Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Pasal 1) telah memberikan pengertian terhadap istilah “kredit” itu sebagai: “penyediaan uang atau tagihan-tagihanyang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain; dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.” Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, juga menentukan bahwa bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.
Dengan adanya dua ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, dapat disebutkan bahwa kredit bank mencakup unsur-unsur: kepercayaan, waktu, pengikatan jaminan, dan bentuk prestasi. Mariam Darus menyimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang yang didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit. Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang memiliki resiko, namun disisi lain memberikan pendapatan dari pemberian kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai kredit yang mengerti dan memahami mengenai dasar-dasar pengkreditan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 8 mendefinisikan kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”Secara Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit