Independensi (skripsi dan tesis)

Mulyadi (2010) dalam Oktavia (2015:5) mendefinisikan independensi
sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain,
tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan pengertian independensi menurut
Arens dkk (2008) dalam Oktavia (2015:5) yaitu: “independensi dalam audit berarti
cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil
pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit”. Independensi merupakan dasar dari
profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas,
dan oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi auditor
karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk
bersikap adil (Boynton et al., dalam Raya, 2016:17).
Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), independensi
adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak
memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi
dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas
dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
Dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas tentu dibutuhkan sikap
independensi yang tinggi agar pada akhirnya terbentuk opini audit yang objektif
dan sesuai dengan kenyataan.Didalam SPKN turut dijelaskan juga bahwa terdapat
tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:
1) Gangguan Pribadi
Yaitu gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan
pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup
pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala
bentuknya.
2) Gangguan Ekstern
Yaitu gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat membatasi
pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam
menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara independen
dan objektif.
3) Gangguan Organisasi
Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari
gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan
pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.
Menurut SPKN, Pemeriksa dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya
harus mematuhi prinsip-prinsip etika, salah satunya independensi. Hal ini berarti
semakinauditor memiliki sikap independensi yang tinggi, maka akan terbentuk
pertimbangan tingkat materialitas yang semakin wajar dan ideal.