Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (skripsi, tesis dan disertasi)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri
Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah
dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit
Usaha Rakyat, Bank Indonesia) :
a. UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif
yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :
1. Merupakan debitur baru yang sebelumnya tidak mendapat kredit/
pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem
Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan
diajukan dan/ atau belum pernah mmendapatkan fasilitas Kredit
Program dari Pemerintah.
2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota
Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum
I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan
dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan
pembiayaan kredit program lainnya.
3. KUR yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan UMKM yang
bersangkutan.
b. KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi denganc
ketentuan:
1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau
margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-
21% efektif pertahun
2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta,
tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal
sebesar atau setara 12- 13% efektif pertahun.
c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
berdasarkan prinsip perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku. (Anggraini & Nasution, 2013)
Sebagai regulator, pada dasarnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan
program- program yang diadakan untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.
Program ini hendaknya terus dikembangan secara optimal. Program-program
tersebut antara lain :
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah di bahas di atas.
2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE),
KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka
mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok
tani atau koperasi.
3. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)
PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik
petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani
yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).
4. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).