ACFE’S mendefinisikan fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengaan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri aset/sumberdaya dalam sebuha organisasi (Singleton, 2010 dalam Miharjo, 2018). Penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dll. Fraud dapat terjadi di setiap lini organisasi, mulai dari jajaran manajemen sampai jajaran pelaksana bahkan sampai pesuruh Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau personal, dan umumnya dipahami sebagai suatu tindakan yang sangat tidak diinginkan untuk masyarakat (Doh, et al. 2008). Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan pihak lain, maka perlu adanya tindakan untuk melawan korupsi. Untuk menekan angka korupsi dibutuhkan peraturan dan regulasi yang tepat dan diterapkan dengan konsisten. Tiga institusi teratas di Indonesia yang menjadi pelopor dalam menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia (Gunawan dan Joseph, 2017). Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan melalui Undang – Undang mengenai anti korupsi, seperti : 1. UU No. 8 tahun 2010 fokus pada pencegahan dan pemberantasan aktifitas kejahatan pencucian uang. 2. UU No. 46 tahun 2009 yang fokus pada pengadilan aktifitas korupsi. 3. UU No. 30 tahun 2002 yang berisi Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. UU No, 28 tahun 1999 yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam administrasi negara. 5. UU No. 7 tahun 2006 yang berisi pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. 6. UU No. 20 tahun 2001 yang berisi amandemen dari UU No. 31 tahun 1999 (Pemberantasan Kejahtan Aktifitas Korupsi). Salah satu aspek dalam CSR adalah aspek sosial yang adanya keterkaiatan dengan program anti korupsi yang dilakukan oleh perushaan. Isu korupsi menjadi topik penting dalam aspek sosial pada area lingkungan sosial perusahaan, karena permasalahan korupsi dapat mengakibatkan permasalahan dalam perusahaan serta dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Korupsi menjadi masalah sosial di Indonesia, tidak terkecuali bagi organisasi bisnis di Indonesia. Dengan adanya beberapa kasus korupsi pada perbankan di Indonesia khususnya Bank syariah, kini bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti korupsi yang efektif dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya untuk mengendaikan fraud untuk mencegah kerugian pihak bank atau pihak nasabah terkait dengan tindakan korupsi (Miharjo, 2018). Dengan demikian, Bank Indonesia (2011) selaku Bank Sentral Republik Indonesia untuk menciptakan strategi khusus untuk menerapkan gerakan anti korupsi pada sektor perbankan yang disebutkan melalui surat edaran peraturan BI Nomor 13/28/DPPNP. Perusahaan didorong untuk menerapkan strategi untuk memerangi kegiatan korupsi (Hills et al., 2009). Strategi pencegahan korupsi adalah bagian dari praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu semua inisiatif CSR yang membahas upaya korupsi harus dikomunikasikan kepada stakeholder internal dan eksternal. Dorongan untuk pengintegrasian tanggung jawab perusahaan dan inisiatif antikorupsi juga telah dilakukan oleh UN Global Compact dan komunitas investasi internasional. Pengungkapan anti korupsi dapat membantu memberikan akuntanbilitas terhadap stakeholder, dan membuat kompetitor untuk mengadopsi prinsip – prinsip anti korupsi. Melaporkan program anti-korupsi memberikan tanda bahwa perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawan mereka dan bahwa mereka mengakui konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi reputasi, integritas dan legitimasi mereka jika mereka terlibat dalam korupsi (ACCA, 2008).
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah