Motivasi Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi
motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:
1 Kebijakan Perpajak
Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari
berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari
berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang
mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.
a) Subjek pajak
Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen
badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan
kepada pemegang saham berbentuk badan usaha
menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak
dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya
perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.
Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda
pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba
yang ditahan (retained earning) bagi perusahaan yang juga
akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.’
b) Objek pajak
Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek
pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan
menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban
pajaknya rendah. Karena objek pajakmerupakan basis
perhitungan (tax basses) besarnya pajak, maka untuk
mengoptimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan
merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.
c) Tarif Pajak.
Adanya penerapan schedular taxation mengakibatkan
seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar
dikenakan tarif yang paling rendah (low bracket). Barry
Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy
(2008:12):
“The heavier the burden, the stronger the motive, and the
wider the scope for tax avoidance since the tax payer may
avoid the bigher rates of tax while still remaining liable to
the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif,
dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran
pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak
yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang
lebih rendah).”
d) Prosedur Pembayaran
Sistem self-assesment dan sistem pembayaran
mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan
pajaknya dengan baik.
2 Undang-undang Perpajakan
Peraturan perundang-undangang diikut oleh ketentuan-ketentuan
(Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak).Tidak jarang ketentuan
pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri
karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam
mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya.Akibatnya terbukan
celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan
cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3 Administrasi Perpajakan
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan
dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini,
mendorong perusahaan untuk melaksanaan perencanaan pajak dengan
baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena
adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak
akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi
yang belum efektif.
Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok
yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:
1. Tetapkan sasaran atau perangkattujuan.
2. Tentukan situasisekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambattujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk
mencapaitujuan