Teori Agensi (skripsi dan tesis)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola
perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih
(prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa
pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang
pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976:
309). Berasumsi bahwa individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri,
agen sebagai pengelola perusahaan disebut tidak hanya tertarik dengan
kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam suatu
hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang baik,
maupun jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada
pengembalian keuangan yang diperoleh dari apa yang mereka investasikan di
perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005: 269-270).
Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat
dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki
kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik
keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan
pengandalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check
and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh
manajemen (Haruman, 2008)
Secara umum agen menginginkan kemakmuran untuk dirinya sendiri,
sebagai pengelola perusahaan mereka memiliki keuntungan lebih karena mereka
lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan
yang tepat untuk perusahaan dimasa depan. Prinsipal disisi lain, mereka hanya
mengetahui keadaan perusahaan melalui media laporan keuangan yang diterbitkan
oleh agen pada akhir periode. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam
kegiatan perusahaan sehingga tidak mengetahui kegiatan yang berpotensi tidak
menimbulkan keuntungan untuk mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk
menyenangkan pemilik saham dengan cara memberikan pengembalian keuangan
yang baik atas investasi yang telah mereka lakukan. Tetapi kewajiban perusahaan
untuk membayar pajak sering menimbulkan konflik bagi para manajer. Sebagai
sebuah perusahaan yang memiliki tingkat operasional tinggi diiringi pula dengan
penerimaan yang tinggi pula, semakin tinggi penerimaan maka semakin banyak
pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan asumsi pemilik
saham hanya tertarik pada pengembalian keuangan, maka pengurangan
penerimaan perusahaan sebagai dampak pembayaran pajak sudah bisa dipastikan
bukan sesuatu yang diharapkan oleh para pemilik saham.