Risiko di Bidang Perkreditan (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam operasional sehari-hari, bank berhadapan dengan berbagai risiko yang berhubungan dengan fungsinya sebagai perantara keuangan (financial intermediary). Dapat dikatakan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. (Suhardjono, 2003) Lebih lanjut Suhardjono (2003) menjelaskan, bahwa diantara risiko-risiko yang terdapat dalam bisnis perbankan, pada umumnya risiko kredit merupakan risiko yang paling penting, karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban oleh sebagian nasabah inti dapat mengakibatkan bangkrutnya bank. Risiko kredit disebabkan oleh ketidakpastian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dalam melakukan pengukuran risiko kredit tidak hanya bergantung pada jumlah kredit yang diberikan, tetapi ditentukan juga oleh kuantitas risiko (atau jumlah nominal kerugian) dan kualitas risiko (atau kemungkinan wanprestasi). Untuk mempertahankan kredit yang sehat perlu pengelolaan yang sesuai dengan prinsip bagaimana mengelola risiko kredit yang baik. Prinsip-prinsip tersebut menurut Suhardjono (2003) antara lain: 1.Pemisahan Pejabat Kredit Pemisahan pejabat kredit dilakukan berdasarkan bidang tugas yang dibedakan menjadi dua, yaitu: a.Pejabat kredit bidang Relationship Management (RM) yang bertanggungjawab atas credit relationship serta pengambilan pinjaman.
b.Pejabat kredit bidang Credit Risk Management (CRM) yang bertanggungjawab atas pengendalian risiko kredit dan manajemen portofolio kredit. Maksud dari pemisahan pejabat kredit tersebut antara lain agar terdapat pengawasan melekat (waskat) antara satu pejabat dengan pejabat lain yang terlibat dalam proses perkreditan, terdapat pemisahan yang jelas mengenai tugas dan tanggungjawab pejabat di bidang kredit sehingga semakin jelas pertanggungjawabannya, serta agar pejabat kredit lebih terfokus pada bidang pekerjaannya masing-masing. 2.Implementasi Four Eye PrincipleFour Eye Principle merupakan prinsip kewenangan pelaksanaan memutus kredit oleh minimal dua pejabat kredit secara bersama-sama baik dilaksanakan secara simetri atau asimetri. Dilaksanakan secara simetri apabila putusan kredit dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat kredit bidang Relationship Management (RM) dan pejabat kredit bidang Credit Risk Management (CRM) yang masing-masing pejabat memiliki kewenangan untuk memutus kredit yang cukup. Sedangkan pelaksanaan secara asimetri apabila putusan kredit dilakukan secara bersama-sama oleh dua pejabat kredit bidang Relationship Management (RM) yang salahsatu pejabatnya memiliki kewenangan untuk memutus kredit yang cukup.Maksud penerapan prinsip ini antara lain agar terdapat pengawan melekat (waskat) antara satu pejabat dengan pejabat lain yang terlibat dalam proses pemberian kredit, kemudian agar terdapat pembinaan antara pejabat yang melakukan analisa/ rekomendasi dengan pejabat pemutus, selanjutnya agar terdapat tanggungjawab yang jelas dalam memberikan putusan kredit, serta agar terdapat putusan yang jelas atas setiap permohonan kredit baik yang berisiko tinggi maupun berisiko rendah. 3.Penerapan Risk Scoring SystemRisk Scoring System merupakan suatu sistem untuk menilai risiko kredit secara objektif dan realistik, sehingga menghasilkan risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya bunga serta untuk perencanaan dan manajemen portofolio. Metode ini memberikan gambaran penilaian untuk suatu permohonan
kredit secara cepat, yang terdiri dari penilaian awal (pre screening), penilaian tingkat risiko kredit dari aspek finansial (misalnya current ratio, quick ratio, ROA) dan penilaian tingkat risiko kredit dari aspek non finansial (seperti karakter, posisi di pasar, situasi persaingan, manajemen). Pada penilaian awal, yang menjadi perhartian adalah apakah usaha yang akan dibiayai tidak termasuk pasar sasaran (target market), apakah usaha debitur tidak termasuk kriteria risiko yang dapat diterima oleh bank, apakah jenis usaha yang akan dibiayai termasuk jenis usaha yang dilarang, apakah usaha yang akan dibiayai termasuk jenis usaha yang harus dihindari oleh bank, apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam bank atau daftar hitam Bank Indonesia. Apabila calon debitur termasuk dalam salahsatu dari pertanyaan tersebut maka permohonan kredit langsung ditolak. Sebaliknya apabila calon nasabah tidak temasuk dalam daftar pertanyaan tersebut, maka dilakukan penilaian lebih lanjut atas kualitas dan kuantitas usaha debitur yang meliputi berbagai angka-angka rasio usaha dan kondisi usaha. Setiap pertanyaan yang harus dijawab dalam sistem penilaian risiko akan diberikan angka bobot risiko. Langkah ini dilakukan untuk menentukan berapa besar risiko yang akan dihadapi bank, sehingga bank dapat langsung menolak atau memproses lebih lanjut permohonan kredit tersebut. Permohonan kredit yang risikonya lebih kecil akan lebih cepat diputus dibandingkan dengan permohonan kredit dengan risiko lebih besar. 4.Pemisahan Pengelolaan Kredit Bermasalah Untuk memenuhi prinsip pruden dalam penyaluran kredit, maka kredit-kredit yang telah masuk kategori kredit bermasalah, yaitu kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, pengelolaannya dipindahkan dari jajaran pejabat kredit bidang RM ke jajaran pejabat kredit bidang CRM. Kemudian apabila kredit tersebut telah dapat diperbaiki atau kolektibilitasnya menjadi Lancar diserahkan kembali kepada jajaran pejabat kredit bidang Relationship Management (RM). Maksud dari pemindahan pengelolaan ini antara lain agar pejabat kredit bidang Relationship Management (RM) tetap fokus pada bidangnya yaitu memasarkan kredit, sedangkan bidang Credit Risk Management (CRM) fokus pada kredit-kredit yang berisiko (risiko meningkat). Di samping itu, sebagai sarana
pengawasan apakah dalam proses pemberian kredit dilakukan sesuai ketentuan atau terdapat penyimpangan prosedur pemberian kredit. Pengawasan yang berlapis tersebut dimaksudkan agar setiap pejabat kredit dibiasakan untuk bekerja secara profesional.