Dewan komisaris independen di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pengertian komisaris independen menurut UU tersebut adalah anggota
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan
komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
Klein (2002) menyatakan bahwa dewan yang independen yang
bukan berasal dari luar perusahaan mampu manjadi alat pengawasan
yang lebih efektif. Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan
langsung dengan organisasi tersebut dan tidak mewakili pemegang
saham
