Pembagian Hukum Pajak (skripsi dan tesis)

“Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur
hubungann antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat
sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak juga sering disebut
hukum fiskal yang merupakan bagian dari hukum publik/hukum administrasi
negara (Sambodo, 2015:5). Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang mengartikan
keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa
yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain,
hukum pajak materiil juga mengatur tentang timbulnya, besarnya dan
dihapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerinah dan
Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara
peraturan yang berisi kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan
Hukum
Administrasi
Negara
Hukum Pajak
Hukum Tata
Internasional
dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberikann hak tagihan
utama kepada fiskus. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Hukum Pajak Formil
Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai
cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian dari
hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu
utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap pengendaliannya, kewajiban
Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.
Hukum pajak formiil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak
serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan
secepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu
sama karena kompetensi sparatur fiskus yang terkadang ditambah atau
dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang
melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lamakelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya
melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undanng-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.