Bergulirnya otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan dan pendanaan prasarana jalan yang berstatus jalan propinsi dan kabupaten/kota, karena keputusan untuk mengalokasikan dana akan lebih banyak ditentukan di daerah. Namun masalahnya adalah ketersediaan dana yang terbatas sesuai dengan potensi dana yang dimiliki daerah. Dengan batasan ini maka diperlukan adanya strategis khusus bagi daerah dalam menyusun program dan proyek jalan yang menjadi kewenangan (kewajiban) daerah untuk memelihara dan mengembangkannya.
Dalam penyelenggaraan jalan terdapat 3 tugas yang dibebankan pemerintah dan daerah dalam melayani kebutuhan perjalanan di wilayahnya, yakni : pembinaan, pembangunan, pengawasan. Di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, tugas yang diajukan untuk ditetapkan adalah tugas-tugas yang dibagi secara terstruktur sesuai tugas pokok dan fungsi jaringan jalannya.
Untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, disebutkan bahwa daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam hal ini standar pelayanan minimal merupakan kewenangan dari pemerintah pusat (Pasal 2 ayat (4) butir b).