Latar Belakang Regulasi Standar Akuntansi untuk UMKM (skripsi dan tesis)

Menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan
menengah menjelaskan definisi dan kriteria masing-masing jenis usaha tersebut.
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha
mikro adalah
a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah)
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah
a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima uluh juta
rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan yang memenuhi kriteria usaha
menengah. Kriteria usaha menengah adalah
a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima
puluh milyar rupiah).
Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa
akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam standar
akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yang memenuhi definisi
dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya
selama 2 tahun berturut-turut (SAK EMKM, 2016)