Undang – Undang Terkait CSR (skripsi & tesis)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR, semakin menguat di Indonesia terutama setelah dinyatakan tegas dalam undang – undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007. Disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1). Dimana dalam undang – undang perseroan terbatas tidak menyebutkan secara rinci berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksinya bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Pereroan terbatas yang tidak melakukan CSR akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan. Peraturan lain yang berhubungan dengan CSR adalah undang – undang No. 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 (b), yang menyatakan bahwa “setiap pananam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”. Kemudian pada Tahun 2012 terdapat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa CSR yang awalnya bersifat sebagai laporan tambahan, sekarang sudah menjadi laporan wajib yang harus dipublikasikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Kehadiran akan undang – undang tersebut diharapkan memberikan iklim investasi yang baik bagi kalangan investor. Undang – undang tersebut juga memberikan kenyamanan dan ketertarikan bagi investor jika terdapat sebuah kepastian hukum dan jaminan akan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan. Secara garis besar tujuan diterbitkannya undang – undang tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum juga adanya transparansi dan tidak membeda – bedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam maupun luar negeri. Adanya kepastian dan jaminan kenyamanan bagi investor, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Berkaitan dengan hal tersebut, CSR merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Selain itu undang – undang tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak karena adanya eksplorasi sumber daya alam oleh perusahaan. Dimana perusahaan tidak hanya mengambil sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus dapat memperbaharui lingkungan agar ekosistem terjaga. Tren globalisasi saat ini menunjukkan hal – hal yang berkaitan dengan lingkungan karena hal tersebut sudah menjadi kepentingan utama bagi masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia, oleh sebab itu CSR dianggap menjadi penilaian hukum otoritas tertentu. Dimana perusahaan yang melakukan CSR akan dapat meningkatkan investasi terutama dilihat dari kinerja saham. Ada anggapan CSR identik dengan kegiatan sukarela dan menghambat iklim investasi. Kenyataan CSR merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negative dari proses produksi terhadap publik.