Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Corporate governance menurut FCGI (Forum for Corporate
Governance) (2001) mempergunakan definisi Cadburry Committee, yaitu
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga
menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
World Bank dalam Otoritas Jasa Keuangan (2013) mendefinisikan
corporate governance sebagai suatu perpaduan antara hukum, peraturan
perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas
dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal
keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua
itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi
jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang
bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan
masyarakat secara keseluruhan.
Corporate Governance yang baik disebut dengan Good Corporate
Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),
Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem
ekonomi pasar. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu penerapan GCG harus didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia
usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan
jasa dunia usaha.
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.
Menurut KNKG (2006) untuk mencapai kesinambungan usaha
(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan kepentingan
stakeholders GCG memiliki lima asas yang mendasar, yaitu:
a. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
perlu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan
benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lain.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat
diintervesi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.
Secara lebih rinci, terminologi Corporate Governance dapat
dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan
komisaris, komisaris independen, dan komite audit.