Peraturan terkait Corporate Social Responsibility (skripsi & tesis)

Peraturan tentang corporate social responsibility telah diatur dalam
beberapa regulasi. Bersifat mengikat dan memaksa sehingga sudah menjadi
keharusan bagi perusahaan untuk melakukan tanggunjawab sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 (1) menyatakan
bahwa tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Selanjutnya undang-undang yang mengatur perseroan dalam kegiatan
menjalankan usahanya terkait dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang berisikan:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung Jawab
Sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab
sosial dan lingkungan terbatas. Dalam passal (2) menyatakan bahwa: Setiap
Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan
lingkungan. selanjutnya dalam pasal Pasal 3 menyebutkan bahwa:
1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (2) menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
berdasarkan undang-undang.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di
dalam maupun di luar lingkungan Perseroan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam pasal 15 (b)
menyatakan bahwa setiap penanaman modal baik dalam negeri ataupun luar
negeri berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial. Lebih lanjut dalam
pasal 16 menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila penanam modal tidak
melakukan tanggungjawab sosial maka akan dikenakan sanksi sebagaimana
yang dijelaskan dalam pasal 34 bahwa badan usaha atau usaha perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif
berupa:
1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.