Kebijakan Hutang (skripsi dan tesis)

Menurut Setyawati (2014), kebijakan hutang adalah tindakan yang diambil
oleh manajemen perusahaan yang akan mendanai operasional perusahaan dengan
menggunakan modal yang berasal dari hutang. Kebijakan hutang menurut
Sugiarto (2013) adalah salah satu dari kebijakan keuangan (pendanaan) yang
berkaitan dengan sumber pendanaan suatu perusahaan. Definisi lain kebijakan
hutang merupakan kebijakan untuk menentukan besarnya hutang yang ada dalam
perusahaan agar tetap stabil (Susanto, 2011).
Menurut Wibowo (2013), kebijakan hutang adalah kebijakan untuk
memperoleh sumber dana bagi perusahaan yang dapat digunakan dalam
membiayai aktivitas operasional perusahaan atas keputusan yang diambil oleh
pihak manajemen perusahaan. Apabila pendanaan yang berasal dari dalam
perusahaan kurang mencukupi untuk membiayai aktivitas operasional, maka
pemegang saham lebih menginginkan pendanaan yang dibiayai dengan hutang
daripada sumber pendanaan yang lain. Karena hak pemegang saham terhadap
perusahaan tidak akan berkurang dan akan mencapai keinginan perusahaan
dengan penggunaan hutang tersebut. Kebijakan hutang merupakan kebijakan
pendanaan yang berasal dari luar (eksternal) perusahaan.
Manajer perusahaan harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana yang
ada, hal ini dikarenakan dalam pembiayaan aktivitas operasional perusahaan yang
menggunakan hutang akan memiliki kewajiban perusahaan dalam melunasi
pinjaman dan membayar bunga secara periodik. Apabila perusahaan mengalami
kegagalan dalam membayar beban bunga atas hutang maka dapat menimbulkan
kesulitan keuangan yang akan berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Namun,
pembiayaan menggunakan hutang juga akan mendapatkan keuntungan yang
berupa penghematan pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang
saham.
Keuntungan yang dimiliki perusahaan dalam menggunakan pendanaan
dengan hutang antara lain :
1. Memberikan manfaat pajak yaitu berupa penghematan pajak, karena
pengeluaran pajak dapat merededuksi pajak.
2. Dengan menggunakan hutang tidak akan terjadi pengalihan pengendalian
perusahaan karena pemegang surat hutang (debtholder) tidak diberikan
hak suara.
3. Mampu mendukung manajer agar lebih disiplin dalam menentukan
pilihan investasi mereka.
Kebijakan hutang diartikan sebagai suatu keputusan manajemen untuk
menentukan pilihan pada sumber – sumber pendanaan dari modal internal (laba
ditahan) atau dari modal eksternal (melalui hutang atau modal sendiri). Dalam
memenuhi kebutuhan pendanaan, pemegang saham lebih memilih pendanaan
perusahaan yang dibiayai dengan hutang karena jika menggunakan hutang, hak
mereka terhadap perusahaan akan tetap dan tidak berkurang. Sebaliknya, manajer
lebih memilih menggunakan pendanaan dari sumber lain untuk memperoleh
keuntungan yang lebih besar, karena bagi manajer perusahaan pendanaan dengan
hutang memiliki resiko yang tinggi (Adrianto, 2013).
Kebijakan hutang dapat diukur dengan debt to equity ratio (DER) yang
mencerminkan rasio antara total hutang dengan total ekuitas. Semakin rendah
DER berarti semakin kecil tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dan
kemampuan untuk membayar hutang akan semakin tinggi pula. Sedangkan
apabila nilai DER semakin tinggi, maka semakin besar pula kewajiban yang harus
ditanggung oleh perusahaan dan semakin besar porsi penggunaan hutang dalam
membiayai investasi pada aktiva. Hutang yang semakin besar akan berpengaruh
pada pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham termasuk dividen
yang akan dibagikan dan risiko keuangan perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini
dikarenakan perusahaan wajib membayar hutang terlebih dahulu sebelum
membagikan dividen. (Sudana, 2011).