Ikatan Akuntan Idonesia (IAI) pada tahun 2009 telah meluncurkan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai
dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar ini adalah entitas yang tidak
memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada publik. Dengan adanya SAK
ETAP, maka perusahaan yang masuk dalam kriteria UMKM tidak perlu membuat
laporan keuangan dengan menggunakan SAK umum yang berlaku.
SAK ETAP tidak mengacu pada SAK umum, tetapi sebagian besar
menggunakan dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. IAI telah
menetapkan SAK ETAP untuk dijadikan pedoman dalam laporan keuangan bagi
UMKM. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam
penerapannya dan diharapkan memnberikan kemudahan akses UMKM pendanaan
dari perbankan .
