Environment Management System (Hussey, 2003) (skripsi dan tesis)

Menurut Darnall dalam Hussey, 2003, Environmental Management Systems (EMS)
merupakan sebuah paket formal yang terdiri dari prosedurprosedur dan kebijakan-kebijakan
yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi akan mengatur dampak-dampak lingkungan
yang potensial. EMS merupakan sebuah pendekatan terstruktur kaitannya dengan isu-isu
manajemen lingkungan dan memberikan dasar dalam menjamin komplain dan kinerja
perusahaan. Sedangkan Environment Protection Agency (EPA) dalam Begerson (2005)
mendefinisikan EMS sebagai sebuah siklus berkelanjutan yang meliputi perencanaan,
implementasi, pemeriksaan dan perbaikan proses-proses dan tindakan-tindakan yang
mengikat organisasi untuk mengkaitkan antara tujuan bisnis dan tujuan lingkungan.
International Standard Organization (ISO) 14001 mendefinisikan EMS sebagai bagian dari
keseluruhan sistem manajemen yang terdiri dari struktur organisasi, aktivitas perencanaan,
pertanggungjawaban, praktik-praktik, prosedur-prosedur, proses-proses dan sumberdaya
untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, memeriksa, dan memelihara
kebijakankebijakan lingkungan.
Konsep EMS yang telah didefinisikan menunjukkan bahwa manajemen lingkungan
menyatu dengan manajemen bisnis organisasi. Manajemen lingkungan menjadi tanggung
jawab seluruh karyawan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Bergeson
(2005) menyatakan bahwa terdapat empat pendorong dalam pengembangan dan implementasi
EMS. Pertama, adanya tuntutan akan sertifikasi, sehingga dibutuhkan pelaporan dan prosedur
dalam menyiapkan dan melaporkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Manajemen harus
memperhatikan standar kinerja dalam mengelola perusahaan. Kedua, adanya kebutuhan untuk
inovasi bahan bakar dalam pengembangan EMS. Perusahaan secara kontinyu memikirkan
cara-cara baru dan lebih baik untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan, persaingan
dan kemakmuran. Desain dan implementasi EMS merupakan bagian dari proses inovasi dan
instrumen dalam menghemat sumber daya perusahaan dan maksimisasi pencegahan polusi.
Ketiga, adanya insentif bagi perusahaan yang dapat mengembangkan dan
mengimplementasikan EMS. Keempat, adanya tuntutan perubahan cara-cara dalam mengelola
bisnis.
Sementara ISO 14001 mengidentifikasi terdapat tiga perspektif yang memotivasi
organisasi melaksanakan EMS, yaitu: pertama, market or customer requirements, mengacu
pada kenyataan bahwa konsumen akan mempertanyakan keberadaan EMS dalam perusahaan,
sehingga perusahaan tidak dapat menjual produknya karena tidak ada sertifikasi EMS yang
identik dengan sertifikasi ISO 14001. Perusahaan dapat bermasalah dalam persaingan
internasional atau dikucilkan dalam pasar tertentu karena tidak memiliki EMS. Kedua, policy
considerations dalam implementasi EMS didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:
meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi, memperbaiki moral karyawan, menjamin
nilai-nilai perusahaan, menjadi dasar kinerja, dan meningkatkan inovasi. Ketiga, operational
benefit yang dapat dilakukan dengan pengawasan internal, pertanggungjawaban, pemahaman
proses internal yang lebih baik, perbaikan efisiensi produksi dan pengurangan waste,
perbaikan komunikasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penghematan biaya,
mengurangi komplain dan konflik.
Penerapan EMS dapat mempengaruhi peningkatan kinerja lingkungan, khususnya
pada pengurangan pengotoran, pencegahan polusi, dan efisiensi organisasi. Model EMS
memiliki siklus perbaikan secara terus menerus yang berdasarkan pada proses plan, do, check
dan act. EMS mendasarkan pada pendekatan ISO 14001 memiliki lima komponen utama,
yaitu:
1. Environmental policy, merupakan sebuah komitmen tertulis dari manajemen puncak yang
memberikan petunjuk kepada organisasi secara menyeluruh. Secara ideal penetapan
kebijakan melibatkan input-input substansial yang bersumber dari karyawan. Setelah
mengadopsi kebijakan, seluruh karyawan diberikan informasi tentang kebijakan
perusahaan, tindakan pencegahan, bagaimana kebijakan berdampak pada seluruh
karyawan, dan apa tanggungjawabnya kaitan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan pada
dasarnya untuk menciptakan komitmen penuh dari karyawan, mendorong seluruh
karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap EMS, sehingga tidak ada
miskomunikasi internal dan menyebabkan ketidakpedulian karyawan terhadap perusahaan.
2. Planning, perusahaan menunjukkan secara detail proses pelaksanaan dan evaluasi,
identifikasi dan pengujian berbagai aspek dan dampak lingkungan, mengidentifikasi
kebutuhan, menetapkan prioritas, mengembangkan tujuan dan target, dan memaparkan
program kaitannya dengan pencapaian tujuan.
3. Implementation and operation, yaitu dengan melibatkan sumberdaya, delegasi
tanggungjawab, pemaparan tugas-tugas yang harus dilakukan, meyakinkan bahwa seluruh
karyawan memiliki pemahaman tentang EMS. Komunikasi internal dan eksternal sangat
dibutuhkan untuk memonitor, yang didukung oleh dokumentasi EMS, pengawasan
dokumen dan pengawasan operasional EMS.
4. Monitoring and corrective action, dilakukan oleh organisasi dalam mengaudit atau
mengevaluasi kinerja. Audit dapat dilakukan oleh internal organisasi maupun oleh pihak
luar. Masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi EMS akan diidentifikasi dan
didokumentasi untuk menentukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan, kemudian
didokumentasi dan dilaporkan.
5. Management review, dilakukan secara periodik oleh manajemen puncak terhadap
keseluruhan pelaksanaan EMS dan penentuan pelaksanaan selanjutnya. Review dapat
meliputi review kebijakan, aspek dan dampak lingkungan, aturan-aturan, tujuan dan
kinerja. Kesemuanya dapat dilakukan perubahan-perubahan berdasarkan pada
pertimbangan hasil review.
Pelaksanaan EMS sangat dipengaruhi oleh peran departemen yang terlibat langsung
dalam pencapaian tujuan. Peran yang dilakukan akan terkait dengan upaya-upaya untuk
mengadopsi aturan-aturan perlindungan lingkungan, mengurangi komplain pelanggan,
pengurangan polusi, perbaikan efisiensi produksi, efisiensi energi, penghematan biaya, dan
konservasi sumberdaya alam. EMS diharapkan dapat menciptakan kualitas lingkungan yang
lebih baik dan menjamin konservasi sumberdaya, yang tentunya didukung dengan komunikasi
eksternal mengingat perusahaan merupakan bagian dari industri, sehingga perlu adanya
hubungan yang positif dan kooperatif dengan perusahaan lain.
Penfoid (2002), mengidentifikasi terdapat lima dasar dalam partnership, pertama:
menerapkan sepuluh elemen EMS secara umum yang meliputi: environmental policy,
environmental impacts, legal and other requirements, objectives and targets, roles and
responsibilities, record keeping and reporting, training, emergency response, assessment dan
corrective action. Kedua, perlu adanya submission terhadap laporan tahunan EMS, confirmity,
tindakan koreksi, dan menciptakan output. Ketiga, perlunya menciptakan komitmen terhadap
berbagai aturan. Keempat, secara berkelanjutan memaparkan EMS dengan menampilkan
laporan-laporan yang dibutuhkan. Kelima, evaluasi terhadap EMS yang dilakukan oleh
departemen lingkungan. Evaluasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan anggota
departemen dengan perwakilan EMS. Secara ideal pelaksanaan EMS dapat dilakukan dengan
benchmarking, yaitu membandingkan kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja industri
secara keseluruhan. Data tahunan pesaing dapat dijadikan sebagai pembanding terhadap
kegiatan operasional perusahaan. Permasalahan yang muncul adalah minimnya ketersediaan
data industri, sehingga benchmarking sulit untuk dilaksanakan.
Matthews (2003) menilai bahwa dengan keterbatasan data perusahaan melakukan
benchmarking secara internal, yang kemudian diistilahkan dengan EMS. Melalui EMS
diharapkan perusahaan dapat memotret permasalahan-permasalahan organisasi dan
melakukan tindakan-tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan. Ruang
lingkup EMS terdiri dari kebijakan, prosedur, audit untuk meminimasi waste.
Matthews (2003) menilai dalam mewujudkan keberhasilan EMS untuk meminimisasi
dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan traditional
benchmarking cycle, yaitu: plan, do, check, dan act. Plan terdiri dari kebijakan lingkungan,
dampak lingkungan dan tujuan-tujuan lingkungan. Kebijakan lingkungan merupakan
komponen penting dalam EMS yang meliputi rincian dari pengenalan organisasi terhadap
dampak lingkungan dan komitmen berkelanjutan dalam perbaikan lingkungan. Kebijakan
lingkungan dapat memberikan petunjuk terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan kepada seluruh
anggota organisasi. Bagian lain dari perencanaan juga memuat berbagai dampak lingkungan
yang muncul dan komplain-komplain yang mungkin terjadi. Dampak lingkungan terkait
dengan emisi, waste, penggunaan material dan energi. Pada tahapan akhir perencanaan, EMS
terdiri dari satu paket tujuan dalam mengurangi dampak lingkungan.
Do, meliputi aktivitas perbaikan lingkungan dan dokumentasi lingkungan. Aktivitas
lingkungan dalam EMS terdiri dari praktik-praktik kerja dan petunjuk operasional dalam
penanggulangan lingkungan, yang bertujuan untuk meminimisasi dampak lingkungan dan
mengadopsi peraturan-peraturan di bidang lingkungan. Dokumen lingkungan terdiri dari
kebijakan lingkungan, peraturan-peraturan, prosedur untuk bertindak, dan pencatatan untuk
monitoring dan pengukuran. Dokumen yang diciptakan pada dasarnya untuk membantu
personal dalam organisasi dalam melakukan tanggungjawabnya dan diharapkan dapat
memenuhi target perbaikan lingkungan.
Check, meliputi aktivitas yang berhubungan dengan audit lingkungan dan evaluasi
kinerja lingkungan. Audit secara umum digunakan untuk menggambarkan evaluasi terhadap
komponen-komponen EMS. Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil interview dengan
karyawan untuk menentukan isu-isu lingkungan dan tanggungjawab yang harus dilakukan.
Model audit yang biasa digunakan adalah pengujian terhadap masalah-masalah yang terjadi
yang menyebabkan dampak lingkungan. Diharapkan dengan audit dapat ditemukan penyebab
masalah timbul dan adanya rekomendasi perubahan dalam dokumentasi EMS sebagai sebuah
tindakan preventif untuk mencegah munculnya masalah yang sama di kemudian hari.
Act, meliputi aktivitas training lingkungan dan komunikasi lingkungan. Kedua
aktivitas diharapkan dapat menciptakan kinerja lingkungan yang lebih baik. Training dan
komunikasi dapat dilakukan pada setiap tahapan organisasi kaitannya untuk memperbaiki
dampak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan pada seluruh level
organisasi. Training meliputi pelatihan-pelatihan dengan memmberikan instruksi tertentu
terhadap peran yang harus dilakukan karyawan dalam mencapai kinerja. Melalui training
diharapkan dapat jaminan bahwa karyawan dipersiapkan melakukan tugas-tugas tertentu dan
memahami dampak lingkungan yang muncul sebagai hasil dari kinerja yang tidak standar. Di
sisi lain, komunikasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh karyawan,
menginformasikan kebijakan-kebijakan lingkungan, dan peran karyawan dalam masalahmasalah lingkungan. Komunikasi menjadi target seluruh tingkatan di perusahaan untuk
memperbaiki kesadaran akan tanggung jawab individu melalui aktivitas sehari-hari dan
komitmen organisasi terhadap isu-isu lingkungan. Komunikasi lingkungan perlu disampaikan
kepada pihak lain, seperti: supplier, konsumen, masyarakat, dan pemilik perusahaan.
Revolusi di bidang lingkungan hampir terjadi dalam tiga dekade dan memunculkan
perubahan yang dramatis bagi perusahaan dalam mengelola bisnisnya (Hart, 1997).
Permasalahan lingkungan senantiasa muncul terus menerus seiring dengan eksploitasi sumber
daya alam secara besar-besaran. Perusahaan harus menyadari dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan global yang semakin memanas dengan penciptaan produk yang bersih. Di
beberapa negara industri, perusahaan-perusahaan sudah menyadari pentingnya going green,
dan untuk merealisasikannya diambil tindakan dengan mengurangi polusi dan meningkatkan
profit secara simultan. Menurut Hart (1997), akar permasalahan dalam kerusakan lingkungan
adalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan pada
saat yang sama pertumbuhan industri juga cukup pesat yang diikuti dengan eksploitasi sumber
daya alam, penggunaan teknologi pada hampir setiap perusahaan, keinginan untuk mengikuti
globalisasi.
Berbagai aktivitas mendasar kaitannya dengan menciptakan tanggung jawab
terhadap lingkungan, menurut Berry dan Rondinelli (1998), antara lain: (1) Pollution
prevention, dilakukan dengan menciptakan pengawasan polusi, artinya membersihkan segala
yang tidak berguna setelah menghasilkan produk. (2) Product stewardship, yang dilakukan
tidak hanya dengan meminimisasi polusi dari proses produksi, tetapi juga dampak lingkungan
yang terkait dengan siklus hidup suatu produk. Design for environmental (DFE), merupakan
alat untuk memudahkan melakukan recovery, reuse atau recycle terhadap produk. (3) Clean
technology, perusahaan yang memiliki pemikiran jauh ke depan tentunya harus merencanakan
untuk investasi di bidang teknologi. Keberadaan teknologi, seperti industri kimia sangat
rentan terhadap lingkungan.
Berry dan Rondinelli (1998), mengungkapkan bahwa pada abad ke 21 ini
merupakan a new industrial revolution. Kesimpulan tentang revolusi industri baru didasarkan
pada survei yang dilakukan terhadap lebih dari 400 eksekutif senior berbagai perusahaan di
dunia, yang menemukan bahwa 92% dari mereka setuju bahwa berbagai tantangan
lingkungan merupakan isu sentral pada abad ini. Para eksekutif perusahaan juga bahwa
pengontrolan polusi merupakan tanggung jawab perusahaan, dan menjadikan sebuah
fenomena bahwa sebagian besar perusahaan berusaha mengelola dampak lingkungan secara
efektif dan efisien. Revolusi pemikiran tentang lingkungan terjadi dalam tiga tahap, yaitu: (1)
tahun 1960-an dan 1970-an berawal dari krisis lingkungan, perusahaan berusaha untuk
melakukan pengawasan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi. (2) Tahun 1980-an
merupakan era reaktif yang berusaha untuk menempati segala peraturan pemerintah tentang
lingkungan dan meminimisasi biaya komplain. Era 1990-an perusahaan sudah menyadari
perlunya pendekatan proaktif terhadap tuntutan lingkungan dengan mengantisipasi dampak
lingkungan terhadap kegiatan operasional perusahaan, antara lain dengan berusaha
mengurangi waste dan dampak yang ditimbulkan oleh polusi dan menemukan cara-cara
positif untuk memperoleh keunggulan melalui peluang bisnis dengan total quality
environmental management (TQEM). Bagi beberapa perusahaan, nilai-nilai lingkungan
menjadi bagian integral dari budaya dan proses manajemen. Kepedulian terhadap lingkungan
akan berdampak pada munculnya peluang baru untuk menciptakan green products, processes
dan technologies.
Berdasarkan fenomena pengelolaan lingkungan fokus utamanya masih
mengutamakan kepentingan individu pelaku bisnis. Pengelolaan lingkungan secara
terorganisir dimulai pada tahun 1960-an yang mengandalkan pada kegiatan pengawasan
setelah terjadi kerusakan, artinya pars industrialis belum memandang masalah lingkungan
sebagai bagian utama dari strategi perusahaan. Di samping itu tindakan untuk pelestarian dan
konservasi lingkungan belum mendapatkan prioritas. Fokus utama masih bersifat internal,
seperti penciptaan produk yang ramah lingkungan, proses produksi dan penggunaan teknologi
yang ramah lingkungan.
Revolusi dalam pemikiran di bidang lingkungan dibagi dalam tiga tahapan (Berry
and Rondinelli, 1998), yaitu (1) Unprepared atau model krisis, (2) Reactive atau model cost,
dan (3) Proactive atau model keberlanjutan bisnis. Pada unprepared atau model krisis terjadi
antara tahun 1960-1970 yang memfokuskan pada penanggulangan berbagai krisis lingkungan
yang terjadi dan mencoba mengontrol berbagai kerusakan yang terjadi. Pada tahap kedua,
yaitu model reaktif terjadi pada tahun 1980 ditandai keingingan perusahaan untuk mengadopsi
berbagai regulasi pemerintah di bidang lingkungan yang pada saat itu mulai tumbuh dengan
pesat, sehingga perlu di dilakukan upaya-upaya untuk meminimisasi biaya-biaya komplain.