. 3.SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila : 1.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar2.Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung 3.Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Dalam perhitunganya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi aministrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.
