Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (skripsi dan tesis)

KPH dibentuk berlandaskan beberapa peraturan perundangan yaitu :
 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun
2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan.
 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan
Wilayah KPH.
 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Putan pada KPH
Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
Dalam Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan disebutkan bahwa
perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan,
penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan
peyusunan rencana kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilakukan
pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada tingkat unit pengelolaan. Yang
dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari. Unit pengelolaan hutan tersebut terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan jo
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPHL dan KPHP, organisasi KPH mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
2. Pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
b. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta
pengendalian.
d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya.
e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan
hutan.
Sebelum adanya KPH, seluruh tugas pokok dan fungsi tersebut di atas
sebagian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
sebagian di antaranya dilaksanakan oleh para pemegang ijin. Pengelolaan hutan
pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.
Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lilngkungan yang
sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang
membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan
pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang
bergerak di bidang kehutanan baik berbentuk perusahaan umum, perusahaan
jawatan, maupun perusahaan perseroan yang pembinaannya berada di bawah
Menteri.
Pada setiap unit pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola yang
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi
perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan
pengendalian serta pengawasan. Menteri menetapkan organisasi KPHK, sedangkan
untuk KPHL dan KPHP ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010.