Landasan Hukum Perjanjian Baku (skripsi dan tesis)

Penerapan perjanjian baku secara mendasar mengacu kepada asas
kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu
ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perjanjian
baku sebagai berikut (Salim, 2006:150-153) :
a. Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.22 Prinsip UNIDROIT (Princples of
international Comercial Contract).
Ketentuan dalam Prinsip UNIDROIT secara yuridis memang
belum ada kekuatan mengikat untuk diberlakukan di Indonesia karena
belum diratifikasi, meskipun demikian ketentuan di dalamnya dapat
menjadi salah satu acuan dalam mengatur perjanjian baku. Pasal 2.19
Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :
1) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan
syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang
pembentukan perjanjian dengan tunduk pada Pasal 2,20-Pasal 2.22;
2) Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan
terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang
oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi
dengan pihak lainnya.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disampaikan
bahwa Pasal 2.19 mengatur tentang tunduknya salah satu pihak
terhadap perjanjian baku dan pengertian perjanjian baku.
Pasal 2.20 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :
1) Suatu persyaratan dalam persyaratan-persyaratan standar yang
tidak dapat secara layak diharapkan oleh suatu pihak, dinyatakan
tidak berlaku kecuali pihak tersebut secara tegas menerimanya.
2) Untuk menentukan apakah suatu persyaratan memenuhi ciri
seperti tersebut di atas akan bergantung pada isi, bahasa, dan
penyajiannya.